cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles 142 Documents
Strategi Komunikasi Politik Partai Dalam Menghadapi Dominasi Pemilih Generasi Z dan Milenial Pada Pemilu Indonesia 2029 Ristu Tri Hastawan
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.843

Abstract

Transformasi demografi pemilih dan percepatan teknologi digital diproyeksikan menjadi faktor penentu dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2029. Pada Pemilu 2024, Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 58,38% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 61–65% pada Pemilu 2029. Kondisi ini menuntut partai politik mengubah orientasi komunikasi dari kampanye konvensional menjadi pendekatan berbasis data, teknologi digital, dan pembangunan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pemilih Generasi Z dan Milenial, mengidentifikasi tantangan komunikasi politik menuju Pemilu 2029, serta merumuskan model strategi komunikasi politik yang adaptif bagi partai politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), memanfaatkan data resmi KPU, BPS, dan APJII serta literatur ilmiah nasional dan internasional, yang dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan SWOT dan PESTEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemilih muda mengubah paradigma komunikasi politik dari pendekatan berpusat pada figur menuju komunikasi yang menekankan kredibilitas, interaksi, transparansi, dan bukti empiris, sementara perkembangan kecerdasan buatan, media sosial, disinformasi, dan fenomena creator politics menjadi tantangan sekaligus peluang. Penelitian ini menawarkan Data-Driven Political Communication Model (DDPCM) yang mengintegrasikan analisis data pemilih, segmentasi audiens, narasi berbasis isu, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan komunitas digital, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kerangka strategis menghadapi Pemilu 2029. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan elektoral partai politik ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi politik yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Governansi Kolaboratif pada MPP Nyawiji: Sinergi Antarlembaga dan Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri Nurul Hasanah; Mohamad Iyos Rosyid; Sahla Agna Nafisa; Siti Nur Rohmah; Asti Nurhidayah; M. Alif Alfarizi; Nur Az-Zahra Firdausyi; Ipah Holipah; Ahmad Rois Mauludin
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.851

Abstract

The implementation of Public Service Malls (MPP) is part of bureaucratic reform aimed at improving the quality of public services through cross-agency service integration. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Nyawiji Public Service Mall (MPP) in Wonogiri Regency and its contribution to improving the responsiveness of public services. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies involving MPP managers, the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), and agencies affiliated with the MPP. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, encompassing the stages of data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Data validity was tested through triangulation of sources and techniques. The results indicate that collaborative governance in the Nyawiji MPP is implemented through inter-agency coordination, alignment of service standards, utilization of information technology, and collaborative resolution of service issues. Collaboration involves regional apparatus organizations, vertical agencies, ministries, state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), village governments, and other public service institutions within the integrated service system. The implementation of collaboration contributes to increased service responsiveness through the provision of digital, hybrid, and manual services, as well as the innovation of free Regional Business Identification Number (NIB) issuance for micro-entrepreneurs. Research results show that collaborative governance can increase the effectiveness, efficiency, and responsiveness of public services, as well as encourage more integrated, adaptive, and community-oriented services. Keywords: Collaborative Governance, Public Service Mall, Service Responsiveness.
Transparansi Algoritmik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital: Studi Eksperimental dalam Konteks Kota Bandung Rizki Mulyana
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.852

