Articles
286 Documents
<![CDATA[Islam and Politics: The Rise of Muslim Politics ‎in The Post Soeharto Era ]]>
<![CDATA[Ahmad Anfasul Marom]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 13 No 2 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No.2, Desember 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (598.458 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2010.13.2.454-483
<![CDATA[During Soeharto’s New Order, Muslim politics was virtually banned from any political activities in Indonesia. Yet, after the fall of Soeharto Muslims are free to speak, to establish a political party, and even to adopt Islam as their political ideology. The political climate has also considerably changed from an authoritarian to democratic system. In line with this democratization and liberalization, various Muslim groups with different approaches and agenda also emerge. It is not surprising that many Islamic radical groups have also emerged since that time. This paper endeavors to examine what caused the Muslim politics to greatly gain momentum in the post Soeharto period and whether it has a link to previous Islamic movement of parliamentary democracy in the 1950s. It shows that on the one hand the declining number of Islamic party voters indicates the weakening of “politik aliran†(ideology-based party) within moderate Islamic groups. However, another phenomenon emerges in form of the rise of radical Islamic groups in Indonesia.]]>
<![CDATA[Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca ‎Amandemen UUD 1945‎ ]]>
<![CDATA[muwahid muwahid]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 13 No 2 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No.2, Desember 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.405 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2010.13.2.484-510
<![CDATA[The article discuss the changes of indonesian political system in indonesia after the amendment of Indonesian Constitution of 1945 with the focus of the amendments of legislative, eecutive and judicative bodies. Legislative amendments is located in the emergence of a new body called DPD (Dewan Perwakilan Daerah of Regional Representative Assembly) as a part of MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat or People’s Consulatation Assembly) alongside DPR (Dewan Perwakilan Rakyat or House of Representative). Such amendment is basically a modifictaion of bicameral system as that of the United States’ political system. Executive body amendments lies on direct election of president, limitation of presidential tenure up to two tenures of five years, and likeliness of presidential impeachment in case of breaking law and constitution. Amendment on judicative body is obviously apparent in the creation of Constitutional Court alongside the Supreme Court and Judicial comission which is in charge of safeguarding the judgeship profession.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Mahir Mahir]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.571 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.1-32
<![CDATA[Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Masing-masing peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan sendiri yang sudah diatur oleh undang-undang. Dalam kedudukan kasus sengketa bisnis syariah di Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sengketa lainnya, dimana dalam kasus tersebut tiga lembaga peradilan yakni Peradilan Agama (PA), Peradilan Negeri (PN) dan Badan Abritase Syariah Nasional (Basyarnas) bisa digunakan sebagai sumber penegak hukum jika terjadi masalah sengketa. Dengan demikian masyarakat bisa memilih lembaga peradilan.]]>
<![CDATA[Inovasi Produk Perbankan Syariah di ‎Indonesia ]]>
<![CDATA[Fahrur Ulum]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.927 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.33-59
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, maka kebutuhan pengembangan produk juga semakin bertambah. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar perbankan syariah yang terus meningkat. Secara garis besar, pengembangan produk perbankan syariah selain harus mengikuti kebutuhan pasar, juga harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariah, oleh karena itu harus ada dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional.Dalam aplikasi perjalanan perbankan syariah hingga saat ini, terdapat beberapa fatwa yang terkendala aplikasinya dalam produk, ada beberapa fatwa penghimpunan dana dan penyaluran dana serta fatwa yang menyangkut treasury yang mendesak untuk segera diterbitkan. Maka inovasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dan sekaligus taat syariah mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangannya.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi ‎Kafalah pada Asuransi Takaful ]]>
<![CDATA[Mugiyati Mugiyati]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.9 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.60-84
<![CDATA[Operasional Asuransi pada umumnya bertumpu kepada kepentingan bisnis untuk mendapatkan laba (maximizing profit) sedangkan kafalah adalah akad tabarru’ yang bertumpu pada nilai kebajikan sosial. Keduanya mendasari terbentuknya akad pada Asuransi Takaful, maka evaluasi terhadapnya perlu dilakukan untuk memastikan kembali apakah praktik yang ada sesuai dengan idealism Islam atau malah sebalikya. Nampaknya akad kafalah dapat dikembangkan dan diaplikasikan pada Asuransi Takaful dengan mengikuti tiga pola pembayaran klaim atau manfaat takaful. Pertama: Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Kafalah yang dapat diaplikasikan adalah kafalah bi al-dayn yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Bagi peserta yang meninggal dunia dalam masa pertanggungan menjadi orang yang ditanggung ( makful ‘anhu ). Sedangkan peserta lainnya secara bersama-sama menjadi kafil ( penjamin) untuk melunasi hutang makful ‘anhu berupa sisa premi yang belum terbayar sebagai Makful bih-nya Sedangkan pihak penerima jaminan ( makful lahu) adalah perusahaan asuransi takaful. Kedua : Peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai maka aplikasi kafalah-nya dapat menggunakan cara ta’liq ( kafÄlah al-muallaqah ), yaitu kafalah yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Maka pada posisi ini dia berkedudukan sebagai kafil yang menjamin peserta lain (makful ‘anhu) apabila ada yang mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggungjawabnya (makful bihi) melalui dana tabarru’ yang telah terkumpul kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan ( makful lahu ). Ketiga : Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad kafalah-nya berakhir atau batal karena akad kafalah merupakan akad tabarru’at yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak. Artinya peserta asuransi dapat mengakhiri masa pertanggungannya kapan saja selama yang dikehendaki dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan ( makful lahu).]]>
<![CDATA[Pasar Modal Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[M. Nasyah Agus Saputra]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.75 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.85-103
<![CDATA[Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Adapun instrumen keuangan yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif ) seperti opsi (put atau call). Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan fenomena terkini ditengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini. Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang, sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantaranya transaksi yang mengandung bunga dan riba>. Syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung garar atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sumber Daya Migas ‎ Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Lilik Rahmawati]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.712 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.104-129
<![CDATA[Tulisan ini membahas konsep pengelolaan sumber daya migas dalam perspektif Islam, dengan berpangkal pada permasalah: (1) konsep pengelolaan migas di Indonesia, (2) mekanisme pengelolaan migas dengan mempercayakan kepada pihak swasta ataupun asing, dan (3) konsep pengelolaan migas perspektif Islam. Mengenai pengelolaan migas di Indonesia, pemerintah dalam kebijakannya memperbolehkan swasta atau individu untuk mengelolanya, karena dianutnya paradigma kapitalis yang membeikan kebebasan pada individu untuk eksploitasi alam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Ini terlihat dari diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dalam perkembangannya mengalami dinamisasi. Mekanisme pengelolaan sumber daya Migas dengan mempercayakan kepada pihak asing ternyata telah membuat pemerintah kurang punya wewenang dalam kontrol dan regulasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya migas terkesan eksploitatif, tidak ramah lingkungan, dan tidak manusiawi. Dalam perspektif Islam, migas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (collective property). Oleh karena itu, akses kepemilikannya terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (trust) dan profesional (technically well manage). Juga, kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, di mana Negara dapat mengelola dan membelanjakannya untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha ‎ dan Perundang-undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[marjudi marjudi]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.006 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.130-159
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan pelaksanaan wakaf, baik menurut fukaha dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tak lepas dari beberap hal, yaitu (1) karena wakaf merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak, (2) institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim, dan (3) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Para fukaha mendefinisikan wakaf dengan beberapa pengertian yang berbeda. Hal tersebut karena pemahaman yang berbeda dari ayat dan hadis yang ada. Namun, dari berbagai definisi yang berbeda tersebut terdapat beberapa persamaan, di antaranya bahwa wakaf adalah menahan harta dan mengambil manfaatnya di jalan Allah. Sedangkan pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan pengaturan perwakafan di Indonesia yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.]]>
<![CDATA[الوزارة ÙÙŠ السياسة الشرعية ]]>
<![CDATA[Nurlailatul Musyafa’ah]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 1 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.561 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.1.160-200
<![CDATA[ÙÙŠ هذا المقال تبØØ« الكاتبة الوزارة ÙÙŠ تاريخ السياسة الشرعية منذ عهد النبي Ù…Øمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الآن. إن كلمة الوزارة كلمة عربية أصيلة من وزن "وزر" ولكن الإدارة الوزارية مأخوذة من عادة الÙرس بمعنى الØاكم. كلمة الوزارة ÙÙŠ القرآن مستعملة ÙÙŠ Øكاية هارون عن كونه مساعدا للنبي موسى عليه السلام ÙÙŠ الدعوة. إن الوزارة لم تكن معروÙØ© ÙÙŠ الØكومة الإسلامية إلا منذ العصر العباسي، ولكنها نشأت منذ عهد النبي Ù…Øمد صلى الله عليه وسلم. ÙÙŠ عهد الرسول كان أبو بكر مساعد الرسول Ùهو وزيره ÙˆÙÙŠ عهد الخلÙاء الراشدين كان بعض الصØابة يساعدون الخليÙØ© Ùهم وزراؤه كعمر بن الخطاب هو وزير الخليÙØ© أبي بكر الصديق، ÙˆÙÙŠ عهد الخلاÙØ© الأمية كانت الوزارة مستعملة لمساعد الخليÙØ© ولكن لم تكن منظمة، Ùالوزارة تكون منظمة ÙÙŠ الخلاÙØ© الإسلامية منذ العصر العباسي إلى عصرنا الآن وتطورت الوزارة بتطور شكل الدولة. إن الوزارة أمر مهم ÙÙŠ الØكومة، إذ أن الوزير هو مساعد هام للرئيس أو الخليÙØ©ØŒ استولى الرئيس الوزير ليساعده ÙÙŠ ØÙ„ مشاكل الدولة والØكومة والرعية، بهذه المساعدة تخÙ٠ثقل عبء الرئيس ÙÙŠ أمر الدولة. ]]>
<![CDATA[Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf al-‎Qaradawi tentang Kawin Misyar dalam ‎‎Perspektif Hukum Perkawinan Islam ]]>
<![CDATA[nasiri nasiri]]>
<![CDATA[ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 2 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No.2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.179 KB)
|
DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.2.224-242
<![CDATA[Dalam tulisan ini, ingin diungkapkan corak pemikiran Shaykh ‎Muhammad Yusuf al-Qaradawi, khususnya pemikiran fikihnya yang ‎berkaitan dengan praktik perkawinan misyar. Melalui fatwanya, ia telah ‎memutuskan akan halalnya model praktik kawin misyar ini. Hasil ‎penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi adalah seorang ‎cendikiawan muslim kontemporer yang memiliki tipologi yang moderat, ‎berusaha untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, ‎khususnya yang terkait dengan maraknya praktek kawin misyar (seorang ‎laki-laki mengawini perempuan dengan tanpa dikenai biaya sedikitpun, ‎bahkan juga termasuk nafkah). Ia menegaskan bahwa kawin misyar ‎hukumnya boleh demi menyelamatkan kaum wanita yang super sibuk ‎dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan. Fatwa bolehnya kawin ‎misyar ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Namun, dari hasil ‎analisis penulis menyimpulkan bahwa praktek kawin misyar hukumnya ‎haram. Hal itu dikarenakan kawin misyar itu tidak sesuai dengan tujuan ‎dishari‘atkannya perkawinan itu sendiri. Di dalamnya terdapat ‎penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan sulitnya untuk ‎mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di ‎antaranya: pertama, tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan QS. ‎al-Baqarah (233), begitu pula hadith yang diriwayatkan oleh Imam ‎Bukhari dan Muslim tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada ‎istri, dan juga tentunya bertentangan dengan KHI pasal 80 ayat (4), dan ‎kedua, kawin misyar ini tidak dicatatkan. Hal itu akan bertentangan ‎dengan QS. al-Baqarah (282) dan KHI pasal 5 ayat (1).‎]]>
