JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik telah terdaftar dengan nomor E-ISSN 2962-0198 (media online). Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yakni Juni dan Desember oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia. Tim Redaksi menerima artikel dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris (Bilingual). Setiap naskah yang dikirimkan akan dibaca oleh tim editorial. Naskah yang dievaluasi oleh editor dan dianggap tidak sesuai dengan kriteria Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Pubik ditolak tanpa tinjauan eksternal. Kemudian, naskah yang memiliki minat khusus kepada pembaca dikirim ke peer reviewer, dengan dua (2) reviewer yang berbeda untuk setiap artikel dengan menggunakan sistem double-blind. Setelah meninjau naskah, itu akan dikembalikan ke penulis untuk proses revisi. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik merupakan yang berfokus terhada beberapa isu yakni Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Pubik. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik memberikan kesempatan bagi akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk mengembangankan terkait bidang ilmu pemerintahan,Politik Anggaran, dan Administrasi Publik melalui hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Articles
36 Documents
<![CDATA[Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Rajab, Adirandi M]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>;
<![CDATA[Muhamad, Sofyan]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 2 No 1 (2022): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v2i1.3850
<![CDATA[Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan beragam masalah dan kontoversi di tengah masayarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca permberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka]]>
<![CDATA[Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>;
<![CDATA[Rajab, Adirandi M]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>;
<![CDATA[Muhamad, Sofyan]]>;
<![CDATA[Munzir, Munzir]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4596
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya Naskah akademik dalam pembentukan rencana peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Naskah akdemik merupakan hasil kajian yang bersifat ilmiah, yang ditinjau secara sistematis holistic dan futuristic dari berbagai aspek ilmu, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, diperlukannya naskah akademik dalam rancangan pembentukan peraturan daerah dikarenakan suatu norma atau permasalahn yang hendak dituangkan kedalam rancangan peraturan daeraha diharapkan manciptakan hukum yang lebih baik berdasrkan asas-asas pembentukan peratuan perundang-undangan yang baik]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelayanan ASN terhadap Tugas Pokok Pegawai di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Palyama, Folce Elden]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>;
<![CDATA[Kusmiadi, Moh. Ery]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4622
<![CDATA[Fungsi dari keberadaan ASN ini adalah meliputi tiga hal, antara lain yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Jika saat ini manajemen masih berdasarkan kepangkatan dan masa kerja, nantinya pola manajemen berdasarkan tingkat kelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ASN di lingkungan Kelurahan Klademak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah menunjukan integritas dalam pelayanannya. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini nantinya adalah agar ASN di lingkungan Kelurahan Klademak dapat menunjukan integritas dalam pelayanannya bekerja dalam masyarakat di Kelurahan Klademak. Manfaat dalam penelitian ini nantinya adalah dapat menjadi bahan materi yang mendukung kinerja ASN di Kelurahan Klademak sebagai ASN yang berintegritas tinggi dan tidak cacat Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku serta dapat menjadi pelayan yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan Kelurahan Klademak secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya]]>
<![CDATA[Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada ]]>
<![CDATA[Rajab, Adirandi M]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>;
<![CDATA[Muhamad, Sofyan]]>;
<![CDATA[Supardi, Edy]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4731
<![CDATA[Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai Kewanangan Memutus Sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positivis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. Kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.]]>
<![CDATA[Analisis Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Smartfren Telecom Makassar ]]>
<![CDATA[Irham, Irham]]>;
<![CDATA[Wijaya Syam, Azwar]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4769
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kepuasan kerja karyawan PT Smartfren Telecom Makassar dan menunjukkan bahwa ada korelasi antara kepuasan kerja PT Smartfren Telecom Makassar dan kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, dengan mendeskripsikan pengamatan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. PT Smartfren Telecom Makassar menggunakan rumus korelasi product moment untuk pengumpulan data untuk melihat korelasi antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Setelah menganalisis kemudian disimpulkan bahwa kinerja karyawan PT Smartfren Telecom Makassar berada pada kategori tinggi yaitu 82%. Artinya, Kinerja karyawan PT Smartfren Telecom Makassar seperti yang diharapkan, tetapi mereka masih perlu meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik. Dengan menghitung rhitung = 0,317 > rtabel 0,176 pada tingkat kepercayaan 95%, PT Smartfren Telecom Makassar menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Mengenai pentingnya korelasi, ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Artinya, t hitung 3,67 > t tabel 2,617 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji diterima.]]>
<![CDATA[Pengaruh Servant Leadersip terhadap Kinerja Pegawai ]]>
<![CDATA[Supardi, Edy]]>;
<![CDATA[Mahmud, Mahmud]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>;
<![CDATA[Hamsiah, Hamsiah]]>;
<![CDATA[Sanaba, Hardiman F]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4802
<![CDATA[Penelitian ini melihat Pengaruh Servant Leadership terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan biringkanaya makassar hasilnya variabel kinerja pegawai. terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel Servant Leadership terhadap kinerja pegawai. Dengan melihat hasil penelitian pada Kantor Kantor Kecamatan Biringkanaya yaitu Servant Leadership memiliki peranan penting terhadap kinerja pegawai makanya harus perluh ditingkatkan. Para pimpinan juga harus lebih memperhatikan para pegawainya dengan memberikan keleluasaan dalam berekspresi agar kinerja yang dimiliki semakin bertambah dan hasilnya pun meningkat.]]>
<![CDATA[PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA CIMAHI ]]>
<![CDATA[Munawaroh, Siti]]>;
<![CDATA[Wulandari, Widuri]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5579
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Keberadaan MPP yang masih baru di Kota Cimahi, masuknya Kota Cimahi dalam zona kuning, serta masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Variabel Bebas (Independent Variable) adalah Kinerja Pegawai dengan indikator Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Sedangkan Variabel Terikatnya (Dependent Variable) adalah Kualitas Pelayanan, dengan indikator Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, Empathy. Teknik pengumpulan data dengan cara survey, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi yaitu memiliki pengaruh. Kinerja Pegawai dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS BATUJAJAR KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Meilani, Gita]]>;
<![CDATA[Munawaroh, Siti]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5630
<![CDATA[Penelitian Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Masalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar seperti Komunikasi yang masih kurang komunikatif, Sumber daya manusia masih kurang, komitmen pegawai yang belum berjalan dengan baik. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi, upaya dan hambatan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar.Metode yang digunakan metode metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Lapangan (Observasi, wawancara dan dokumentasi). Peneliti menggunakan teori Georgeo Edward III dengan dimensi komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan di UPT Puskesmas Batujajar belum optimal dilihat dari komunikasi yang kurang jelas, kurangnya jumlah SDM yang tersedia serta sarana dan prasaranya belum terpenuhi, komitmen pegawai yang tidak berjalan dengan baik terlihat dari cara pegawai yang tidak cepat menangani pasien,serta struktur birokrasi yang tidak optimal dilihat dari tidak terpenuhinya tenaga kesehatan, seperti kurangnya jumlah tenaga medis lainnya serta kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan prosedur.]]>
<![CDATA[PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE ]]>
<![CDATA[Irham, Irham]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5692
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin pegawai dan pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang di peroleh dari kelompok subjek tertentu dan analisis statistik inferensial teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir dan mengambil kesimpulan berdasarkan data dari sempel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Hasil analisis yang diperoleh memberikan koefisien regresi ganda yang dituangkan dalam persamaan garis regresi, yaitu: Ý=104.800+0,531 X1+0,061 X2. Sumbangan efektif variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat 0,592 atau 59,2 %. Sementara masih ada 40,8 % karena pengaruh faktor lainnya. Variabel bebas yang paling kuat korelasinya terhadap variabel terikat adalah variabel disiplin pegawai yaitu sebesar 0,592 atau 59,2 %. Sedangkan variabel pelayanan publik korelasinya hanya 0,061 atau 6,1%.]]>
<![CDATA[TAX REVENUE STRATEGY: TELAAH PELAYANAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Difinubun, Yusron]]>;
<![CDATA[Andriyan, Yoga]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5693
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh kompetensi Acount representative dan independensi Account rpresenative terhadap strategi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Madya Kota Sorong. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penarikan hipotesis penelitian menggunakan peraturan mentri, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 31 sampel yang diperoleh dari pegawai account representative kantor pelayanan pajak. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan Regresi Linear Berganda berbantuan SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetesi account representative dan independensi account reprensentative berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Kota Sorong. Kantor pelayanan pajak Pratama Kota Sorong harus mempertahankan tingkat profesionalitas para pegawai Account representative yang meliputi pada kompetensi dan independensiya.]]>
