cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANWASCAM SUKAJADI PADA PEMILUKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 Fatwa, Indra; Fitra Avicienna, Muhammad; Maswir, Maswir
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.101

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sukajadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan mengombinasikan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Sukajadi telah melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, serta edukasi publik. Terdapat satu kasus sengketa antar peserta Pilkada yang ditangani Panwascam hingga menghasilkan putusan penyelesaian sengketa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah kendala signifikan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, ketidaknetralan aparatur pemerintahan tingkat RT/RW, lemahnya kesadaran hukum pemangku kepentingan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional.
REKONSTRUKSI JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 185/PUU-XXII/2024 Hamler, Hamler; Alamsyah, Rahmad; Anas, Khairul Azwar; Asril, Ferry; Agripina, Hawa Raissa
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.102

Abstract

Penelitian ini menelaah tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan dua siklus jangka waktu hak atas tanah dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, rekonstruksi siklus jangka waktu pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024, serta implikasinya terhadap penguasaan negara, kepastian investasi, dan keadilan agraria bagi masyarakat lokal di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, serta analisis deskriptif-kualitatif terhadap dokumen regulasi, putusan MK, buku, jurnal ilmiah, dan artikel media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum rekonstruksi, skema dua siklus jangka panjang memungkinkan penguasaan tanah lintas generasi, mengurangi kontrol negara, dan menimbulkan risiko ketimpangan kepentingan publik dan privat. Putusan MK merekonstruksi durasi hak menjadi terbatas, memperkuat mekanisme evaluasi substantif, dan menegaskan posisi negara sebagai pengendali utama tanah strategis. Rekonstruksi ini memastikan kepastian hukum yang wajar bagi investor, memperkuat penguasaan negara, dan melindungi hak ulayat masyarakat adat, sehingga keseimbangan antara kepentingan publik, investasi, dan keadilan agraria dapat terjaga secara substansial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanahan strategis di IKN dan literatur hukum pertanahan nasional.
PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANAK DI DAERAH BERBUDAYA MELAYU Pater, Rizki Anla; Aslati , Aslati; Tia Indrajaya, Darmawan; Almadison, Almadison
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Islami dalam pendidikan anak di daerah Melayu dengan menekankan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai Islami dilakukan melalui pembiasaan ibadah, penguatan akhlak, pemanfaatan sastra Melayu, dan etnoparenting berbasis adat. Faktor pendukung berasal dari komitmen keluarga, peran tokoh agama dan adat, serta lembaga pendidikan Islam, sedangkan hambatan meliputi pengaruh globalisasi, keterbatasan kompetensi guru, dan orientasi akademik yang berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara nilai Islami dan kearifan lokal Melayu mampu membentuk karakter religius anak sekaligus menjaga identitas budaya. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kurikulum lokal, peningkatan kompetensi guru, dan literasi digital Islami agar pendidikan Islam-Melayu tetap relevan dalam menghadapi era globalisasi.
PERANAN WALI NIKAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL Almadison, Almadison; Aslati , Aslati; Tia Indrajaya, Darmawan; Anla Pater, Rizky
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu dengan meninjau dari perspektif agama Islam, kearifan lokal, dan hukum negara. Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka melalui telaah literatur fikih klasik, regulasi hukum Islam di Indonesia, serta karya-karya ilmiah mengenai adat dan budaya Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah dalam perspektif Islam merupakan syarat sah perkawinan yang berfungsi sebagai penjaga hak dan kehormatan perempuan. Dalam adat Melayu, wali nikah diposisikan tidak hanya sebagai figur hukum, tetapi juga simbol restu, kehormatan, serta penghubung antar keluarga besar. Sementara itu, hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan keabsahan peran wali dalam setiap akad nikah. Integrasi antara agama, adat, dan hukum negara memperlihatkan adanya harmonisasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan yuridis dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu. Penelitian ini menegaskan bahwa peranan wali nikah tidak hanya relevan secara syariat, tetapi juga berfungsi menjaga identitas budaya dan memberikan legitimasi sosial yang kuat di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.
TINJAUAN YURIDIS DESENTRALISASI REGULASI KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU Maiyori, Cisilia; Harianto, Wismar; Akmal, Muhammad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.106

