cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Kekerasan Berbasis Gender Online Sebagai Bentuk Delegitimasi Politik Terhadap Politisi Perempuan di Media Sosial Indonesia Yordanius Yusuf Hutabarat
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.730

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Pengembangan industri halal tidak hanya terbatas pada produk akhir, tetapi juga harus mencakup penerapan halal supply chain management pada seluruh proses rantai pasok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan halal supply chain pada usaha mikro makanan di Kabupaten Bandung dengan objek penelitian CV. Laksana sebagai produsen tahu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap tiga aktivitas supply chain, yaitu raw material (inbound), manufacturer (production phase), dan storage (outbound), serta business process yang terdiri dari input, process, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Laksana telah menerapkan prinsip halal supply chain management pada aspek proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk. Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih terdapat bahan baku utama yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga menjadi hambatan dalam proses pengajuan sertifikasi halal perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan halal supply chain pada UMKM makanan memerlukan dukungan supplier halal, pembinaan pemerintah,
Dampak Pembangunan Jalan KSB terhadap Aksesibilitas dan Aktivitas Masyarakat Kota Serang: Analisis dalam Perspektif Teori Pembangunan Dusseldorp Yordanius Yusuf Hutabarat; Muhammad Jaddan; Muhammad Satrio A W; Rachel Aulia; Prilly Sakinah
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.735

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan Jalan KSB terhadap aksesibilitas dan aktivitas masyarakat Kota Serang. Pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk intervensi infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan KSB memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat, ditandai dengan kemudahan mobilitas, meningkatnya kenyamanan perjalanan, serta lebih mudahnya akses menuju fasilitas publik. Pembangunan jalan juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa serta munculnya peluang usaha baru. Dari aspek sosial, peningkatan konektivitas wilayah mendorong interaksi masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, pembangunan jalan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa peningkatan volume kendaraan dan perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan Teori Pembangunan Dusseldorp, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur yang dibangun, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hasil pembangunan. Kata Kunci: aksesibilitas, pembangunan jalan, aktivitas masyarakat.
Analisis Strategi Komunikasi Publik Pegawai Konsulat dalam Memberikan Pelayanan kepada Mahasiswa Timor – Leste di Bali Mazarello Maria Luz D Jesus Assuncao; Ni Putu Intan Permatasari
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh pegawai Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa Timor-Leste. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan bersifat fleksibel dan adaptif melalui komunikasi langsung serta media digital seperti WhatsApp. Pegawai konsulat juga menyesuaikan penggunaan bahasa dan pendekatan komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Namun, masih ditemukan hambatan komunikasi berupa keterlambatan informasi, pola komunikasi yang cenderung satu arah, dan distribusi informasi yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pegawai konsulat menerapkan strategi adaptif melalui penyederhanaan bahasa, peningkatan komunikasi dua arah, dan pemanfaatan media digital. Dengan demikian, komunikasi yang interaktif dan responsif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Konsulat Jenderal Timor-Leste di Bali. Kata Kunci: strategi komunikasi publik; pelayanan konsuler; komunikasi antarbudaya; media digital
Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang Anwar Bilnadzary; Muhammad Fathan Dwiki Azmi; Robi Arga Prawira; Nadia Khumairatun Nisa; Muhammad Zaki Maulana; Risyan Zahid
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui forum musyawarah, dokumen perencanaan, dan media informasi desa, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui forum musyawarah, namun tingkat keterlibatan warga masih belum merata. Sementara itu, aspek akuntabilitas tercermin dari adanya pengawasan oleh BPD, pendamping desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten Nabil Zahran Aryadi; Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos., M.I.P; Sandy Amllatied Imanisakti; Zaldi Hafidz Fachrureta; Muhammad Catur Fauzan; Rifan Maulana
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.749

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) based on the COSO framework in mitigating the risk of election financial management deviations at the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Banten Province, as well as to identify its structural and managerial barriers. The study employed a qualitative approach with a single instrumental case study design. Empirical data collection was conducted through purposive in-depth interviews with the Head of the Administration Division and financial management staff, supported by operational observations in the field. Data validity was tested through source and method triangulation, while data analysis applied the Miles and Huberman interactive model. The results show that all five COSO components have been implemented, ranging from Command Center supervision to digital document audits. However, the effectiveness of these instruments has not achieved a zero-fraud governance ecosystem due to the high penetration of bureaucratic barriers. Structurally, governance is hampered by a human resource regeneration crisis because regulations mandate Civil Servant (PNS) status for treasury positions, triggering overlapping duties, workload asymmetry, and exacerbated by technological infrastructure limitations (blank spots) in regional areas. Managerially, supervisory effectiveness is paralyzed by the time compression phenomenon between the execution of election stages and accounting reporting deadlines. This massive operational workload ultimately triggers document backlogs and generates an erosion of administrative compliance culture among supervisory apparatus. Keywords: Bawaslu; COSO; Bureaucratic Barriers; Election Financial Management; Internal Control System
Konstitusionalisasi Hak Untuk Dilupakan di Indonesia: Analisis Perlindungan Privasi Warga Negara Dalam Era Digital abd rahman; Agustiadi Diningrat P Pratama; M Hidayatul Rezky Djufri
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.753

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko penyebaran dan penyimpanan informasi pribadi secara permanen di ruang siber, sehingga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak privasi warga negara. Salah satu instrumen yang berkembang untuk menjawab persoalan tersebut adalah Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten), yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi yang sudah tidak relevan atau berpotensi merugikan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional warga negara serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak untuk Dilupakan merupakan manifestasi hak privasi yang memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Implementasinya telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih menghadapi hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan pedoman teknis, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital. Kata kunci: Hak untuk Dilupakan; Hak Privasi; Perlindungan Data Pribad.
Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal Winanda Fajri Al Hakim winanda; Muhammad Rifqi Hazimulfiqri; Muhammad Thariqzakwan; Muhammad Laskar Hidayah Basdir; Faiz Ahmad Fachri
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.760

Abstract

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia, khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional.
Analisis Yuridis Praktik Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Istri Almaidah Siregar; Asher Ebenneazer Ginting; Azizah Nur Nasution; Nazazwa Sasqila; Vika Oktavia Situmorang; Wika Wiryanti Siregar; Parlaungan Gabriel Siahaan
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.766

Abstract

Penelitian ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan keadilan bagi pihak istri. Kajian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus mengungkap berbagai penyimpangan praktik poligami yang masih terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan peluang bagi pelaksanaan poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin pengadilan, persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memberikan nafkah, serta kewajiban berlaku adil kepada seluruh istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak istri secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menciptakan keadilan bagi perempuan. Kata kunci: Poligami; Perkawinan; Kepastian Hukum; Keadilan; Perlindungan Istri

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, Issue 2, 2026 Volume 5 Issue 1, 2026 Volume 4 Issue 2, 2025 Volume 4 Issue 1, 2025 Volume 3 Issue 2, 2024 Volume 3 Issue 1, 2024 Volume 2 Issue 2, 2023 Volume 2 Issue 1, 2023 Volume 1 Issue 2, 2022 Volume 1 Issue 1, 2022