cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Redaksi JPKP
Contact Email
jpkp@uniga.ac.id
Phone
+6282219291520
Journal Mail Official
jpkp@uniga.c.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut Jl. Cimanuk No. 285A Garut, Jawa Barat, 44151
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Garut
ISSN : 20871511     EISSN : 26142511     DOI : https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik is one of the media for researchers, academics, and practitioners in communicating knowledge and the use of technology in the field of social sciences, especially Regional Development and Public Policy. This Journal of Development and Public Policy aims to publish research results or conceptual frameworks related to development and public policy. The scope of topics in the JOURNAL OF DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY includes Regional Development, People Economy Development, Regional Development, Public Policy, Political Economy, State Administration, Organizations, Human Resources, Public Services, and Regional Finance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Menggali Suara Netizen: Persepsi Masyarakat tentang #NoViralNoJustice di Media Sosial Ripa Agustina; Anisa Fauziah Lestari; Santika Fauziah; Inge Ilona Bareto
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v17i1.261

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana netizen memandang fenomena #NoViralNoJustice di media sosial, yang berfungsi sebagai bentuk kritik terhadap sistem hukum Indonesia yang dianggap hanya merespons tekanan publik yang viral. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis 400 komentar dari berbagai platform media sosial untuk menggali sentimen masyarakat dan tema-tema utama yang muncul. Hasil analisis menunjukkan bahwa 85,5% komentar memiliki sentimen negatif, mencerminkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Berbagai tema, seperti ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil, korupsi di kalangan aparat, dan seruan untuk reformasi institusional, mendominasi diskursus publik. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi aktor baru dalam penetapan agenda, sekaligus menunjukkan risiko ketidakadilan akses terhadap keadilan yang berdasarkan viralitas. Rekomendasi disampaikan agar reformasi sistem hukum berlangsung secara inklusif dan adil, tanpa tergantung pada eksposur digital.
Outcome-Based Education, kepuasa Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kurikulum Outcome Based Education (OBE) di Tingkat Perguruan Tinggi se-Priangan Timur: Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kurikulum obe Rifki Almarogi; Adittia Irawan; Haikal Ghufron; Aji Rahman Maulana
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v17i1.265

Abstract

Transformasi pendidikan tinggi melalui Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap implementasi kurikulum OBE di beberapa perguruan tinggi di wilayah Priangan Timur. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan jenis penelitian eksplanatori, data diperoleh dari 82 responden melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural berbasis partial least squares (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa, yang mencakup persepsi terhadap layanan akademik, kualitas pengajaran, dan fasilitas pendukung, berpengaruh positif terhadap persepsi keberhasilan implementasi kurikulum OBE. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa guna mendukung efektivitas dan relevansi kurikulum OBE di pendidikan tinggi.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT Mulvi Surya; Rano Rano; Aminudin Aminudin; Asep Muhamad M; Ditya Sri Rahmawati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v17i1.294

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Namun, di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, masih ditemukan berbagai keluhan terkait kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, serta sikap petugas, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Teknik analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) berdasarkan data kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kecamatan dalam memperbaiki standar dan strategi pelayanan publik.
ANALISIS KEMAMPUAN PUBLIC SPEAKING MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK (FISIP) UNIGA Miftah Daniansyah; Raden Ade Purnawan; Yudi Triana Wahyudi
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v17i1.418

Abstract

Kemampuan public speaking merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa dalam mendukung aktivitas akademik dan profesional. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan public speaking mahasiswa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan public speaking mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Garut berdasarkan dimensi proses belajar dan latihan, lingkungan yang kondusif, serta bakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 50 responden yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan public speaking mahasiswa berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 77,3%. Dimensi proses belajar dan latihan serta lingkungan yang kondusif memberikan kontribusi paling dominan, sementara aspek bakat dan teknik penyampaian, khususnya komunikasi non-verbal, masih menunjukkan kelemahan relatif. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan public speaking lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan faktor bawaan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif melalui integrasi faktor latihan, lingkungan, dan bakat dalam konteks mahasiswa tingkat fakultas.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI INDONESIA Dian Destirani; Nala Meizia Putri; Nurhaeni Arianti; Hasby Moch Dika
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v17i1.419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kartu Prakerja sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di tengah dampak pandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini menganalisis 500 komentar masyarakat, disertai analisis sentimen media sosial berbasis metode Naive Bayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas persepsi publik terhadap program ini bersifat negatif. Keluhan utama berkaitan dengan kendala teknis, kesenjangan akses digital, konten pelatihan yang tidak relevan, serta minimnya dampak nyata pasca-pelatihan. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya peran aktif pemerintah daerah dan ketimpangan literasi digital antarwilayah. Meskipun demikian, sebagian kecil peserta di daerah dengan infrastruktur digital yang baik melaporkan manfaat positif, termasuk peningkatan keterampilan dan modal usaha. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi desain kebijakan, pelibatan pemerintah daerah, dan integrasi pelatihan dengan pasar kerja agar program ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CINTADAMAI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT Rita Puspitasari; Azmi Sri Nuggrahaeni; Ajeng Nur Intan Pramesti; Della Fadilah Syabani; Aulia Nur Aisah
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/2wwkc865

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cinta Damai dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama Bapak Dian Fadilah selaku Sekretaris BUMDes dan Ibu Ajeng sebagai staf administrasi, disertai observasi langsung di lapangan serta telaah dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Framework Analysis dan Analisis SWOT untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Cinta Damai telah berhasil mengembangkan berbagai unit usaha, antara lain budidaya ayam petelur, produksi lilin dan clay, layanan air bersih, penyediaan mobil wisata desa, pembuatan pupuk organik, serta program kredit alat elektronik. Unit-unit usaha tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan PADes sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masih tergolong rendah, terutama di luar program-program utama. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes berperan signifikan dalam meningkatkan PADes, namun perlu strategi pemberdayaan yang lebih partisipatif agar keberlanjutan dan efektivitas BUMDes dapat dimaksimalkan.
INOVASI PROGRAM PUBLISH BABY DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Riksa Raesalat; Wiwit Nur Indah Safitri; Agus Priyanto
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/9btb0d22

Abstract

Program Publish Baby merupakan bagian dari strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk melibatkan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi bayi yang baru lahir. Namun, pelaksanaan program Publish Baby menghadapi sejumlah hambatan yaitu dari segi teknologi informasi (IT) seperti aplikasi error atau bug dan juga masalah sinyal. Kemudian, dari segi kelengkapan administrasi yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian status dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Program Publish Baby serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan alat analisis NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keandalan (reliability) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kualitas layanan elektronik publish baby. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan karena perbedaan nama orang tua di surat nikah dengan KTP. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan optimalisasi upaya para pelaksana program khususnya admin publish baby dalam menjalankan program secara efektif. Selain itu, bagi masyarakat diperlukan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan langkah-langkah membuat akta kelahiran melalui publish baby.
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 3T DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI KOMPARATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR Tazkiyatul Qolbi; Wahyu Suharto; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/1y2a7t18

Abstract

This study aims to analyze poverty alleviation in Indonesia's underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions from the perspective of Adaptive Governance through a comparative study of the provinces of West Nusa Tenggara (NTB) and East Nusa Tenggara (NTT). The research employed a qualitative approach using a literature review of scientific publications and policy documents. The findings reveal a significant disparity in poverty rates between NTB (11.38%) and NTT (17.5%), which is influenced not only by geographical conditions but also by differences in governance capacity. NTB demonstrates stronger performance in implementing the principles of Adaptive Governance, particularly in terms of policy flexibility, multi-stakeholder collaboration, continuous learning, and decentralized decision-making. In contrast, NTT continues to face challenges in effectively implementing these four dimensions, resulting in lower effectiveness of its poverty alleviation programs. The study concludes that the Adaptive Governance approach plays a crucial role in enhancing the effectiveness of public policies by making them more adaptive and responsive to local contexts. Therefore, strengthening governance capacity in 3T regions is essential to accelerate sustainable poverty alleviation.
ANALISIS KESESUAIAN JABATAN DENGAN TUGAS AKTUAL DALAM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Alifah Sulaihah; Fatma Puri Gumiarti; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/nshynz28

Abstract

Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi dan kebutuhan jabatan pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), sehingga diperlukan penyesuaian sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian jabatan dalam penataan SDM pada Ditjen PPDT berdasarkan Permendes Nomor 1 Tahun 2024 dan Kepmendesa Nomor 574 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur review. Data sekunder berupa dokumen regulasi, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah dianalisis menggunakan content analysis dengan perspektif Strategic Human Resource Management (SHRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jabatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, terutama pada jabatan Statistisi, Penggerak Swadaya Masyarakat, Surveyor Pemetaan, dan Pranata Komputer. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja, perangkapan tugas, dan menurunkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM dan manajemen talenta untuk mendukung penataan SDM yang lebih efektif.
A HYBRID INTEROPERABILITY MODEL FOR VILLAGE INFORMATION SYSTEMS: ADAPTIVE DIGITAL GOVERNANCE IN RURAL AREAS OF GARUT REGENCY, INDONESIA Zulkifli Adnan; Abdullah Ramdhani; Hasbi Shiddiq Fauzan; Jumiati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/1jm5pw85

Abstract

Digital transformation has become an important component of public sector reform, including at the village level. However, the implementation of Village Information Systems in rural areas continues to face challenges associated with unstable internet connectivity, fragmented administrative applications, limited human capacity, and inconsistent data management. These conditions affect the effectiveness of Electronic-Based Government Systems (SPBE) and hinder the continuity of public services. This study aims to examine digital governance challenges in village administrations and develop a conceptual Hybrid Interoperability Model for Village Information Systems in Garut Regency, Indonesia. A qualitative descriptive approach was employed using semi-structured interviews, observations, and document analysis involving 19 informants from village governments, district institutions, Diskominfo, and DPMD. Data were analyzed using thematic analysis. The findings reveal that fragmented systems and infrastructure limitations represent not only technical issues but also institutional challenges that influence administrative performance. In response to these conditions, the study proposes a Hybrid Interoperability Model that emphasizes administrative continuity, institutional coordination, and adaptive digital governance. The study contributes to the literature by reconceptualizing interoperability as a governance mechanism rather than merely a technological function. Practically, the findings provide insights for SPBE implementation and village governance reform in rural contexts characterized by infrastructural uncertainty and unequal digital capacities.  

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 1 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 2 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 1 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 2 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 1 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik More Issue