cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia Santoso, Lukman
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Abstract

This study aims to explore the existence of taqnin in the development of modern law and its relevance in the dynamics of legislation in Indonesia. Using doctrinal methods and conceptual approaches, this study finds that taqnin, in the development of modern law, has shifted the old legal regime (ius naturale) to a new legal regime (ius positum), thus encouraging legal change. Its relevance in the legislative process in Indonesia taqnin takes a role in making, discussing, and determining a more dynamic law in a pluralistic society. In the context of making changes in society, the laws resulting from the taqnin process are more capable of realizing the benefit and progress of the people. This study contributes to encouraging the legislative process in Indonesia to produce legal products that are more responsive and transformative.Kajian ini bertujuan untuk menggali eksistensi taqnin dalam perkembangan hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqnin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (ius naturale) menuju rezim hukum baru (ius positum) sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansinya dalam proses legislasi di Indonesia taqnin mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqnin lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian oini berkontribusi dalam mengdorong proses legislasi di Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.
PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PARTAI POLITK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN KAJIAN FIQIH SIYASAH Anjasuma, Rhandi; Putra, David Aprizon; Pradana, Syafaat Anugrah
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.7099

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik. Praktik mahar partai politik merupaka salah satu fenomena permasalahan hukum yang sangat menarik untuk diteliti. Karena politik dianggap menjadi pintu awal karut marutnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mahar partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai praktik mahar partai politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) data yang digunakan berfokus pada data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberiannya tidak secara rinci dijelaskan. Di dalam perundang-undangan istilah mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Sementara mahar politik dalam tinjauan fiqh siyasah termasuk ke dalam risywah. Pemberian mahar politik jelas di haramkan dan dilarang dalam hukum Islam. Kegiatan politik bekerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama. The Indonesian state adheres to a democratic system, one of the concrete manifestations of the running of the democratic system is the implementation of direct elections of leaders to fill public positions. The practice of political party dowry is one of the phenomena of legal issues that are very interesting to study. Because politics is considered to be the starting point for the chaotic government in Indonesia. This research aims to find out how the practice of political party dowries in regional head elections occurs and how fiqih siyasah reviews the practice of political party dowries. This research is a normative juridical research using a statute approach and conceptual approach. The data used focuses on secondary data and is analysed descriptively qualitatively. The results of this study show that the regulation and sanctions against political dowries are regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, but the word political dowry and restrictions on its provision are not explained in detail. In the legislation, the term political dowry is equated with the word reward. Meanwhile, political dowry in the review of fiqh siyasah is included in risywah. The provision of political dowries is clearly forbidden and prohibited in Islamic law. Political activities cooperate in terms of badness or evil contrary to religious norms.
Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme di ASEAN: Kritik terhadap Tumpang Tindih Regulasi dan Kendala Implementasinya rachminawati, rachminawati; Nursabila, Arivania Shafa
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7138

Abstract

Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan efek domino negatif bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tentu berlaku bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional yang mewadahi relasi dan aktivitas negara-negara di Asia Tenggara, tentu juga memiliki concern terhadap isu terorisme yang mungkin mengancam negara anggotanya. Dalam hal ini, semenjak kelahirannya, ASEAN telah membuat berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN-US Joint Declaration for Coorperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Coorperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007. Namun, meskipun telah menghasilkan berbagai instrumen hukum yang spesifik mengkaji upaya pencegahan terorisme, tingkat kasus terorisme yang terjadi di ASEAN masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kasus terorisme masih menjadi cucuk yang mengancam eksistensi negara-negara ASEAN. Hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang tidak boleh diabaikan oleh negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud melakukan analisis dan kajian yuridis normatif terhadap instrumen hukum ASEAN serta organ yang bertugas menangani kasus terorisme serta bertanggung jawab atas pencegahannya, untuk kemudian menemukan jawaban mengapa terjadi stagnasi dalam penanganan kasus terorisme di ASEAN. Berdasarkan analisis, didapat kesimpulan bahwa terdapat setidaknya dua alasan yang menyebabkan stagnasi tersebut. Pertama, produk-produk hukum anti-terorisme di ASEAN belum memberikan mekanisme pembuatan organ atau komite yang jelas, sehingga dalam penanganannya, kasus terorisme ini diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua daripada hal tersebut, terdapat adanya perbedaan regulasi penyelesaian kasus terorisme antar negara anggota ASEAN sehingga mempersulit implementasinya di lapangan. Hal ini tentu membuat penanganan kasus cenderung lebih lama.
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Husna, Luthfiyyah Amalina; ., Pujiyono
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7183

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar peristiwa kekerasan yang kerap kali dialami oleh orang yang menetap di dalam lingkup keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjawab permasalahan ini. Maka akan memperoleh hasil bahwa dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.
Kepemimpinan Abu Bakr al-Siddiq: Tata Pemerintahan dan Dinamika Sosial Hukum Islam Zulfia, Rifda; Imawan, Dzulkifli Hadi
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7482

Abstract

Sejak awal munculnya Islam hingga saat ini, peradaban Islam pada dasarnya mencerminkan evolusi dan pertumbuhan Islam dari masa ke masa. Abu Bakar As-Shiddiq dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Abu Bakar As-Shiddiq berhasil menjaga kesatuan negara Islam yang baru terbentuk dari ancaman pecah belah dan keruntuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq dalam struktur pemerintahan dan perubahan sosial serta hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi metode penelusuran literatur, di mana berbagai referensi menjadi sumber informasi, dengan pendekatan kualitatif karena informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan berbentuk kata-kata. Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan sejarah dan perspektif sosiologis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, terjadi ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang pesat, yang menimbulkan tantangan baru dalam menangani permasalahan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan hukum Islam pada era kepemimpinan ini dipengaruhi oleh pendekatan qiyas (analogi) dan ijtihad (usaha kreatif dalam mencari hukum).
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat Ramaddaani, Imam
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana persyaratan hukum yang mengatur kepemilikan senjata dikendalikan oleh undang-undang, serta bagaimana polisi menangani penggunaan senjata ilegal oleh masyarakat sipil. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Disimpulkan dengan penggunaan alat penelitian hukum normatif. Senjata api diklasifikasikan menjadi tiga (tiga) kategori: pertahanan diri, inventaris dinas, dan olahraga. Penduduk (sipil) secara sah dapat memperoleh atau memiliki senjata dengan memenuhi persyaratan atau proses yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik syarat tersebut meliputi keterampilan maupun psikologi. Karena arahan Kapolri, kini Polri tidak melayani permohonan izin senjata kepada orang biasa selain POLSUS, SATPAM, perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan perlindungan ekstra, dan anggota PERBAKIN.
Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Khaidarulloh, Khaidarulloh
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7496

Abstract

In the context of modern society, an effective and efficient legal system is of paramount importance. This article delves extensively into the concept of community service orders as an alternative to imprisonment and fines in the new Indonesian Penal Code (KUHP). The objective is to expound upon the significance of this concept and provide recommendations concerning changes in the legal system. A descriptive methodology is employed in this study to explore various perspectives on this issue and offer profound insights into the concept. The findings indicate that community service orders hold the potential to enhance the effectiveness of the penal system and contribute to the goals of rehabilitation and justice in modern society. However, for the successful implementation of this concept, a robust understanding of the practical aspects is necessary, including the choice of locations, clear legal regulations, and learning from the experiences of other countries that have adopted community service orders. These experiences can serve as a source of inspiration to minimize potential obstacles in the implementation of community service orders in Indonesia.
Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq Hidayati, Niswatul
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7631

Abstract

Kajian tentang Islam politik adalah studi tentang konflik dan ketegangan. Islam dan politik adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Awal mula Islam politik dapat ditelusuri kembali ke kemunculan Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada 1928 di dunia Sunni-Arab Islam di Kairo. Terdapat beragam pemahaman mengenai relasi Islam dan politik ataupun Islam dan Negara. Meski demikian ada factor kesamaan dari semua kelompok Islamis adalah ambisi untuk mengubah tatanan dunia. Dalam pandangan Islamisme tatanan dunia adalah sakral, berdasarkan konsep daulah Islamiyyah, Negara yang berdasarkan syari’at, dan berdasarkan pemerintahan Tuhan untuk menggantikan kedaulatan rakyat. Mereka membangun pemahaman baru tentang Islam sebagai agama yang bersatu dengan tatanan Negara. Salah satu tokoh yang memiliki pemahaman tentang Islam dan politik adalah Ali Abd Al-Raziq. Maka, kajian artikel ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana konsep negara serta bagaimana hubungannya dengan Islam menurut Ali Abd al-Raziq yang dituangkan dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukum pada tahun 1925 di Mesir.
Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Nurhuda, Rohmad
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.8639

Abstract

Rapid changes in social and political dynamics have triggered a response from the government in the form of political policies aimed at creating family law that is more inclusive, fair and in line with the demands of the times. In line with the evolution of political policies affecting family law, there are essential questions that guide this research. First, how have political policies influenced reforms in family law? Second, to what extent have these changes been effective in achieving the goals of equality, justice and family welfare? Third, what are the challenges and obstacles that arise in the implementation of political policies related to family law reform? The policy analysis method, case study, and qualitative approach in this research are expected to provide a comprehensive picture of the complexity of the interaction between political policy and family law reform, as well as its impact on society. The development of family law in Indonesia reflects a journey from conservative norms towards increased individual rights, gender equality and family diversity. The results of this study show that the implementation of political policies related to family law reform faces a number of challenges, including resistance from conservative groups and skepticism among the Muslim community. Ambiguity in the criteria for change, changing political dynamics, and controversy surrounding the practice of underage marriage are obstacles to achieving consistency and clarity in implementation. In addition, the need for balance between positive and Islamic law emphasizes the importance of dialogue and cooperation across sectors to achieve an effective and sustainable vision of family law reform. With this balance in mind, this study emphasizes that constructive and inclusive dialogue between the government, the Muslim community, and other stakeholders is key to ensuring that changes to family law are acceptable to all parties and remain consistent with constitutional values and respected sharia principles.
Tinjauan Teori Critical Legal Studies Dalam Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terkait Pencegahan Money Politic Pemilu 2024 Iriani, Dewi; Munawaoroh, Diana Nasiatul; Marvinda, Elsa Sintya
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.8645

Abstract

Money politics is an act of dishonesty in a campaign that influences other people or the community by giving money or certain goods or you could say buying and selling votes when approaching the election, so that the community chooses a certain candidate. The formulation of the problem studied is 1) What is the role of IAIN Ponorogo students in guarding the prevention of money politics in the 2024 Election? 2) How can students' attitudes towards criticizing the occurrence of money politics in the implementation of the 2024 elections be studied using Critical Legal Studies theory? The research methodology uses qualitative methods, and the type of normative juridical research is in the form of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The research approach uses 1) conceptual research using Critical Legal Studies theory as an analytical tool. 2) case study research, in the form of a case of money politics in the 2024 elections. 3) Sociology research, the author conducted interviews with Syariah faculty students at IAIN Ponorogo regarding money politics in the 2024 elections. The research results are: 1) The role of sharia faculty students at IAIN Ponorogo in guarding and preventing money politics in the 2024 Election, namely: providing education to the public, the BEM Chair Election was carried out transparently, honestly, without engaging in money politics. Providing understanding to the public, to choose the vision and mission of election candidates, not choosing because of money or gifts. Educate the public about the dangers of political money which is prohibited by religion, and get sanctions based on Article 515 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Eliminate the cultural tradition of receiving money or gifts before elections. Select potential leaders with integrity. 2) Political money in the implementation of the 2024 elections, if studied using the Critical Legal Studies theory, that critical legal studies has characteristics, namely: political interests, groups of people who are not neutral, benefiting certain parties. detrimental to the general public

Page 7 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): IN PRESS Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)