Abstract

Pemanfaatan sistem algoritmik dalam pelayanan publik digital memunculkan persoalan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, keadilan prosedural, dan kepercayaan warga, khususnya ketika keputusan otomatis maupun keputusan yang dibantu algoritma memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh dua dimensi transparansi algoritmik, yaitu accessibility dan explainability, terhadap kepercayaan pada algoritma, kepercayaan pada aparatur publik, persepsi akuntabilitas algoritmik, dan keadilan prosedural dalam konteks pelayanan publik digital di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan behavioral public administration melalui dua eksperimen survei berbasis skenario dengan desain faktorial 2 × 2 yang memanipulasi tingkat accessibility rendah–tinggi dan explainability rendah–tinggi pada konteks keputusan berdiskresi rendah dan tinggi. Karena belum tersedia data lapangan aktual, naskah demonstratif ini menggunakan reconstructed pilot/simulated experimental dataset yang terdiri atas 960 profil partisipan sintetis dan 1.920 observasi skenario. Hasil menunjukkan bahwa pada keputusan berdiskresi rendah, explainability meningkatkan kepercayaan pada algoritma secara signifikan (B = 0,559; p < 0,001), sedangkan accessibility tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan algoritmik. Namun, kedua dimensi transparansi secara signifikan meningkatkan persepsi akuntabilitas dan keadilan prosedural. Pada keputusan berdiskresi tinggi, accessibility (B = 0,422; p < 0,001) dan explainability (B = 0,418; p < 0,001) sama-sama meningkatkan kepercayaan pada algoritma, sedangkan explainability juga meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur. Efek paling kuat ditemukan pada persepsi akuntabilitas. Analisis lintas konteks menunjukkan bahwa nilai tambah accessibility semakin penting ketika tingkat diskresi meningkat, sementara pengaruh explainability relatif konsisten. Keadilan prosedural juga memediasi sebagian hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Temuan menegaskan bahwa tata kelola algoritmik yang akuntabel membutuhkan kombinasi akses audit, penjelasan yang dapat dipahami, answerability, contestability, pengawasan manusia, koreksi data, dan mekanisme pemulihan.
Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Partisipasi Politik Generasi Muda: Model Proof-of-Concept untuk Demokrasi Lokal di Provinsi Banten Ira Sopiyah
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.853

Abstract

Kecerdasan artifisial generatif (generative artificial intelligence/GAI) semakin berperan sebagai perantara informasi yang digunakan generasi muda untuk mencari, meringkas, menafsirkan, dan memproduksi konten politik. Berangkat dari studi Karanja dan Musili (2026) mengenai aktivisme politik berbasis AI pada Gen Z Kenya, artikel ini mengembangkan model kontekstual mengenai perubahan perilaku politik berbasis AI dalam demokrasi lokal di Provinsi Banten. Karena tidak tersedia dataset lapangan, seluruh hasil numerik dalam artikel menggunakan dataset survei simulasi yang diberi label secara eksplisit (N = 440), mencakup delapan kabupaten/kota di Banten, dan tidak boleh diperlakukan sebagai estimasi populasi atau hasil survei aktual. Penelitian memodelkan empat konstruk reflektif, yaitu pemanfaatan AI, apropriasi AI untuk kepentingan politik, partisipasi politik online, dan partisipasi politik offline, kemudian mengevaluasi model pengukuran dan model struktural menggunakan alur analisis berorientasi PLS-SEM dengan 5.000 bootstrap. Model pengukuran simulasi menunjukkan konsistensi internal tinggi (Cronbach’s alpha = 0,903–0,913; composite reliability = 0,928–0,935), validitas konvergen (AVE = 0,722–0,743), dan validitas diskriminan yang memadai (HTMT < 0,71). Pada model struktural, pemanfaatan AI berhubungan kuat dengan apropriasi AI politik (? = 0,581; p < 0,001), apropriasi AI politik berhubungan dengan partisipasi online (? = 0,463; p < 0,001), dan partisipasi online berhubungan dengan partisipasi offline (? = 0,491; p < 0,001). Sebaliknya, jalur langsung pemanfaatan AI terhadap partisipasi offline kecil dan tidak signifikan (? = 0,052; p = 0,263), sedangkan jalur mediasi serial melalui apropriasi politik dan partisipasi online signifikan (? = 0,132; IK 95% [0,095; 0,174]). Pola simulasi ini menegaskan interpretasi berbasis mekanisme: AI tidak otomatis menghasilkan partisipasi politik; pengaruh politiknya muncul ketika generasi muda mengapropriasi AI untuk tujuan kewargaan-politik dan menghubungkan keterlibatan digital dengan praktik demokrasi offline.
Pelibatan Masyarakat dalam Inovasi Pelayanan Publik: Peran Responsivitas Pemerintah dan Biaya Partisipasi di Provinsi Banten Muhamad Suhada
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.855

