cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
POLA KORUPSI DALAM EMPAT KASUS GUBERNUR RIAU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Muin, Mulyani Rody; Marlina, Tat; Handoko, Duwi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.113

Abstract

Penelitian ini menelaah pola korupsi berulang yang menjerat empat Gubernur Provinsi Riau, yaitu Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Maamun, dan Abdul Wahid serta implikasinya terhadap penguatan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif digunakan dengan bertumpu pada putusan pengadilan, dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil analisis mengungkap adanya skema sistemik dalam penerbitan izin sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran pembangunan, serta pembentukan jejaring kolusi antara aktor birokrasi dan sektor swasta. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah di Riau lebih bersifat struktural daripada insidental, dengan lemahnya regulasi dan tata kelola pemerintahan sebagai faktor pemicu utama. Implikasi temuan ini antara lain menuntut perluasan fokus pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menekankan pembentukan etika individu, tetapi juga membekali peserta didik dengan literasi anggaran dan pemahaman terhadap mekanisme kelembagaan. Kurikulum antikorupsi idealnya memuat kajian kasus lokal, prinsip transparansi dalam pengadaan publik, serta penguatan peran partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang kritis dan proaktif dalam memantau kebijakan publik sekaligus berkontribusi dalam memutus siklus korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HIFZ AL-DIN DAN HAK KONSTITUSIONAL MEMBENTUK KELUARGA Lestari, Elly; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.114

Abstract

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari praktik judicial activism yang membuka celah perkawinan beda agama, menuju restriksi administratif yang menutup total praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis SEMA tersebut dengan membenturkan dua perspektif diametral: doktrin perlindungan agama (Hifz al-Din) dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan manifestasi Sadd al-Dzarai (tindakan preventif) negara untuk menjaga kemurnian akidah dan mencegah kerancuan status nasab anak (Hifz an-Nasl); (2) Dalam tata hukum Indonesia, hak membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) dikategorikan sebagai derogable rights yang pelaksanaannya dibatasi oleh nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (3) Meskipun menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, SEMA ini berpotensi memicu resistensi hukum berupa penyelundupan hukum (smuggling of law) melalui perkawinan di luar negeri atau perpindahan agama semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara hukum berketuhanan yang menempatkan validitas teologis sebagai prasyarat mutlak validitas administratif perkawinan.
KRIMINALISASI PASCAPUTUSAN PERDATA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK Handoko, Duwi; Hulaimi, Hulaimi; Sukri, Beni; Laia, Lewiaro; Agripina, Hawa Raissa
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.115

Abstract

Kepastian hukum dalam sengketa merek pada dasarnya dijamin melalui mekanisme perdata yang menetapkan secara final hak dan kedudukan hukum para pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang proses pidana tetap dilanjutkan meskipun sengketa perdata telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi pascaputusan perdata dalam sengketa merek melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengadilan negeri, putusan perdata yang telah inkracht tidak dipertimbangkan secara memadai sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dengan menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pemilik merek yang sah. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi pascaputusan perdata berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAPAL ASING DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA Dwi Retno Ningsih, Sri; Novianty, Rica Regina; Saputra, Dedy; Akbar, Hafis Vivaldi; Fathia, Zarah; Muhasnah, Bebi; Denov, Salsabilah
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.117

Abstract

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di atas kapal asing, khususnya di sektor perikanan tangkap, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka penegakan hukum terintegrasi yang memperkuat tanggung jawab pidana individu ABK dan memperluas akses korban pada remedi perdata. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum, baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata, terhadap Anak Buah Kapal yang secara langsung terlibat dalam eksploitasi anak di kapal asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap fenomena gap antara rezim hukum internasional (seperti UNCLOS 1982, Konvensi ILO No. 188, dan Konvensi Hak Anak) dengan implementasi hukum nasional di negara bendera, negara pantai, dan negara asal ABK/Anak. Data kasus terbaru dari Organisasi Buruh Internasional dan LSM seperti International Justice Mission menunjukkan bahwa ribuan anak masih menjadi korban, dengan tingkat penuntutan yang sangat rendah. Problem utama terletak pada kompleksitas yurisdiksi, lemahnya pengawasan di laut lepas, dan minimnya upaya gugatan perdata terhadap pelaku perorangan.
KEADAAN DARURAT DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM INDONESIA Guntoro, Weko Satya; Utama, Anang Puji; Triadi, Irwan
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.119

Abstract

Filsafat dapat diartikan yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat semua yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan darurat merupakan keadaan sukar tidak disangka yang memerlukan penanggulangan segera. Dari kedua istilah tersebut maka Filsafat Hukum memandang keadaan darurat merupakan hakikat dari keadaan sukar yang mendesak dan memerlukan penanggulangan segera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam proses dan upaya penanggulangan tentu saja terdapat tindakan nyata dari para pengambil kebijakan, pengawas dan pelaksana mandat yang memerlukan peraturan jelas agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, sehingga kebijakan serta tindakan yang dilaksanakan dapat menjadi solusi yang tepat guna. Peraturan tersebut termanifestasi dalam hukum yang diakui secara mutlak di wilayah kedaulatan suatu negara.  Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum keadaan darurat tertuang dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, serta diatur lebih rinci pada aturan tertentu. Namun dalam perkembangannya, keadaan darurat bukan hanya terbatas pada keadaan fisik semata, namun juga pada keadaan non fisik, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang esensi dari keadaan darurat tersebut, sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan keadaan dan tujuannya.
DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INDEPENDENSINYA Rahmadani; Fallahiyan, Muh. Alfian; Sukmana, Iskandar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.120

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sejak 2003 hingga wacana perubahan di 2024 serta implikasinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan adanya tarik-menarik antara upaya penguatan kelembagaan dengan intervensi politik yang justru cenderung melemahkan independensi, baik secara institusional maupun personal. Artikel ini merekomendasikan reformasi seleksi berbasis merit, perlindungan masa jabatan tanpa intervensi politik, serta penguatan mekanisme pengawasan etik yang independen sebagai langkah mendesak untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai the guardian of the constitution.
KEBEBASAN PERS DI ERA DIGITAL: TANGGUNG JAWAB MEDIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMPETENSI WARTAWAN DI KABUPATEN PATI Purwoko, Purwoko; Mahmud, Moh. Abu
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.122

Abstract

Kebebasan pers di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Era digital saat sekarang membawa kemajuan dalam akses informasi dan pemberitaan bagi publik, tetapi juga memunculkan tantangan baru bagi dunia jurnalis dan media. Untuk melindungi kebebasan pers, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dalam arti menyampaikan informasi kepada publik dan tanggung jawab dalam lingkungan media yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kompetensi wartawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media massa yang kompetitif di wilayah Kabupaten Pati. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jurnalis harus bertanggung jawab atas semua produk yang dihasilkan dan disampaikan kepada publik. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai dan mengawasi kinerja pers, atas pelanggaran kode etik jurnalistik dan etika, agar jurnalis senantiasa bertindak dengan penuh tanggung jawab seraya mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers sangat berkaitan dengan tanggung jawab jurnalis dan dapat memberikan dampak terhadap kompetensi wartawan. Kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab serta kompetensi wartawan, dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi serta berpotensi merugikan pihak ketiga. Jurnalis yang bertanggung jawab, dan wartawan yang kompeten, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kebebasan pers.
IMPLIKASI HUKUM PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA TERHADAP KEPATUHAN PADA KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION Molina, Monika; Admiral; Rama Prasja, Teguh; Rzqi Azmi, Muhammad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.124

Abstract

Dinamika global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tantangan serius terhadap prinsip tersebut, khususnya melalui eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perang dagang AS-China serta implikasinya terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis praktik internasional. Sejak tahun 2018, Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap barang impor asal China dengan nilai mencapai lebih dari USD 360 miliar, dengan dalih praktik perdagangan tidak adil, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, subsidi industri, dan pembatasan akses pasar. China kemudian merespons dengan kebijakan tarif balasan, sehingga memicu eskalasi konflik dagang yang berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hingga tahun 2025, perang dagang AS-China telah berkembang menjadi kompetisi struktural dan strategis yang meluas ke sektor teknologi, investasi, dan geopolitik. Di sisi lain, WTO menghadapi krisis kelembagaan, terutama akibat lumpuhnya Appellate Body sejak 2019 yang melemahkan daya ikat putusan sengketa. Kondisi ini mendorong negara-negara, termasuk AS dan China, lebih mengandalkan jalur bilateral dan regional.
TINJAUAN HUKUM PENEMPATAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN SETELAH PUTUSAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP Svinarky, Irene
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.127

Abstract

Pembinaan yang dilakukan di rutan terhadap tersangka, dan atau terdakwa (yang disebut dengan tahanan) pada saat mengikuti proses hukum baik pada penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, maka perubahan tempat dan juga nama dari tahanan akan berganti setelah putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (incrach). Incrachnya suatu putusan kemudian diikuti dengan keluarnya relass dan salinan putusan. Kejaksaan meksanakan tugasnya setelah menerima BA17 berdasarkan relass dari Pengadilan Negeri tergantung tingkatan upaya hukum yang dilaluinya kemudian perubahan nama tahanan berubah menjadi narapidana sehingga penempatannya juga berubah dari rutan ke lapas. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam melakukan tindakan hukum kepada seorang terpidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menganalisis peraturan-peraturan hukum secara konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam melakukan pemindahan narapidana sebagai penghuni Lapas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Jalannya persidangan yang begitu panjang, penempatan tahanan masih berada di rutan dan sampai nantinya keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach) tahanan yang menjadi narapidana masih berada dalam rutan bukan di lapas. Kedua, Pertimbangan hukum penempatan tahanan dan narapidana di bawah Kementerian Hukum Dan HAM.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERMAINAN JUDI DI TEMPAT UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Wijaya, Kurniawan Ade; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.129

Abstract

Penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), dimana Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengkhusus mengatur mengenai tindak pidana judi online. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangkan zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalani. Untuk mengatasi hambatan diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif.

Page 9 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022