cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2023)" : 6 Documents clear
Implementasi Penyelesaian Sengketa Industrial Dalam Perspektif Bipartit Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Satrya Yudha Prabawa; Sulaiman
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10149

Abstract

Abstract In the process of resolving industrial relations disputes, there are two steps that can be taken,namely through litigation and non-litigation (court or out of court), based on Law Number 2 of 2004 concerning industrial relations dispute settlement. It is part of the steps for resolving industrial disputes outside the court (non-litigation) through bipartite negotiations. The bipartite negotiation pathway is an obligation for workers (laborers) and employers to be able to do it when there are disputes or differences of opinion that have the potential to cause impacts and conflicts in industrial relations. Based on the provisions contained in Article 2 of Law Number 2 of 2004, it describes the types of industrial relations disputes including; first; rights dispute, second; conflict of interest, third; layoff disputes, and fourth; disputes between trade unions/labor unions in a particular company. Thus the implementation of the settlement through non-litigation steps with bipartite efforts can be carried out within the period determined by law, namely, no later than 30 (thirty) working days from the start of the bipartite negotiations, then based on Article 6 paragraph 2 of the Law number 2 of 2004 states that every negotiation that takes place must be recorded or the results of bipartite negotiations must be recorded. The approach used in this study uses normative and empirical legal approaches, based on this method researchers can clearly know and study doctrinal laws and the implementation of laws applied in society. thus researchers in providing views or ideas in solving legal problems that occur in society.
Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Hengki; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10470

Abstract

Abstrak Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implementasi putusan PTUN cenderung menemui hambatan sehingga merugikan pihak pencari keadilanPada intinya penyebabnya terletak pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan yang tidak pasti, sedangkan pada penyebab spesifiknya adalah tidak dipatuhinya hukum oleh instansi pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil. Pada hakikatnya, ketentuan pelaksanaan putusan di PTUN yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara belum memadai, begitu pula dengan struktur hukum lembaga penegakan hukum. Eksekusi di PTUN adalah hanya dilaksanakan oleh Jurusita dan di bawah pengawasan Ketua PTUN tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap undang-undang ini. Berdasarkan konsep teori keadilan John Rawls dalam pemenuhan hak-hak para penggugat yang berkeadilan, tujuan didirikannya PTUN dikaitkan dengan falsafah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan orang terlindungi dan dihormati serta hak masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah diberlakukannya setiap putusan PTUN menjadi tetap. Oleh karena itu, perlu direncanakan pembentukan Lembaga eksekutorial khusus yang didedikasikan untuk melaksanakan putusan yang telah inkracht pada PTUN. Kata Kunci: PTUN, Teori Keadilan, Lembaga Eksekutorial
Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025 shalihah, aini; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11094

Abstract

Every country has a political law that acts as a basic policy for state administrators to determine the direction and content of the law to be formed. State administrators in carrying out their duties and responsibilities certainly have a legal political system like Indonesia which adheres to a democratic system. This is what then needs to be studied more deeply regarding the direction of Indonesian legal politics and this will not be separated from the historical context of how the direction of national legal policy is. Not only that, this paper will also examine how the implementation of the legal political direction is made in making a policy. The method used in this paper is normative and empirical juridical. The results of the research show that the direction of legal politics in the development of the Indonesian legal system is contained in the 2005-2025 RPJPN Law. Meanwhile, in practice, there are still several legal products issued that are not in line with the 2005-2025 RPJPN Law, such as the revision of the KPK Law (UU No. 9 of 2019), the Minerba Law and also the Job Creation Law. From some of these legal products, it can be said that the direction of legal politics in terms of implementation is still not optimal. Because the policies carried out by the government have not been able to achieve the expected democracy.
Hakikat Politik Dinasti Dari Perspektif Filsafat Sangkan Paraning Dumadi Dalam Bingkai Pancasila C. Namgyal, Ferry
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11459

Abstract

Sekalipun pemilihan umum baru akan berlangsung pada tahun 2024, dinamika politik di Indonesia telah mulai memanas sejak pertengahan tahun 2022. Puncaknya di tahun 2023, pada saat Gibran Rakabuming Raka mendapatkan ‘tiket’ dicalonkan sebagai wakil presiden melalui rangkaian prahara Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh banyak orang sebagai proses politik dinasti. Makalah ini meninjau hakikat politik dinasti dengan menggunakan pendekatan filsafat masyarakat orang Jawa, yaitu ‘sangkan paraning dumadi’, yang salah satu maknanya adalah mengingatkan manusia tentang dari mana ia berasal dan ke mana dia akan kembali. Filsafat sangkan paraning dumadi hidup dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil kristalisasi konsep, nilai, etika dan moral yang digali dari bangsa Indonesia yang majemuk. Hakikat politik dinasti itu adalah upaya melanggengkan politik kekuasaan, dengan menggunakan upaya neopatrimonialistik, dalam tangan sekelompok orang, yang merasa paling benar, paling adil, dan bahkan telah lupa akan makna hidup dan tujuannya. Politik dinasti jelas bertentangan dengan filsafat sangkan paraning dumadi yang hidup dalam nilai-nilai Pancasila, karena mengingkari Tuhan sebagai sumber, pusat alam semesta dan kehidupan, serta akhir dari segalanya. Politik dinasti dalam praktiknya tidak luput dari tindakan yang menghalalkan segala cara dalam upaya mencapai kedudukan dan kesenangan, sehingga tidak menghiraukan nilai-nilai Ketuhanan. Tidak salah jika dalam persepsi sebagian besar masyarakat, praktik politik dinasti adalah salah satu penyebab utama maraknya korupsi, karena lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat.
Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat Siti Partiah; Jihan Amalia syahidah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11584

Abstract

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan contoh negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem presidensial. Kedua negara juga sama-sama memisahkan pembagian kekuasaan pemerintahan yakni trias politica agar tidak tumpang tindih kewenangannya. Namun ada perbedaan sisinya, karena Amerika menggunakan sistem Strong bicameral (sama kuatnya), sedangkan Indonesia menggunakan sistem soft bicameral (ada satu yang dominan). Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat, salah satunya adalah lembaga legislatif yang mana antara DPR dan Presiden harus sepakat untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu Try Subakti; Andi Low; Mohammed Vecky; Imam Samudra
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11748

Abstract

Tatkala Pemilukada dinyatakan menjadi bagian dari rezim hukum pemilu sesuai Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemenangan untuk mengadili masalah pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang ditangani sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pemilukada tidak hanya dimaknakan secara tekstual yaitu sekedar mengakhiri percakapan yang akan terja diperhitungan suara Pemilukada, namun pula mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pemilukada berlangsung amanah dan adil. Dalam praktek, relatif banyak masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilukada baik dari sisi regulasi, penyelenggaran, dan penguatan hukumnya. Selain itu dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah pemilukada. Namun demikian, syarat tersebut tak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan variasi hukum pada rangka membenahi serta memperbaiki sistem pemilukada. Langkah Mahkamah Konstitusi justru sebagai suatu keniscayaan dan semakin mengungkapkan karakternya undang-undang konstitusi untuk menegakan hukum serta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)