Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law
The Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law is published twice a year, namely in Maret and September, as a gift from the UIM Pamekasan Islamic Family Law Study Program to invite the participation of all scientists, professors, lecturers, and legal researchers to disseminate knowledge so that it is more useful.
Articles
25 Documents
<![CDATA[Impresi Single Parent Pada Karakteristik Seorang Anak Perspektif Manajemen Konflik ]]>
<![CDATA[Susantin, Jamiliya]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 01 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.01.15-24
<![CDATA[Pada hubungan keluarga terdapat berbagai macam bentuk dari sebuah keluarga, salah satunya adalah keluarga single parent atau orang tua tunggal. Layaknya keluarga seperti biasanya, keluarga single parent juga tidak akan lepas dari adanya konflik. Salah satu konflik dari keluarga single parent adalah pada karakteristik anak. Menggunakan metode penelitian deskripti kualitatif peniliti berusaha untuk menganalisis data terkait keluarga single parent dan teori manajeman konflik untuk kemudian mendeskripsikan impresi single parent pada karakteristik seorang anak perspektif manajemen konflik agar dapat menemukan solusi atas konflik tentang karakteristik anak pada keluarga single parent dalam persepektif manajemen konflik.]]>
<![CDATA[Maslahah Dan Mudharat Isbat Kontensius ( Study Analisis Perkara Nomor 444/PDT.G.2023/PA.SMP ) ]]>
<![CDATA[Nata, Yolis Yongky]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 01 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.01.1-14
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Isbat yang merupakan perkara permohonan untuk mengabsahkan pernikahan dimana isbat merupakan perkara Voluntair yang di mohonkan oleh para pihak, isbat pun dapat di jadikan perkara gugatan ( Kontentius ) dimana di dalam gugatan tersebut di gabungkan antara permohonan dengan gugatan, ada sisi positif / maslahah dan sisi negatif / mudhorot dari penggabungan antara permohonan pengabsahan pernikahan dan sekaligus gugatan perceraian yang di jadikan satu kesatuan, apalagi di tinjau dari sisi hukum dan Hak Asasi manusia, putusan perkara Nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp merupakan putusan isbat Kontentius yang membahas antara permohonan pengabsahan sekaligus gugatan perceraian, putusan majelis hakim dalam perkara ini menarik untuk di analisa karena putusan majelis hakim “gugatan tidak dapat di terima “ dimana di dalamnya terkandung perbedaan dan pertentangan antara hukum dengan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Salafi Dan Nahdhatul Ulama Kota Gorontalo Terhadap Eksistensi Molapi Saronde Pada Prosesi Pohutu Moponika ]]>
<![CDATA[Syahputra, Abdurrahman Adi]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 01 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.01.25-42
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan ulama Salafi dan NU di Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan Molapi Saronde dalam prosesi Pohutu Moponika, serta memahami implikasi dari perbedaan pandangan tersebut terhadap integrasi adat dan syariat Islam di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan untuk mengumpulkan data dari ulama-ulama Salafi dan NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Salafi menolak Molapi Saronde karena dianggap sebagai bid’ah, potensi syirik, dan tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan serta kemurnian ajaran Islam. Sebaliknya, ulama NU menerima Molapi Saronde sebagai bagian dari budaya lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan pentingnya integrasi adat dan syariat serta penghargaan terhadap budaya lokal. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks budaya lokal, dengan Salafi yang lebih konservatif dan NU yang lebih moderat.]]>
<![CDATA[Mediator Non-Hakim: Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah di Kota Langsa ]]>
<![CDATA[Muhazir, Muhazir]]>;
<![CDATA[Putra, Nanda Herijal]]>;
<![CDATA[Sufrizal, Sufrizal]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 01 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.01.43-53
<![CDATA[Although the guardian plays a crucial function in marriage, there are numerous issues that can occur when the guardian declines to act in that capacity. Their children are left with a conundrum by this. The study will examine how the KUA can settle guardianship disputes in Langsa City without escalating disputes or requiring an application to be made to the religious court. The empirical studies that were used to develop this research used a normative sociological methodology. With this method, the empirical features of how mediation can be carried out by non-judge mediators are taken into consideration in addition to the normative analysis. This study contends that the KUA plays a significant role in settling the issue of marriage guardians, and that the way selected can prevent lengthy conflict between children and dads. Following mediation, taukil wali replaces wali adhal. This approach is seen to be quite effective because it doesn't create any disturbance and the marriage still happens, therefore it eliminates the possibility that the prospective bride and groom may flee.]]>
<![CDATA[Rekayasa Pernikahan Bagi Muhallil Di Desa Mangar Tlanakan Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Qadariyah, Lailatul]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 01 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.01.54-65
<![CDATA[This research discusses the practice of muhallil marriage, namely marriage which aims to make the relationship between a husband and wife who have divorced through triple talaq legal. In the case of triple talaq, the husband cannot reconcile unless the ex-wife first marries another man. Some husbands carry out formal muhallil marriages, where the ex-wife marries a third party and then separates after some time, so that she can remarry her first husband. This research uses a qualitative descriptive method through interviews and literature study. The results of the research show that muhallil marriages in Mangar Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency are valid according to law, because they fulfill the terms and conditions of marriage without special conditions in the contract. According to Islamic law, muhallil marriages are valid based on the opinions of Imam Syafi'i and Abu Hanifah, although several other schools of thought differ.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN WARISAN SATU BANDING SATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM ]]>
