cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Nyoman Rahmawati
Contact Email
satyadharmajih@gmail.com
Phone
+6281388346368
Journal Mail Official
satyadharmajih@gmail.com
Editorial Address
IAHN TP Palangka Raya Jalan G.Obos X Palangka Raya Kalimantan Tengah 731112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ISSN : 25486055     EISSN : 27978060     DOI : 10.33363
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Satya Dharma terbit dua (2) kali setahun: yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi pengembangan ilmu hukum yang mengedepankan sifat keaslian, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian original maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi Ilmu Hukum Agama Hindu, Ilmu Hukum Adat, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
 1   2   3   4   5 
Pindah Agama Perspektif Hukum Hindu I Kadek Kartika Yase
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memeluk agama adalah merupakan sebuah pilihan setiap individu manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Memeluk agama tertentu dengan cara pindah agama bukan hal yang dibenarkan dan disalahkan juga karena merupakan hak prerogratif seseorang. Fenomena pindah agama bukanlah hal yang tabu lagi. Peristiwa ini cukup sering terjadi di masyarakat, bahkan menimpa umat Hindu sendiri. Sedangkan Hindu tidak mengharapkan bahkan melarang umatnya untuk pindah dari Hindu, baik perempuan lebih lagi laki-laki. Apabila seseorang meninggalkan Hindu sama saja lebih memilih pekerjaan melakukan pekerjaan orang lain dibandingkan melakukan perkerjaan sendiri. Dapat dikatakan pula mereka yang keluar dari Hindu berarti meninggalkan ajaran suci weda dan membenci Brahman yang merupakan sumber dari segala sumber. Terjadi perpindahan agama dari Hindu ke agama lain cenderung disebabkan karena perkawinan. Gadis Hindu rela meninggalkan ajaran leluhurnya demi pasangannya yang berbeda agama. Selain itu sitem patrelinial dalam masyarakat Hindu juga bisa menjadi pemicu gadis Hindu meninggalkan agamanya. Ada kesan mereka merasa terdiskriminasi karena tidak mempunyai hak apa-apa dalam keluarga kecuali laki-laki yang mendominasi hak tersebut. Perempuan Hindu hanya dijadikan sebagai pendamping suami dan melahirkan anak-anak saja. Sedangkan dampak meninggalkan Hindu sangat tidak baik. Terutama pada laki-laki sebagai generasi penerus keluarga yang mempunyai kewajiban terhadap oarang tua dan leluhurnya. Kewajiban ini dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dibayar dan apabila tidak dibayar maka akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan dalam hidupnya. Begitu halnya jika hutang sudah terbayar, tidak dibenarkan meninggalkan Hindu karena masih ada tujuan hidup yaitu mencapai Moksa sebagai tujuan terakhir dari agama Hindu.
Etika Interaksi Pada Era New Normal Di Desa Basarang Jaya I Wayan Sutarwan
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini seluruh lapisan masyarakat dunia sedang berhadapan dengan perubahan pola hidup di masa pandemi covid 19, pemerintah mengajak semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah menerapkan dan melaksanakan era baru yang disebut dengan “Era New Normal”. Permasalahan yang diajukan adalah Bagaimanakah etika interaksi sosial umat Hindu era new normal di desa Basarang Jaya? Teori yang digunakan konstruktivisme dan Interaksional Simbolik. Rancangan menggunakan metode deskriftif kualitatif, dengan data berupa kata-kata dan tindakan serta dokumen. Sumber data primer dan skunder. Informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumen, Teknik analisis data analisis mengalir ,analisis data selama pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Etika interkasi sosial pada masa penerapan era new normal yakni menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan, hal ini disebabkan oleh masyarakat umat Hindu yakin masalah kesehatan menjadi hal yang penting dan prinsip. Penerapan secara maksimal akan mengurangi penularan pandemi covid 19. Etika kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol kesehatan yang harus dapat dipahami maknanya, etika dalam berinteraksi seperti tidak melakukan jabat tangan, hanya dengan salam melipat tangan, tetap menghormati dan menghargai dengan menjaga jarak, tidak hadir dalam kerumunan, tidak menggunakan air bekas orang lain ketika mencuci tangan, menghindari makanan yang dapat menimbulkan alergi serta harus istirahat yang cukup selama penerapan era new normal dengan cara belajar dari pengalaman orang lain dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam masyarakat umat Hindu di desa Basarang Jaya.
Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu) Ni Nyoman Rahmawati
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.709

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap system pewarisan pada masyarakat Bali, pengaruh hukum agama Hindu terhadap system pewarisan pada masyarakat Bali dan mengetahui kedududkan dan peran perempuan setelah menikah dalam sistem pewarisan masyarakat Bali. Artikel ditulis dengan metode kepustakaan dan di sajikan secara deskriptif kualitatif Adapun hasil kajian dari artikel ini adalah pengaruh budaya patriarki dalam system pewarisan masyarakat Bali adalah diutamakannya anak laki sebagai ahli waris dalam keluarga. Demikian juga pengaruh hukum waris Hindu dalam system pewarisan masyarakat Bali, di mana anak laki-laki sebagai status purusa memegang peranan penting dalam keluarga selain sebagai ahli waris dalam artian harta benda juga sebagai penerus keturunan dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tuanya. Kedudukan dan peran perempuan setelah menikah dalam system pewarisan masyarakat Bali ada dua yaitu sebagai sentana rajeg (purusa) dan perempuan berstatus predana
MENGANTISIPASI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU BERBASIS BUDAYA BALI Putu Eka Pitriyantini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.739

Abstract

Saat ini propaganda terorisme-radikalisme terus menyasar generasi muda. Fakta menunjukkan, kelompok ekstrimis ini telah menggeser target rekrutmen anggota yang awalnya menyasar usia dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini dikaji (1) bagaimana hubungan radikalisme dengan agama? dan (2) Bagaimana sistem pendidikan agama berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Hubungan agama dan radikalisme, selalu dimaknai salah oleh segelintir umat (oknum). Agama merupakan instrument pembatas kekuasaan dari penguasaan yang tidak adil dari segelintir orang. Agar setiap manusia dapat mengkontrol egoismenya terhadap orang lain, termasuk pemahaman yang salah tentang agama yang menyebabkan tindakan-tindakan radikalisme. Faktor penyebab radikalisme sebenarnya bukan berasal dari suatu agama melainkan politik mempertahankan kekuasaan. Sistem pendidikan agama hindu berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme, dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan keduanya (Agama Hindu dan Budaya Bali) dalam satu wadah, sehingga memberikan pemahaman tentang Agama secara lebih menarik kepada Mahasiswa. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikalisme pada Mahasiswa.
Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Edelweisia Cristiana
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.760

Abstract

The purpose of writing about the protection of foreign refugees and asylum seekers in Indonesia during the Covid-19 pandemic are to examine the factual conditions in Indonesia as a transit country and to compile various regulations that underlie human rights. This research was conducted through a statutory approach, a literature study, and a case approach. The research used a normative legal research method and the type of analysis applied was descriptive interpretive. The results of this paper include immigration regulations as the basis for accepting foreign refugees and asylum seekers in Indonesia; obtaining data regarding the conditions of foreign refugees and asylum seekers in Indonesia who have not received optimal protection during the Covid-19 pandemic; and a number of regulations protecting the rights of foreign refugees and asylum seekers in Indonesia.
Protection of Personal Data With the Principle of Prioritizing Protecting User Privacy in an Effort to Realize Legal Goals in Indonesia Alfred Yetno
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.761

Abstract

Many Indonesian people take advantage of the development of information technology in the digital world to carry out activities and work so that not a few technologies that are currently developing to run require people's personal data so that they are vulnerable to being misused and experiencing data leaks that can harm the owner of the data. In order for this not to happen, the Government of Indonesia is obliged to protect and safeguard the personal data of the Indonesian people by protecting the privacy of the owner of the personal data from any form of misuse and leakage of personal data that can harm the Indonesian people so that the purpose of Indonesian law is to protect every Indonesian citizen's rights mandated in the 1945 Constitution can be realized and run well. In order to strengthen the current legal rules for protecting personal data and user privacy, the Indonesian government can apply the principle of prioritizing protecting personal data and user privacy which has been previously implemented by various European Union countries in the personal data protection rules known as General Data Protection. Regulation (GDPR). The application of these principles can be used in every system that exists in the digital world today that uses the public's personal data so as to avoid the possibility of misuse of personal data and leakage of personal data. and a supervisory system from the Government that becomes a single unit so that the Government of Indonesia can monitor and control the public's personal data by maintaining the security of personal data from misuse of personal data and leakage of personal data from the system and giving the community the right to monitor and control personal data related to data privacy. them so that the personal data and privacy of Indonesian users are protected and well maintained
Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah Ni Luh Gede Yogi Arthani
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.762

Abstract

Protection of children is not only an activity and effort of the parents whose obligation to protect their children, but also the effort of all levels of society. The community and the state are obliged to participate in child protection because children are the successors of the nation. The crime of kidnapping children is prone to occur in children who are outside the supervision of parents or the environment of people who care about children, one of the opportunities that is often used by perpetrators to kidnap children is when they come back home from their school. This research is a normative juridical research, by formulating problems namely: 1) What are the factors that cause the crime of kidnapping children after school? 2) What is the strategy in preventing the crime of kidnapping children during activities after school? Factors that cause child abductions are due to the opportunity and negligence of parents or guardians of children in supervising children. Therefore, to prevent kidnapping of children during activities after school, there needs to be cooperation of parents, children, schools, and government participation through the police together to look after and provide protection to children, to prevent kidnapping of children.
Penerapan dan Sanksi Hukum Adat pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan darman komang
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.776

Abstract

Penerapan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan tetap eksis dan diterapkan sampai sekarang. Penerapan hukum adat dilakukan oleh Lembaga Adat (Kedamangan), penerapan hukum sebagai upaya dalam menegakan hukum serta untuk memulihkan Ketidak seimbangan lingkungan masyarakat adat dari akibat adanya pelanggaran (masalah yang terjadi hukum adat yang terjadi). Proses penerapan sanksi hukum adal dilaksanakan di proses Led Kerapan Adat (Peradilan Adat) di tingkat kecamatan sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran adat yang dilakukan, Sehingga tujuan perapan sanksi hukum adat ini dapat terlaksana dalam pengembalikan kesimbangan kehidupan pada masyarakat adat.
Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan Ni Wayan Eka Sumartini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.788

Abstract

Disrupted growth and development of children can be caused by various factors. Continuous growth and development disorders can cause stunting so that it affects various things in a child's life, including the child's future. Children need optimal support from parents and their environment to grow and develop properly so that they will produce a reliable future generation. This paper aims to determine the role of the family in reducing the number of children with stunting from the perspective of marriage law. The government seeks to reduce the stunting rate through setting the age limit for marriage. The literature study method was used in the preparation of this paper. Based on the results of the study, it was found that the role of the family in reducing and preventing the incidence of stunting in children. The responsibility for caring for and caring for children is the duty of parents and the surrounding environment.
Studi Deskriptif Terkait Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap Tindakan Plagiarisme Ni Made Anggi Arlina Putri; Evi Faridawaty
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.798

Abstract

This study aims to describe the understanding of law students regarding plagiarism behavior. The form of this research is descriptive quantitative research. Data was collected through an online questionnaire distributed to 45 students of the Dharma Sastra Faculty using a google form. From the results of the data analysis, it is known that students' understanding can be said to be good with the respondents answering the questionnaire as a whole. Based on the data from the survey that has been conducted, it was found that all aspects studied were in the range of values ​​from 3.40 to 4.20. It can be interpreted that students have a good understanding of plagiarism. In this study, there were four (4) categories that were examined to get conclusions about students' understanding of plagiarism. For the category of student understanding of plagiarism behavior is at a score of 3.9. This value can be interpreted that students can determine the behavior that is said to be plagiarism. For the second category, namely the ability of students to classify plagiarism behavior, the score is 3.51. This means that students have a good understanding in classifying plagiarism behavior. The third category, good and correct quoting methods, got a score of 3.96, namely students have good knowledge of how to cite properly and correctly. For the last category, namely the category of understanding about violations of plagiarism, the data shows a value of 3.76 which means that students of the Faculty of Dharma Sastra have a good understanding of violations of plagiarism behavior. However, there are still acts of plagiarism that are carried out intentionally or unintentionally by students in completing coursework, so we give an appeal to all elements of leadership, especially in the Dharma Sastra Faculty, so that they can set limits on writing ethics, editing and others. In addition, it is necessary to socialize writing ethics so that students get qualified information and knowledge in writing scientific articles/papers.

Page 2 of 7 | Total Record : 67

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum More Issue