Abstract

Provinsi Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan hukum. Penelitin ini bertujuan untuk menjelaskan desentralisasi regulasi kelapa sawit di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum dalam industri kelapa sawit antara lain yaitu perizinan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit, hutan dan pelepasan kawasan hutan, konflik dengan masyarakat lokal, limbah pabrik kelapa sawit, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Regulasi yang mengatur mengenai kelapa sawit sangat banyak dan tersebar di beberapa Kementerian hingga ke Pemerintah Daerah, sehingga seringkali terjadi tumpang-tindih kewenangan. Belum ada kodifikasi peraturan perundang-undangan tentang kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi regulasi kelapa sawit agar menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha kelapa sawit di Provinsi Riau.
ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DARI HETERONORMATIF KE NETRAL GENDER Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.107

Abstract

Pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya dalam konteks sesama jenis antar orang dewasa, merupakan bentuk kekerasan seksual yang selama ini kurang terlihat dan kerap terabaikan. Kasus A di Lapas Kediri dan tiga korban dewasa dalam kasus EDW di Sleman menunjukkan bahwa tindakan seperti sodomi paksa, pemaksaan oral, serta eksploitasi seksual dapat terjadi secara sistematis dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Namun, KUHP lama melalui Pasal 285 hanya mengakui perempuan sebagai korban dan membatasi pemerkosaan pada penetrasi vaginal, sehingga tidak mampu menjangkau kasus-kasus tersebut dan menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama secara inheren gagal melindungi korban laki-laki karena rumusan deliknya bersifat sempit dan heteronormatif. Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Pasal 473 menghadirkan reformulasi penting dengan pendekatan netral gender, perluasan definisi persetubuhan meliputi penetrasi anal, oral, maupun menggunakan benda serta pengakuan terhadap berbagai bentuk pemaksaan dan kondisi rentan. Dengan rumusan ini, tindakan kekerasan seksual dalam kedua kasus tersebut kini secara jelas memenuhi unsur pemerkosaan. Temuan ini menegaskan bahwa KUHP Nasional mampu menutup kekosongan hukum yang sebelumnya ada dan memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi seluruh korban kekerasan seksual
DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK Sulistafando, Ravidan Maheer; Sanda, Aditya Nur Tio; Elviandri, Elviandri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.108

Abstract

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standardisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.
GREEN LEGAL CONSCIOUSNESS: SEBUAH KERANGKA EPISTEMIK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERBASIS EKOLOGI Elviandri, Elviandri; Gunawan, Predy; Dwi Edisam, Kuswandi; Firdaus, Andi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.109

Abstract

meningkatnya bencana ekologis menunjukkan kegagalan paradigma hukum antroposentris yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peristiwa, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebakaran hutan lintas provinsi, mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum yang normatif–reaktif tidak memadai untuk merespons kerusakan ekologis yang bersifat sistemik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi paradigma kesadaran hukum menuju ekosentrisme serta pengembangan Green Legal Consciousness (GLC) sebagai kerangka epistemik untuk membangun kesadaran hukum berbasis ekologi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat profetik-transendental serta analisis deskriptif–dialektik–interpretatif. Metode ini digunakan untuk menembus batas positivisme hukum, menafsirkan kembali hubungan manusia–alam, dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konstitusional ekologis dan praktik kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan syarat epistemik bagi keberlanjutan hukum. GLC ditemukan sebagai kerangka transformasi melalui model Epistemic 3D: De-centering (mengurangi dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam), Deepening (mengintegrasikan pengetahuan ekologi dan etika lingkungan dalam hukum), dan Delegitimizing (mengoreksi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif). Kerangka ini memperkuat efektivitas regulasi, membentuk subjek hukum ekologis, dan mendorong terciptanya ekokrasi serta keadilan ekologis di Indonesia.
DINAMIKA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER SEXUAL ABUSE) DI INDONESIA Arzaqi, Nila; Puspitasari, Deny; Hasanah, Lailatul Nur
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.110

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika dan hambatan pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik di Indonesia, yang semakin kompleks akibat munculnya penyebaran konten intim non-konsensual, sextortion, dan manipulasi digital. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum positif yang telah mengakui alat bukti elektronik melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik di lapangan yang masih terkendala keterbatasan kemampuan forensik, sulitnya autentikasi bukti digital, minimnya fasilitas laboratorium, serta kesulitan memperoleh data dari platform global. Selain itu, proses pemeriksaan yang belum sensitif terhadap korban berpotensi memunculkan reviktimisasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara dan penguatan kapasitas digital forensik agar penegakan hukum terhadap cyber sexual abuse dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNJUK RASA Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.112

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, yang sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis dasar hukum diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia serta kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang jelas dalam penerapan diskresi dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, sehingga diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci serta mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan perumusan pedoman diskresi yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap profesional, proporsional, dan tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat.

Page 8 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022