cover
Contact Name
Redaksi JPKP
Contact Email
jpkp@uniga.ac.id
Phone
+6282219291520
Journal Mail Official
jpkp@uniga.c.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut Jl. Cimanuk No. 285A Garut, Jawa Barat, 44151
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Garut
ISSN : 20871511     EISSN : 26142511     DOI : https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1
Core Subject : Social,
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik is one of the media for researchers, academics, and practitioners in communicating knowledge and the use of technology in the field of social sciences, especially Regional Development and Public Policy. This Journal of Development and Public Policy aims to publish research results or conceptual frameworks related to development and public policy. The scope of topics in the JOURNAL OF DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY includes Regional Development, People Economy Development, Regional Development, Public Policy, Political Economy, State Administration, Organizations, Human Resources, Public Services, and Regional Finance.
Articles 70 Documents
PERSPEKTIF PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT(PPKM) DI JALAN AHMAD YANI KABUPATEN GARUT Pebriyanti, Della; Alamanda, Dini Turipanam
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.118

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencegah orang untuk melakukan mobilitas dan berkerumun. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) khusunya Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Garut. Dengan mengadopsi pendekatan kuantatif, observasi dan penyebaran kuesioner dilakukan pada PKL yang terdampak di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Garut. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rentang nilai dan dipetakan skor gapnya pada pada diagram kartesius menggunakan Importance-performance Analysis (IPA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi PKL terhadap peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diwakilkan dengan atribut kebijakan yang diterapkan berjalan objektif mendapatkan kesesuaian terendah dan pengetahuan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelanggar PPKM mempunyai kesesuaian tertinggi. Secara umum, penilaian terhadap kebijakan PPKM adalah negatif, dimana untuk masing-masing kategori yaitu persepsi kognitif adalah negatif, persepsi afektif dan konatif adalah netral. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang dibuat dalam kondisi krisis seperti pandemic Covid-19, terutama di Kabupaten Garut.
INOVASI E-GOVERNMENT DALAM SISTEM LAYANAN KONSULTASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DI ERA PANDEMI COVID-19 Pundenswari, Pupung; Puspita, Dita Nur; Abdul Wahid, Aji
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.119

Abstract

Penerapan E-Government oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  di Kabupaten Garut dilakukan melalui suatu aplikasi yang membuat kegiatan instansi pemerintahan akan tetap berjalan, yaitu web bawaan bernama Seksi Pembinaan dan Pengawasan (SIBINWAS) dan aplikasi pihak ketiga yaitu Google spreadsheet sebagai alat yang dirasa efektif dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan pemerintah ditengah Covid-19. Tentunya dalam penerapan inovasi E-Government tidak jauh dari masalah yang terjadi, mulai dari segi adaptasi pola kerja pegawai yg biasa menggunakan sistem tatap muka/offline sekarang menjadi serba online, kesiapan SDM, respon pengguna layanan, cara sosialisasi sampai kepada efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan bahasan, serta menggunakan alat analisis software Nvivo 12. Hasil yang didapat dari pembahasan bahwa efektivitas dalam segi penerapannya dirasa sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa masalah yaitu pengetahuan para pegawai mengenai adanya inovasi E-Government ini diketahui masih belum sepenuhnya paham dikarenakan masih banyak pegawai yang belum melek teknologi, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai mengenai sistem inovasi berbasis web ini dikarenakan waktu yang sedikit sehingga pegawai dipaksa harus bisa dengan kegiatan yang harus tetap berjalan, para pegawai mengalami peralihan kerja yang tadinya menggunakan sistem manual dituntut untuk bisa menggunakan sistem berbasis online sehingga mengakibatkan para pegawai menjadi sedikit kerepotan, sistem dalam penginputan data belum ditunjang oleh sarana yang baik, adanya penginputan data diluar daerah yang membuat jaringan internet lemah.
PERANAN BUMDES DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA CIARO KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG Hisyam, Sartibi Bin; Rustiana, Erna; Permana, Hendra
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ciaro. Hal ini didasari dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Ciaro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Ciaro. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini terdapat satu informan kunci yaitu ketua BUMDes dan empat informan pendukung (aparat desa dan masyarakat desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BUMDes Desa Ciaro sudah menyentuh potensi ekonomi desa yaitu pertanian dan perkebunan serta BUMDes Desa Ciaro mengembangkan jasa layanan BUMDes untuk masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ciaro memiliki peranan dalam peningkatan ekonomi di Desa Ciaro.
ANALISIS PEMODELAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 MELALUI PROGRAM VAKSINASI DENGAN SISTEM DINAMIK DI KABUPATEN GARUT Rismayanti, Ema; Ramdhani, Abdullah; Meilani, Ervina
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.121

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang menyerang dunia termasuk di Indonesia dengan upaya-upaya dari pemerintah untuk menghentikan wabah tersebut diantaranya vaksinasi, dengan angka vaksinasi yang belum mencapai target menyebabkan kondisi masyarakat menjadi rentan terinfeksi, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemodelan covid-19 seputar populasi terinfeksi, populasi sembuh, dan populasi kematian pada jangka waktu 5 tahun (2021-2025). Dengan menggunakan pendekatan utama yaitu sistem dinamik yang diolah didalamnya menggunakan analisis deskriptif berupa metode kualitatif dan kuantitatif sebagai penguat dari pada variabel penelitian, adapun responden yang diperlukan berjumlah 40 orang dengan penyebaran kepada 4 daerah yaitu Bungbulang, Cihurip, Pakenjeng, dan Sukawening dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dan penarikan sampel menggunakan sampling kuota. Adapun hasil penelitian dari sistem dinamik menunjukan untuk populasi terinfeksi mengalami penurunan hal ini disebabkan karena vaksinasi yang semakin tinggi serta partisipasi, kepercayaan masyarakat, kepatuhan pada PPKM, penyaringan berita hoax yang semakin masyarakat pahami, angka Sembuh pun semakin meningkat dikarenakan edukasi, sosialisasi, dan kesiapan tenaga masyarakat semakin baik seiring berjalannya waktu, dan Populasi kematian yang semakin tinggi dikarenakan kelalaian masyarakat dalam menjalankan Prokes 5M, serta adanya faktor usia rentan dan juga penyakit bawaan yang mudah mengalami komplikasi jika terkena gejala covid-19.
EVALUASI PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT Ulumudin, Aceng; Juliasih, Lia; Kurniawan, Arif
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.122

Abstract

Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagai respon atas meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut. Menurut para pendukung aturan tersebut, dengan tujuan rehabilitasi para tunawisma dan gelandangan akan ditangani. Inisiatif ini berbentuk program rehabilitasi sosial bagi para eks gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya sehingga tidak perlu kembali hidup di jalanan. Namun demikian, tujuan yang dinyatakan belum tercapai. Karena terdapat berbagai indikator yang menjadi penyebab belum idealnya strategi penanganan gelandangan dan pengemis, maka menarik bagi peneliti untuk mencari tahu mengapa tujuan tersebut belum tercapai. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus penelitian kualitatif dan mendalam yang menggunakan strategi evaluasi. Program penanganan gelandangan dan pengemis dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi William N. Dunn, yang terdiri dari enam kriteria: efektivitas; efisiensi; kecukupan; kesamaan; daya tanggap; dan akurasi. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder, antara lain wawancara, observasi, dan penelitian arsip. Pertama, tidak cukupnya sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program secara baik dan maksimal sehingga tujuan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis tidak tercapai. Karena tidak tertutup kemungkinan beberapa hal yang belum dilakukan secara optimal justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari jika tidak segera diatasi, maka masih banyak catatan penting yang harus dilengkapi demi keberlangsungan program penanggulangan gelandangan. dan pengemis di Kabupaten Garut agar lebih baik lagi.
KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A GUNTUR MELATI GARUT Pasciana, Rostiena; Rohmawati, Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.124

Abstract

Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 Terminal Tipe A beralih pengelolanya dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Maka dari itu pemrintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melakukan rehabilitasi dan pembangunan pada Terminal Tipe A Guntur Melati Garut sebagai upaya dalam memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya kemampuan petugas dalam berbahasa asing dan bahasa isyarat serta belum tersedianya papan informasi jadwal keberangkatan sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Terminal Guntur Melati Garut serta hambatan dalam mewujudkan kualitas yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan dari petugas dan pengguna jasa yang dianggap mengetahui dan memahami dalam mendapatkan informasi yang akurat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait kualitas pelayanan di Terminal ini.Hasil dari penelitian ini menunjukan kualitas pelayanan di Terminal Guntur Melati Garut sudah baik meskipun dalam fasilitas papan informasi keberangkatan belum tersedia serta kemampuan petugas akan bahasa internasional dan bahasa isyarat masih minim serta keterlambatan jadwal kebrangkatan pada masa libur panjang. Namun sudah dilakukan upaya dalam menanggulangi masalah tersebut seperti dibuatnya instagram terminal yang memuat semua informasi seputar terminal termasuk jadwal keberangkatan kemudian pengajuan ke kantor Induk untuk diadakannya pelatihan tambahan bagi petugas pelayanan agar terlatih dengan sesuatunya. Untuk hambatannya karena terminal hanya penerima manfaat sehingga harus menunggu anggaran yang belum realisasi dari Kantor Induk, kemacetan ketika masa libur panjang dan pola pikir pengguna jasa yang masih beranggapan masuk terminal harus bayar.
ANALISIS PENDANAAN PENGRAJIN GERABAH OLEH BUMDES LAKSANA BERKAH DESA SUKALAKSANA KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT Yudiardi, Dodi; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Rina, Rina
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.125

Abstract

Komponen pembagian daerah administratif terkecil dalam suatu negara, biasanya disebut dengan pemerintahan desa. BUMDes merupakan sebuah unit usaha dengan modal sebagian atau seluruhnya dari desa atau bantuan pemerintah desa dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen BUMDes Laksana Berkah pada pengrajin gerabah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan peristiwa dengan menggunakan data secara baik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Observasi, wawancara, dan hasil rekaman di lapangan dijadikan sebagai data penelitian. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Keputusan Investasi adalah pilihan untuk mengendalikan kepentingan. Selanjutnya, keputusan pendanaan adalah pengkajian sumber aset organisasi untuk mendukung kebutuhan dan pelaksanaan fungsional organisasi. Kemudian, Kebijakan dividen merupakan bagian dari pilihan pengeluaran organisasi, terutama pengeluaran internal organisasi. Karena, besarnya keuntungan yang disebarluaskan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan. Keuntungan yang didapat merupakan salah satu sumber kekayaan organisasi. Keputusan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah merupakan keputusan yang di dapat dari pengelolaan keuangan dalam upaya melakukan analisis perpaduan antara sumber dana guna pembiayaan kebutuhan operasional organisasi atau perusahaan. Dalam melaksanakan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Terdapat 3 teori pendanaan, yaitu: keputusan investasi, selanjutnya keputusan pendanaan, kemudian kebijakan dividen. Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh BUMDes Laksana Berkah hendaklah menggunakan SPP dan Bukti Pencairan SPP sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT Rudi, Rudi; Iqbal Fadhlurrohman, Mochammad; Milano, Chika; Alviona, Vidya
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v16i1.126

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Garut menjadi tantangan besar dengan volume sampah mencapai 230 ton per hari, di mana hanya 30% yang dikelola dengan baik. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pemilahan sampah, serta keterbatasan infrastruktur. Artikel ini menganalisis perubahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Perubahan ini dikategorikan ke dalam tiga tipe utama: (1) perubahan bertahap (incremental change) yang mencakup pemberdayaan bank sampah dan edukasi lingkungan melalui Program Pendidikan Lingkungan (PODING); (2) perubahan bertahap tidak teratur (punctuated incremental change) seperti penggunaan teknologi GPS untuk memantau rute kendaraan pengangkut sampah dan mesin timbang di TPA untuk pencatatan volume sampah; (3) perubahan diskontinu (discontinuous change) yang melibatkan transformasi paradigma pengelolaan sampah dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, efisiensi operasional melalui teknologi, serta cakupan layanan yang lebih luas. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, dan resistensi terhadap teknologi baru. Rekomendasi utama adalah penguatan edukasi masyarakat, investasi infrastruktur, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.  
PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PEGAWAI DALAM RANGKA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN GARUT KOTA Wahyudi, Yudi Triana; Iriany, Ieke Sartika; Ramadhanti, Della Chintya
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.127

Abstract

Topik yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana peranan Camat dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Garut Kota. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peranan camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari tiga aspek yaitu, peranan mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang diambil dari Camat, aparat Pemerintah Kecamatan, unsur SKPD, unsur Pemerintah Desa, dan organisasi atau tokoh masyarakat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, Camat Garut Kota mempunyai peranan yang penting dalam menentukan terwujudnya good governance di tingkat Kecamatan maka peneliti menyimpulkan bahwa Camat sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di wilayah Kecamatan Garut Kota. Adapun solusi yang diberikan adalah perlunya peningkatan pemahamanan unit kerja pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan tentang tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA SECARA MANDIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT) Nurbudiwati, Nurbudiwati; Pundenswari, Pupung; Lestari, Widia
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.129

Abstract

Implementasi Peraturan Mentri dalam Negeri No.109 Tahun 2019 di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ini dilatarbelakangi dengan adanya kebaruan pada proses pencetakan Kartu Keluarga yang dilakukan secara mandiri, namun pada proses implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi dan kejelasan informasi dari kantor Kecamatan Bayongbong kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebaruan kebijakan pada pencetakan kartu keluarga serta masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan dari kelengkapan dokumen persyaratan.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi serta hambatan pada proses penerapan kebijakan permendagri No. 109 tahun 2019 tentang pencetakan kartu keluarga yang dilakukan secara mandiri di Kecamatan Bayongbong dengan menggunakan teori yang dapat mengukur keberhasilan penerapan kebijakan yaitu dimana Edward III menyebutkan empat aspek yang bisa mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Analisis penerapan pencetakan kartu keluarga secara mandiri di kecamatan bayongbong diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokeumentasi. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari informan kunci yakni sekertaris camat serta kepala kasi pelayanan dan informan pendukung yaitu staf pengelola data pelayanan dan beberapa masyarakat. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling atau dipilih secara sengaja didalam memilih informan guna mengumpulkan data yang akurat. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat faktor yang perlu dioptimalkan yaitu faktor komunikasi, dimana masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan adanya implementasi ini. Maka dari itu peneliti memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi dan kejelasan informasi agar lebih banyak masyarkat mengetahui akan kebijakan ini.