cover
Contact Name
Rezki Akbaar
Contact Email
rezkiakbaar@gmail.com
Phone
+6285161177810
Journal Mail Official
indonesia@banjaresepacific.com
Editorial Address
Jl. Gotong royong no 30 kelurahan mentaos, kecamatan banjarbaru utara, kota banjarbaru, provinsi kalimatan selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of International Multidisciplinary Research
ISSN : -     EISSN : 30266874     DOI : https://doi.org/10.62504/jimr
Core Subject : Education,
Journal of International Multidisciplinary Research is a scientific publication that aims to provide a broad platform for research, discussion, and deeper understanding across various disciplines. The journal welcomes contributions in all fields of science from various fields of study, including social sciences, natural sciences, health sciences, humanities, economics, sharia, usuluddin, dawah, tarbiah, education, civil engineering, law, computer science, business management, psychology, medicine, nursing, education, international relations, communication, architecture, nutritional sciences, biological sciences, electrical engineering, mechanical engineering, chemical sciences, physical sciences, mathematics, literature.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 802 Documents
Islamic Education Management In The Society 5.0 Era: Building A Educational System That Is Responsive To Technological And Social Changes Qur Rohman; Agus Fawait; Ahmadi Pramuja
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1159

Abstract

This research aims to analyze Islamic education management in facing the Society 5.0 era, characterized by the integration of digital technology in social and educational life. Using a mixed-methods approach, this research collected quantitative data through surveys of 150 respondents from Islamic educational institutions and qualitative data through in-depth interviews with 15 school principals and pesantren administrators. The research results show that although technology has been adopted by most Islamic educational institutions, significant challenges arise related to infrastructure limitations, teachers' digital skills, and access disparities in various regions. Adaptive and technology-based leadership plays a crucial role in designing policies that support digital transformation in Islamic educational institutions. Moreover, the integration of Islamic values with technology has also proven to be important in maintaining the identity and morality of Islamic education. This research suggests the importance of intensive training for educators and equitable access to technology so that Islamic education management can be more responsive to social and technological changes, and capable of improving the quality of education in the future.
Strategi Bisnis Dan Inovasi Dalam Pengelolaan Sate Taichan Di Kabupaten Karawang Neneng Fadilah; Suci Rosalia Dewi; Stevani May Gultom; Hany Farhania
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1161

Abstract

Sate Taichan adalah sebuah inovasi dalam dunia kuliner yang berasal dari hidangan sate tradisional Indonesia, namun memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis sate lainnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam yang dipanggang tanpa tambahan bumbu kacang, kecap manis, atau rempah-rempah yang berat seperti pada sate tradisional. Sebagai alternatif, Sate Taichan disajikan dengan sambal pedas, perasan jeruk nipis, dan taburan garam, yang menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan segar yang khas. Proses pembuatannya melibatkan marinasi yang minimal pada daging, umumnya hanya dengan garam dan merica, untuk mempertahankan rasa asli dan menciptakan tekstur yang empuk. Salah satu ciri khas dari Sate Taichan adalah warna dagingnya yang putih bersih, yang dihasilkan dari proses pemanggangan tanpa menggunakan kecap atau rempah yang pekat. Sate Taichan pertama kali menjadi populer di Jakarta dan dengan cepat menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia, menjadi fenomena kuliner yang digemari oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Daya tarik Sate Taichan tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada kesederhanaan bahan, penyajiannya yang modern, serta kesesuaian dengan tren makanan yang lebih ringan dan sehat. Popularitasnya juga didukung oleh kemudahan dalam penyajian dan fleksibilitas untuk berinovasi, seperti penambahan variasi rasa, pelengkap, dan teknik memasak. Dalam konteks hubungan antara manusia dan budaya, Sate Taichan mencerminkan perubahan preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan yang lebih praktis, estetis, dan memiliki cita rasa global, sambil tetap mempertahankan unsur lokal. Kehadirannya membuka peluang baru dalam bisnis kuliner, baik dalam skala restoran, gerai kaki lima, maupun usaha rumahan. Dengan kombinasi rasa pedas, segar, dan penampilan yang menarik, Sate Taichan tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kreativitas dan adaptasi kuliner Indonesia di era modern.
Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Diah Retno Wulansari
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1165

Abstract

Pertumbuhan ekonomi negara juga dibantu oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi. Upaya untuk membangun UMKM menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya keuangan dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini, responden berjumlah 36 UMKM, yang diperoleh melalui metode sampling bola salju. Analisis data yaitu regeresi linear berganda. Hasil pnelitian yaitu kualitas pelaporan keuangan mempengaruhi kinerja bisnis UMKM di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka secara signifikan, dengan nilai t hitung 6,249 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,691. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Peneliti merekomendasikan bahwa pelaku UMKM harus meningkatkan kinerja bisnis mereka karena kinerja bisnis mereka akan berdampak besar pada pengembangan.
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen  Periode Tahun 2017-2021 Wa Ode Fadilla Wahid; Mulyati Akib
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1166

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA), leverage diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), likuiditas dihitung melalui Current Ratio (CR), dan ukuran perusahaan berdasarkan skala total aset. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder, seperti laporan tahunan perusahaan dan dokumen sekuritas. Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menghasilkan 110 data sampel yang diperoleh dari 22 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas (CR) dan ukuran perusahaan (Size) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat Apriara Vonnie K; Ahmad Heru Romadhon
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Farrah Rahma Azarine; Ahmad Heru Romadhon
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1170

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak serta tanggung jawab pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan, yang bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, penerapan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta edukasi tentang hak-hak anak yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan, bahkan merusak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan yang adil. Korban harus merasa aman untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, layanan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitasnya sebagai bentuk dukungan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum serta perluasan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efisien dalam melindungi anak-anak dan mencegah pelecehan seksual di masa depan.
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023 La Ode Risman; Mulyati Akib
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jirm1171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023. Indeks Corporate Social Responsibility mengikuti pedoman dari Global Reporting Initiative (GRI)-G4. Tobin’s Q digunakan sebagai proksi untuk nilai perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regrsi data panel dengan jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kvisoft Flipbook Maker Aids In Developing Digital Teaching Materials For Single And Mixed Object Materials Resyi A. Gani; Rini Sri Indriani; Herfina Herfina
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan Kvisoft Flipbook Maker untuk membuat sumber belajar elektronik pada subtema 1 benda tunggal dan campuran pada tema 9 “Benda di Sekitar Kita” di kelas V SDN Loji 2 Kota Bogor. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and Development) dengan model ADDIE (Examine, Plan, Development, Implementation, Assessment), namun konsentrasi ini sama dengan execution. Penelitian ini menghasilkan buku digital penyajian materi pokok dengan menggunakan Kvisoft Flipbook Maker dengan responden sebanyak 19 siswa. Untuk menguji kepraktisan digunakan lembar validasi oleh ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi dengan hasil yang diperoleh kelas layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Hasil review dari instrumen validator ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi memperoleh rata-rata 92,45% dan hasil angket tanggapan siswa memperoleh rata-rata 90,63%. Mengingat konsekuensi dari tinjauan tersebut, peningkatan materi pertunjukan buku digital yang memanfaatkan produsen flipbook kvisoft dapat diatur agar sesuai untuk digunakan oleh mahasiswa dalam pengalaman yang berkembang.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Doxing Dalam Perbuatan Penipuan Dalam Pelunasan Sistem Jasa Titip Online Nanda Fitri Dian Permatasari; Ahmad Heru Romadhon
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1174

Abstract

Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi Pada Pelayanan Publik Heny Kusumawati; Heru Romadhon , Ahmad
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1176

Abstract

Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.