cover
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 202 Documents
Diversi Terhadap Recidive Anak Mita Dwijayanti
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3244

Abstract

AbstractSince the date of July 30, 2014 the Law No. 11 of 2012. One of the things that set new Law No. 11 of 2012 is Diversio. In the implementation, although Diversion is intended to protect children from stigmatization and pressure of the judicial process, but has not been fully implemented because of the Law No. 11 of 2012 are the terms and conditions of the diversion that one of them is the child who did the crime of repetition is not allowed to finish through the process of Diversion. Child in conflict with the law that could damage the system community, especially people of Indonesia and due to the mischief, a child has to deal with the law and go to prison children. Therefore, implementation of the concept of diversion is done with the intention to avoid children from the negative implications of the criminal justice system that is, avoiding the child will enter the criminal justice system and eliminate child labeled criminals against children who have already become victims   
HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Indah Purbasari; Moh. Syaifur Rijal
RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i1.5859

Abstract

Indonesian Constitution Court Verdict Number 69/PUU-XIII/2015 legitimates the rule on matrimonial property stated in Marriage Law. Meanwhile, it extends the intepretation of Pre-nuptial Agreement at which it can be held pre-marriage and/or during marriage. This verdict appears legal issue on the shariah compliance. The research used legal method by applying statute and conceptual approach. The result of this research found that Indonesian Constitution Court Verdict on matrimonial property has contradiction to The Islamic Law at which Al-Quran rules property ownership principle separately. Besides, The Verdict allows pre-nuptial agreement made before and/or during marriage has no shariah compliance. Pre-nuptial agreement can be analogically similar with the condition agreed before marriage. It means that pre-nuptial agreement must be consented before the declaration of marriage.
Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Diah Warsiki Susi Irianti
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2855

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan varietas tanaman lokal yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama  varietas tanaman  lokal. Perjanjian Benefit Sharing memiliki makna kesepakatan bersama dalam  pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain.Benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.Kata Kunci : Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan Hukum dan Varietas Tanaman Lokal 
ANALYSIS OF THE SYNERGY CONCEPT IN MANAGEMENT OF TOURISM POTENTIAL BASED ON SYIRKAH MUDHARABAH Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi
RechtIdee Vol 17, No 2 (2022): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i2.17026

Abstract

This research is motivated by problems that become obstacles in developing the tourism sector. In this regard, the role of investors is needed in assisting in the management of tourism potential by synergizing with local governments. This study uses a normative research method with a statute legal approach to examine the rules governing tourism management in Indonesia, as well as the regulation of syirkah mudharabah; and a conceptual approach to examine the meaning of synergy, syirkah, and mudharabah akads. The results of the study explain that the form of synergy between local governments and investors in managing the tourism sector based on syirkah mudharabah includes 2 (two) forms, namely first, the synergy from the Local Government to investors in the form of providing information to investors regarding infrastructure or other needs that needed in managing tourism potential, reporting the results of coaching and mentoring of Pokdarwis, etc. second, the synergy carried out by investors to the Regional Government, in the form of providing funds following the RAB proposed by the regional government to investors, an investor can provide capital in the form of infrastructure needed by tourist objects.
Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik Sulthon Miladiyanto
RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i1.1136

Abstract

AbstrakMekanisme yang diberlakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sudah baku dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia atau lembaga manajemen kolek- tif (LMK) sebagai collecting societis yang memfasilitasi pemungutan royalti dari user untuk diserahkan kepada para pemegang hak cipta. Mekanisme pemungutan royalti di Kota Malang dibedakan menjadi 2(dua) yaitu terhadap tempat karaoke waralaba dan tempat karaoke non waralaba. Untuk tempat karaoke waralaba, pembayaran royalti dilakukan langsung oleh pemilik waralaba, sedangkan tempat karaoke non waralaba pembayaran royalti dilakukan oleh pemilik karaoke langsung yang bersangkutan Kata Kunci : lembaga manajemen kolektif, lagu, karaoke 
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN Wahyu Erfandy Kurnia Rachman; Muhammad Syarief Simatupang; Yessy Kurnia; Rela Putri
RechtIdee Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i1.6484

Abstract

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada factor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Salah satu kejahatan yang dilakukandengan meyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalahkasus pencemaran nama baik melalui mediasosial. Kebebasan berpendapat di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28(1). Akan tetapi terdapat pula pembatasan agar tidak menjadi pencemaran nama baik.Pengaturan pembatasan tersebut terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Selain yang diatur secara lex generalis dalam KUHP, terdapat juga yang diatur secara lex specialis dalam undang-undang di luar KUHP yaitu dalam UU  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
Pergeseran Pendekatan Ras Menjadi Kewarganegaraan Pada Hukum Perdata Tentang Orang (Telaah Sinkronisasi Ketentuan Subjek Hak Milik atas Tanah dengan Politik Hukum Kewarganegaraan) Siti Zulaekhah
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2172

Abstract

Politik hukum pengaturan tentang orang yang telah bergeser dari pendekatan ras (golongan penduduk) menjadi kewarganegaraan pascakemerdekaan Indonesia adalah adalah ketentuan tentang subjek Hak Milik atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melekat dalam ketentuan tersebut adalah persinggungan sistem kewarganegaraan dengan perkawinan campuran yang dalam iimpementasinya banyak menimbulkan permasalahan.Telaaah konseptual/ilmiah ini bertujuan, pertama mengungkap nilai-nilai yang melatarbelakangi perubahan  pengaturan tentang orang dari penggunaan pendekatan ras menjadi kewarganegaraan. Kedua, dasar perubahan pendekatan ras menjadi kewarganegaraan tersebut? Ketiga, menjelaskan ketentuan keselarasan subjek Hak Milik atas tanah dalam UUPA dengan politik hukum kewarganegaraan.Hasil telah akademik/konseptual menunjukkan, pengaturan hukum tentang orang dengan menggunakan pendekatan ras ditaltarbelakangi oleh nilai-nilai feodalisme , individualisme serta bersifat diskriminatif antargolongan penduduk  yang sengaja ditanamkan oleh kolonial. Sebaliknya, pendekatan kewarganegaraan didasari nilai-nilai nasionalisme atau rasa kebangsaan. Ketentuan subjek Hak Milik atas tanah dalam UUPA telah sejalan dengan politik hukum kewarganegaraan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pendekatan ras, Pendekatan Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran,Feodalisme, Nationalitas
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI Yudi Widagdo Harimurti
RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i1.14298

Abstract

In the implementation of a democratic state, the implementation of what is commonly called a General Election is needed, especially in representative government. This is because the government’s authority is only obtained with the approval of the governed (the people). Democratic elections are not just simbols, the are competitive, periodic, inclusive and definitive elections. The legality of people’s involvement in the success of democratic parties in Indonesia, as regulated by Article 22 E of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. This research is a normative research, using statute approach and historical approach and analysis using the deductive method. The result of this research is that general elections in Indonesia should be held regularly, continuously and temporarily, especially in a presedential system of government. The consequence is that there is no postponement of the election, considering that the country is not in state of emergency (staatsnoodrecht or noodstaatsrecht). It means that the purpose of this research is to hold elections to fill public positions, namely the President and Vice President, the People’s Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council (DPD).
Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza Erwin Erwin
RechtIdee Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i2.697

Abstract

Abstrak      Konflik bersenjata (perang) telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu walaupun berbeda situasi dan derajat konfliknya dengan konflik bersenjata (perang) pada masa modern seperti sekarang. Salah satu konflik yang terjadi dalam sejarah modern peradaban manusia adalah konflik Israel-Palestina. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang di dunia, karena sampai saat inipun masih terjadi. Terdapat banyak upaya perdamaian dan perjanjian terus dilakukan berbagai pihak untuk merintis dan mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi konflik tetap terus terjadi. Adapun peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari konflik Israel-Palestina adalah terjadinya blokade atas Gaza pada bulan Juli tahun 2007 oleh Israel. Blokade Israel di Gaza telah mengabaikan prinsip pembedaan (distinction) combatan dan civilian (penduduk sipil). Dengan alasan apapun tindakan blokade Israel telah melanggar hukum internasional pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya.Kata Kunci : Blokade, Gaza, Distinction Principle
THE RIGHT TO DEMOCRACY ARRANGEMENT UNDER INTERNATIONAL LAW Rika Kurniaty
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.6248

Abstract

In the historical context, during the Cold War, due to the tension of ideology between countries, the link between international law and the notion of democracy only received few discussions and interest by international law scholars. The fall of communism in the early 1990s has put liberal democracy - as the only legal system of government - back on the global agenda. The victory of democracy throughout the world quickly led to the claim that there is now a right to democracy in international legal instruments and the existence of democracy as a guiding principle in general international law. However, the word "democracy" does not appear in the Charter of the United Nations and in the Covenant of the League of Nations. There is no standard textbook on international law that contains chapters on democracy. The International Court of Justice does not base its decisions on applying the principles of democratic rule. If one does not look beyond the pillars of international law, one could conclude that democracy is irrelevant. In maintaining that all communities are entitled to democratic governance, this paper will examine arrangements for the right to democracy in international law, especially under the Universal Declaration of Human Rights, which is recognized by the international community.