Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Setiawan, Agustina; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti
Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.1814

Abstract

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Desa Cimanggu memiliki potensi wisata salah satunya sumber air panas. Namun potensi wisata ini belum dikembangkan dengan maksimal. Pemerintah Desa belum mampu melakukan pengembangan desa wisata sendiri. Belum banyak yang mengetahui objek wisata yang ada di Desa Cimanggu. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian dilakukan kurang lebih selama 5 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Cimanggu dalam pengembangan desa wisata belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari adanya komitmen bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui dibentuknya Pokdarwis; Kepemimpinan dari Kepala Desa Cimanggu sudah baik; Reformasi Peraturan di Pemerintah Desa Cimanggu yang berkaitan dengan desa wisata belum ada; Reformasi Kelembagaan yaitu dengan dibentuknya Pokdarwis; Kekuatan adanya keterlibatan masyarakat Desa Cimanggu dalam pengembangan objek wisata sedangkan untuk kelemahan perlu adanya keseriusan bersama antara Pokdarwis, Pemerintah Desa Cimanggu dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Cimanggu khususnya dalam hal promosi dan pendanaan. Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah, Desa Wisata
PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA CIMAHI Munawaroh, Siti; Wulandari, Widuri
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Keberadaan MPP yang masih baru di Kota Cimahi, masuknya Kota Cimahi dalam zona kuning, serta masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Variabel Bebas (Independent Variable) adalah Kinerja Pegawai dengan indikator Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Sedangkan Variabel Terikatnya (Dependent Variable) adalah Kualitas Pelayanan, dengan indikator Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, Empathy. Teknik pengumpulan data dengan cara survey, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi yaitu memiliki pengaruh. Kinerja Pegawai dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima.
Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDes Mandiri Sejahtera Tengki di Desa Tengki Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Khasanah, Mafrihatul; Fauzi, Lukman Munawar; Wulandari, Widuri
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 6, No 2 (2024): JIPIKOM OKTOBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v6i2.5211

Abstract

This research aims to determine and analyze community empowerment by BUMDes Mandiri Sejahtera Tengki in Tengki Village, Brebes District, Brebes Regency. The existing problem is that community empowerment through BUMDes carried out by the Tengki Village Government is not optimal, this can be seen from the management of BUMDes not fully involving the community.  This research method is qualitative and data collection techniques are carried out using observation, interviews, and documentation. The results of this research show that the community empowerment carried out by BUMDes Mandiri Sejahtera Tengki in Tengki Village, Brebes District, Brebes Regency has not been implemented optimally in terms of several aspects, namely: Human development has not provided training or guidance to the community and only focuses on training BUMDes administrators; community business development is only involved to the extent of borrowing funds from BUMDes savings and loans; environmental development has not been able to accommodate the village's potential; and institutional development is constrained by the implementation of the vision and mission and organizational structure and work procedures so that the main tasks are only adjusted to the AD/ART. The researcher's suggestion for BUMDes Mandiri Sejahtera Tengki is to take part in training related to BUMDes, community empowerment, or training related to organizational development. Apart from that, BUMDes can also take other steps by collaborating with many parties.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Munawaroh, Siti; Wulandari, Widuri
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/resolusi.v7i2.8479

Abstract

This study aims to determine and analyze how much influence service quality has on public satisfaction at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency. The research method in this study is quantitative descriptive, with the Independent Variable being Service Quality with indicators of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. While the Dependent Variable is Public Satisfaction, with indicators. Conformity to expectations, Interest in revisiting, Willingness to recommend. Data collection techniques by means of surveys, observation and documentation. Based on the results of the study and discussion regarding the influence of service quality on public satisfaction at the Population and Civil Registration Office, it has an influence. Service Quality can explain the dependent variable, namely Public Satisfaction by 38.7%, while the remaining 61.3% is explained by other factors or variables. Thus, H0 is rejected and Ha is accepted.
Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; P, Dahly Sukma; Kushartono, Toto; AS, Zaenal Abidin; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Apptika, Noer; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Irawaty, Tinda; Yamardi, Yamardi; Permana, Danny; Ristala, Harky
Abdimas Galuh Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i1.16579

Abstract

Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Desa Warnasari memiliki potensi desa yang sangat baik, namun belum didukung dengan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, sehingga angka kemiskinan di Desa Warnasari masih tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara penyampaian materi atau sosialisasi terkait kapasitas pemerintah desa dan pengelolaan potensi desa, serta diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari kegiatan ini bahwa masyarakat lokal di Desa Warnasari sadar akan adanya potensi desa yang dimilik, seperti kopi, teh dan tempat wisata alam. Namun mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan mandiri. Potensi desa yang mereka miliki masih dikelola oleh pihak lain yang bukan masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tingkat kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung masih tinggi. Perlu ada penguatan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa, agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Warnasari.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Kushartono, Toto; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i3.12963

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
EVALUATING LOCAL INNOVATION GOVERNANCE IN CIMAHI (2019–2024): TOWARD A MODEL OF INNOVATIVE LOCAL GOVERNMENT Rokhmat, Dicky Febriansyah; Wulandari, Widuri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 8 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v8i1.156

Abstract

Cimahi City is one of the local governments participating in the Innovative Government Awards (IGA) competition and has received several awards for its proposed innovations. However, the quality and quantity of innovations have slowed, remaining unchanged compared to other city governments. This study aims to evaluate innovation governance in Cimahi City from 2019 to 2024. This research employs the theory of Regional Government Innovation Design, as proposed by Irwan Noor, focusing on leadership, Organizational Climate, and Political Environment. The research employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include participatory observation, interviews, and literature review. The results indicate that leadership, organizational climate, and the political environment influence each other. The regional head demonstrates a strong commitment to developing a regional apparatus capable of fostering innovation. Serious efforts are also seen in cultivating an organizational climate conducive to innovation through competitive approaches, awards, and regulations. However, there is an imbalance between the political environment of the regional head and that of the Regional People's Representative Council (DPRD) in promoting innovation at the regional apparatus level. This situation must be addressed to maintain the stability of innovation governance in Cimahi City.