cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jaimiliya Susantin
Contact Email
qanuni@uim.ac.id
Phone
+6287748353593
Journal Mail Official
qanuni@uim.ac.id
Editorial Address
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan Madura 69317
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Madura
ISSN : -     EISSN : 3026328X     DOI : https://doi.org/10.31102/qanuni.v1i1
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law is published twice a year, namely in Maret and September, as a gift from the UIM Pamekasan Islamic Family Law Study Program to invite the participation of all scientists, professors, lecturers, and legal researchers to disseminate knowledge so that it is more useful.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2023)" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Tradisi Bu’sobu’ Dalam Prosesi Akad Nikah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Ulfatul Hasanah, Durriyah; Wusqo, Urwatul; Amin, Moh. Badruddin
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.1-16

Abstract

Salah satu tradisi kebiasaan dalam pernikahan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang juga terdapat pada sebagian masyarakat Madura adalah tradisi pemasangan bu’sobu’ pada proses pernikahan mempelai wanita saat dalam pesta atupun walimah. Banyak masyarakat penganut agama Islam berkeyakinan bahwa acara tradisi bu’sobu’ tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Hal ini menimbulkan sekelumit pertanyaan bagaimana tradisi bu’sobu’ pada akad nikah dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan disertai upaya menggali hakikat eksistensi tradisi bu’sobu’ berdasarkan wawancara dan lainnya. Di akhir pemaparan, disimpulkan bahwa tradisi bu’sobu’ ini mendapat dua kesimpulan antara boleh dilakukan dan tidak. (One of the customary traditions at weddings in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency, which is also found in some Madurese people, is the tradition of installing bu'sobu' at the bride's wedding at a party or walimah. Many people who adhere to the Islamic religion believe that the bu'sobu' tradition event is normal and even considered as part of religious activities. This raises a bit of a question about the bu'sobu' tradition in the marriage contract from the perspective of Islamic law. This study was conducted using field research along with efforts to explore the nature of the existence of the bu'sobu' tradition based on interviews and others. At the end of the presentation, it was concluded that this bu'sobu' tradition had two conclusions between it being permissible and not.)
Makna Nushuz Bagi Istri di Era Digital jannah, shofi al
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.34-45

Abstract

Meningkatnya angka perceraian sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, termasuk media sosial, yang digunakan dengan cara yang dapat menyebabkan istri melakukan perilaku nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi nushuz istri di era digital, sebuah konsep yang biasa dikenal dengan istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Studi ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumentasi atau studi pustaka, dan menganalisis data dengan membaca, memeriksa, menghubungkan, dan menafsirkan data, kemudian menguraikan data secara deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa media sosial telah digunakan sebagai platform untuk menunjukkan kepada publik kecantikan wanita, mengungkapkan aurat mereka (bagian intim), menyebarkan gosip, berbagi perilaku perselingkuhan, dan banyak lagi yang melanggar norma-norma agama dan universal, kolektif, individu, nilai-nilai lokal dan tradisional juga. Idealnya, semua ini harus dirahasiakan di rumah, karena rumah itu sendiri adalah tempat untuk melindungi apa pun yang ada di dalamnya. Hilangnya batas-batas kesopanan dan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi dari aktivitas di media sosial telah membuat nushuz istri tidak relevan untuk diartikan secara sederhana sebagai istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Makna rumah dalam arti fisik dan media sosial harus sama dalam konteks rumah tangga. Nushuz harus dimaknai dalam perspektif yang lebih luas mengikuti perkembangan teknologi modern yang semakin meningkat.
Tinjuan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Suryantoro, Dwi Dasa; Rofiq, Ainur
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Abstract

Putusan verstek diputusakan oleh Hakim apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan verstek adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat Verzet adalah perlawanan terhadap verstek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus verstek, dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan verstek tergugat. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.
Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP susantin, jamiliya; Fadli, Farhan
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.45-56

Abstract

Kebijakan berhubungan seks suami istri secara paksa termasuk kategori tindak pidana pemerkosaan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah Undang – Undang yang muncul baru-baru ini disebabkan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga yang memungkinkan adanya paksaan dalam hal hubungan seks oleh suami terhadap istrinya. Pada dasarnya, sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak pidana pemerkosaan. Namun pada peraturan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun Tahun 2023 Tentang KUHP, fokus pembahasanya hanya menerangkan bahwa tindak pidana pemerkosaan hanya terjadi apabila diluar hubungan perkawinan yang sah. Sehingga tindak pidana pemerkosaan dirasa tidak terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai bentuk jaminan keselamatan istri, apabila suatu saat terdapat pengaduan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dikarenakan penolakan istri untuk melakukan ajakan suami sehingga bagi suami yang melanggar ketentuan undang-undang, akan dikenakan sanksi hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan) rahman, habib
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.57-80

Abstract

Ratio legis tentang pemberian despensasi kawin dalam undang-undang perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin. hal ini merupakan upaya negara memberikan suatu kepastian hukum dalam perkawinan anak dibawah umur, dan ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin dengan kepastian hukum anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Ratio decidendi dalam penetapan dispensasi kawin tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga kemanfaatan menjaga anak agar tidak terjerumus terhadap larangan agama serta tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan parameter hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur yang masih belum mencapai batas minimal kawin yaitu 19 tahun. serta juga merupakan upaya hakim memberikan kepentingan terbaik bagi si anak berupa hak asasi yang melekat pada anak

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 01 (2025): Qanuni: Journal Indonsian of Islamic Family Law Vol 2 No 02 (2024): 2024 Vol 2 No 01 (2024): 2024 Vol 1 No 02 (2023) Vol 1 No 1 (2023)