cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia Ardinta Hidayatul Umam; Agus
El-Dusturie Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i1.12371

Abstract

Abstrak: Munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin menguat akibat munculnya dominasi praktik penegakan hukum yang kaku, tekstual dan hanya berfokus terhadap kepastian hukum. Kondisi ini mencpitakan kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dimana adanya kegagalan hukum dalam merespons dinamika sosial dan rasa kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma penegakan hukum dari sekedar penerapan aturan menjadi perwujudan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep hukum progresif dengan mekanisme partisipasi publik sebagai instrumen pengawasan aktif yang belum banyak di kaji secara mendalam pada penelitian terdahuklu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual research) untuk membedah doktrin keadilan serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan preskriptif menggunakan logika deduktif guna merumuskan model penegakan hukum yang ideal. Temuan Utama dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekonstruksi keadilan substantif menuntut adanya reformasi pada tiga dimensi sistem hukum yang fundamental : (1) Reformasi kultur dan pola pikir (legal mindset) aparat penegak hukum agar lebih responsif; (2) Restruktutisasi kelembagaan yang transparan; (3) Penguatan budaya hukum kepada masyarakat. Sehingga studi ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik bukan sekedar pelengkap melainkan juga menjadi elemen mutlak (conditio sine qua non) yang penting untuk mendorong penegakan hukum yang akuntabel dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Kata Kunci: Rekonstruksi; Keadilan Substantif; Hukum Progresif; Pengawasan dan Partisipasi Publik
Reformasi Legislatif : Polemik Tunjangan DPR Dan Konsolidasi Partai Perspektif Geopolitik Dewi Iriani; Aisyah; Martha Eri Safira; Mohammad Pradhipta Erfandhiarta; Gusnia Putri Zahrotul Afifah
El-Dusturie Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i1.12378

Abstract

Pemerintahan berencana akan memberikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50.000.000 per bulan, tunjangan tersebut diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 dan Pasal 7 Undang-Undang No.12. Tahun 1980 Tentang fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Tunjangan DPR tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga menimbulkan dampak kemarahan dan kegaduhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang akan dikaji ialah : 1) Bagaimana Konsolidasi Partai Politik Dalam Upaya Pencegahan Polemik Tunjangan DPR ? 2). Bagaimana Reformasi Legistatif Anggota DPR Secara Total Dalam Mewujudkan Demokrasi Goepolitik. Metodologi penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library, melalui pendekatan penelitian ; pendekatan studi kasus yang mengamati dan mengkaji kasus polemik kenaikan tunjangan DPR, pendekatan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Pendekatan konseptual dengan menggunakan teori kekuasaan lembaga legislative, teori konsolidasi partai politik dan teori geopolitik global. Hasil penelitian 1) Pembatalan atas aturan kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR, dipengarui konsolidasi partai politik yang duduk di parlemen. Maka diperlukan upaya pencegahan polemik tunjangan DPR dengan memperkuat sistem peradilan dan membangun rule of law, Pemberantas korupsi dan peramasan asset koruptor, badan legislative professional, desentralisasi parlemen dan partisipasi rakyat. 2) Geografi politik negara terhadap luas wilayah, penduduk, budaya suatu negara akan mempengaruhi politik disetiap negara akan berbeda dalam membuat undang-undang oleh legislative atau parlemen. Legislatif dalam membuat undang-undang (legislasi) berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi partai politik maupun anggota DPR. Permasalahan yang terjadi di legislative anggota DPR yang telah dianggap menurunkan kreditabilitas anggota DPR, maka diperlukan reformasi legistatif anggota DPR secara total dalam mewujudkan goepolitik demokrasi
Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Tantangan Formulasi Sanksi Di Era Digital Ahmad Farid; Hajid Aflah al-Hafidz; Maulana Firmansyah; Asrizal Saiin
El-Dusturie Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i1.12671

Abstract

Abstract: Cybercrime from the perspective of Islamic criminal law presents significant challenges in formulating appropriate sanctions in the digital era, particularly as the rapid development of information technology has generated new forms of crime that are not explicitly addressed in classical Islamic legal literature. This study aims to evaluate the extent to which the principles of Islamic criminal law can accommodate the phenomenon of cybercrime and how contemporary ijtihad can be applied to formulate fair and relevant sanctions. Using a normative legal approach through the analysis of classical and contemporary Islamic legal sources, this study finds the necessity of reformulating the concepts of jarīmah and ta‘zīr within the digital context to preserve the continued relevance of Islamic criminal law. This reformulation involves expanding the concept of jarīmah to include the protection of digital data as māl mutaqawwim (legally recognized property) and developing proportionate digital ta‘zīr sanctions based on the severity and impact of the offense. Such reformulation must remain aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah the protection of religion, life, intellect, lineage, and property given that cybercrime poses significant threats to moral and social security. Therefore, the enforcement of Islamic criminal law should emphasize preventive and educational measures while also engaging constructively with positive law to establish a comprehensive and adaptive legal framework responsive to modern technological developments.Keywords: Cybercrime; Islamic Criminal Law; Ta’zir, Digital Era; Sanction Formulation  Abstrak: Kejahatan siber dari perspektif hukum pidana Islam menghadirkan tantangan besar dalam merumuskan sanksi yang tepat di era digital, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana Islam mampu mengakomodasi fenomena cybercrime serta bagaimana ijtihad kontemporer dapat diterapkan untuk merumuskan sanksi yang adil dan relevan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern, penelitian ini menemukan perlunya reformulasi konsep jarimah dan ta’zir dalam konteks digital guna menjaga relevansi hukum Islam. Reformulasi tersebut dilakukan dengan memperluas konsep jarīmah pada perlindungan data sebagai māl mutaqawwim dan merumuskan sanksi ta‘zīr digital yang proporsional sesuai tingkat dampaknya. Reformulasi hukuman ini perlu selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mengingat kejahatan digital juga mengancam keamanan moral dan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam harus mengedepankan aspek preventif, edukatif, serta bekerja sama dengan hukum positif agar tercipta sistem hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Kata Kunci: Kejahatan Siber; Hukum Pidana Islam; Ta’zir; Era Digital; Perumusan
Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Mengatasi Pengangguran Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Saipul Nasution; Muhammad Azrul Amirullah; Mokmin Bin Basri; Jamhuri
El-Dusturie Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i1.13335

Abstract

Abstract: The high unemployment rate indicates an imbalance between job availability and the quality of human resources (HR) produced by the national development system. Most HR development policies are still oriented towards conventional economic approaches that emphasize productivity and economic growth alone, thus paying little attention to the dimensions of ethics, social justice, and holistic human welfare. This study aims to analyze the role of human resource development in addressing unemployment through the perspective of Maqasid al-Shari'ah and to formulate a framework for reconstructing public policy based on Islamic political values. This study uses a qualitative method with a library research approach that examines classical and contemporary literature in the fields of Islamic politics, Islamic economics, and normative sources such as the Qur'an and hadith related to the concept of work and human development. Data analysis is conducted descriptively-qualitatively through normative-theological and sociological approaches to connect Islamic principles with human resource development strategies in the modern context. The results show that Islam views HR development as an integral process that encompasses the development of human intellectual, spiritual, and moral aspects. Within the framework of Maqasid al-Shari'ah, efforts to address unemployment are closely related to the protection of human reason, life, and property. Therefore, the state has a strategic responsibility to formulate policies on education, job training, economic empowerment, and equitable job creation. This research confirms that integrating the values ​​of the maqasid al-Shari'ah into human resource development policies can be an alternative approach to addressing unemployment while achieving sustainable social welfare.   Keywords: Human Resource Development; Unemployment; Islamic Politics; Maqasid Al-Shari'ah, Public Policy.   Abstrak: Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh sistem pembangunan nasional. Sebagian besar kebijakan pembangunan SDM masih berorientasi pada pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi semata, sehingga kurang memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembangunan sumber daya manusia dalam mengatasi pengangguran melalui perspektif Maqasid al-Shari'ah serta merumuskan kerangka rekonstruksi kebijakan publik berbasis nilai-nilai politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer dalam bidang politik Islam, ekonomi Islam, serta sumber-sumber normatif seperti Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan konsep kerja dan pembangunan manusia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan normatif-teologis dan sosiologis guna menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pembangunan sumber daya manusia dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang pembangunan SDM sebagai proses integral yang mencakup pengembangan aspek intelektual, spiritual, dan moral manusia. Dalam kerangka maqasid al-syari’ah, upaya penanggulangan pengangguran berkaitan erat dengan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta manusia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid al-syari’ah dalam kebijakan pembangunan SDM dapat menjadi pendekatan alternatif dalam mengatasi pengangguran sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kata kunci: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pengangguran; Politik Islam; Maqasid Al-Syari’ah; Kebijakan Publik.
Penegakan Hak-Hak Alam Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Deep Ecology Dan Should Trees Have Standing? Juniarto Prakoso; Agustinus Supriyanto
El-Dusturie Vol 5 No 2: In Press (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i2.13572

