cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 1   2   3   4   5 
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pengasuhan pada Keluarga Nelayan di Pesisir Jawa Barat Defina, Defina; Hastuti, Dwi; Rizkillah, Risda; Muflikhati, Istiqlaliyah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0504.822-828

Abstract

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu kunci tercapainya praktik pengasuhan yang berkualitas. Keluarga yang sejahtera akan memiliki pola pikir yang sehat serta akses yang lebih leluasa tehadap sumber daya dalam memenuhi kebutuhan anak selama proses pengasuhan. Keluarga yang tinggal di wilayah pesisir memiliki sejumlah potensi sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi kondisi menunjukan bahwa keluarga yang tinggal di wilayah pesisir cenderung berpendidikan rendah, kualitas hidup rendah, dan tingkat kesejahteraan keluarga dan relasi orangtua anak yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah pesisir agar anak-anak dari keluarga tersebut dapat memperoleh pengasuhan yang baik sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal. Beberapa program yang telah dikembangkan dapat dilanjutkan, terutama program maupun kebijakan berbasis keluarga. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan keluarga dapat tercapai secara berkelanjutan.
Perdagangan Internasional, Bagaimana dengan Arah Kebijakan Komoditas Pertanian Indonesia? Irwandi, Putra
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0504.783-789

Abstract

Kebijakan perdagangan internasional yang telah terjadi saat ini adalah salah satu aspek penentu dalam perwujudan kedaulatan pangan nasioal yang strategis dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Hal ini terbukti dari data dari Kementerian pertanian mencatat bahwa tahun 2017-2021 nilai ekspor Indonesia mencapai angka 26,370 miliar dolar US dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,83 persen pertahun. Sehingga Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama dua periode sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pertumbuhan laju pertanian sebesar 6,23% pertahun Dilain sisi, Ketergantungan impor pangan nasional meningkat sebanyak 2 kali lipat terlihat pada komoditas beras sebesar 10 persen, jagung 201%, kedelai 55% dan gula sebesar 50%. Padahal komoditas-komoditas yang ada telah menyerap masing-masing 23 juta, 9 juta, 2,5 juta, dan 1 juta rumah tangga atau sebesar 68% dari total rumah tangga di Indonesia Salah satu kebijakan WTO sebagai lembaga tertinggi perdagangan dunia memiliki perjanjian yang didalamnya termasuk perjanjian berbasis pertanian atau yang dikenal dengan AOA (Aggrement on Agriculture). AOA ini merupakan salah satu perjanjian pertanian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama pembangun dokumen WTO yakni : 1. Akses pasar, 2. Subsidi Domestik, dan 3. Subsidi Ekspor. Namun faktanya, kebijakan AOA WTO menggangu aktivitas perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia
Merajut Kerjasama Multipihak dalam Jerat Krisis Ekologi Tambang Purwandari, Heru; Sita, Rai; Indriana, Hana; Hadi Dharmawan, Arya
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0504.772-776

Abstract

Aktivitas ekonomi ekstraktif pertambangan memiliki karakter eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang sangat berisiko tidak hanya bagi lingkungan hidup namun juga bagi kehidupan sosial-kemasyarakatan. Pola eksploitasi berlebihan atas sumberdaya alam,menjadi penyebab utama terjadinya transformasi bentang alam dengan segala keseluruhan isinya di pedesaan. Sementara itu, menilik atmosfer kontestasi antar aktor di kawasan pertambangan, segera tampak bahwa terdapat kelompok yang mampu secara cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang tidak memiliki banyak pilihan, kecuali pasrah dengan cara membangun relasi-kerja dengan aktivitas ekonomi pertambangan. Ketika perubahan sistem sosial dan ekologi lokal masuk ke tahapan krisis ekologi akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam tanpa disertai upaya pemulihan yang mencukupi, maka terdapat ancaman berupa ketidakberlanjutan sistem sosial-ekologi.Dalam hal ini,krisis ekologi kemudian diikuti oleh krisis sosial, krisis sistem penghidupan, dan krisis lain yang kompleks. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengantisipasi krisis ekologi menjadi upaya yang diperlukan sebagai pintu masuk memahami ancaman-ancaman sosial, ekonomi dan lingkungan terutama bagi kelompok tertentu yang rentan akibat perubahan bentang alam yang dipicu oleh pertambangan. Analisis pada tulisan ini diarahkan untuk memahami ragam bentuk adaptasi yang dikembangkan oleh kelompok sosial rentan di pedesaan yang menyertai perubahan sosial-ekologi akibat ekonomi ekstraktif pertambangan. Hasil kajian, merekomendasikan dibangunnya kolaborasi diantara empat pihak terkait yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha tambang, dan komunitas untuk merespons krisis ekologi yang berdampak luas pada perubahan sistem sosial dan penghidupan masyarakat lokal.
Quo Vadis Teluk Jakarta Yonvitner; Agus, Syamsul Bahri; Perdinan; Budiman, Mukhammad Asyief Khasan; Sahibuddin, Muhammad Qustam; Akmal, Surya Genta; Rudiyanto, Bambang Yudho
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.1-6

Abstract

Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan strategis di DKI Jakarta yang sarat dengan aktivitas dan persoalan. Salah satu persoalan yang menonjol saat ini adalah pemanfaatan ruang untuk reklamasi. Perjalanan rencana reklamasi yang terjadi ternyata tidak sepenuhnya sesuai harapan, karena berbagai persoalan terkait legalitas yang kemudian mengacu pada UU belum sepenuhnya terpenuhi. Keberadaan masyarakat sekitar lokasi reklamasi belum terakomodasi dengan baik, serta rencana pemanfaatan dan peruntukan ruang area reklamasi belum tuntas dalam rencana tata ruang. Status sumberdaya hayati dan ekosistem di sekitar lokasi yang menunjukkan tren perubahan dari waktu ke waktu karena tekanan pemanfaatan ruang. Berbagai kepentingan dalam hal ini kemudian mendorong perlunya sebuah solusi komprehensif dalam pengelolaan kedepan yang lebih baik dan berkeadilan. Model pengelolaan terpadu dengan tetap memberikan peran kepada pemerintah sebagai pengendali utama akan sangat baik, sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik.
Menagih Janji Dua Puluh Persen Kebun untuk Rakyat Yulian, Bayu Eka
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.7-10

