cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Nyoman Rahmawati
Contact Email
satyadharmajih@gmail.com
Phone
+6281388346368
Journal Mail Official
satyadharmajih@gmail.com
Editorial Address
IAHN TP Palangka Raya Jalan G.Obos X Palangka Raya Kalimantan Tengah 731112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ISSN : 25486055     EISSN : 27978060     DOI : 10.33363
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Satya Dharma terbit dua (2) kali setahun: yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi pengembangan ilmu hukum yang mengedepankan sifat keaslian, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian original maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi Ilmu Hukum Agama Hindu, Ilmu Hukum Adat, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 2   3   4   5   6 
Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Darman, I Komang; Liana, Ponsa
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.918

Abstract

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehdupan manusia, sehingga setiap orang yang memiliki tanah pasti akan mempertahkan haknya tersebut dari orang lain. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka tidak jarang tanah tersebut sebagai obyek sengketa pada masyarakat, seperti halnya sengketa tanah pertanian yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Sengketa tanah yang terjadi dapat menimbukan keresahan/konflik sehingga proses penyelesaian sengketa tanah ini harus segera di selesaikan. Dalam proses peneyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai Masyarakat Desa Mampai lebih memilih penyelesaian melalui kepala desa. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Ayat (4) poin (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan (sengketa tanah) Kepala Desa sebagai hakim perdamaian (mediator) sebagai mediator memfasilitasi para pihak dalam mencapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak yang berperkara sehingga tercapainya keputusan penyelesaian sengketa tanah secara adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
UPACARA PERKAWINAN MENURUT HUKUM HINDU KAHARINGAN DI DESA TEWANG MANYANGEN Herwandi Herwandi
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.921

Abstract

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana masyarakatnya sangat heterogen beraneka ragam budayanya. Kekayaan budaya yang ada negara kita ini merupakan aset bangsa Indonesia yang mempunyai nilai strategis. Oleh karena itu masyarakat harus dapat menggali, memelihara dan melestarikannya dengan baik, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing sehingga gererasi penerus bagi umat Hindu kaharingan kedepan akan dapat lebih maju dan dapat setara dengan umat yang lain mempunyai hak dan kawajiban, baik dari sudut pandang pendidikan, pengetahuan, wawasan maupun pola hidup yang lebih baik dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi sama dengan yang lainya. Dengan berdasarkan pada pemahaman di atas diharapkan bagi umat Hindu khususnya Umat Hindu Kaharingan dapat mempertahankan kearipan lokal jenius yang sampai saat ini dapat berjalan dangan baik dan sempurna. Salah satu acara ritual yang sering dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan adalah termasuk Upacara Perkawinan yang dalam pelaksanaannya adanya proses pembayaran bagi pihak wanita oleh pihak pria yang disebut dengan Jalam Hadat dalam perkawinan. Berdasarkan adat tradisi di Kalimantan tengah yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan suku yang berbeda-beda baik agamanya maupun kepercayaan masing-masing sesuai dengan keinginannya yang sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia dan terdapat pada undang-undang dasar 1945 pada pasal 29, ayat 1,2 yang berbunyi setian warga naraga Indonesia berhak dan wajib untuk menhormati antar agama, menghargai dan menjalankan kerukunannya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara dan lembangnya burung Garuda.
Kewenangan Dan Struktur Hubungan Hukum Antara Dewan Penjamin Simpanan Dengan Perbankan Tarantang, Jefry; Kurniawan, Rahmad; Pelu, Ibnu Elmi A. S.; Marcelia, Baiq Wira Dharma Dhea Tri
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.950

Abstract

According to the banking law, a bank can have its business license revoked and be liquidated. In the bank dissolution system, the Deposit Insurance Corporation is very influential when it comes to handling bank customer capital returns. The granting of these powers and privileges is expected to increase the rate of recovery for the Store Protection Partnership, thereby maintaining the suitability of the store protection program. The emergence of Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation represents another part of the public finance framework. The presence of the Deposit Insurance Corporation cannot be separated from efforts to develop security in the financial area and will rebuild public confidence in the financial sector. This assessment focuses on the performance and ability of the Deposit Insurance Company in fulfilling its obligations to hold, protect, and submit legal decisions to the people as bank users in the dissolution of banks based on financial regulations.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Body Shaming Sangalang, Rizki Setyobowo
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.951

Abstract

Body shaming atau penghinaan terhadap tubuh atau fisik kerap kali sering terjadi baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Merriam Webster, shaming mempunyai definisi sebagai berikut: the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfections bod. Dari definisi tersebut penulis berpendapat body shaming, adalah suatu ejekan/hinaan, candaan/lelucon yang tujuannya mempermalukan baik secara lisan, tulisan dan gambar mengenai kelebihan atau kekurangan fisik seseorang atau menyamakan dengan suatu hewan, tokoh atau benda yang ditujukan kepada fisik/anggota tubuh seseorang. Dalam hukum di Indonesia perbuatan body shaming masuk ke dalam perbuatan penghinaan, dan merupakan delik aduan. Terdapat 2 aturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang bersifat umum diatur dalam KUHP Pasal 315 dan bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).
Kebijakan Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya Jesica, Jennie; Cristiana, Edelwisia
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.953

Abstract

The purpose of this paper was to examine the policies on space utilization control at the Kahayan River border. The author has discussed several provisions related to the Kahayan River area condition which has experienced land conversion, dominated by residential buildings. The type of analysis used was interpretive descriptive. The results of this paper have included regulations regarding the determination of river boundary lines, river management, the utilization of river borders, control of space utilization through zoning regulations, permits, provision of incentives and disincentives, and penalties. Tujuan penulisan untuk menelaah kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan Sungai Kahayan. Penulis membahas kondisi faktual terkait kondisi kawasan Sungai Kahayan yang mengalami alih fungsi lahan, didominasi oleh bangunan permukiman. Jenis analisis yang diterapkan adalah deskriptif interpretatif. Hasil dari tulisan ini meliputi peraturan mengenai penetapan garis sempadan sungai, pengelolaan sungai, pemanfaatan sempadan sungai, pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.
Studi Pustaka Terkait Pentingnya Implementasi Moderasi Beragama sebagai Bentuk Pendidikan Berkarakter Putri, Ni Made Anggi Arlina
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.955

Abstract

Saat ini, kehadiran globalisasi membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat Indonesia. Karena mengakibatkan hilangnya karakter bangsa Indonesia, persoalan menjadi semakin pelik. Situasi ini dijelaskan oleh toleransi di antara orang-orang bangsa. Cara paling sederhana untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan yang didasarkan pada karakter yang berbeda dari tujuan Indonesia. Salah satu cara yang dapat digunakan guru tingkat tinggi untuk mengembangkan kepribadian karakter mahasiswa adalah dengan menggunakan moderasi berbasis luas. Artikel ini bertujuan untuk menelaah tentang implementasi moderasi beragama sebagai bentuk Pendidikan berkarakter. Penelitian ini berupaya mendapatkan konsep ideal terkait moderasi beragama sebagai bentuk Pendidikan berkarakater serta gambaran implementasinya. Library research atau studi kepustakaan diadopsi sebagai metode penelitian dimana sumber data berasal dari literatur-literatur terkait selama lima tahun terakhir. Dari hasil analisis data, ditemukan bahwa kehadiran moderasi beragama tidak mengubah keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, melainkan menguatkan dan tetap bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter tersebut berupaya memperkuat sifat-sifat moderasi beragama, yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan menghormati tradisi yang sudah ada. Pengaplikasian moderasi beragama sebagai wujud pembentukan karakter dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti penguatan pemahaman agama, Pendidikan moral, pengembangan nilai-nilai toleransi, pengaplikasian Pancasila dan kearifan lokal bangsa, melalui Pendidikan Agama, dan kegiatan seminar anti Radikalisme.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Kristanto, Kiki; Yetno, Alfred; Jaya, King On Putra Jaya; Trimortiono, Eko Basuki; Efendi, Affan
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.965

Abstract

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuanya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakah instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efekktif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
Pencegahan dan Penanggulangan Bullying di Indonesia: Tinjauan Terhadap Aspek Hukum, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Foliadi, Joshua
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1055

Abstract

Tujuan penulisan terkait analisis komprehensif bullying di Indonesia adalah untuk memberikan kajian lebih lanjut tentang berbagai bentuk bullying di Indonesia, akar penyebab dan faktor penyebabnya, dampak terhadap korban, serta potensi strategi pencegahan dan penanggulangannya. Metode penulisan jurnal ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Melalui kajian menyeluruh terhadap artikel ilmiah, laporan, sumber berita, dan peraturan, jurnal ini berupaya untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang sifat bullying dalam konteks Indonesia. Hasil dari penulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah bullying di Indonesia, serta penekanan pada perlunya strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, serta pentingnya penerapan regulasi hukum yang ada untuk melindungi hak asasi manusia korban bullying.
Aktualisasi Ajaran Tat Twam Asi Dalam Moderasi Beragama Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Kehiduapan Beragama Yase, I Kadek Kartika
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1111

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah utuk mengungkapkan bahwa dalam moderasi beragama ada nilai-nilai ajaran tat twam asi yang menjadi pedoman untuk berprilaku toleransi. Toleransi antar umat beragama sebagai bentuk sikap menghargai berbagai keragaman dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan atau library research. Dimana data-data yang diperoleh bersumber dari buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan jurnal yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. Analisis yang digunakan dalam penilitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat diperoleh hasil yaitu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah, apabila setiap individu yang terbingkai dalam keberagaman tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum akan menciptakan suatu kehidupan yang harmonis dan toleran. Salah satu yang dapat diterapkan untuk mewujudkan semua itu adalah ajaran tat twam asi. Karena pada prinsipnya ajaran tat twam asi menginginkan adanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama serta berbangsa.
Pidana Mati Bagi Koruptor Perspektif Pancasila Citranu, Citranu
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1122

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana mati bagi koruptor berdasarkan Pancasila dan memberikan tambahan pengetahuan untuk membuat dan memperbaharui ketentuan pidana bagi koruptor dimasa yang akan datang yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yakni menganalisis permasalahan pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan konsep hukum. Adapun hasil penelitian ini: pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan tidak tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sedingga pengaturan hukuman terhadap koruptor harus dihilangkan dimasa yang akan datang dan lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang lebih selaras dengan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Page 4 of 7 | Total Record : 61

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum