cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 113 Documents
 8   9   10   11   12 
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ROKAN HILIR Syafrizal, Syafrizal; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.130

Abstract

Implementasi Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang terdistribusi secara tepat antara Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan temuan di enam desa, kewenangan penyusunan RAPBDesa masih cenderung terpusat pada Kepala Desa, sedangkan BPD sering hanya terlibat pada tahap persetujuan akhir. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya pelaksanaan teori kewenangan secara proporsional, yang menuntut adanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis. Dari perspektif penerapan hukum, struktur kelembagaan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif, sehingga substansi hukum yang telah dirumuskan tidak terimplementasi optimal sesuai tujuan regulasi. Meskipun norma telah mengatur mekanisme secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat adanya kelemahan dalam internalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Minimnya pemahaman peran BPD terhadap regulasi, lemahnya kapasitas SDM, kurangnya pendampingan oleh pemerintah daerah, serta dominasi hubungan kekuasaan Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalitas belum diterapkan secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara das sollen dan das sein, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dalam penganggaran keuangan desa. Praktik penetapan RAPBDesa tanpa kesepakatan dari BPD di enam desa Kabupaten Rokan Hilir menimbulkan implikasi hukum.
SIYASAH SYAR'IYYAH DAN LEGISLASI LINGKUNGAN: INTEGRASI ANCAMAN SANKSI TA’ZIR EKOLOGIS KE DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA Nilawati, Nilawati
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.132

Abstract

Degradasi lingkungan yang masif menuntut respons hukum yang tidak hanya efektif secara instrumental, tetapi juga memiliki legitimasi filosofis yang kuat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi konsep Siyasah Syar’iyyah dan sanksi Ta’zir ekologis ke dalam kerangka hukum pidana nasional Indonesia sebagai upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka yang bersifat kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siyasah Syar’iyyah memberikan landasan filosofis-normatif yang kokoh bagi legislasi lingkungan, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kemaslahatan primer dalam kerangka maqashid al-shari’ah. Sementara itu, sanksi Ta’zir dengan karakter fleksibel, edukatif dan restoratif menawarkan paradigma pemidanaan yang sangat relevan untuk mengatasi kelemahan pendekatan retributif semata dalam menangani kejahatan lingkungan yang kompleks dan bervariasi. Model integrasi yang dirumuskan bersifat tiga lapis: (1) internalisasi filosofis nilai-nilai maqashid dan Ta’zir ke dalam penalaran hukum para penegak hukum; (2) inkorporasi normatif melalui perluasan dan diversifikasi pidana tambahan yang restoratif dan edukatif dalam peraturan perundang-undangan lingkungan; serta (3) institusionalisasi implementatif dengan penguatan kapasitas aparat, pembentukan lembaga pendukung, dan sinergi dengan otoritas keagamaan.
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI LITERATUR TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUTORIAL DAN GAGASAN FIQIH MODERN TENTANG KEPEMILIKAN Hasanuddin, Hasanuddin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.133

Abstract

Eksekusi putusan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dihadapkan pada problematika kompleks yang bersumber dari konstruksi hukum yang lemah dan dikotomi konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Konstruksi hukum eksekutorial putusan pengadilan agama terhadap harta bersama; (2) Mendekonstruksi konsep harta bersama dalam kompilasi hukum islam dan fikih konvensional; dan (3) Merumuskan integrasi gagasan fikih modern tentang kepemilikan sebagai basis reformasi konstruksi hukum eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi eksekusi saat ini rapuh karena ketiadaan regulasi spesifik, hanya mengandalkan Hukum Acara Perdata umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian, kesulitan teknis, dan resistensi sosio-kultural. Lebih jauh, ditemukan dikotomi filosofis antara prinsip community of property dalam KHI yang berorientasi keadilan setara dan prinsip separation of property dalam fikih konvensional yang berpegang pada kepemilikan individual. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menawarkan reformasi tiga level berbasis gagasan fikih modern yang berorientasi pada maqashid al-syari’ah. 1). Pada level substansi, melalui penyempurnaan definisi harta bersama yang operasional dan pengakuan kontribusi non-finansial dalam pembagian. 2). Pada level prosedur, dengan mengembangkan mekanisme mediasi eksekusi pasca-putusan yang kolaboratif. 3). pada level kelembagaan, melalui pembentukan unit pendampingan khusus di Pengadilan Agama. Integrasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma eksekusi dari yang koersif menjadi restoratif.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP HAK KONSUMEN Rahma, Siti; Zulkifli, Zulkifli
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.116

Abstract

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan servis jasa finansial yang menghubungkan antara pemberi kredit dan penerima kredit agar terjadi kontrak pinjam-meminjam uang secara langsung dalam sistem digital yang memakai jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan Fintech ilegal terhadap pelanggaran hak nasabah. Strategi yang penulis andalkan dalam riset yaitu penelitian legal normatif. Dalam pandangan UU Perlindungan Konsumen, pengusaha Fintech wajib berbisnis sesuai dengan regulasi, sedangkan nasabah Fintech berhak atas kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, kontrak pinjam-meminjam uang harus dilandasi itikad baik para pihak. Secara filosofis, hubungan antara pengusaha Fintech dan nasabah sebenarnya simbiosis mutualisme. Mereka saling membutuhkan. Kalau nasabahnya banyak dan cicilan kreditnya lancar, tentu Fintech akan besar. Selain dilandasi itikad baik, para pihak harus punya rasa tanggungjawab. Nasabah tanggungjawab pada utangnya, sedangkan pengusaha Fintech tanggungjawab pada hak nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BARANG PALSU PADA APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE Akmal N, Muhammad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.123

Abstract

Perkembangan marketplace digital telah mengubah secara fundamental pola perilaku konsumen dan mekanisme transaksi perdagangan, sehingga menempatkan platform e-commerce sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital. Transformasi ini tercermin dari meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online seperti Shopee yang mengadopsi model marketplace berbasis pihak ketiga. Meskipun menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi konsumen, model bisnis tersebut juga memunculkan risiko hukum yang signifikan, khususnya terkait peredaran barang palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Penjualan barang palsu tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mengancam hak-hak konsumen, kepercayaan pasar, serta kepastian hukum. Dari perspektif regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka perlindungan konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen dan berbagai regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam menanggulangi peredaran barang palsu di marketplace digital masih menjadi perdebatan. Pada tataran global, pedoman internasional seperti UN Guidelines for Consumer Protection dan standar yang dikembangkan oleh WIPO menegaskan pentingnya peran negara dan perantara digital dalam melindungi konsumen di era ekonomi digital. Kompleksitas transaksi lintas batas serta posisi platform sebagai perantara semakin memperumit penentuan tanggung jawab hukum. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi rentan akibat asimetri informasi dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum, sehingga menegaskan urgensi untuk mengkaji secara kritis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran barang palsu.
ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK TANAH ULAYAT Erlina, Erlina; Idris, Zulherman; Sari, Yuliana Indah; Butar Butar, Mayra Azzura
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.125

Abstract

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan berbagai eksistensinya serta pengakuan hak atas tanah ulayat telah memberikan pandangan serius dalam berbagai kajian para pakar dan pengaturan Perundang-undangan. Namun pemasalahan terus bergulir, ditengah adanya pengakuan dan penghormatan Konstitusi, Pasal 18 B ayat(1) UUD Tahun 1945 atas Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penelitian agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Metode penelitian ini penelitian normatif, menggunakan metode library. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum atas penentuan status ulayat masyarakat hukum adat tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan, penegakkan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sering menimbulkan permasalahan disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat dengan mengenal konsep hak menguasai Negara, sebagaimana terlihat dalam hukum pertanahan, hukum kehutanan dan pengaturan atas pengelolaan sumber daya alam lainnya.
SKEMA TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Maulana Ira
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.126

Abstract

PNM Mekar Syariah hadir sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan pada akar rumput, dilakukan dengan memberikan pinjaman secara berkelompok kepada kaum ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Klausulnya, terdapat tanggung renteng yaitu jika salah satu anggota kelompok tidak membayar maka yang lain harus menanggungnya. Dalam perjalanannya terdapat anggota kelompok tidak membayar bahkan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung hutangnya. Kajian ini berfokus pada praktik akad tanggung renteng dalam pinjaman modal di PNM Mekar Syariah, serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap skema tanggung renteng yang terdapat dalam klausul pinjaman tersebut. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasilnya, praktik akad tanggung renteng pada kelompok PNM Mekar Syariah memakai akad kafalah, setiap anggota diberitahu tentang adanya skema tanggung renteng pada saat pencairan pinjaman dilaksanakan. Kedua, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tanggung renteng (kafalah) pada kelompok PNM Mekar Syariah belum belum memenuhi syarat dan rukun berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan), dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta oleh karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama.
EFEKTIVITAS MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Bambang Fitrianto; Khairuddin, Khairuddin; Raihandinata, Primus
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.134

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen di sektor perbankan di Indonesia tidak hanya mengandalkan mekanisme litigasi, tetapi juga menekankan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan diatur sebagai instrumen untuk memberikan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan berkeadilan antara bank dan konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas mediasi perbankan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun kelembagaan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa hasil mediasi seringkali belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen, terutama akibat ketimpangan posisi tawar, keterbatasan kekuatan mengikat kesepakatan mediasi, serta implementasi yang belum konsisten oleh lembaga perbankan. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan mediator, belum optimalnya mekanisme penegakan hasil mediasi, serta belum adanya standar prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji kerangka hukum, pelaksanaan, dan tingkat efektivitas mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi perbankan memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen dan efisiensi penyelesaian sengketa, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan regulasi, keterbatasan institusional, serta rendahnya pemahaman hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kewenangan mediator, serta perluasan akses dan literasi hukum konsumen agar mediasi perbankan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif di Indonesia.
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MANUSIA SILVER DI KOTA PEKANBARU Manihuruk, Tri Novita Sari; Monica, Audrey
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.136

Abstract

UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia. Larangan terhadap semua jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 76I UU No.35 Tahun 2014. Dalam praktiknya, banyak ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai manusia silver di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak dipekerjakan sebagai manusia silver. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspolitasi anak sebagai manusia silver pada titik lampu merah di Jalan Jalan Soekarno-Hatta dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan alasan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, dan juga lemahnya pengawasan dari Pemerintah Pekanbaru, khususnya Dinas Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF Daeng M, Mohd. Yusuf; Noviana, Putri; Mardi, Yandri; Putra, Reno; Hasan, Amir
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.138

Abstract

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan kelembagaan yang memadai, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang peranan strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan hukum. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan etika aparat penegak hukum. Kelemahan kualitas sumber daya manusia sering kali berdampak pada penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan, menurunnya kepercayaan publik, serta belum terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Kajian dilakukan terhadap prinsip-prinsip hukum, kerangka regulasi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparat, yang mencakup pengetahuan hukum, keterampilan teknis, integritas moral, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, penegakan etika profesi, dan reformasi kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berwibawa.

Page 10 of 12 | Total Record : 113

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022