cover
Contact Name
Ni Nyoman Rahmawati
Contact Email
satyadharmajih@gmail.com
Phone
+6281388346368
Journal Mail Official
satyadharmajih@gmail.com
Editorial Address
IAHN TP Palangka Raya Jalan G.Obos X Palangka Raya Kalimantan Tengah 731112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 25486055     EISSN : 27978060     DOI : 10.33363
Core Subject : Social,
Jurnal Satya Dharma terbit dua (2) kali setahun: yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi pengembangan ilmu hukum yang mengedepankan sifat keaslian, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian original maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi Ilmu Hukum Agama Hindu, Ilmu Hukum Adat, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental Sanawiah Sanawiah; Istani Istani
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.799

Abstract

Unlicensed Mining is a criminal act. In the realm of law enforcement, it is very closely related to the social and economic problems of the poor people around mining areas, thus creating a dilemma for law enforcement officers in processing unlicensed mining cases. The research method used was juridical-normative. The presence of PETI has an impact on the loss of state treasury revenues, environmental damage, mining accidents, an unfavorable investment climate, and waste of mineral resources. The law enforcement policy is the implementation of utilitarianism policy and punishment policy as the ultimum remedium. The law enforcement officers must consider non-penal law enforcement against PETI, and the government must provide guidance and supervision so that PETI can turn into a legitimate business.
Legalitas Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Ririn Kurniasi
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.802

Abstract

The effects of the pandemic made digital technology into the courtroom. In connection with this research, the thing that wants to be studied is, firstly for the mechanism of applying event law to online trials in criminal cases in Indonesia, secondly how online trials accommodate the process of proof in criminal cases in Indonesia. The research method used in this research is to use a type of normative legal research, namely research that in its study refers to and bases on the norms and rules of law, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines, jurisprudence, and other literature materials relevant to the research topic discussed. The result of this study is, the first mechanism for the application of event law in online trials in criminal cases as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 on Administration and Criminal Trial in The Court Electronically provides 2 (two) alternatives to conduct trials in criminal cases, namely offline and online. This is not previously regulated in the Criminal Procedure Law (KUHAP) or other legal regulations. Second, with regard to the process of proving in criminal cases at online trials basically still follow the provisions in the criminal event law and have the same value or power of proof as trials conducted offline.
Kajian Filosofi Hukum Hindu Dalam Pustaka Manawadharmasastra I Ketut Subagiasta; Ni Wayan Gateri
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.859

Abstract

The study of efforts to understand Hindu religious law in the Manawadharmasastra sacred literature aims to discuss four points, namely the law of creation, the sources of Hindu law, the law of marriage, and the law of earning income. Further in Hindu law that the universe and its contents were created by God Almighty named Hyang Purusa who created the contents of this nature by creating the element of water and with God's power and omnipotence then made the drinya into two parts namely Purusa and Padhana. The method used in this paper is the library method.
Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum Ni Ketut Tri Srilaksmi
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.867

Abstract

Politics cannot be separated from human action itself. In the legal system in Indonesia itself, politics is the main space in running the wheels of government and the government system. The Third Amendment to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Chapter I Article 1 paragraph (3), reaffirms that "the State of Indonesia is a State of Law" (UUD 1945, 1945). The meaning of the rule of law is a state based on law. By stating that Indonesia is rechtsstaat, it means that the state is not based on power. The power possessed by the government is the power granted by the law. However, in the implementation of a rule so that the country can move, it is necessary to have a policy in regulating the rhythm of the country's travel. To maintain the political climate, legal certainty is needed in building the corridor. Indonesia itself in the last 10 years has experienced a fairly tiring political change. Starting from the gubernatorial election of Jakarta to the politics of the presidential election, the elections which are held every 5 years build legal politics that are not conducive. So how can the constitution protect Indonesian politics? This problem will be studied and discussed in this study. Using normative research methods will dissect the political concept itself. In addition to the political concept, the concept of power and sources of power will also be discussed as one of the goals of politics itself, resulting in political influence on law and legal certainty in Indonesia.
Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut I Kadek Kartika Yase
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada masyarakat Hindu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan teknik penentuan informan berupa purposive sampling. Jenis Penelitian adalah empiris sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan skunder melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, khususnya orang tua. Upaya-upaya tersebut misalnya orang tua melakukan komunisai yang intens dengan anaknya, mengendalikan emosi jika anak melakukan kesalahan, artinya tidak selalu memarahi apalagi memukulnya. Orang tua mempunyai peran yang strategis dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Sebagai orang tua harus mengajarkan ajaran agama sejak dini sebagai bekal anak dalam bergaul. Orang tua harus senantisa mengontrol dan mengawasi pergaulan anaknya, berikan anak kebebasan untuk bergaul namun harus diawasi dan diarahkan. Apabila tindak kekerasan ini terjadi terhadap anak, maka akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap anak tersebut. Anak akan mengalami rasa trauma, takut yang berlebihan, menutup diri, pendiam, gangguan mental, komunikasi pasif, bahkan cacat fisik apabila kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik.
Nilai-Nilai Hukum Agama Hindu Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Citranu Citranu; Ni Wayan Eka Sumartini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.888

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Nilai Hukum Agama Hindu Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19, metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Nilai hukum Agama hindu yang tercantum baik dalam kitab Weda, Panaturan maupun tercermin melalui ritual-ritual tertentu seperti semedi, puasa maupun menyepi merupakan cara umat hindu melaksanakan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah kepada sang mencipta merupakan sumber dari kesadaran hukum yang paling tinggi dan yang paling utama, sehingga manusia menyadari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Penyelesaian Sidang Adat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan (Perspektif Hukum Hindu) Ni Ketut Ayu Marheni; Derson Derson; I Made Suyasa
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.889

Abstract

This reaserch about harsness in Tumbang Mantuhe, Manuhing Raya District, Gunung Mas Regency which have been made by the people in Tumbang Mantuhe village who violate the law number 23 of 2004. This phenomenon occurred based on observations that had occurred in the households of the Hindu Kaharingan community in Tumbang Mantuhe Village which were resolved by Hindu customary law. Based on research, suspicion of wife, lack of communication, lack of affection, lack of harmony, economy, and infidelity are the factors of domestic violence. Meanwhile, violation of law, psychological violence, biological violence, and not providing for the wives. Then the settlement process, through deliberation and consensus which is completed by the customary mantir, witnesses, community leaders, religious leaders, and the families of the parties to the dispute by carrying out various processes, namely the existence of reports, mediation and customary hearings as well as customary sanctions.
Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) Edelweisia Cristiana; Ni Wayan Eka Sumartini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.907

Abstract

The purpose of this paper was to examine the principle of erga omnes in the decision of the Constitutional Court which annulled the results of the Sabu Raijua Regency General Election due to the violation of the requirements for regional head candidates, namely the issue of citizenship. The author has discussed several provisions related to erga omnes in the decision of the Constitutional Court, using the normative juridical method. Through the statutory approach (statute approach), literature study, and case approach (case approach). The type of analysis that has been applied is descriptive interpretive. The results of this paper have included regulations regarding the General Election Commission, the Election of Governors, Regents, and Mayors, the Citizenship of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court, and the Judicial Power. Tujuan penulisan untuk menelaah prinsip erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilukada kabupaten Sabu Raijua akibat pelanggaran syarat calon kepala daerah, yakni masalah kewarganegaraan. Penulis membahas beberapa ketentuan terkait erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang- undangan (statue approach), studi literatur, dan pendekatan kasus (case approach). Jenis analisis yang diterapkan adalah deskriptif interpretatif. Hasil dari tulisan ini meliputi peraturan mengenai Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman.
Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia Alfred Yetno
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.912

Abstract

Berdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen ada dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Dalam mekanisme melalui pengadilan (litigasi) tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik atau e-commerce di Indonesia. Hal ini di karenakan gugatan sengketa konsumen pada umumnya berjumlah nominal yang kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan mekanisme penyelesaian dari sengketa konsumen dari luar pengadilan (non litigasi) dapat menimbulkan beberapa persoalan yang salah satunya dalam tahap permulaan dimana pelaku usaha dan konsumen biasanya sulit menyepakati penyelesaian sengketa konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan tentang mekanisme tata cara dari penyelesaian gugatan sederhana dengan mekanisme agar dapat memberikan proses penyelesaikan sengketa yang sederhana, cepat dan terjangkau bagi masyakarat Indonesia. Akan tetapi proses mekanisme tersebut berpotensi dapat menimbulkan persoalan bagi konsumen e-commerce yang mewajibkan kedua pihak yang bersengketa tersebut menetap di wilayah atau tempat yang sama. Pendekatan secara daring atau online sangat penting dalam penyelesaikan sengketa konsumen di era digital Indonesia dengan proses yang sederhana, singkat dan cepat serta terjangkau sehingga mudah diakses oleh semua masyarakat selaku konsumen. Mahkamah Agung (MA) sudah menerapkan sistem secara online yang disebut dengan sistem e-court. Sistem ini memiliki fasilitas yang memudahkan untuk pengajuan gugatan, dalam proses pembayaran dan tahapan pemanggilan dari kedua pihak yang bersengketa melalui elektronik atau online. Maka undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam proses penyelesaikan sengketa konsumen saat ini perlu direvisi. Dalam revisi peraturan hukum ini harus dapat mengakomodir dengan lebih detail mengenai wujud karakteristik sengketa konsumen terkait dengan transaksi e-commerce di era digital saat ini di Indonesia. Sehingga aturan hukum yang ada buat nantinya dapat memberikan payung hukum dan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang lebih tepat dan memiliki keharmonisan serta berisi segala mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara daring atau online. Dengan revisi tersebut dapat memberikan payung hukum yang tepat untuk konsumen pada era digital saat ini bagi masyarakat di Indonesia.
Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum I Made Sugita
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.914

Abstract

Abstrak Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus anak yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja. Itu pun harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan ha-hak anak. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi. Sebagaimana diversi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, ada 5 teori yang melatarbelakangi lahirnya konsep diversi yaitu teori kontrol sosial, teori label, sub budaya, teori kesempatan dan teori asosiasi diferensial. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan konsepsi kebijakan, peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Kata Kunci: diversi, anak dan restorative justice Abstract Children are a mandate from God Almighty who has inherent dignity as a whole human being. The rights of every child have to be upheld without the child asking. Cases of children brought to justice are serious cases only. It must also prioritize the principle of the best interests of the child, and the process of punishment is the last resort (Ultimum Remedium) while not ignoring children's rights. Informal forms of treatment can be done with diversion. As diversion facilitated by law enforcers at every level to achieve restorative justice which can be resolved by requiring children who are in conflict with the law to attend education or training at certain institutions as in the form of other actions carried out with restoration for children and victims, or if there is a forced punishment of children's rights should not be ignored. So that in the end non-formal handling can be carried out well if it is balanced with efforts to create a conducive justice system. In the perspective of the sociology of law, there are 5 theories behind the birth of the concept of diversion, namely social control theory, label theory, sub-culture, opportunity theory and differential association theory. The tradition and mechanism for deliberation and consensus is a tangible manifestation of strengthening the law that has existed in society since the first. Thus, the essence of restorative justice is healing, moral learning, community participation and attention, dialogue, forgiveness, responsibility and making change, all of which are guidelines for the restoration process in a restorative justice perspective. The writing of this article was carried out using the literature study method. Literature research is carried out using the concept of policy, legislation, theory or doctrine, Keywords: diversion, children and restorative justice