Journal of Sharia and Legal Science
Journal of Sharia and Legal Science is a scientific journal published by CV. Doki Course and Training. The papers to be published in JSLS are research articles in the field of sharia and law. The scope of these publications may include: Islamic criminal law, criminal law, Islamic family law, family law, Islamic economic law, business law, civil law, Islamic constitutional law, constitutional law, international law, environmental law, agrarian law, law state administration, customary law, human rights. It is published three times a year, in April, August and December. There are two version of publication; print out (p) with ISSN: 2988-7119 and electronic (e) with ISSN Online: 2987-601X.
Articles
71 Documents
<![CDATA[Fungsi dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Filip Jaya Saputra]]>;
<![CDATA[Sirajuddin]]>;
<![CDATA[Supardi]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i2.409
<![CDATA[Institutions involved in the juvenile criminal justice system are not only courts, prosecutors, police, but also involve the Correctional Center. The Correctional Center or BAPAS has an important role in the juvenile criminal justice system. Therefore, this study aims to examine the function and duties of BAPAS in the juvenile criminal justice system from the perspective of fiqh siyasah. The main problem in this study is how fiqh siyasah reviews the functions and duties of Counselors in the juvenile criminal justice system. This study is a qualitative study. Data collection was carried out by interview and documentation. The study was conducted at the Bengkulu District Court class IA. This study concludes that the laws and regulations do not indicate the legal position of community counselors to be able to participate in juvenile criminal justice trials in assisting children in conflict with the law. And the positioning of community counselors during trials is not yet known. Carrying out its duties to provide guidance, supervision, and assistance to children inside and outside the criminal justice process and has been carried out with full responsibility even though some of the authorities of the community counselors are still constrained because the Temporary Child Guidance Institution (LPAS) and LPKS where these facilities do not yet exist in Bengkulu province. In fiqh siyasah, community counselors can be called muhtasib who carry out supervision, education and strive for human welfare in preventing harm among the community, especially children who are still minors.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Saidah Siagian]]>;
<![CDATA[John Kenedi]]>;
<![CDATA[Miti Yarmunida]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.410
<![CDATA[Penelitian ini untuk melihat implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga persfektif fiqh siyasah dusturiyah (studi di kantor women’s crisis centre kota bengkulu). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dekriftif atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian lapangan (field research) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Metode pengumpilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menyimpulkan Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk KDRT merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan sekaligus prinsip mu’asyarah bi al-ma‟ruf yang diajurkan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggunakan Ijtihad Jama'i.]]>
<![CDATA[Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Nurdina Purnama Sari]]>;
<![CDATA[Nurul Hak]]>;
<![CDATA[Toha Andiko]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.414
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual ?. Bagaimana ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah?. Metode penelitian adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual, oleh sebab itu pemerintah menambahkan aturan yang akan menjadi sanksi tegas bagi pelaku tersebut. Sanksi yang dimaksud yaitu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 81, 81A dan 82. Ketentuan Perlindungan Anak Perspektif Fikih Siyasah dusturiyah selain berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits, juga berpedoman pada hukum yang berlaku di Negara tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan anak akan diselesaikan dengan semua sanksi yang berlaku.]]>
<![CDATA[Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ]]>
<![CDATA[Efendi, Novrizal]]>;
<![CDATA[SA, Ramli]]>;
<![CDATA[Hayatuddin, Khalisah]]>;
<![CDATA[Latif Mahfuz, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.419
<![CDATA[The research problems of this thesis are how the existence of material unlawful teachings in the Corruption Crime Act Post Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 and how the attitude of the Supreme Court towards material unlawful teachings after the issuance of Constitutional Court Decision Number 003 /PUU-IV/2006. This study uses a normative juridical approach by prioritizing library data and legislation, and the nature of this research is analytical descriptive. The research results obtained are the existence of material unlawful teachings implied in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which are declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force. On this basis, the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia in its decision Number 003/PUU-IV/2006 stated that it revoked the enactment of the doctrine of material lawlessness in the Corruption Law. As for the attitude of the Supreme Court (MA) towards the teaching of material lawlessness in the Corruption Crime Law after the issuance of the Constitutional Court decision Number 003/PUU- IV/2006, namely by paying attention to the doctrine and jurisprudence of the Supreme Court, so that the Supreme Court takes a firm stance with consideration , that the element of unlawful nature in the criminal act of corruption includes acts against the law in the formal sense as well as in the material sense and acts against the law materially as well as in positive and negative functions. Thus the Supreme Court does not fully follow and implement Constitutional Court's decision, this can be seen from the several decisions it has issued so far.]]>
<![CDATA[Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana ]]>
<![CDATA[Qodariah Barkah]]>;
<![CDATA[Muhammad Royhan]]>;
<![CDATA[Ari Azhari]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.421
<![CDATA[Reformasi hukum keluarga yang terjadi diberbagai negara muslim membuktikan bahwa negara telah mengakomodir perbedaan aliran mazhab dalam perundang-undnagan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini antara lain terlihat dari undang-undang yang berlaku di negara Maroko (The Moroccan Family Code/Moudawana) tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan. Pada undang-undang tersebut mengatur bagi seorang perempuan yang telah dewasa atau berusia 18 tahun boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa menggunakan wali nikah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code Moudawana 2004 dan faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code/Moudawana telah dihapus, karena wali bukan termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan di Maroko. Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana, seorang perempuan yang telah berusia dewasa (18 tahun) dan cakap hukum tidak membutuhkan izin wali dan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ingin dinikahinya. Faktor penyebab terjadinya reformasi terhadap kedudukan wali nikah dalam The Moroccan Family Code/Moudawana disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perkembangan penduduk Maroko dan faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi, dan perjanjian Internasional dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan mengangkat derajat kaum perempuan.]]>
<![CDATA[Kebolehan Mengucapkan Sumpah Tanpa Menggunakan Al-Qur’an Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Rizky Alamsyah Putra]]>;
<![CDATA[Zuraidah]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.427
<![CDATA[Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk dapat mengetahui proses pengangkatan sumpah saksi tanpa menggunakan Al-Qur’an di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. (2) untuk mengetahui hukum pengangkatan sumpah saksi yang tidak menggunakan Al-Qur’an. Dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (field research), yang dalam penelitian jenis ini ialah penelitian kualitatif. Menggunakan sumber data yakni sumber data primer juga sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan dan juga wawancara. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa (1) Hakim dalam membuktikan Kesaksian itu benar atau tidak dilakukan dengan pengucapan sumpah. Di Indonesia sumpah Biasanya Menggunakan Al-Qur’an tapi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tidak menggunakan Al-Qur’an mereka cukup mengucapkan Kata “Wallahi”. Pengucapan Sumpah itu dilakukan di hadapan Majelis Hakim dengan mengikuti pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Hakim yang bertugas. (2)Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Al-Qur’an itu sebagai sumpah itu Hukumnya Mubah atau boleh. Karena penggunaan Al-Qur’an Tersebut hanya sekedar tradisi yang ada di Pengadilan Di Indonesia.maka Sumpah yang tidak menggunakan Al-Qur’an seperti yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut Kelas IA hukumnya boleh karena Anggapan Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam pengucapan sumpah itu cukup dengan pengucapan kata “Wallahi” tanpa menggunakan alat sumpah Al-Qur’an.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Harian ]]>
<![CDATA[Antoni]]>;
<![CDATA[Efriyudi]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.443
<![CDATA[Permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Penjaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian PT. Hevea MK 1 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang. Dan kedua, Bagaimanakah Penerapan Asas Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Harian PT. Hevea MK 1 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Sumber data penelitian yang digunakan data skunder yaitu data pendukung primer. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu kegiatan yang mengelola data yang melahirkan imformasi yang memiliki karakteristik sehingga mudah umtuk dipahami serta bermanfaat dan memecahkan suatu masalah terpenting pada masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja harian PT Hevea MK 1 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang telah melakukan perlindungan kesehatan terhadap pekerja dengan memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan, melakukan MCU 1 Tahun sekali dan melakukan prosedur SOP kesehatan dan keselamatan kerja melalui divisi Environment Health Safety (EHS). Adapun yang Kedua, penerapan asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah terhadap penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja harian PT. Hevea MK 1 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang telah memenuhi penerapan asas keadilan atas kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja hariannya. Sejalan dengan hukum islam pemenuhan asas keadilan (al-adl) juga sebagai bentuk pemenuhan maqashid syariah dalam konteks hifz an-nafs, memelihara hidup sebagai hak paling utama bagi para pekerja yang terimplentasi dalam bentuk prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.]]>
<![CDATA[Trend and Online Gambling Risk: An Emerging Criminality Problem Against Youth ]]>
<![CDATA[Henky Fernando]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i1.459
<![CDATA[The involvement of youth in online gambling cases not only shows a trend of social deviation but also has the potential to form increasingly massive criminal behaviour. However, this phenomenon has not been comprehensively discussed in previous studies. In addition to responding to the shortcomings of previous studies, this study also focuses on explaining the characteristics, factors, and implications of the trend of online gambling against youth on the potential for the formation of increasingly massive criminal behaviour. This study is descriptive qualitative by using a netnography approach. This study shows three important findings regarding the trend and risk of online gambling on the problem of criminality against youth. First, the characteristics of online gambling that are popular against youth, apart from appearing with various types of games, the involvement of youth is also not a few players and even bookmakers of online gambling. Second, the reasons underlying youth to be actively involved in online gambling cases are more influenced by structural factors than cultural factors. Third, the behaviour formed by youth who are actively involved in online gambling cases, apart from going beyond deviant behaviour, has also increased the problem of increasingly massive criminality. This study also recommends the importance of future studies that explain the reception of law enforcement and the community in interpreting the trend of deviant behaviour against youth by conducting in-depth and more intensive interviews.]]>
<![CDATA[Comparison of Criminal Sanctions for Drugs Abusers in Indonesian Positive Law and Islamic Law ]]>
<![CDATA[Zulfahmi]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i2.646
<![CDATA[Drug misuse is a crime that has far-reaching ramifications and devastates the generations of any nation. The growing prevalence of drug usage, particularly among young people, presents a serious danger to public health, social cohesiveness, and the economic well-being of Indonesia. This study combines normative legal methodology with a comparative approach to compare the positive legal system in Indonesia with Islamic law about the topic of drug usage. The results of this writing indicate that positive law in Indonesia imposes fixed penalties based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which vary depending on the type and level of narcotics abuse, with the heaviest sanctions being imprisonment and/or life imprisonment or the death penalty, in addition to fines. Meanwhile, Islamic law allows for a flogging punishment of 40 lashes, coupled with the judge's discretion in imposing penalties commensurate to the seriousness of the offender's crimes, reflecting the moral and religious components of drugs addiction. Both legal systems attempt to fight drug use but highlight the necessity for a balanced approach between severe law enforcement and extensive prevention and rehabilitation initiatives. The success of this technique continues to be contested, underlining the necessity for collaboration between law enforcement and social and educational efforts to adequately combat drug addiction. ]]>
<![CDATA[Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta’zir ]]>
<![CDATA[M. Dzulfikriddin]]>
<![CDATA[ Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Sharia and Legal Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Doki Course and Training ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61994/jsls.v2i2.647
<![CDATA[Threats are a crime. Nowadays, threats are often made through electronic media. Threats through electronic media violate the Electronic Information and Transactions Law as in the case that was decided by the judge in decision Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. The main problem raised in this study is how to analyze Islamic criminal law in criminal cases of threats through electronic media as in the judge's decision Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. The purpose of this study is to understand the act of threats through electronic media in Islamic criminal law. This research is a normative juridical research. The type of data is qualitative data. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies, while data analysis was carried out descriptively. The results of the study show that threats through electronic media as in the decision of judge Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst are subject to sanctions based on the provisions of the regulations in Article 29 in conjunction with Article 45 B and Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Islamic criminal law, the act of threatening through electronic media is also a criminal act. In Islamic criminal law, this criminal threat is included in the category of Ta'zir crimes. The provisions of the sanctions are determined by the judge or ulil amri.]]>
