cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : 2716313X     EISSN : 2714626X     DOI : https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 82 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cipari Kabupaten Cilacap Dinarwoko, Fajar
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.6812

Abstract

Permasalahan pada arah kebijakan pengembangan objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap yaitu belum optimalnya implementasi strategi pengelolaan. Secara keseluruhan strategi didalam pengembangan yang dilaksanakan hingga saat ini lebih hanya kearah pembangunan fisik. Oleh karenanya diperlukan penelitian terhadap implementasi strategi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cipari dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang didasarkan pada efektivitas implementasi strategi pengelolaan yang belum optimal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis model interaktif dan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menggambarkan aspek implementasi strategi pengembangan obyek wisata Pemandian Air Panas Cipari Kabupaten Cilacap belum dapat dicapai secara optimal. Kondisi operasional saat ini hanya bergantung pada tingkat kunjungan yang terjadi. Pengelola obyek wisata tidak melakukan persiapan khusus atau pun melakukan kegiatan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan. Pengelola obyek wisata tidak merumuskan rencana pengembangan tujuan tahunan, tidak melakukan peningkatan kinerja pemasaran hingga 40%, pengendalian biaya dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun pengelola obyek wisata Pemandian Air Panas Cipari diberikan tanggungjawab untuk mencapai target pendapatan yang menyumbang pendapatan asli daerah dari retribusi penjualan tiket masuk, namun hingga saat ini pengelola hanya menjalankan rutinitas membersihkan area dan melayani pengunjung. Terdapat lima faktor penghambat dan dua faktor pendukung yang ikutserta menentukan operasional obyek wisata Pemandian Air Panas Cipari meliputi aspek man, money, method, materials, sedangkan faktor pendukung meliputi man, dan market. Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata, Pengelolaan, Strategi
Analisis Manajemen Kompensasi Sunaryanta, Fransiscus Xaverius
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.8131

Abstract

One of the goals of compensation is to provide rewards or rewards that are fair from both the organization's and employee's perspectives. This study aims to describe the causes of the problem of providing additional employee income for civil servants in the Pemalang Regency Government environment which is not achieved in terms of compensation management theory. In the context of public administration, this research is an effort to discuss compensation for Indonesian public employees, which often becomes controversial in reforming public personnel administration, especially in relation to the implementation of additional employee income. This study used descriptive qualitative method. In this research used primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by triangulation through in-depth interviews and documentation. Technical data analysis is carried out through three simultaneous activity streams, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study concluded that because the Pemalang Regency Government had not implemented the four phases of compensation management in a comprehensive manner, namely: First, Position Identification. Second, internal fairness weighting. Third, external fairness weighting. Fourth, internal and external fairness weighting alignment in determining the amount of additional employee income resulting in compensation goals in creating fair rewards or rewards not being achieved. Keywords: Compensation Management, Additional Employee Income, Internal Justice, External Justice.
Pengaruh Faktor Determinan terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas Amyati, Amyati; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9410

Abstract

Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran. Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya
Manajemen Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya Putri, Nadia Rahmadita; Faozanudin, Muslih; Gunarto, Guntur
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9523

Abstract

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota kabupaten yang ada di provinsi jawa barat yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemkot Tasikmalaya dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan disertai dengan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Dinas Lingkungan Hidup menjadi instansi paling bertanggungjawab terhadap masalah sampah yang ada di Kota Tasikmalaya, sejumlah alat berat dan juga truk pengangkut sampah sudah memasuki usia tidak layak pakai dan kurang efisien dalam hal waktu dan juga muatan timbunan sampah. Untuk mewujudkan program Tasik Kota Resik, DLH membutuhkan planning, organizing, actuating dan controlling yang baik guna memberikan efek positif dalam mengusung visi dan misi program yang dilakukan Kata Kunci: Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas Gunawan, Indra; Setyoko, Paulus Israwan; Tobirin, Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541

Abstract

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal
Collaborative Governance dalam Pengembangan Kawasan Situs Semedo Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Labib, Muhammad Husnul; Harsanto, Bambang Tri; Nuraini, Hikmah
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9641

Abstract

Industri pariwisata telah berkembang dengan pesat, serta melibatkan banyak aktor dalam usaha pengelolaan maupun pengembangannya. Kawasan Situs Semedo adalah salah satu situs purbakala yang terakhir ditemukan di Pulau Jawa. Keunikan dari situs ini adalah salah satu temuannya yang hanya ada satu satunya di Indonesia yaitu gajah kerdil stegodon. Adanya situs purbakala semedo di Desa Semedo merupakan modal atraksi bagi Desa Semedo untuk menjadi desa wisata. Oleh sebab itu masyarakat Desa Semedo dan Pemerintah Desa Semedo melakukan upaya untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan pengembangan kawasan Situs Semedo Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebagai modal Desa Semedo menuju desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Informan penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Desa Semedo, aktivis Komunitas Peduli Situs Semedo, aktivis Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Pengelola Museum Semedo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen aktor dan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan kawasan Situs Semedo dengan menggunakan pendekatan kolaborasi model Ansell dan Gash dengan sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen para aktor, dan proses konsensus. Pada proses face to face dialogue bahwa dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi proses tatap muka, namun proses tersebut hanya melibatkan aktor lokal, sedangkan komunikasi dengan aktor vertikal belum terjadi. Pada proses negosiasi terbentuk jaringan yang bersifat self-governance yang mana masing masing aktor memanajemen mereka sendiri namun terlibat aktif dalam kolaborasi. Pada proses komitmen para aktor berkomitmen mendukung upaya pengembangan kawasan Situs Semedo namun hanya dalam hal pemenuhan tugas semata. Dan pada proses konsensus telah tercapai konsensus dalam pengembangan kawasan Situs Semedo namun muncul aktor dominan didalamnya. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo adalah antusiasme masyarakat yang tinggi serta adanya komunitas yang kreatif. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, komunikasi antar aktor yang tidak berjalan dengan baik, serta belum adanya regulasi tentang rintisan desa wisata. Kata Kunci: collaborative governance, desa wisata, Situs Semedo
Analisa Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga Wijayanti, Dewi; Rosyadi, Slamet; Simin, Simin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9647

Abstract

Pada tahun 2020, Purbalingga menjadi salah satu zona merah akibat pandemi COVID-19. Data dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengidentifikasi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan lini 2. Jumlah pasien positif COVID-19 di Purbalingga terus meningkat. Pemerintah Purbalingga berupaya keras untuk mencegah penyebaran wabah dengan himbauan seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, serta praktik higienis lainnya. Namun, banyak masyarakat Purbalingga yang tidak mematuhi himbauan tersebut, sehingga jumlah pasien positif terus bertambah. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara kepada informan yang relevan dari POLRES Purbalingga dan BPBD Purbalingga. Hasil analisis menunjukkan bahwa POLRES dan BPBD Purbalingga memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menegakkan disiplin masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk respons yang terkoordinasi. Langkah konkret seperti kampanye 5M, penegakan jarak sosial, dan dukungan dalam program vaksinasi menunjukkan komitmen POLRES dan BPBD Purbalingga dalam mengurangi risiko penularan dan melindungi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, COVID-19, POLRES Purbalingga, BPBD Purbalingga, Keterlibatan Stakeholder.
Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam Mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) di Kabupaten Purbalingga Atika, Zaula Rizqi
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9668

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Kata Kunci: Akuntabilitas Sosial, Desa Digital, Deliberatif, Keterlibatan
Administrasi Publik di Era Disrupsi, Birokrasi Masa Depan Memanfaatkan Big Data Hakim, Sari Nurfatwa; Rosyadi, Slamet; Noviko, Sendy
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9785

Abstract

Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber. Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor
Implementasi E-Service (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga) Setiawan, Budi; Indiahono, Dwiyanto; Harsanto, Bambang Tri
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.10062

Abstract

Teknologi digital telah memberikan dampak disrupsi, yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga harus mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan serba otomatisasi. Penerapan kebijakan E-service pembayaran non tunai menggunakan kartu E-Kir (elektronik-kir) adalah sebagai salah satu langkah strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka mencegah peredaran uang palsu, percaloan, pungutan liar, dan penyebaran virus COVID-19. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir sudah diterapkan sejak tahun 2019, namun dalam prosesnya karena tidak adanya landasan hukum/perda yang mewajibkan transaksi menggunakan kartu E-Kir, serta sarana dan prasarana penunjang tidak ada maka pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan, E-Service, Pungli dan Percaloan.

Page 6 of 9 | Total Record : 82

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 8 No 2 (2024): November 2024 Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 7 No 2 (2023): November 2023 Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 Vol 6 No 2 (2022): November 2022 Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 Vol 5 No 2 (2021): November 2021 Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021 Vol 4 No 2 (2020): November 2020 Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020 Vol 1 No 1 (2016) More Issue