cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2021)" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.2314

Abstract

AbstrakIndustri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomiannasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalahlembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas danwewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. AdapunJumlah bank peserta penjaminan LPS pada akhir 31 Desember 2014 sebanyak 1.919 bank (119bank umum dan 1.800 BPR). Simpanan yang dijamin LPS terdiri dari simpanan yang dijaminseluruhnya (sampai Rp2 miliar) dan yang dijamin sebagian untuk simpanan yang di atas Rp2miliar, hanya dijamin maksimal Rp2 miliar. berdasarkan Undang-Undang dengan tujuanmenumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisismoneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsimenjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankansesuai kewenangannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugasmerumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakanpenjaminan simpananKata Kunci: LPS, UU No 24 Tahun 2004AbstractThe banking industry is a very important component in the national economy in order tomaintain a balance of progress and national economic unity. According to Article 2 of LawNumber 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation is an institution that isindependent, transparent and accountable in carrying out its duties and authorities. LPS is alegal entity and is responsible to the President. As for the number of banks participating in theLPS guarantee at the end of December 31 2014, there were 1,919 banks (119 commercial banksand 1,800 rural banks). Deposits guaranteed by LPS consist of fully guaranteed deposits (upto Rp. 2 billion) and partially guaranteed for deposits above Rp. 2 billion, only a maximum ofRp. 2 billion is guaranteed. based on the Law with the aim of fostering a sense of public trustin the world of banking after the monetary crisis which resulted in the liquidation of severalbanks in Indonesia. The LPS functions as a guarantee for bank customer deposits and activelyparticipates in maintaining the stability of the banking system according to its authority. Therefore, in carrying out its functions, IDIC has the task of formulating and establishingpolicies for implementing deposit insurance and implementing deposit insurance.Keywords: LPS, Law No. 24 of 2004
PERJANJIAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL Moch Anshori; Anas Lutfi; Syafrizal Syafrizal
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.795

Abstract

Abstrak- Perselisihan Pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbulsebagai akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan hubungankerja (PHK), tidak saja diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi jugadalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RumusanMasalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah keabsahan kesepakatandalam bentuk perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja ditinjau dariperaturan perundangan dan yurisprudensi terhadap upaya penyelesaianhubungan industrial non litigasi? Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teori yang digunakanmengacu pada Teori Kebebasan Berkontrak dan Efektivitas Hukum. Kesimpulanyang dihasilkan adalah bahwa Perjanjian Bersama yang sudah ditandatanganitetapi belum didaftarkan ke pengadilan tidak dapat dibatalkan atau diingkari olehsalah satu pihak. Karena Perjanjian Bersama mengikat para pihak bagai UndangUndang. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja, HubunganIndustrial.
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia; Yusup Hidayat; Suparji Achmad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.796

Abstract

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalammemberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan denganpertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana KonsistensiPelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum PublikPenyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial NasionalKesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori NegaraKesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidakkonsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensipengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) sertabertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangdiperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukumpublik. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam Tegar Gallantry; Yusuf Hidayat; Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.797

Abstract

Abstrak-Pranata hukum pengadaan tanah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Kepentingan Umum. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah diIndonesia adalah penerapan keadilan yaitu memberikan jaminan penggantian yang layakkepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkankesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, sehingga terdapatbeberapa ketentuan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperolehkeadilan tersebut. Penerapan prinsip keadilan ini juga terdapat pada hukum Islam padazaman Rasulullah dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Pengkajiandilakukan terhadap penerapan prinsip keadilan pada pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum di Indonesia ditinjau dari penerapan keadilan pada pengadaantanah menurut hukum Islam pada zaman Rasulullah. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Prinsip Keadilan, Hukum Tanah
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK TERDAFTAR DAN BERIZIN Ali Akbar; Arina Syechbubakar; Septa Candra
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.793

Abstract

Abstrak- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktismembuat peluang besar meningkatnya angka industri Fintech di Indonesiamenjadi semakin prospektif dan semakin banyak pula masyarakat menggunakanteknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam online,dalam hal ini Fintech berbasis Peer To Peer Lending. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitursebagai konsumen sektor jasa keuangan pada layanan pinjam meminjam uangberbasis teknologi informasi (Fintech P2PL) dan penegakan hukum terhadapperusahaan penyelenggara layanan Fintech P2PL ditinjau dari POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumnormatif. Kerangka Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum.Kesimpulan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap krediturFintech P2PL belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Financial Technology, Otoritas Jasa Keuangan
PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA Udin Jahudin; Sadino Sadino; Upik Mutiara
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.794

Abstract

Abstrak- Penelitian ini membahas pentingnya hukuman berat kepada pelakutindak pidana perniagaan kulit satwa harimau sumatera yang dilindungi, sertamenemukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit sawtaharimau tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor141/Pid.Sus-LH/2016/Pn LIW tertanggal 25 Januari 2017. Penelitianmenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Kerangka Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Darihasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam tindak pidana perniagaankulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjangdalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabilamengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut, maka korporasi dapatdimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak menutup kemungkinanTerdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perburuan harimausumatera yang dimana mungkin saja dijual kepada perusahaan (korporasi),sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitupertanggungjawaban mutlak (strict liability), pertanggungjawaban pengganti(vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidakhanya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang perorangan yang harusdimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-samakorporasi dapat diminta bertanggungjawab akibat tindak pidana yang telahdilakukannya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Harimau Sumatera

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue