cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ROKAN HILIR Syafrizal, Syafrizal; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.130

Abstract

Implementasi Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang terdistribusi secara tepat antara Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan temuan di enam desa, kewenangan penyusunan RAPBDesa masih cenderung terpusat pada Kepala Desa, sedangkan BPD sering hanya terlibat pada tahap persetujuan akhir. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya pelaksanaan teori kewenangan secara proporsional, yang menuntut adanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis. Dari perspektif penerapan hukum, struktur kelembagaan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif, sehingga substansi hukum yang telah dirumuskan tidak terimplementasi optimal sesuai tujuan regulasi. Meskipun norma telah mengatur mekanisme secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat adanya kelemahan dalam internalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Minimnya pemahaman peran BPD terhadap regulasi, lemahnya kapasitas SDM, kurangnya pendampingan oleh pemerintah daerah, serta dominasi hubungan kekuasaan Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalitas belum diterapkan secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara das sollen dan das sein, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dalam penganggaran keuangan desa. Praktik penetapan RAPBDesa tanpa kesepakatan dari BPD di enam desa Kabupaten Rokan Hilir menimbulkan implikasi hukum.
SIYASAH SYAR'IYYAH DAN LEGISLASI LINGKUNGAN: INTEGRASI ANCAMAN SANKSI TA’ZIR EKOLOGIS KE DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA Nilawati, Nilawati
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.132

Abstract

Degradasi lingkungan yang masif menuntut respons hukum yang tidak hanya efektif secara instrumental, tetapi juga memiliki legitimasi filosofis yang kuat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi konsep Siyasah Syar’iyyah dan sanksi Ta’zir ekologis ke dalam kerangka hukum pidana nasional Indonesia sebagai upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka yang bersifat kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siyasah Syar’iyyah memberikan landasan filosofis-normatif yang kokoh bagi legislasi lingkungan, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kemaslahatan primer dalam kerangka maqashid al-shari’ah. Sementara itu, sanksi Ta’zir dengan karakter fleksibel, edukatif dan restoratif menawarkan paradigma pemidanaan yang sangat relevan untuk mengatasi kelemahan pendekatan retributif semata dalam menangani kejahatan lingkungan yang kompleks dan bervariasi. Model integrasi yang dirumuskan bersifat tiga lapis: (1) internalisasi filosofis nilai-nilai maqashid dan Ta’zir ke dalam penalaran hukum para penegak hukum; (2) inkorporasi normatif melalui perluasan dan diversifikasi pidana tambahan yang restoratif dan edukatif dalam peraturan perundang-undangan lingkungan; serta (3) institusionalisasi implementatif dengan penguatan kapasitas aparat, pembentukan lembaga pendukung, dan sinergi dengan otoritas keagamaan.
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI LITERATUR TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUTORIAL DAN GAGASAN FIQIH MODERN TENTANG KEPEMILIKAN Hasanuddin, Hasanuddin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.133

Abstract

Eksekusi putusan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dihadapkan pada problematika kompleks yang bersumber dari konstruksi hukum yang lemah dan dikotomi konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Konstruksi hukum eksekutorial putusan pengadilan agama terhadap harta bersama; (2) Mendekonstruksi konsep harta bersama dalam kompilasi hukum islam dan fikih konvensional; dan (3) Merumuskan integrasi gagasan fikih modern tentang kepemilikan sebagai basis reformasi konstruksi hukum eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi eksekusi saat ini rapuh karena ketiadaan regulasi spesifik, hanya mengandalkan Hukum Acara Perdata umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian, kesulitan teknis, dan resistensi sosio-kultural. Lebih jauh, ditemukan dikotomi filosofis antara prinsip community of property dalam KHI yang berorientasi keadilan setara dan prinsip separation of property dalam fikih konvensional yang berpegang pada kepemilikan individual. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menawarkan reformasi tiga level berbasis gagasan fikih modern yang berorientasi pada maqashid al-syari’ah. 1). Pada level substansi, melalui penyempurnaan definisi harta bersama yang operasional dan pengakuan kontribusi non-finansial dalam pembagian. 2). Pada level prosedur, dengan mengembangkan mekanisme mediasi eksekusi pasca-putusan yang kolaboratif. 3). pada level kelembagaan, melalui pembentukan unit pendampingan khusus di Pengadilan Agama. Integrasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma eksekusi dari yang koersif menjadi restoratif.

Page 10 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022