cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 113 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI PARA WARGA BINAAN DI LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Junaidy, Junaidy; Ardiansah, Ardiansah; Libra, Robert
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.84

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hak pengembangan potensi para Warga Binaan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan untuk menganalisis hambatan dan upaya dalam implementasi hak pengembangan potensi para Warga Binaan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.. Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian hukum Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama Implementasi hak pengembangan potensi para Warga Binaan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sudah terlaksana dibuktikan dengan adanya program manajemen pelatihan kerja dan keterampilan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rumbai. Kedua: Penghambat implementasi hak pengembangan potensi para Warga Binaan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah kurangnya minat warga binaan dalam mengikuti program pembinaan menjadikan kendala dalam pelaksanaan program pembinaan karena warga binaan sebelum mereka masuk ke lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka telah hidup bebas tanpa mementingkan aturan. Kurangnya sarana penunjang dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian juga menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan program implementasi hak pengembangan potensi para Warga Binaan.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Azwar, Azwar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.85

Abstract

Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. Bagaimanakah peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menurut UndangUndang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Fenny Hernita Noor Sagala; Khairunnisa; Khoirotun Nisak Marpaung; Danial Syah
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.75

Abstract

Meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia secara normatif telah menyediakan landasan kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan hidup, termasuk melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, implementasi di lapangan (das sein) masih menunjukkan kesenjangan signifikan dengan ketentuan normatif (das sollen). Temuan utama mengindikasikan bahwa masyarakat adat tetap rentan terhadap degradasi lingkungan dan konflik agraria akibat lemahnya komitmen pemerintah daerah, tumpang tindih regulasi, minimnya partisipasi, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan ekologis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus utamanya pada analisis dokumen dan studi kasus yang terdokumentasi, sehingga mungkin belum sepenuhnya menangkap seluruh dinamika sosial-politik lokal yang memengaruhi perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan melibatkan wawancara langsung dengan masyarakat adat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, serta melakukan analisis kuantitatif terhadap data konflik untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan terukur. Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan lingkungan di masa depan.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS FERIENJOB PENGIRIMAN MAHASISWA INDONESIA KE JERMAN Megawati Putri Sihombing; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ledy Diana
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.89

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian yuridis kasus Ferienjob pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman, yang pada tahun 2023 mengungkap eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa dari 33 universitas melalui program magang internasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis posisi hukum kasus, mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang berlaku, serta menyoroti urgensi penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam program magang internasional. Penelitian menggunakan desain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi dan kasus terkait, dengan sampel dipilih secara purposive berdasarkan dokumen dan kasus hukum paling relevan. Data dianalisis secara deduktif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Ferienjob memenuhi unsur perdagangan orang, dengan pola rekrutmen sistematis, eksploitasi, dan kelalaian institusional. Kesimpulan menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum mahasiswa, serta kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mencegah kasus serupa.
EVALUASI KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS STRATEGIC TRADE MANAGEMENT (STM) DALAM MENCEGAH PROLIFERASI TEKNOLOGI SENSITIF DAN CYBER-SURVEILLANCE DI INDONESIA Fauzan Ravinda Putera; Gunardi Lie
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.90

Abstract

Meningkatnya perdagangan global teknologi guna ganda menciptakan dilema berkelanjutan antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim Strategic Trade Management (STM) Indonesia dalam mencegah proliferasi teknologi sensitif dan pengawasan siber, dengan menggunakan Uni Eropa sebagai model perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, memanfaatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengendalian ekspor barang guna ganda Uni Eropa relatif efektif dalam mengintegrasikan prinsip uji tuntas hak asasi manusia dan transparansi, meskipun tantangan implementasi praktis masih ada karena fenomena kemunafikan terorganisasi. Sebaliknya, Indonesia kekurangan kerangka STM yang komprehensif baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan, dengan pengawasan ekspor masih terfragmentasi di berbagai lembaga sektoral tanpa koordinasi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa STM yang efektif memerlukan integrasi prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai perdagangan teknologi sensitif, integrasi prinsip hak asasi manusia dalam perizinan ekspor, dan pembentukan lembaga pengawas lintas sektor bagi Indonesia.
ANALISIS NORMATIF PERJANJIAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA: KEWENANGAN, BATASAN, DAN IMPLIKASI HUKUM Adam Surya Putra; Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.91

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan, batasan, dan implikasi hukum perjanjian dalam praktik kenotariatan dan pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada fenomena perjanjian nominee yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara normatif pembagian kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risiko konflik hukum, serta konsekuensi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta sampel purposive dari peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dibatasi secara ketat oleh hukum materiil dan pembagian fungsi dengan PPAT, serta perjanjian nominee meskipun sering diformalkan dalam akta autentik, secara substansi tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum berlapis. Kesimpulan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan integritas profesi di bidang pertanahan
PERLINDUNGAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DAN KESELARASAN ASAS-ASAS PERJANJIAN DI DALAMNYA Muh Fanny Chamdani; Ilham Maulana; Fendi Setiawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.93

Abstract

Pinjaman peer-to-peer Fintech telah mengubah transaksi pinjaman tradisional menjadi platform digital, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang perjanjian elektronik dan aturan kontraktual. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi pinjaman daring dan prinsip-prinsip hukum kontraktualnya. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan deskriptif-analitis. Semua undang-undang perjanjian elektronik dan pinjaman daring Indonesia dan buku-buku ilmiah menjadi populasi penelitian. UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 digunakan untuk pengambilan sampel secara purposif. Studi pustaka dan dokumen deskriptif-analitis kualitatif merupakan instrumen penelitian. Menurut penelitian, perjanjian pinjaman daring yang terintegrasi secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilindungi oleh POJK 77/2016, dan sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjaman daring mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perlindungan pihak yang berimbang karena didasarkan pada kebebasan berkontrak, suara bulat, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum.
PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK Doni Rian Ardiansyah; Muhammad Hafidz Ridho; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.94

Abstract

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, sambil mengevaluasi secara kritis penerapan asas ini beserta penetapan batasan-batasan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghadapi tantangan dalam perjanjian baku dan transaksi digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang adanya klausul eksonerasi, dengan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan kontrak.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PLATFORM DIGITAL SHOPEE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dewi, Ratna; Nathanael, Dhendy; Budhidarma, I Gusti Made Putra; Cempaka, Andin Tria; Muzijah, Jenita Putri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.96

Abstract

Penelitian ini mengulas fenomena persaingan tidak sehat di sektor ekonomi digital Indonesia, di mana Shopee menjadi sbuah e-commerce paling besar yang diduga menerapkan praktik predatory pricing, yakni strategi penetapan harga yang sangat rendah dalam menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak mampu bersaing dari sisi harga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa bentuk perilaku harga Shopee yang mengarah pada praktik predatory pricing serta menilai kesesuaiannya kepada ketentuan di Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian diskon ekstrem dan subsidi silang yang dilakukan Shopee secara berkelanjutan dapat dianggap sebagai indikasi praktik predatory pricing yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Dari sisi hukum, praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena menghambat persaingan yang sehat antarpelaku usaha. Namun demikian, pembuktian praktik ini dalam konteks ekonomi digital membutuhkan analisis lebih dalam mengenai struktur biaya, efisiensi teknologi, dan strategi promosi yang memengaruhi kebijakan harga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum persaingan usaha serta menjadi referensi bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan pasar digital di Indonesia.
KONVERSI ASPIRASI MELALUI KEGIATAN RESES DPRD: TANTANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG DAN KABUPATEN BANDUNG Algi Widifillah
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.97

Abstract

Kegiatan reses DPRD secara normatif dirancang sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat untuk mendukung fungsi legislasi. Namun dalam praktiknya, konversi aspirasi hasil reses menjadi produk legislasi daerah masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, serta (2) faktor-faktor yang menghambat konversi aspirasi menjadi peraturan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan aparatur sekretariat DPRD, serta observasi dan dokumentasi laporan reses. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan terbatas pada kelompok tertentu, sementara konversi aspirasi terhambat oleh lemahnya mekanisme tindak lanjut, minimnya integrasi hasil reses ke dalam Program Legislasi Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keterbatasan kapasitas aparatur DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa reses belum berfungsi optimal sebagai instrumen demokrasi representatif yang responsif dan inklusif. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sistem tindak lanjut aspirasi, transparansi pengolahan data melalui platform publik, serta pemberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi berbasis kebijakan

Page 7 of 12 | Total Record : 113

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022