Abstract

Abstract: Environmental protection in Indonesia still relies on an anthropocentric paradigm that positions nature as an object of exploitation, not as an entity with a right to exist. This condition is reflected in various legal instruments, ranging from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Governance, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as in judicial practices that consistently require direct harm to humans as the basis for a lawsuit. This study aims to analyze the state of enforcement of natural rights in Indonesia and formulate a model for its enforcement through the perspective of "Deep Ecology" by Arne Naess and the concept of "Should Trees Have Standing?" by Christopher D. Stone. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches to countries that have recognized the rights of nature, such as Ecuador, Bolivia, New Zealand, India, and Colombia. Research findings indicate that regulations and judicial practices in Indonesia have not yet recognized nature as a legal subject, resulting in reactive, rather than preventive, environmental protection. This study identifies four potential actors as guardians of nature: Indigenous Peoples, the Ministry of Environment and Forestry, Environmental Non-Governmental Organizations, and the proposed Environmental Ombudsman. Each of these actors has limitations, leading to the formulation of a multi-level and collaborative guardian model as an implementation mechanism. This study recommends environmental law reform through recognizing the legal standing of nature, strengthening independent guardian institutions, and redirecting the AMDAL system and ecological restorative justice to achieve ecologically just environmental law enforcement in Indonesia.   Keywords: Rights of Nature; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Environmental Law Enforcement; Ecological Justice.   Abstrak: Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia masih bertumpu pada paradigma antroposentris yang memposisikan alam sebagai objek pemanfaatan, bukan sebagai entitas yang memiliki hak untuk eksis. Kondisi ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dalam praktik peradilan yang senantiasa mensyaratkan kerugian langsung pada manusia sebagai dasar gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi penegakan hak-hak alam di Indonesia dan merumuskan model penegakannya melalui perspektif “Deep Ecology” dari Arne Naess dan gagasan “Should Trees Have Standing?” dari Christopher D. Stone. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap negara-negara yang telah mengakui hak alam, seperti Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, India, dan Kolombia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan praktik peradilan di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum sehingga perlindungan lingkungan bersifat reaktif, bukan preventif. Penelitian ini mengidentifikasi empat aktor potensial sebagai guardian alam, yakni Masyarakat Hukum Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, dan Ombudsman Lingkungan Hidup yang diusulkan, yang masing-masing memiliki keterbatasan, sehingga dirumuskan model guardian berjenjang dan kolaboratif sebagai mekanisme implementasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum lingkungan melalui pengakuan legal standing bagi alam, penguatan kelembagaan guardian independen, serta reorientasi sistem AMDAL dan keadilan restoratif ekologis guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan ekologis di Indonesia. Kata Kunci: Hak-hak alam; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Penegakan Hukum Lingkungan; Keadilan Ekologis.
Rekonstruksi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Mewujudkan Good Governance: Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Rooza Meilia Anggraini; Achmad Hasan Basri
El-Dusturie Vol 5 No 2: In Press (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i2.13203

Abstract

Abstract: Village governance requires professional administrative institutions to realize the principles of good governance. However, the prolonged vacancy of the Village Secretary position may reduce administrative effectiveness, legal certainty, and public service quality. This study aims to analyze the practice of filling the Village Secretary position in Sedarat Village, Balong District, Ponorogo Regency from the perspective of Indonesian positive law and to reconstruct an appointment model through the integration of positive law and Siyāsah Dustūriyyah. This research employed doctrinal legal research using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Legal materials were analyzed through legal interpretation, systematization, and argumentative analysis to evaluate normative compliance and formulate a reconstruction model. The findings reveal that the appointment of an Acting Village Secretary initially complied with applicable regulations; however, the prolonged appointment exceeding the time limit stipulated in the Ponorogo Regency Regulation No. 3 of 2017 contradicts the principles of legal certainty, administrative accountability, professionalism, and effective governance. This study proposes a reconstructed model for filling the Village Secretary position based on five integrated principles: legality, al-kifā'ah (competence), al-amānah (integrity), accountability, and maṣlaḥah (public benefit). The proposed model contributes to strengthening village governance by positioning the appointment of the Village Secretary not merely as an administrative procedure but as a strategic instrument for realizing good governance through the integration of positive law and Siyāsah Dustūriyyah. Keywords: Village Secretary; Good Governance; Village Government; Siyāsah Dustūriyyah.   Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan kelembagaan administrasi yang profesional untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Namun demikian, kekosongan jabatan Sekretaris Desa dalam jangka waktu yang berkepanjangan berpotensi menurunkan efektivitas administrasi pemerintahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Sedarat, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia serta merekonstruksi model pengisian jabatan melalui integrasi hukum positif dan Siyāsah Dustūriyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Siyāsah Dustūriyyah. Bahan hukum dianalisis melalui teknik interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengisian jabatan serta merumuskan model rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa pada tahap awal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keberlanjutan status Pelaksana Tugas yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Berbasis Legalitas dan Maṣlaḥah yang mengintegrasikan lima prinsip utama, yaitu legalitas, al-kifā'ah (kompetensi), al-amānah (integritas), akuntabilitas, dan maṣlaḥah. Model tersebut menempatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa tidak sekadar sebagai pemenuhan prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan good governance melalui integrasi hukum positif dan Siyāsah Dustūriyyah Kata Kunci: Sekretaris Desa; Good Governance; Pemerintahan Desa; Siyāsah Dustūriyyah.
Ancaman Terhadap Kedaulatan Moneter dalam Fenomena Mata Uang Digital Cryptocurrency: Analisis Konstitusional Berdasarkan UUD 1945 gunawan Gunawan
El-Dusturie Vol 5 No 2: In Press (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i2.13647

Abstract

Abstract: The rapid development of cryptocurrency as a digital financial asset has generated significant challenges for Indonesia’s legal system and national economy. Although initially recognized as a tradable commodity and later as a digital financial asset, its regulatory framework remains fragmented and insufficient to address its constitutional implications. Existing studies have largely examined cryptocurrency from the perspectives of legality, investment, and commercial transactions, while its implications for state sovereignty under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia remain underexplored. This study aims to analyze the constitutional implications of cryptocurrency through Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Employing normative legal research, the study adopts statutory, conceptual, and constitutional approaches, with legal materials analyzed prescriptively using deductive reasoning. The findings indicate that cryptocurrency’s decentralized, anonymous, and cross-border characteristics threaten monetary sovereignty by weakening the role of the Rupiah, undermine economic democracy through reduced state control over the financial system, increase the risks of cybercrime and money laundering, and create legal uncertainty due to fragmented regulation. This study proposes a constitutional sovereignty framework that conceptualizes these threats as an integrated constitutional risk requiring a comprehensive regulatory response grounded in Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Accordingly, cryptocurrency regulation should be viewed not merely as digital asset governance but as a constitutional instrument for safeguarding state sovereignty and preserving national economic order. Keywords: Cryptocurrency; Constitutional Sovereignty; Monetary Sovereignty; Digital Financial Assets.   Abstrak: Perkembangan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan perekonomian nasional. Meskipun telah diakui sebagai komoditas dan kemudian sebagai aset keuangan digital, pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga belum mampu menjawab implikasi konstitusional yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji cryptocurrency dari aspek legalitas, investasi, maupun perdagangan, sedangkan ancamannya terhadap kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI 1945 belum dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman cryptocurrency terhadap kedaulatan negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional, yang dianalisis secara preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter desentralisasi, anonimitas, dan transaksi lintas yurisdiksi pada cryptocurrency berpotensi menggerus kedaulatan moneter melalui pelemahan fungsi Rupiah, mengganggu demokrasi ekonomi akibat berkurangnya penguasaan negara atas sistem keuangan, meningkatkan risiko kejahatan siber dan pencucian uang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan yang terintegrasi. Penelitian ini menawarkan kerangka constitutional sovereignty yang memandang ancaman terhadap kedaulatan moneter, ekonomi, digital, dan hukum sebagai satu kesatuan risiko konstitusional yang harus direspons melalui penguatan regulasi nasional berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan cryptocurrency tidak lagi cukup diposisikan sebagai persoalan perdagangan aset digital, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional terhadap kedaulatan negara. Kata Kunci: Cryptocurrency; Kedaulatan Konstitusional; Kedaulatan Moneter; Aset Keuangan Digital.
Nepotisme Konstitusional Dan Prinsip Al-‘Adalah Dalam Fiqih Siyasah: Studi Putusan MK No. 90/PUU/XXI/2023 Firman Robiansyah; Azzahra Nurrizki Hikmaidha; Mutiah Khanza; Annisa Yulianty
El-Dusturie Vol 5 No 2: In Press (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i2.13922

Abstract

Abstract: This study examines Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates, which sparked widespread controversy due to indications of conflict of interest between the Chief Justice and the decision's beneficiary. The academic concern centers on whether the decision constitutes constitutional nepotism, an analytical category this study constructs by synthesizing political-nepotism theory, political-dynasty studies, and the judicial conflict-of-interest doctrine, and how fiqh siyasah evaluates it. The study employs a normative legal method with juridical-normative, historical, and comparative approaches through library research. The findings indicate that: (a) the Constitutional Court's decision contains procedural and substantive anomalies indicating institutional conflict of interest and satisfies the operational criteria of constitutional nepotism developed in this study; (b) the decision fails to satisfy the four parameters of al-'adālah in fiqh siyasah, namely justice, integrity (al-amānah), deliberation (al-shūrā), and public interest (al-maṣlaḥah al-'āmmah); (c) a reconstruction of check and balances mechanisms grounded in fiqh siyasah values is needed to prevent recurrence of conflicts of interest within constitutional institutions. Keywords: Al-'Adālah; Check and Balances; Constitutional Court Decision; Constitutional Nepotism; Fiqh Siyasah Abstrak: Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memantik kontroversi luas akibat indikasi konflik kepentingan antara Ketua MK dan benefisiari putusan. Kegelisahan akademis penelitian ini berpusat pada pertanyaan apakah putusan tersebut mengandung nepotisme konstitusional, sebuah kategori analitis yang dibangun penelitian ini melalui sintesis teori nepotisme politik, kajian dinasti politik, dan doktrin konflik kepentingan peradilan, serta bagaimana fiqih siyasah menilainya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (a) putusan MK mengandung anomali prosedural dan substantif yang mengindikasikan konflik kepentingan institusional sekaligus memenuhi kriteria operasional nepotisme konstitusional yang dirumuskan dalam penelitian ini; (b) putusan ini gagal memenuhi empat parameter al-'adālah dalam fiqih siyasah, yakni keadilan, integritas (al-amānah), musyawarah (al-syūrā), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah); (c) diperlukan rekonstruksi mekanisme check and balances berbasis nilai fiqih siyasah untuk mencegah berulangnya konflik kepentingan di lembaga-lembaga konstitusional.  Kata Kunci: Al-'Adālah; Check and Balances; Fiqih Siyasah; Nepotisme Konstitusional; Putusan MK

Page 9 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2: In Press (2026) Vol 5 No 1 (2026) Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)