<![CDATA[Desiana, Hafsah]]>;
<![CDATA[Ja'far, A Kumedi]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 02 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.02.1-14
<![CDATA[Artikel ini membahas konsep waris dalam hukum keluarga Islam, yang merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan Al-Qur'an. Pembagian waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengadopsi banyak prinsip dari fikih klasik dengan penyesuaian terhadap konteks lokal. Dengan menerapkan perbandingan satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan, pembagian warisan mencerminkan prinsip kesetaraan yang lebih adil, mengakui tanggung jawab nafkah yang dapat dibagi secara merata. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wacana untuk mengadopsi prinsip ini semakin menguat, menunjukkan perlunya penyesuaian dalam pembagian warisan sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender juga memerlukan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat, termasuk pemberdayaan dan penegakan sistem peradilan yang adil. Meskipun tantangan pluralitas hukum di Indonesia menyebabkan ketidakpastian, penerapan nilai-nilai keadilan ramah gender dalam warisan adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan memajukan posisi perempuan. Secara keseluruhan, upaya untuk mewujudkan keadilan gender dalam waris Islam merupakan langkah penting dalam mendukung emansipasi perempuan dan menghadapi tantangan modern di masyarakat yang terus berkembang.]]>
<![CDATA[The EARLY MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND ITS IMPACT ]]>
<![CDATA[Aldisa, Nabila Zahwa]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 3 No 01 (2025): Qanuni: Journal Indonsian of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.02.49-65
<![CDATA[Early marriage is a social phenomenon that still occurs frequently, especially in communities with limited access to education and information. From the perspective of Islamic law, early marriage is permitted as long as it meets the requirements and harmony of marriage, but requires physical, mental and financial readiness. The negative impacts that arise from early marriage include anxiety, stress, depression, and social isolation. This research uses a literature analysis and case study approach to explore the views of Islamic law and the mental health impacts associated with early marriage. This article also proposes several solutions, such as religious education, psychosocial support, and policies that involve synergy between Islamic law and national regulations.]]>
<![CDATA[HUKUM ISLAM PERSOALAN NUSYUZ ( Tinjauan Hukum terhadap pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ) ]]>
<![CDATA[Nata, Yolies Yongky]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 02 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.02.15-30
<![CDATA[Putusan majelis hakim dari beberapa perkara yang pokok permasalahannya sama tetapi di putus secara berbeda menimbulkan suatu spekulasi bahwa pemikiran hakim di indonesia cenderung majemuk, padahal putusan majelis hakim dapat di jadikan suatu Yurisprudensi / pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus suatu perkara dimana perkara tersebut tidak di atur oleh undang undang, akan tetapi yang menjadi permasalahan pokok adalah ketika Yurisprudensi yang di anut oleh majelis hakim bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, terkadang dengan menggunakan konsep “ demi kemaslahatan “ majelis hakim di indonesia dapat mengingkari aturan hukum yang ada. Hal tersebut nampak pada label perempuan Nusyuz pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, jika di liat dari analisa hukum agama dan Kompilasi Hukum Islam maka perempuan yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan Iddah dan Mut’ah, akan tetapi dalam pandangan teori gender wanita nusyuz sekalipun berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut’ah, hakim yang memberikan nafkah iddah kepada wanita yang nusyuz ini dengan memandang kemaslahatan, sehingga penting sekali menggunakan metode pendekatan Roscoe Pound di harapkan mengetahui faktor faktor ( baik faktor hubunngan antar individu, faktor sosial maupun ekonomi ) yang membuat hakim membuat putusan dengan dasar kemaslahatan dimana hal tersebut yang tidak sejalan dengan aturan yang ada]]>
<![CDATA[DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN ( STUDI PUTUSAN No.269 / PDT.G /2022 /PA. PAMEKASAN ) ]]>
<![CDATA[Susantin, Jamiliya]]>;
<![CDATA[Amin, Masbahul]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 02 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.02.31-48
<![CDATA[This research analyzes the legal considerations of Pamekasan Religious Court judges in granting divorce due to sexual dysfunction, in terms of Islamic law and positive law. The approach used is normative qualitative with primary data in the form of decision no. 269/Pdt.G/2022/PA.Pamekasan and related regulations, and secondary data from literature and documents. The results of the research show that the divorce suit was granted because of a physical disability that hindered the purpose of marriage. In Islamic law, the wife has the right to demand a fasakh divorce with proof and a suspension period. In positive law, Article 75 of Law no. 7 of 1989 regulates the defendant's medical examination, but its nature is not absolute. The judge based the decision on disputes and quarrels as stated in Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 because the defendant was not present and the evidence of physical disability was inadequate.]]>
<![CDATA[PENGARUH ADAT 7 BULANAN (PELET KANDUNG) TERHADAP PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS IBU HAMIL DI DESA BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[Wusqo, Urwatul]]>;
<![CDATA[Mujib, Mujiburrohman]]>;
<![CDATA[Mahbub, Syukron]]>
<![CDATA[ Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 2 No 02 (2024): 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/qanuni.2024.2.02.70-81
<![CDATA[(One of the traditions carried out by the Madurese people, especially the Blumbungan people, is the pelet lahir or seven-month ceremony for pregnant women for their first child. They consider this ritual to be a religious event that must be carried out so that the child they are carrying can be born into the world in a perfect condition and without any shortcomings. This raises the question, why do the Madurese people really like to carry out this tradition? Is there a philosophical meaning contained in this custom? This study was conducted using field research accompanied by efforts to explore the meaning contained in this custom based on interviews and others).]]>