Abstract

Pelibatan masyarakat dapat menyediakan informasi yang cepat bagi pemerintah daerah mengenai kegagalan pelayanan sekaligus membentuk basis umpan balik bagi inovasi pelayanan publik. Namun, keberadaan kanal pelaporan digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi karena masyarakat menimbang manfaat yang diharapkan terhadap biaya upaya, privasi, serta kemungkinan pemerintah benar-benar merespons. Penelitian ini mengembangkan model eksperimental pelibatan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten dengan mengintegrasikan technology-enabled coproduction, kalkulasi manfaat-biaya, konfigurasi kelembagaan, dan responsivitas pemerintah daerah. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset, bukan observasi terhadap warga Banten nyata. Desain simulatif terdiri atas 680 profil responden dewasa yang masing-masing menyelesaikan lima paired-profile conjoint tasks sehingga menghasilkan 6.800 observasi profil. Delapan atribut diacak: tingkat keparahan masalah, dampak yang diharapkan dari laporan, responsivitas pemerintah, beban upaya pelaporan, kebutuhan data pribadi, jenis penyedia layanan, jenis platform pelaporan, dan umpan balik setelah penyelesaian. Average Marginal Component Effects (AMCEs) diestimasi melalui linear probability model dengan respondent-clustered standard errors dan dilengkapi Marginal Means (MMs), difference-in-MMs, analisis interaksi, serta robustness checks. Hasil menunjukkan bahwa keparahan masalah yang tinggi, kepastian bahwa laporan digunakan untuk prioritas perbaikan, serta respons pemerintah yang cepat dan dapat dipantau merupakan atribut positif terkuat. Sebaliknya, kewajiban memberikan identitas tambahan dan prosedur pelaporan yang lebih membebani menurunkan probabilitas suatu profil dipilih. Label sektor penyedia dan platform secara langsung relatif lemah, tetapi konfigurasi lintas sektor menghasilkan preferensi positif moderat. Responsivitas tinggi juga sebagian mengurangi dampak negatif biaya upaya dan privasi. Temuan menegaskan bahwa inovasi pelayanan partisipatif perlu mengutamakan pelaporan rendah friksi, minimisasi data pribadi, transparansi status, tindak lanjut yang terlihat, dan closed feedback loop.
Keadilan Spasial Puskesmas dan Pemenuhan Hak Warga di Kawasan Metropolitan Tangerang Raya Abdul Aziz
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.857

Abstract

Ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan bukan sekadar persoalan jumlah fasilitas, melainkan persoalan keadilan spasial dan pemenuhan kewarganegaraan secara substantif. Penelitian ini menganalisis ketimpangan akses pelayanan publik di kawasan metropolitan Tangerang Raya yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan mengadaptasi logika spatial equity Chen et al. (2021), penelitian menggabungkan pencocokan distribusi penduduk-fasilitas, rasio tingkat pelayanan, Koefisien Gini, Kurva Lorenz, dan location quotient. Karena data berkoordinat yang terharmonisasi untuk seluruh sektor pelayanan belum tersedia secara serentak, Puskesmas digunakan sebagai layanan sentinel yang paling dapat dibandingkan antardaerah, sedangkan sektor pelayanan publik lain digunakan dalam interpretasi kelembagaan dan hak warga. Data resmi tahun 2024 dihimpun dari BPS dan pemerintah daerah. Tiga wilayah menampung sekitar 6,82 juta penduduk dengan 119 Puskesmas. Kabupaten Tangerang menampung lebih dari separuh penduduk metropolitan, tetapi hanya memiliki 44 Puskesmas dengan location quotient 0,73; Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing memiliki location quotient 1,22 dan 1,36. Pada skala kecamatan, Koefisien Gini distribusi Puskesmas terhadap penduduk sebesar 0,133 di Kota Tangerang dan 0,091 di Kota Tangerang Selatan. Namun, location quotient mengungkap defisit layanan lokal yang tidak terlihat dari nilai Gini agregat, terutama di Larangan dan sejumlah kecamatan berpenduduk besar. Temuan menegaskan bahwa status kewarganegaraan yang setara tidak otomatis menghasilkan akses efektif yang setara. Kebijakan pelayanan publik metropolitan perlu diarahkan pada koordinasi lintas batas, investasi berbasis kebutuhan, dan pemantauan keadilan spasial secara rutin.
Disinformasi Digital dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi Lokal: Peran Literasi Politik di Kota Tegal A'zham Albar Rasyid
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.858

Abstract

Platform digital telah mengubah demokrasi lokal dengan memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan paparan terhadap misinformasi, disinformasi, framing manipulatif, dan konten politik berbasis kebencian. Penelitian ini menganalisis bagaimana disinformasi digital dan literasi politik membentuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal di Kota Tegal, Jawa Tengah. Penelitian menggunakan desain kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen dan triangulasi tematik terhadap dokumen resmi kepemiluan, publikasi statistik, laporan literasi digital, basis data pemeriksaan fakta, dan literatur ilmiah. Analisis menggabungkan bukti lokal dari KPU Kota Tegal dan Bawaslu Kota Tegal dengan data nasional dari BPS, APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Mafindo. Hasil menunjukkan bahwa demokrasi lokal Kota Tegal bekerja di dalam ekosistem digital nasional yang sangat terkoneksi: penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024, sementara indeks literasi digital nasional berada pada kategori sedang dengan skor 3,78. Mafindo mencatat peningkatan tajam hoaks politik dan kepemiluan, sedangkan peta kerawanan Pemilihan 2024 Kota Tegal secara eksplisit memasukkan hoaks, kampanye negatif, dan ujaran kebencian sebagai kerawanan kampanye. Penelitian menegaskan bahwa risiko demokratis tidak hanya berasal dari keberadaan informasi palsu, tetapi dari interaksi antara amplifikasi platform, ketimpangan kemampuan verifikasi, polarisasi politik, dan kredibilitas institusi. Literasi politik karenanya berfungsi sebagai mekanisme ketahanan demokrasi melalui kemampuan mengevaluasi sumber, memahami konteks, memverifikasi klaim, dan menilai institusi secara rasional. Artikel mengusulkan model ketahanan demokrasi digital lokal berbasis komunikasi publik transparan, pengawasan pemilu, pemeriksaan fakta lokal, pendidikan kewargaan, penguatan media, dan literasi digital partisipatif.
Digital Citizenship dan Partisipasi Politik Generasi Z di Kota Bandung Muhammad Yuda Ramadhan
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.859

Abstract

Media digital telah mengubah partisipasi politik dengan memperluas cara warga muda memperoleh informasi, mengekspresikan preferensi, membangun jaringan, dan menghubungkan keterlibatan daring dengan tindakan luring. Penelitian ini mengembangkan kerangka integratif Modified UTAUT, kewarganegaraan digital, dan Connective Action Theory untuk menjelaskan partisipasi politik Generasi Z di Kota Bandung. Analisis menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset (N = 512) untuk mendemonstrasikan pengujian model struktural dan bukan merupakan data responden nyata. Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, kewarganegaraan digital, behavioral intention, dan partisipasi politik dimodelkan sebagai konstruk laten. Kewarganegaraan digital dioperasionalisasikan secara multidimensional melalui akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, kesadaran politik, serta keterlibatan kewargaan digital. Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui diagnosis konstruk konfirmatori, reliabilitas, composite reliability, average variance extracted, validitas diskriminan, regresi struktural, mediasi bootstrap, serta moderasi berbasis interaksi. Model rekonstruksi menunjukkan kelayakan akhir yang baik (RMSEA = 0,046; CFI = 0,978; TLI = 0,972). Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan kewarganegaraan digital berpengaruh positif terhadap behavioral intention; behavioral intention dan kewarganegaraan digital selanjutnya berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Behavioral intention memediasi pengaruh empat determinan UTAUT, sedangkan kewarganegaraan digital memperlemah ketergantungan niat pada kemudahan teknologi, dukungan eksternal, dan tekanan sosial. Pola tersebut mengindikasikan pergeseran dari partisipasi yang terutama didorong oleh teknologi menuju partisipasi yang lebih mandiri, berbasis isu, dan bersifat hibrida. Kontribusi penelitian terletak pada penempatan kewarganegaraan digital sebagai kapasitas politik substantif, bukan sekadar akses atau kompetensi teknis, serta penghubungan mekanisme penggunaan teknologi pada tingkat individu dengan mobilisasi politik berbasis jaringan.
Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Penguatan Demokrasi pada Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak Rian Ramadan
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.860

Abstract

Partisipasi politik pada masyarakat adat tidak memadai apabila hanya dibaca melalui tingkat kehadiran pemilih, karena norma kolektif, otoritas adat, musyawarah, serta hubungan selektif dengan negara ikut membentuk praktik kewargaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dan kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Artikel mengadaptasi logika studi kasus dan orientasi tematik penelitian Nastain dan Aminuddin mengenai komunitas Samin, tetapi tidak memindahkan atribut budaya Samin ke konteks Baduy. Karena tidak tersedia data wawancara lapangan Baduy yang diberikan untuk penyusunan naskah ini, basis empiris penelitian berupa studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan korpus 12 sumber akademik dan institusional yang dipilih secara purposif, terbit 2014–2026, dan membahas partisipasi politik Baduy, tata kelola adat, hak pilih, kearifan lokal, serta relasi adat–negara. Data dianalisis melalui pengodean tematik, triangulasi dokumen, dan pemetaan frekuensi deskriptif. Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan adat/pikukuh (10 dari 12 dokumen), partisipasi elektoral (8/12), kepemimpinan adat sebagai mediator (8/12), adaptasi selektif terhadap negara dan modernisasi (7/12), serta musyawarah/konsensus (6/12) merupakan tema paling dominan. Temuan menunjukkan bahwa penguatan demokrasi bekerja melalui model yang tertanam dalam komunitas: kearifan lokal membentuk institusi adat; institusi adat memediasi deliberasi dan hubungan eksternal; partisipasi berlangsung melalui jalur elektoral, komunal, representasional, dan pengawasan; sedangkan legitimasi demokrasi bergantung pada penghormatan terhadap otonomi budaya dan hadirnya representasi substantif. Demokrasi Baduy lebih tepat dipahami sebagai kewargaan yang dinegosiasikan dan tertanam secara kultural, bukan pilihan biner antara berpartisipasi dan mengisolasi diri.
Kerangka Konseptual Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Pelestarian Warisan Intelektual dalam Kaderisasi HMI Faisal Dudayef; Muhamad Yani
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 3, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i3.862

Abstract

Transformasi digital mendorong organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang adaptif tanpa mengabaikan kesinambungan warisan intelektual dan nilai kelembagaan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual HMI Intellectual Legacy AI sebagai kerangka pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung transformasi kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual yang didukung kajian literatur integratif dan analisis dokumen. Pengembangan kerangka diarahkan pada integrasi perspektif pengelolaan pengetahuan organisasi, kecerdasan buatan generatif, pembelajaran dialogis, dan tata kelola etis. Model yang diusulkan terdiri atas empat komponen utama, yaitu repositori pengetahuan terkurasi, asisten pembelajaran berbasis retrieval-augmented generation (RAG), fasilitasi dialog kritis, serta evaluasi dan pengawasan instruktur. Kerangka tersebut menempatkan kecerdasan buatan sebagai instrumen pendukung penelusuran sumber, interpretasi pengetahuan, dan pengembangan argumentasi, tanpa menggantikan peran instruktur maupun kemandirian berpikir kader. Kontribusi penelitian terletak pada integrasi pelestarian warisan intelektual dan pendekatan pembelajaran berbasis AI dalam konteks pendidikan kader organisasi mahasiswa. Karena model masih bersifat konseptual, kelayakan teknis dan efektivitas pedagogisnya memerlukan validasi ahli serta pengujian empiris dalam pelaksanaan Basic Training HMI. Kata kunci: kecerdasan buatan generatif; kaderisasi digital; himpunan mahasiswa islam; warisan intelektual; retrieval-augmented generation.