cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ngurah Santika
Contact Email
ngurahsantika88@gmail.com
Phone
+6285237832582
Journal Mail Official
jocerjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pandu No. 48, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Journal of Civic Education Research
Published by CV Tirta Pustaka Press
ISSN : 29887380     EISSN : 29887372     DOI : https://doi.org/10.60153/jocer
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
This journal is a scientific and professional communication medium for researchers around the world to publish their research results in the field of civic education and learning. We seek responsive manuscripts that are able to make theoretical and empirical contributions to the development of civic studies and civic education in an interdisciplinary perspective covering the fields of ideology, politics, law, social, culture, education, history, and economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi Syarif Hidayat
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.99

Abstract

Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak reformasi 1998, dengan pencapaian signifikan dalam penyelenggaraan pemilu multipartai, kebebasan sipil, dan penguatan lembaga demokratis. Namun, konsolidasi sistem demokrasi masih menghadapi tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam proses demokratisasi sekaligus menawarkan solusi berbasis literatur dan studi kasus. Menggunakan pendekatan library research sebagai metode utama, data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku teks, laporan kebijakan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi elite politik, pelemahan lembaga demokratis, polarisasi identitas, serta maraknya disinformasi digital menjadi isu sentral yang mengancam kualitas demokrasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi di tiga dimensi utama, yaitu penguatan kapasitas sipil masyarakat, restrukturisasi partai politik, dan regulasi ruang digital yang responsif. Dengan pendekatan holistik tersebut, demokrasi di Indonesia dapat ditempatkan kembali sebagai sistem yang substantif, inklusif, dan berkelanjutan.
Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia Ojang Oo Muptiah
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.102

Abstract

 Artikel hukum ini dimaksudkan menelaah hubungan sistem demokrasi dan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam ruang lingkup Indonesia sebagai negara hukum. Artikel ini dirancang dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan sumber data dari buku-buku, berita, artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menyajikan secara utuh sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menunjukan, bahwa konsep kedaulatan rakyat telah disesuaikan dengan sistem demokrasi Pancasila yang dijadikan dasar falsafah Negara Indonesia. Pemberian kekuasaan secara langsung oleh rakyat kepada lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat menjadi bentuk ikut serta rakyat dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut hak asasi mereka sebagai warga sipil pun sebagaimana yang terangkum dalam aturan di KUHP, KUHPer dan aturan-aturan lainnya telah diusahakan untuk diwujudkan walaupun belum sempurna seperti yang tertera dalam undang-undang, hal ini mengingat masih ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia selama ini. Namun sebagai negara demokrasi, negara hukum, Indonesia senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi rakyatnya dari segala jenis pelanggaran dan kejahatan demi tercapainya kedaulatan rakyat dalam memperoleh hak mereka secara asasi. Sebagai makhluk yang secara alamiah memiliki eksistensinya di dalam setiap aspek kehidupan seperti halnya dalam bernegara. 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Kenaikan PPN 12%: Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat Nabil Muhamad Althafa; Nazwa Kaniya Pramesti
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.125

Abstract

Kenaikan pajak sebesar 12% di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan sosial dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam aspek konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikal-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah.  Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data sekunder yang mencakup indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pengeluaran konsumen. Hasil analisis data kemudian disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa meskipun  kebijakan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan negara, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, sektor investasi, terutama bidang infrastruktur dan teknologi, menunjukan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Kajian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan perpajakan yang cermat agar dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
The Transformation of Political Culture in the Philippines After Marcos: A Critical Review Noah Bennett; Gabriel Fernandez
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.153

Abstract

This study aims to critically examine the transformation of political culture in the Philippines since the fall of the authoritarian regime of Ferdinand Marcos in 1986. The fall of Marcos, marked by the peaceful People Power Revolution, signaled the beginning of a transition toward a more open and participatory democratic system. However, the central question posed in this study is to what extent the political culture in the Philippines has truly undergone substantial change following this transition. This study employs a qualitative approach using the literature review method to analyze and examine various secondary sources such as books, academic journals, research institute reports, mass media, and official government documents, as well as to identify the patterns of political culture that have developed from the post-Marcos era to the administration of Ferdinand Marcos Jr. The research analyzes the political dynamics of the Philippines after Marcos, focusing on changes in values, norms, and political practices within both society and the political elite.  The findings show that although the Philippines has made significant progress in institutional aspects—such as relatively free elections, press freedom, and the strengthening of democratic institutions—traditional political culture continues to exert strong influence. This is evident in the persistence of political dynasties, clientelism, and vote-buying practices, particularly in local elections. Despite reforms, political power remains concentrated in elite families, and voter engagement is often shaped more by personal loyalty than by policy orientation.. The study concludes that the transformation of political culture in the Philippines after Marcos has yet to reach the depth necessary to support a mature and sustainable democracy.
Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat I Gede Sujana; Agustinus Irwan Jehadi; Yafi Djuru Mudi; Adelina Susanti Ina Kii; Marlina Delu Ngara; Faustina Anita Bani
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.162

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artikel ini menganalisis secara yuridis bagaimana Perubahan UUD 1945 memengaruhi posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara, serta perubahan fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah, seperti buku-buku dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga mampu menganalisis perubahan kedudukan dan kewenangan MPR berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan, bahwa implikasi dari Perubahan UUD terhadap kedudukan dan kewenangan MPR adalah kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga negara lainnya. Implikasinya adalah MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Efisiensi atau Oligarki? Analisis Wacana Prabowo Mengenai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Gaten Pambudi; Shella Disti Ayu Agustina; Muhamad Ichsan Nur Rizqon
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i2.130

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi atau oligraki? Analisis wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen atau studi literature, observasi teks wacana dan pengumpulan data onlie atau media sosial. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Prabowo menekankan efisiensi biaya, stabilitas politik, percepatan proses, dan pengurangan politik uang sebagai pertimbangan utama. Namun, mekanisme ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki, menurunkan akuntabilitas pemerintah, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi lokal. Studi kasus internasional dan sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa pemilihan tidak langsung memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik, berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah pada DPRD, dan membatasi representasi aspirasi publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan administratif, dampak jangka panjang terhadap partisipasi publik dan kualitas demokrasi memerlukan pertimbangan serius. Solusi alternatif menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan tetap mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk menjaga integritas demokrasi.
Membaca Sejarah dalam Membangun Negara: Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik Arditya Prayogi; Riki Nasrullah; Singgih Setiawan; M. Adin Setyawan
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i2.135

Abstract

Artikel ini menegaskan urgensi perspektif historis dalam reformasi administrasi publik, khususnya dalam memperbaiki tata kelola, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mencegah pengulangan kesalahan administratif di masa lalu. Selain itu, kajian ini menyoroti bagaimana sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dalam reformasi birokrasi serta alat dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat kebijakan administratif. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait administrasi negara di Indonesia. Hasil telaah mengidentifikasi pola historis seperti kegagalan koordinasi birokrasi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang secara konsisten memengaruhi efektivitas reformasi administrasi publik, sekaligus menawarkan interpretasi baru mengenai peran sejarah dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola. Dengan memahami sejarah, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih responsif, transparan, dan demokratis. Oleh karena itu, integrasi antara sejarah dan administrasi negara harus menjadi bagian penting dalam setiap upaya reformasi pemerintahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik yang diimplementasikan.
Development of Google Sites-Based Learning Media Using the Merdeka Approach to Increase Interest in Learning Pancasila Education Among Seventh Grade Students at SMP Negeri 21 in South Tangerang City Shella Rachmawaty; Sri Rahayu Pudji Astuti; Suidat
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i2.227

Abstract

Pancasila Education is essential for shaping students’ civic responsibility and national identity; however, at SMP Negeri 21 in South Tangerang City, preliminary observations indicate that only 35% of seventh-grade students actively engage in learning, with most relying on rote memorization due to conventional teacher-centered methods. Previous studies have suggested the potential of Google Sites as an interactive medium to enhance students’ motivation, but its application in combination with the Merdeka learning approach in Pancasila Education has not been sufficiently explored. Previous studies have suggested the potential of Google Sites as an interactive medium to enhance students’ motivation, but its integration with the Merdeka approach in Pancasila Education remains underexplored. This study aimed to develop and evaluate Google Sites-based learning media using the Merdeka approach to improve seventh-grade students’ learning interest at SMP Negeri 21 South Tangerang City. Employing a Research and Development (R&D) design with the ADDIE model, the study involved expert validation and classroom implementation. The validation results indicated significant improvement after revisions: media experts rated 94.04% (very feasible), material experts 92.8% (very feasible), and language experts 94.4% (very feasible). Pre-implementation surveys showed students’ learning interest was categorized as “weak” with an average score of 35.2%, reflecting low enjoyment, limited engagement, and lack of motivation. After implementing the developed media, the score increased to 71.7%, classified as “strong,” with consistent improvement across indicators such as enjoyment, interest, acceptance of peers’ opinions, and active participation. These findings highlight that Google Sites-based media not only enhanced visual appeal but also fostered participatory, contextual, and meaningful learning experiences through interactive features like videos, quizzes, and reflective activities. It can be concluded that the developed media is effective and feasible for enhancing students’ learning interest in Pancasila Education and provides practical implications for fostering digital and character-based learning in junior secondary schools.
Pancasila in the Metaverse Era: Opportunities and Challenges in   Shaping National Identity Bambang Yuniarto
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i2.230

Abstract

Metaverse technology has created a new virtual space that influences individuals in shaping their identities, engaging in social interactions, and expressing cultural values within a digital context. This phenomenon presents serious challenges to the continuity of national identity, especially amid the rapid currents of globalization. This study aims to examine strategies for integrating Pancasila values into the Metaverse ecosystem to strengthen Indonesia’s national identity. Employing a systematic literature review approach, the study analyzes several relevant scholarly articles to identify trends, characteristics, and thematic syntheses related to Pancasila and the formation of national identity in digital spaces. The findings indicate that Pancasila values such as mutual cooperation (gotong royong), social justice, and tolerance hold significant potential to be internalized within the Metaverse through character education approaches based on immersive technology. However, the application of these values requires a contextual pedagogical design and strong ideological awareness to prevent them from being reduced to mere digital simulations. This research contributes theoretically to the development of a conceptual model linking value education, digital technology, and national ideology. It also offers practical recommendations for educators and policymakers to design learning strategies aligned with national values in this era of technological disruption. Furthermore, these findings open avenues for further exploration of the role of ideology in increasingly dominant virtual spaces.
The Evolution of Human Rights in the United States: From the 1787 Constitution to the Modern Era Alexandra M. Harper
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i2.249

Abstract

This study examines the historical evolution of human rights in the United States, focusing on the specific question of how key constitutional and legal developments from the 1787 Constitution to the modern era have shaped the nation’s human rights framework.. Employing a qualitative historical methodology, this research applies systematic document analysis including predefined inclusion criteria, source triangulation, and thematic coding on constitutional texts, Supreme Court rulings, official government documents, and relevant scholarly literature to ensure methodological rigor and analytical consistency. The findings reveal a non-linear evolution of human rights in the U.S., demonstrated through specific cases such as the Bill of Rights amendments, key Supreme Court decisions including Brown v. Board of Education and Roe v. Wade, and shifting federal–state dynamics that highlight persistent tensions between constitutional ideals and socio-political realities.. Early constitutional provisions embedded liberty and equality as principles, yet their practical application often excluded marginalized groups, particularly racial minorities, Indigenous peoples, and women. Significant advancements, such as those during the Reconstruction era and the Civil Rights Movement, demonstrate that human rights progress results from the intersection of social mobilization, political pressures, and judicial reinterpretation. In the modern context, the scope of human rights has expanded to encompass issues of gender, sexual identity, minority protections, and critiques of structural inequality, although resistance from traditionalist or conservative actors persists. This study underscores that human rights in the United States evolve through continuous dialectics between law, politics, and society, rather than solely through legal reform. The research contributes to scholarly understanding by highlighting the complex interplay of historical, social, and institutional factors shaping the trajectory of human rights and by filling gaps in the literature concerning the longitudinal analysis of constitutional and social dynamics.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 2 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 1 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 2 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 1 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research