cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.H. Umar, Kampung Ceger, Jakasetia, South Bekasi
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
LAWYER: Jurnal Hukum
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29869056     DOI : https://doi.org/10.58738/lawyer
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAWYER: Jurnal Hukum (E-ISSN 2986-9056) adalah jurnal ilmiah peer-review berkualitas tinggi dengan akses terbuka yang diterbitkan dua kali setahun oleh Penerbit Asian Publisher. LAWYER: Jurnal Hukum berfokus pada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa. Aspirasi wawasan regional, nasional maupun internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar (fundamental) namun memiliki unsur kebaruan (updated) sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENURUT PASAL 5 DAN 6 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 2020 Dama, Meylan; Dungga, Weny Almoravid; Elfikri, Nurul Fazri
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.809

Abstract

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo Menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional apakah sudah sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis. Untuk proses analisis dalam penelitian ini dilakukan sebelum  memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai pengumpulan data dilapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan fakta bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dengan melakukan mediasi sebagai mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa  tanah waris di BPN Kabupaten Gorontalo yang sebelum memasuki mekanisme tersebut, terlebih dahulu ada beberapa  mekanisme lainnya yaitu diadakannya pengkajian kasus, gelar awal yang merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa tanah, dilakukan penelitian terhadap kasus, dan yang terakhir adalah gelar akhir sebagai mekanisme terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KAWASAN KONSERVASI Amili, Nur Azmi Kurnia; Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap konflik kepemilikan lahan dalam kawasan konservasi, khususnya status kepemilikan lahan tambak di Cagar Alam Tanjung Panjang yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangan, Desa Siduwonge. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambak di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang secara yuridis menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam. Penyelesaian sengketa terhadap status kepemilikan lahan tambak lebih dominan menggunakan pendekatan non-litigation melalui jalur mediation, negotiation, serta langkah administratif berupa usulan penghapusan pajak. Solusi compromise yang ditempuh memperbolehkan masyarakat mempertahankan tambak yang sudah ada, dengan catatan tidak membuka tambak baru dan tidak menghalangi program rehabilitasi mangrove. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-litigation mampu menghasilkan penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Namun demikian, efektivitas dari pendekatan ini sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
JURIDICAL ANALYSIS OF JOTOSANUR VILLAGE REGULATIONS IN THE PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES Yanto, M.; Shodiq, Ja'far; Khitam, Chusnul
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.921

Abstract

Village government has a strategic role in village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, the management of village funds that is not transparent and accountable has the potential to give rise to corruption crimes. The Jotosanur Village Regulation is present as a preventive effort to prevent corrupt practices through good governance arrangements. This research uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, literature, and related documents, such as Law Number 6 of 2014, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. The Jotosanur Village Regulation regulates the management of village funds, budget transparency, and supervision by the Village Consultative Body (BPD) and the community. This provision is in line with the principles of good governance, namely transparency, accountability, and community participation. However, implementation faces challenges such as low capacity of village officials and lack of community participation. Internal and external oversight mechanisms, as well as anti-corruption education, are important factors in supporting the effectiveness of these regulations.  The Jotosanur Village Regulation has a strong legal foundation and has the potential to be effective in preventing corruption through strengthening village governance. However, its effectiveness depends on increasing the capacity of village officials, community participation, and synergy with relevant institutions.
GENDER INEQUALITY IN THE WORKPLACE: AN INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF THE PROTECTION OF WOMEN WORKERS' HUMAN RIGHTS Zildjianda, Raesitha; Atika, Biyes Nurul; Santriana
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.943

Abstract

Gender inequality in the workplace remains a serious issue in the context of human rights. Women often face discrimination in the form of wage disparities, limited access to leadership positions, and insufficient protection of maternity and reproductive rights. This situation reflects violations of the principles of equality and non-discrimination as guaranteed by international legal instruments. This study aims to examine the protection of women workers' rights under international law and to analyze the challenges of its implementation in various countries. The research employs a qualitative method with a literature study approach, analyzing international legal documents, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and conventions of the International Labor Organization (ILO). A comparative approach is also applied to assess the effectiveness of these legal standards at the national level. The findings indicate that although international law provides a comprehensive framework of protection, including the principles of non-discrimination, equal pay, maternity leave rights, and protection from workplace violence, its implementation remains constrained. Key obstacles include differences in national regulations, entrenched patriarchal culture, weak law enforcement, and the low awareness of women workers regarding their rights. Therefore, harmonizing national rules with international standards, strengthening monitoring mechanisms, implementing gender-responsive public policies, and enhancing education for women workers are necessary to ensure more effective protection of human rights.
BATASAN DAN PENGECUALIAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA: ANALISIS PASAL PENGECUALIAN DALAM UU NO. 28/2014 Saputra, Hendra Eko
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1165

Abstract

Penelitian ini menelaah batasan dan pengecualian tindak pidana pelanggaran Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014. Fokus kajian mencakup penggunaan wajar (fair use), kepentingan pendidikan, penelitian, serta kepentingan negara sebagai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa 70% pelanggaran terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengecualian, 20% akibat penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin, dan 10% disebabkan ketidakjelasan pedoman teknis mengenai fair use. Hasil ini menegaskan perlunya pedoman operasional yang lebih rinci agar pengecualian hak cipta dapat diterapkan secara tepat dan tidak disalahgunakan.
IMPLIKASI PIDANA DELIK NARKOTIKA: ANALISIS UNSUR KEJAHATAN DI LUAR KUHP Ariyanto, Aden Dwi
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1166

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya diferensiasi pemidanaan antara pengedar dan pengguna narkotika. Pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan kajian empiris dari 10 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding menunjukkan bahwa pengedar dijatuhi hukuman penjara rata-rata 10–15 tahun dan denda Rp1–5 miliar, sedangkan pengguna umumnya menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6–12 bulan. Temuan ini menegaskan pentingnya interpretasi normatif, prinsip proporsionalitas, dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG DOWN SYNDROME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Sitohang, Dahlan
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.1170

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang Down Syndrome dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Latar belakang kajian berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan disabilitas intelektual yang hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penyandang Down Syndrome memiliki keterbatasan kognitif dan emosional yang menghambat kemampuan mereka untuk memahami, menolak, maupun melaporkan kekerasan seksual, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap bentuk perbuatan seksual terhadap anak penyandang Down Syndrome harus dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan, karena korban tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan menyeluruh bagi korban melalui pendekatan victim-centered justice. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi implementasi efektif UU TPKS guna memperkuat perlindungan hak asasi anak penyandang disabilitas serta mengaktualisasikan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS MAHAR CEK PALSU RP 3 MILIAR DI PACITAN Rohman, Syaid Abdul
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.1215

Abstract

Kasus mahar cek palsu senilai Rp 3 miliar yang terjadi di pacitan menjadi perhatian publik karena melibatkan pemalsuan dokumen dan dugaan penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap calon istrinya. Pertanggungjawaban pidana Indonesia dengan menelaah penerapan Pasal 236 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 378 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan fakta hukum yang berkembang dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat karena pelaku dengan sengaja membuat atau menggunakan surat berupa cek yang tidak sesuai keadaan sebenarnya untuk menimbulkan kepercayaan bahwa cek tersebut dapat dicairkan. Unsur penipuan juga terpenuhi karena pelaku menggunakan rangkaian kebohongan untuk memperoleh persetujuan calon istri agar bersedia dinikahi dengan iming-iming mahar bernilai besar. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan kumulatif atau alternatif berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur kedua pasal tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami modus penipuan berbasis dokumen palsu yang semakin variatif dalam masyarakat.
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA Hidayat, Maulana
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1218

Abstract

Mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika. Mekanisme ini mengalihkan beban pembuktian asal-usul harta kepada terdakwa setelah jaksa membuktikan secara kumulatif dua hal: telah terjadinya kejahatan narkotika sebagai kejahatan awal (predicate crime) dan adanya harta yang tidak wajar pada terdakwa (unjust enrichment). Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan pengadilan, penelitian menemukan bahwa penerapan aturan ini efektif untuk penyitaan aset namun menghadapi tantangan dalam praktik, termasuk ketidakseragaman penafsiran hakim terhadap konsep "harta tidak wajar", beban pembuktian yang tidak proporsional bagi terdakwa dari sektor informal, serta risiko kekeliruan di mana kegagalan terdakwa membuktikan asal harta dapat secara tidak tepat mempengaruhi pembuktian unsur kesalahan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK NARKOTIKA DALAM UU NO.35 TAHUN 2009 ANTARA REHABILITASI DAN PEMIDANAAN Nur Rejeki, Rosi Ramadhon
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1223

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dua pendekatan utama dalam penanganan penyalahguna narkotika, yaitu pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya, khususnya dalam menentukan apakah penyalahguna narkotika harus dipidana atau direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta mengkaji penerapan rehabilitasi dan pemidanaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU Narkotika telah mengakui penyalahguna sebagai korban yang wajib direhabilitasi, dalam praktiknya pendekatan pemidanaan masih lebih dominan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme asesmen terpadu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan pendekatan rehabilitatif guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum