cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
L. Hendri Nuriskandar
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6282340765650
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629640     EISSN : 29639891     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022 (versi online). Jurnal ilmiah ini mengkhususkan pada kajian pemikiran hukum Islam atau perbandingan hukum umum yang memuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Al-Muqaronah tentunya sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori hukum baik itu Hukum Islam maupun Positif.. Dengan demikian, Al-Muqaronah akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Jurnal ini berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian terkini, baik konseptual-doktrinal maupun empiris, di lapangan. Redaksi “Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab” menyambut baik kontribusi berupa artikel yang akan diterbitkan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, double-blind peer-review, dan proses editing. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan MAdzhab dan Hukum terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para ahli hukum Islam, ulama, peneliti dan ahli hukum untuk menulis atau menyebarluaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam serta hukum positif. Artikel tidak mencerminkan opini editorial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
KONTROVERSI KONSEP ISTISHLAHI NAJMUDDIN ATH-THUFI DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM Nuriskandar, Lalu Hendri; suarjana, Suarjana; Hamdi, Muh. Rizal; Karuniawan , Fathony
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.112

Abstract

Abstrak Ath-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan maslahah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung melandaskan konstelasi maslahah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria maslahah ketimbang antagonisme nash antara satu dengan yang lainnya.Pandangan ath-Thufi nampaknya bertitik tolak dari konsep maqasid at-tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.” Karena begitu pentingnya maqasid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid al-syariah sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Ada dua disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu; Pertama, Kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, bahkan filsafat (termasuk logika) pada masa sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan di masa kejayaan umat Islam terdahulu, telah terjadi secara sangat besar, mencengangkan, bahkan fundamental. Untuk itu dalam mengambil suatu ketetapan hukum melalui penelaran istishlahi harus bisa menyeimbangkan antara penalaran (akal) dan sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadist). Kedua, Berhati-hatilah apabila menggunakan penalaran istishlahi dengan mengedepankan nalar (akal), karena sebebas-bebasnya suatu penalaran maka harus dipertimbangkan dengan bijak sehingga kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya berakal tapi juga berakhlak yang baik. Kata Kunci: Metode Istislahi, Najmuddin Ath-Thufi, dan Penemuan Hukum Islam
ANALISIS MASLAHAH DALAM MEMBANGUN HARMONISASI PLURALISME HUKUM PADA MASYARAKAT MAJEMUK Sugitanata, Arif; Nisa’, Ihda Shofiyatun
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.115

Abstract

This research examines the phenomenon of legal pluralism in the context of plural societies, where ethnic, religious and cultural diversity pose challenges and opportunities in the application of diverse legal systems, including customary law, religious law and national law. Therefore, this study aims to identify and understand the interaction between these legal systems, identify the challenges that arise, and explore harmonisation strategies to support social integration and justice. The methodology used is descriptive-analytic qualitative research based on desk research to understand the dynamics of legal pluralism and use Maslahah theory as an analytical lens. The results showed that the challenges faced by pluralistic societies towards the growing legal pluralism are the birth of conflicts between norms, access to justice, and the need for legal reform. The efforts needed to achieve harmonisation of legal pluralism are by conducting dialogue between stakeholders, inclusive legal education, and adaptation to social change. The Maslahah analytical framework provides an essential perspective in evaluating harmonisation efforts, with a focus on creating social welfare and preventing harm. This research contributes to the legal literature by providing insights into how plural societies can overcome the challenges of legal pluralism and create a legal system that is fair, inclusive and responsive to the diversity of society.
KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI’I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULU’ Karuniawan, Fathony; Nuriskandar, Lalu Hendri; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.116

Abstract

Khulu' is one of the marriage breakers, as a result of this khulu' divorce causes another legal event, namely the provision of Idah for a woman. According to Imam Hambali's opinion that Idah khulu' is enough with 1 quru khulu' is not divorce is that Allah SWT. stipulates that there are three legal consequences of divorce after dukhul and not divorced three times, and the legal consequences are contrary to the legal consequences of khulu': The husband has the right to refer to his wife as long as she is in Idah, Divorce is three times, so it is not lawful to remarry after the woman has been divorced three times, except if she has married another man and has been mixed, Idah is three times pure. As for according to Imam Shafi'i in the book Al-Umm, Khulu is divorce, As for khulu' which is considered as divorce according to Imam Shafi'i is, when the husband accepts his wife's khulu while intending divorce without intending the amount, then this khulu is a divorce that does not give opportunity for the husband to consult, because this is a kind of buying and selling, it is not allowed for the husband to control his wife's property even the wife has more right to the property. The same is true when the husband says lafazhleisure(separate) orsaraah(dismissal), then this is also considered as divorce even if it is not intended and idah khulu' is like divorce that is 3 times quru/menstruation. The relevance of Imam Hambali's thinking at the present time where idah kulu' is enough with 1 time quru, this is supported by the increasingly advanced technology nowadays that can quickly find out whether a woman's uterus is clean or not with tools such as test packs, USG. While Imam Syafi'i, the relevance of idah khulu' in today's times is not only about cleaning the womb, but idah khulu' 3 times quru holds a health benefit for women. Keywords: Women's Iddah, Divorce Khulu'
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) Karuniawan, Fathony; Adnan, Idul; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.117

Abstract

According to Islamic law, interfaith marriages are not permitted because they involve differences in faith. Based on the MUI fatwa Number: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 which was issued as a result of the Second National Deliberation on 26 May to 1 June 1980 which determined that marriage between different religions is haram, the reasons are: a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah verse 221 explains that it is forbidden for Muslim men to marry non-Muslim women until they become believers. Apart from that, it also explains that it is forbidden for guardians to marry women under their responsibility to non-Muslim men. b. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah verse 10 explains that believing men should not maintain their marriages with non-Muslim women, as well as non-Muslim women should be returned to Muslim men, because their marriages are forbidden by Allah. c. Al-Qur'an Surah Al-Tahrim verse 6 commands believers to guard and protect themselves and their families from the fire of hell. d. The words of the Prophet Muhammad SAW narrated by Imam Al-Tabarani taught that marriage is half of the teachings of religion. And we are instructed to be careful of the rest. e. The words of the Prophet Muhammad SAW narrated by Ibn. Al-Sura'i who taught about the importance of teaching religious education for parents to their children. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in Indonesia, there is an explanation about freedom of religion, there is also freedom to marry and continue offspring, as stated in Article 10 paragraph (1 ) which states that every person has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage. Thus, the right to carry out a marriage is limited by the Marriage Law. Meanwhile, in Article 2 of the Marriage Law, a valid marriage is a marriage carried out based on their respective religions and beliefs. This article is often seen as a prohibition against interfaith marriages, because marriages must be carried out according to their respective religions and beliefs, whereas it is impossible for one marriage to be carried out with two religious ceremonies. Therefore, in carrying out an interfaith marriage, one party should follow the religion of the other party. Religious freedom in Indonesia cannot be fully implemented, because there has been coercion by the institution of marriage on someone to embrace a certain religion in order to carry out a marriage. Keywords: Interfaith marriage, Islamic law, human rights
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Suherman, Suherman; Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.161

Abstract

This research aims to analyze the resolution of inheritance disputes from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. Islamic inheritance law, which is based on the Al-Quran and Sunnah, provides clear guidelines for the distribution of inherited assets with the principles of justice and legal certainty. Meanwhile, civil law regulated in the Civil Code (KUHPerdata) offers flexibility and freedom in managing inheritance through wills and agreements between heirs. The research method used is descriptive-analytical with a qualitative approach, examining statutory regulations, court decisions and related literature. The research results show that although there are fundamental differences in the approaches of these two legal systems, they both have the same goals, namely achieving fair distribution of inheritance and effective dispute resolution. Religious courts and district courts as institutions with authority to resolve inheritance disputes, each have different but complementary mechanisms and procedures. This research suggests the importance of harmonization between Islamic law and civil law in resolving inheritance disputes in Indonesia, as well as strengthening mediation and arbitration mechanisms to reduce conflicts and reach fair agreements for all parties involved.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANF NOMOR 35 TAHUN 2014 Karuniawan, Fathony; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.162

Abstract

factors outside the child, such as relationships, education, playmates and so on. Because criminal acts committed by children are generally a process of imitating anything influenced by negative actions from adults or those around them. What factors influence the occurrence of criminal acts of sexual abuse committed by minors, internal factors, namely intelligence factors, age factors, gender factors, while external factors, namely household factors, educational and school factors, children's social factors and social media factors in the resolution of criminal acts of obscenity. committed by minors and criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against children according to Law Number 35 of 2014 can be implemented by the Panel of Judges by applying Article 82 of Law Number 35 of 2014 and Article 290 paragraph 2 of the Criminal Code, if the defendant is proven to fulfill the objective and objective elements. subjective nature contained in these two articles carries a maximum penalty of 15 years in prison and a minimum of 3 years in prison. According to the view of Islamic law, the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual abuse against children can be applied ta'zir,
PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PADA UU CIPTA KERJA Sukadi, Muhammad; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.167

Abstract

This study aims to analyze the influence of public participation in the process of forming laws in the digital era, with a case study on the Job Creation Law. In the digital era, technology has opened up new opportunities for the public to be more actively involved in the legislative process through various digital platforms. However, although access to the process of forming laws is increasingly easy, the quality and impact of public participation are often still questionable. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore the extent to which public participation through digital media influences the process of forming the Job Creation Law. Data were collected through document analysis, in-depth interviews, and participant observation. The results of the study show that although digital technology has increased the amount of public participation, not all public input is adequately considered in the decision-making process. In addition, challenges such as digital exclusion and personal data protection are significant obstacles to increasing the effectiveness of participation. In conclusion, the digital era offers great opportunities to strengthen public participation in the process of forming laws, but improvements are needed in public engagement mechanisms, increased transparency, and privacy protection to ensure that such participation truly has an impact. Recommendations provided include the development of a more inclusive participation platform, increased transparency in the processing of public input, and stricter enforcement of privacy policies. Keywords: public participation, digital era, law formation, Job Creation Law, digital technology.
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Jumadi, Jumadi; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.168

Abstract

This research aims to explore the influence of the Constitutional Court (MK) decision on the President's authority in the formation of Government Regulations in Lieu of Laws (Perppu). In the Indonesian constitutional system, Perppu is a legal instrument used by the President to deal with emergencies that require immediate handling, but this authority often gives rise to debate regarding the limits and conditions for its issuance. MK decisions have a crucial role in interpreting and establishing constitutional parameters for the use of this authority, so this research highlights how MK decisions influence the practice of forming Perppu by the President. This research uses normative juridical methods with a conceptual approach and analysis of relevant Constitutional Court decisions, including case studies of decisions that confirm emergency criteria and procedures for issuing Perppu. The findings of this research reveal that the Constitutional Court's decision has strengthened the principle of checks and balances between the executive and legislative branches, by setting stricter limits regarding the conditions that justify the issuance of a Perppu. Apart from that, the Constitutional Court's decision also emphasized the importance of openness and public participation in the Perppu formation process, as an effort to maintain legal accountability and legitimacy in the midst of an emergency situation. Furthermore, this research shows that the Constitutional Court's decision not only limits the President's authority, but also provides clearer guidance regarding the implementation of the Perppu so that it is in line with constitutional values ??and human rights. In the long term, the Constitutional Court's decisions have the potential to encourage reform in the legal regulatory system, by improving the quality of emergency legislation and strengthening protection of democratic principles. Therefore, this research concludes that the Constitutional Court's decision has a significant impact in ensuring that the President's authority in forming Perppu is used proportionally, appropriately, and in accordance with applicable constitutional provisions. Keywords: Constitutional Court Decision, Presidential Authority, Perppu, Constitution, Democracy, Accountability.
PERAN OMBUDSMAN DALAM MENJAGA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ARMA NURLAILIY, NYI AYU; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.169

Abstract

This research aims to analyse the role of the Ombudsman in maintaining good governance in Indonesia from the perspective of Constitutional Law. As an independent state institution, the Ombudsman has the main function of supervising public services carried out by government institutions and state-owned enterprises (BUMN), with the aim of ensuring that public administration runs in accordance with the principles of good governance, such as transparency, accountability and participation. public. This research explores the extent of the authority and effectiveness of the Ombudsman in carrying out its supervisory duties, as well as the challenges faced in ensuring the implementation of the recommendations issued. The approach used in this research is juridical-normative, with data analysis sourced from statutory regulations, decisions and relevant literature. The research results show that although the Ombudsman has contributed significantly in encouraging good governance practices, there are a number of obstacles, such as limited legal authority and resources, which affect the effectiveness of its supervision. In addition, the level of compliance of supervised institutions with the Ombudsman's recommendations still requires improvement. This research suggests strengthening the authority of the Ombudsman through revision of statutory regulations, increasing resources, and closer collaboration with other institutions, both at the national and international levels, to strengthen the role of the Ombudsman in maintaining good governance in Indonesia.  
DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK FIRLI BAHURI TERHADAP KINERJA DAN CITRA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Darussalam , Mohammad; Budhiartie2, Arrie
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.195

Abstract

The abstract contains the objectives of analyzing the ethical violations committed by Firli Bahuri, the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), and their impact on the institution's performance and image. Through a qualitative descriptive method, this study examines media reports, expert opinions, and legal documents to interpret and synthesize the findings. Results indicate that ethical violations by the KPK leader weakened public trust, disrupted institutional performance, and prompted calls for internal reform. It is concluded that stronger ethical enforcement and public accountability are crucial to restoring the integrity of anti-corruption bodies.

Page 3 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum