cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 1   2   3   4   5 
Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi Stevany Putri, Ester; Fatika Syahda, Illa; Dwi Putra, Rizki; Suhaila Syafa, Tazkia; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.203

Abstract

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh anak setelah perceraian serta menyelesaikan sangketa hak asuh anak melaui litigasi. Pendekatan dalam penelitian ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian. Untuk itu diperlukan suatu litigasi untuk dapat memberikan Keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, dalam memutuskan perkara hak asuh anak peran hakim sangat penting guna mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang baik dan benar, yang berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.
Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi Nur Azra, Dinda; Annisa Qutrunnadaa, Febby; Simamora, Yosua; Dio Wijatmika, Reza; Siswajayanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.204

Abstract

Hukum perdata merupakan cabang hukum privat yang mengatur interaksi antara subjek hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan dan pembaharuan terhadap hukum perdata di indonesia beserta permasalahan eksekusi dan mediasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan perdata, seperti kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta asli yang dibuat oleh notaris di pengadilan perdata, kemajuan teknologi harus dipandang sebagai tonggak sejarah baru. Secara khusus, mana yang lebih dapat diandalkan antara akta notaris atau rekaman video langsung dari sistem CCTV yang menunjukkan para pihak dalam suatu perjanjian? Kekuatan suatu akta otentik merupakan bukti yang kuat, sesuai dengan falsafah hukum perdata nasional yang dibawa dari zaman penjajahan Belanda.
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Dwi Putra, Rizki; Stevany Putri Sinlae, Ester; Suhaila Syafa, Tazkia; Fatika Syahda, Illa; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.205

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bank berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.
Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata Aulia, Ardiansyah; Rizky Ramadhan, Gilang; Fauzi, Muhammad; Doorson, Stiven; Diaz, Yosaphat; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.207

Abstract

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata
Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP Rizky Ramadhan, Gilang; Diaz, Yosaphat; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.208

Abstract

Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah terisolasi dari interaksi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial serta bagaimana sistem peradilan pidana di indonesia dapat melakukan penuntutan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum pencemaran nama baik di indonesia dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Ini mencakup poin-poin penting Pertama, pencemaran nama baik dalam KUHP: Pencemaran nama baik diartikan sebagai tuduhan palsu terhadap seseorang yang dapat merusak nama baiknya di masyarakat. Kedua, Pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE: UU ​​ITE juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet. Elemen kuncinya adalah niat subyektif untuk mencemarkan nama baik, kurangnya justifikasi hukum, dan tindakan menyebarkan atau menyebarkan informasi yang memfitnah. Ketiga, Pelanggaran terkait lainnya: Dokumen tersebut juga membahas pelanggaran terkait seperti tuduhan palsu (Pasal 317 KUHP) dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Diaz, Yosaphat; Rizky Ramadhan, Gilang; Stiven Doorson; Aulia, Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia) Aulia, Ardiansyah; Doorson, Stiveen; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.210

Abstract

Kejahatan penadahan, dimana tersebar luas di seluruh Indonesia, secara logis menjadi salah satu kejahatan yang menduduki peringkat tertinggi di antara pelanggaran terhadap harta kekayaan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan tindak pidana penadahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan diskusi dilaksanakan dengan cara menyajikan dan menguraikan data secara menyeluruh, terperinci, dan terstruktur. Hasil penelitian ini ditemukan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan pada tanah air ini terdapat pada Pasal 480 KUHP. tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika ia menjalankan aksi misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada juga yang menerimanya dengan menjadi hadiah, ataupun sebab ingin memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan. Prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif adalah bukanlah mengenakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Pada konteks restorative justice, pelakunya diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang akhirnya diharapkan mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan.
Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik Doorson, Sriveen; Rizky Ramadhan, Gilang; Doorson, Stiven; Aulia, Ardiansyah; H Insan, Isep
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.211

Abstract

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan modern adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dan undang-undangnya mengatur kewenangan ini. Beberapa contohnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Pelayanan Publik.Tujuan penelitian ini ntuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menerapkan otonomi daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis  berkaitan topik yang sedang di teliti. Dengan fokus pada analisis yuridis yang mendalam, jurnal ini mengkaji peran penting pemerintah dalam penerapan kebijakan publik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi negara. Pengawasan, termasuk pengawasan publik, dianggap sebagai alat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010 Faiqah, Atiatul; Hidayatullah, Syarif; Arif Khan, M.Dawud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.294

Abstract

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat).” Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta 2021. Penulisan tesis ini berdasarkan adanya Produk Pegadaian Syariah, yaitu produk tabungan emas pada pegadaian Syariah Jakarta Pusat berupa layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian Syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Transaksi emas menggunakan akad Ijarah dengan fasilitas beli kembali (buy back), tambah saldo (top up), transfer dan cetak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif kualitatif). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian berupa studi kasus. Metode yang digunakan penulis, yaitu dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat dan sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung seperti Fatwa DSN-MUI, jurnal, buku-buku terkait, dan lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, Tabungan emas di pegadaian Syariah menggunakan akad Ijarah, di mana pihak nasabah menitipkan emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat. Kadua, Jumhur Ulama mengharamkan jual beli emas secara angsuran di antaranya Mayoritas Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah), karena beranggapan emas sebagai alat tukar, akan tetapi ada yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai di antaranya Ulama  (Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim), karena emas adalah sebagai barang dan diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dijadikan rujukan Pegadaian Syariah Jakarta Pusat atas tabungan emas.
The Effectiveness of the Transportation Agency's Role in Monitoring Illegal Travel Ihwan Hamonangan , Alif; Khotami; Ade Febrian, Ranggi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.296

Abstract

This research aims to find out how effective the role of the Rokan Hulu district transportation service is in monitoring illegal travel in the city of Pasir Pengaraian. This study used descriptive qualitative method. The indicators in this research are input, process, output and outcome. This research was conducted at the Rokan Hulu Regency transportation service. Collecting data obtained through interviews, observation, documentation. The author's technique for determining informants uses the snowball sampling method. The snowball sampling method is a technique for taking data sources, initially the number is small and then becomes larger, this is because the few data sources are not able to provide satisfactory data, so look for other informants to use as data sources. Based on the research results, it can be concluded that the effectiveness of the role of the Rokan Hulu Regency Transportation Service in monitoring illegal travel in Pasir Pengaraian City is still not effective and optimal because what happens in the field in the monitoring process is only monitoring actions in routine operations and raids, but these activities are still rare. done. The inhibiting factors or obstacles for the Rokan Hulu district transportation service are that they are still careless in terms of supervision, lack of certainty and schedule in carrying out supervision, limited budget, lack of level of public awareness, and still difficulty for transport drivers in processing permits.

Page 3 of 104 | Total Record : 1031

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023