Abstract

us sebagai kewajiban perusahaan perkebunan. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan amanat bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP) atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya (IUP-B) wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan. Debat mutakhir yang mengemuka hingga kini adalah belum adanya aturan yang mengatur secara detail hingga bisa dioperasionalkan di tingkat tapak. Padahal Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut (lihat Pasal 59) lebih lanjut menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun hampir empat tahun berjalan hingga kini PP tersebut tak kunjung terbit. Hingga saat ini capian pembangunan kebun untuk masyarakat sangat rendah. Dampaknya konflik antara masyarakat dan perusahaan pemegang ijin dan hak guna usaha perkebunan terus terjadi dan makin meruncing. Kajian ini menghasilkan rumusan pokok untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.
Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan Berdaya Saing Hubeis, Musa; Mulyati, Heti; Dewi, Farida Ratna; Widyastuti, Hardiana
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.11-14

Abstract

Artikel ini membahas tentang strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan Berdaya saing di Indonesia. yang khususnya dilakukan di tiga daerah di Indonesia, yaitu Palembang, Bandung dan Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah: Mengidentifikasi jalur rantai pasok UMKM Unggulan berbasis pertanian pangan, serta Menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap daya saing UMKM Unggulan berbasis pertanian pangan di Palembang, Bandung dan Surabaya. Temuan pada penelitian Pengembangan daya saing UMKM Pangan Olahan berdaya saing di tiga daerah yang diteliti (Palembang, Bandung dan Surabaya) menunjukkan pentingnya penguasaan aspek produksi dalam arti luas (hulu-hilir) fasilitasi investasi dan aspek pemasaran, serta aspek psikologis konsumen.
Peran Strategis Pusat Informasi Pohon Langka Mansyur, Irdika; Imran, Zulhamsyah; Ridwan, Muhammad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.15-16

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity di dunia. Selain memiliki keanekaragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keanekaragaman mamalia, reptil, burung, amfibi, primata, ikan dan tentu saja tanaman. Ancaman terhadap pohon atau jenis flora dan fauna lainnya di Indonesia semakin hari semakin besar. Hal ini disebabkan oleh laju deforestasi yang tinggi dan rendahnya kemampuan dalam merehabilitasi lahan. Salah satu upaya dalam menangani terancamnya pohon langka dapat dilakukan dengan merawat dan memperbanyak Kebun Raya karena berperan sebagai kawasan strategis konservasi tumbuhan langka. Peluang dan tantangan dalam mengkonversi pohon langka dapat dilakukan dengan membuat baseline data mengenai informasi pohon langka.
Peran Para Pihak dalam Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial Muhdin; Hero, Yulius; Marasta, Khalifa; Rimbawanto, Septian Ardi; Karsuwadi, Ringo Renaldi; Rudiyanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.17-19

Abstract

Perhutanan sosial adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan memiliki sisi dan potensi bagi terjadinya konflik disebabkan antaranya oleh dua hal yakni dikotomi ruang lingkup pengelolaan di dalam atau di luar kawasan hutan dan fakta historis pengelolaan kawasan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa meliputi aspek kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, serta perbedaan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam program. Target perhutanan sosial saat ini baru tercapai kurang lebih 15.8% dari luasan target awal 12.7 juta Ha. Berbagai stakeholder menyampaikan peranannya dan solusi dari berbagai sudut pandang terhadap isu terhangat mengenai perhutanan sosial untuk mengatasi permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat tapak yakni kesatuan pengelola hutan sampai pada peran para kepentingan ditingkat pemerintah.
Penanganan Pasca Bencana Gempa Di Lombok Budiyanto, Balok; Sunarti, Euis; Zulhamsah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.20-21

Abstract

Gempa Bumi merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dr Daryono (2018) selaku kepala bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa wilayah Indonesia itu sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik, selain itu beliau menambahkan bahwa, wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum terpetakan sehingga tidak heran jika wilayah Indonesia itu dalam sehari lebih dari 10 gempa yang terjadi. Oleh karena itu kita selaku masyrakat Indonesia yang khusunya akademisi dapat membantu masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi khususnya gempa pada saat ini.
Inovasi dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan untuk Mendukung SDGs 2030 Muhdin; Hero, Yulius; Amri, Syaiful; Kholifah, Siti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.22-24

Abstract

Upaya pemanfaatan sumberdaya hutan perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan yang dapat merealisasikan beberapa tujuan dalam SDGs yakni dapat memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang mencakup lingkungan, sosial dan ekonomi. Lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Sehingga tujuan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat 2 belum terpenuhi. Hasil kajian ini adalah merekomendasikan beberapa inovasi diantaranya, memaksimalkan pemanfaatan lahan gambut. Konsep budidaya yang dapat dilakukan pada lahan gambut yaitu sistem Agroforestry. Inovasi selanjutnya berlatar belakang dari banyaknya hutan mangrove yang tidak dimanfaatkan dengan lestari berdasarkan fungsinya. inovasi digital yang menyediakan berbagai fitur layanan informasi maupun dialog sangat diperlukan. Sehingga permasalahan masyarakat yang kurang pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan kurang relasi dalam mendistribusikan produknya.

Page 2 of 28 | Total Record : 271

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue