cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
L. Hendri Nuriskandar
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6282340765650
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629640     EISSN : 29639891     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022 (versi online). Jurnal ilmiah ini mengkhususkan pada kajian pemikiran hukum Islam atau perbandingan hukum umum yang memuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Al-Muqaronah tentunya sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori hukum baik itu Hukum Islam maupun Positif.. Dengan demikian, Al-Muqaronah akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Jurnal ini berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian terkini, baik konseptual-doktrinal maupun empiris, di lapangan. Redaksi “Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab” menyambut baik kontribusi berupa artikel yang akan diterbitkan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, double-blind peer-review, dan proses editing. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan MAdzhab dan Hukum terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para ahli hukum Islam, ulama, peneliti dan ahli hukum untuk menulis atau menyebarluaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam serta hukum positif. Artikel tidak mencerminkan opini editorial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN KIYAI DALAM KEBIJAKAN LITERASI EKONOMI SYARIAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG Muslihah, Muslihah; Anggreini, Diana Putri; Syafira, Anisa
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.198

Abstract

This research aims to investigate the role of kiai in supporting the implementation of sharia economic literacy policies in Sampang Regency, as well as identifying the challenges faced in developing sharia economic literacy among the community. The approach used is qualitative research with a descriptive design, which collects secondary data through literature reviews, policy reports and previous research. Research findings show that kiai have an important role in strengthening sharia economic literacy in Sampang Regency. They are not only religious leaders, but also agents of change who educate the public regarding sharia economic principles. However, the role of kiai in this policy is still limited, especially in the planning and policy implementation stages. The collaboration between the Sampang Regency Government and Brawijaya University in the Doctoral Service program has had a positive impact in improving the abilities of kiai and broadening people's insight into sharia economics. This research concludes that to increase sharia economic literacy, it is important to provide special training for kiai and strengthen their involvement in planning and evaluating sharia economic policies.
HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN Pikulun , Selfario Adhityawan; Seftian, Baiq Vara Arisinda
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.200

Abstract

John Locke's natural rights theory asserts that individuals are inherently endowed with the right to life, liberty, and property from birth. According to Locke, the law serves as a mechanism to safeguard these rights from violations by the state or other individuals. This study aims to explore the concept of natural rights in Locke's theory, its influence on the protection of human rights in democratic systems, and the challenges faced in its modern application. Findings reveal that Locke's ideas have laid the groundwork for numerous constitutions and international human rights documents, such as the Universal Declaration of Human Rights. However, challenges in implementation include social and economic inequality, globalization, and conflicts between individual freedoms and state interests. Thus, the protection of natural rights remains pivotal as a foundation for justice and the respect of human rights in contemporary legal systems.
TRANSFORMASI POLITIK ISLAM INDONESIA MENUJU SENTRALITAS PERDAMAIAN INTERNASIONAL Zulharman, Zulharman; Qohar, Abd.; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.229

Abstract

Transformasi politik Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peranannya di kancah internasional, khususnya dalam membangun narasi perdamaian global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadirkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan demokratis. Politik Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mulai memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional, resolusi konflik, dan dialog lintas agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik Islam Indonesia dari orientasi ideologis menuju orientasi praksis yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan global. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah, telah menjadi instrumen utama dalam membangun citra Indonesia sebagai sentrum perdamaian internasional. Kesimpulannya, politik Islam Indonesia memiliki potensi besar sebagai model politik keislaman global yang mengedepankan harmoni dan solusi terhadap konflik dunia.
OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Nurfitriani, Eva; Asdin, Apriana; Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i1.230

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Sistem peradilan pidana sering kali dianggap tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam konteks relasi keluarga yang bersifat emosional dan berkelanjutan. Mediasi muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian kasus KDRT, serta mengkaji efektivitas, tantangan, dan potensi pengembangannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik KDRT secara humanis, namun perlu didukung dengan regulasi yang tegas, pelatihan mediator yang profesional, dan perlindungan maksimal bagi korban. Optimalisasi mediasi dapat menjadi solusi alternatif yang menyeimbangkan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.
HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN Pikulun, Selfario Adhityawan; Seftian, Baiq Vara Arisinda
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.231

Abstract

Teori hak kodrat John Locke menegaskan bahwa individu memiliki hak alami yang melekat sejak lahir, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Hukum, dalam pandangan Locke, berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak ini dari pelanggaran oleh negara maupun individu lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hak kodrat menurut teori Locke, pengaruhnya terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokratis, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Locke telah menjadi fondasi bagi berbagai konstitusi dan dokumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan dalam penerapan konsep ini mencakup ketimpangan sosial-ekonomi, globalisasi, dan konflik antara kebebasan individu dan kepentingan negara. Dengan demikian, perlindungan hak kodrat tetap relevan sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia dalam sistem hukum kontemporer.
DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GALIAN PASIR DI KAWASAN PESISIR Tradesa, Anggi Purnama; Jamaludin, Jamaludin
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.204

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial dan hukum bagi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur galian pasir di kawasan pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara normatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah Pengambilan pasir untuk pembangunan infrastruktur di pesisir menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius, seperti hilangnya mata pencaharian, konflik warga, kerusakan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, muncul sengketa lahan, kriminalisasi warga, dan pelanggaran hak atas lingkungan, yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.
AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS E-COMMERCE TOKOPEDIA) Halisaswita, Dian Siswadi; Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online pada platform e-commerce Tokopedia, khususnya dalam sistem pre-order. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Dalam praktik e-commerce, model transaksi ini memiliki kemiripan dengan sistem pre-order, namun penerapannya dalam konteks digital menimbulkan tantangan hukum tersendiri, seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap sistem Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi pre-order. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order Tokopedia secara umum menyerupai akad salam, masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan rukun dan syarat akad salam secara sempurna, seperti kepastian waktu penyerahan dan spesifikasi barang yang belum sepenuhnya jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat diterima secara syariah selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Tokopedia sebagai penyedia layanan e-commerce perlu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam sistem pre-order agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN (Studi Kasus di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah) Hotimah, Husnul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap praktik pemberlakuan bunga pada sistem pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Praktik pemberian bunga pada dana kas tersebut muncul sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam kelompok, dengan tujuan menjaga keberlanjutan kas dan kedisiplinan anggota. Namun, keberadaan bunga ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam yang melarang riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pengurus kelompok tahlilan, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pandangan dan argumentasi tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh agama di Desa Pandan Indah menilai praktik bunga pada pinjaman dana kas tahlilan mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih moderat, yang menilai praktik tersebut dapat ditoleransi sepanjang bunga yang dikenakan tidak bersifat memberatkan dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan keuntungan individu. Dengan demikian, praktik ini menimbulkan dilema etis dan fiqhiyah di masyarakat, yang menunjukkan perlunya pembinaan dan penyuluhan hukum ekonomi syariah agar pengelolaan dana sosial lebih sesuai dengan prinsip syariat Islam.
PERAN POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI PUSAT PERDAMAIAN DUNIA Qohar, Abd.
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.290

Abstract

Politik Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat yang plural dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik Islam Indonesia berperan dalam membangun citra bangsa sebagai sentrum atau pusat perdamaian dunia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengkaji peran tokoh, organisasi, serta kebijakan politik Islam Indonesia yang menekankan prinsip moderasi (wasathiyah), toleransi, dan keadilan sosial dalam menjaga stabilitas nasional dan hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia tidak berorientasi pada pembentukan negara agama, melainkan pada penerapan nilai-nilai Islam substantif dalam sistem kenegaraan yang demokratis. Pendekatan ini tercermin dalam praktik politik yang mengedepankan dialog antarumat beragama, diplomasi perdamaian, dan penyelesaian konflik secara damai, baik di tingkat domestik maupun global. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut berperan penting dalam mempromosikan Islam rahmatan lil ‘alamin melalui berbagai inisiatif sosial, kemanusiaan, dan kerja sama lintas negara. Dengan demikian, politik Islam Indonesia dapat dipandang sebagai model politik Islam yang inklusif dan moderat, yang mampu menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan menciptakan perdamaian global. Melalui kebijakan luar negeri yang berlandaskan diplomasi moral, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai sentrum perdamaian dunia yang berakar pada nilai-nilai Islam dan Pancasila.
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.291

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan pernikahan beda agama di Indonesia dengan meninjau dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM). Fenomena pernikahan beda agama menjadi isu kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma keagamaan, hukum positif, dan hak individu. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya tidak dibenarkan, terutama bagi perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat Islam. Sementara itu, dari perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui telaah terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama), serta instrumen hukum nasional dan internasional terkait HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh HAM dan ketentuan hukum agama yang bersifat normatif. Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, sehingga secara hukum positif pernikahan beda agama tidak dapat disahkan di Indonesia. Namun, dari sudut pandang HAM, pelarangan tersebut sering dipandang sebagai bentuk pembatasan hak sipil yang perlu dikaji ulang dalam konteks pluralisme dan kebebasan beragama. Kesimpulannya, pernikahan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum agama dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diperlukan dialog lintas disiplin hukum dan agama untuk menemukan solusi yang adil, proporsional, dan tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum