cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ngurah Santika
Contact Email
ngurahsantika88@gmail.com
Phone
+6285237832582
Journal Mail Official
jocerjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pandu No. 48, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Journal of Civic Education Research
Published by CV Tirta Pustaka Press
ISSN : 29887380     EISSN : 29887372     DOI : https://doi.org/10.60153/jocer
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
This journal is a scientific and professional communication medium for researchers around the world to publish their research results in the field of civic education and learning. We seek responsive manuscripts that are able to make theoretical and empirical contributions to the development of civic studies and civic education in an interdisciplinary perspective covering the fields of ideology, politics, law, social, culture, education, history, and economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi Syarif Hidayat
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.99

Abstract

Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak reformasi 1998, dengan pencapaian signifikan dalam penyelenggaraan pemilu multipartai, kebebasan sipil, dan penguatan lembaga demokratis. Namun, konsolidasi sistem demokrasi masih menghadapi tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam proses demokratisasi sekaligus menawarkan solusi berbasis literatur dan studi kasus. Menggunakan pendekatan library research sebagai metode utama, data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku teks, laporan kebijakan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi elite politik, pelemahan lembaga demokratis, polarisasi identitas, serta maraknya disinformasi digital menjadi isu sentral yang mengancam kualitas demokrasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi di tiga dimensi utama, yaitu penguatan kapasitas sipil masyarakat, restrukturisasi partai politik, dan regulasi ruang digital yang responsif. Dengan pendekatan holistik tersebut, demokrasi di Indonesia dapat ditempatkan kembali sebagai sistem yang substantif, inklusif, dan berkelanjutan.
Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia Ojang Oo Muptiah
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.102

Abstract

 Artikel hukum ini dimaksudkan menelaah hubungan sistem demokrasi dan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam ruang lingkup Indonesia sebagai negara hukum. Artikel ini dirancang dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan sumber data dari buku-buku, berita, artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menyajikan secara utuh sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menunjukan, bahwa konsep kedaulatan rakyat telah disesuaikan dengan sistem demokrasi Pancasila yang dijadikan dasar falsafah Negara Indonesia. Pemberian kekuasaan secara langsung oleh rakyat kepada lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat menjadi bentuk ikut serta rakyat dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut hak asasi mereka sebagai warga sipil pun sebagaimana yang terangkum dalam aturan di KUHP, KUHPer dan aturan-aturan lainnya telah diusahakan untuk diwujudkan walaupun belum sempurna seperti yang tertera dalam undang-undang, hal ini mengingat masih ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia selama ini. Namun sebagai negara demokrasi, negara hukum, Indonesia senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi rakyatnya dari segala jenis pelanggaran dan kejahatan demi tercapainya kedaulatan rakyat dalam memperoleh hak mereka secara asasi. Sebagai makhluk yang secara alamiah memiliki eksistensinya di dalam setiap aspek kehidupan seperti halnya dalam bernegara. 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Kenaikan PPN 12%: Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat Nabil Muhamad Althafa; Nazwa Kaniya Pramesti
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.125

Abstract

Kenaikan pajak sebesar 12% di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan sosial dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam aspek konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikal-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah.  Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data sekunder yang mencakup indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pengeluaran konsumen. Hasil analisis data kemudian disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa meskipun  kebijakan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan negara, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, sektor investasi, terutama bidang infrastruktur dan teknologi, menunjukan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Kajian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan perpajakan yang cermat agar dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
The Transformation of Political Culture in the Philippines After Marcos: A Critical Review Noah Bennett; Gabriel Fernandez
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.153

Abstract

This study aims to critically examine the transformation of political culture in the Philippines since the fall of the authoritarian regime of Ferdinand Marcos in 1986. The fall of Marcos, marked by the peaceful People Power Revolution, signaled the beginning of a transition toward a more open and participatory democratic system. However, the central question posed in this study is to what extent the political culture in the Philippines has truly undergone substantial change following this transition. This study employs a qualitative approach using the literature review method to analyze and examine various secondary sources such as books, academic journals, research institute reports, mass media, and official government documents, as well as to identify the patterns of political culture that have developed from the post-Marcos era to the administration of Ferdinand Marcos Jr. The research analyzes the political dynamics of the Philippines after Marcos, focusing on changes in values, norms, and political practices within both society and the political elite.  The findings show that although the Philippines has made significant progress in institutional aspects—such as relatively free elections, press freedom, and the strengthening of democratic institutions—traditional political culture continues to exert strong influence. This is evident in the persistence of political dynasties, clientelism, and vote-buying practices, particularly in local elections. Despite reforms, political power remains concentrated in elite families, and voter engagement is often shaped more by personal loyalty than by policy orientation.. The study concludes that the transformation of political culture in the Philippines after Marcos has yet to reach the depth necessary to support a mature and sustainable democracy.
Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat I Gede Sujana; Agustinus Irwan Jehadi; Yafi Djuru Mudi; Adelina Susanti Ina Kii; Marlina Delu Ngara; Faustina Anita Bani
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v3i1.162

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artikel ini menganalisis secara yuridis bagaimana Perubahan UUD 1945 memengaruhi posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara, serta perubahan fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah, seperti buku-buku dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga mampu menganalisis perubahan kedudukan dan kewenangan MPR berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan, bahwa implikasi dari Perubahan UUD terhadap kedudukan dan kewenangan MPR adalah kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga negara lainnya. Implikasinya adalah MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 2 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 1 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 2 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 1 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research