cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
Kritik Sosial Generasi Z dalam Konten TikTok Pray For Sumatra: Analisis Narasi Bencana dan Kepemimpinan: Analisis Narasi Bencana dan Kepemimpinan Cecep Ahmad Topa
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.770

Abstract

Abstract This study analyzes how Generation Z uses TikTok to create critical narratives about the November 2025 flood disaster in Sumatra and respond to government leadership, rather than simply expressing sympathy. Using a qualitative approach with a focus on narrative analysis, this study explores five TikTok videos using the hashtag #PrayForSumatra created by young content creators aged 17 to 25. The results of this study show that the content is not only about prayer and loss, but also contains social criticism organized in six recurring narrative patterns. These findings confirm that Generation Z is not only a passive and empathetic audience, but also an active communicator, utilizing digital media to change the way society understands the disaster, from a mere "natural tragedy" to a "policy failure that requires structural accountability" from the government. This study ultimately highlights the importance of critical literacy and digital activism of Generation Z in responding to the disaster, with TikTok serving as a means of narrative resistance to the official explanation from the government. Keywords: Generation Z, TikTok, Narrative Analysis, Disaster Communication, Leadership Crisis. Abstrak Penelitian ini meneliti cara Generasi Z menciptakan cerita yang menyoroti masalah terkait banjir di Sumatra pada November 2025 lewat TikTok, sekaligus merespons cara pemerintah bertindak, bukan sekadar menunjukkan rasa sedih. Dengan melihat cara narasi dibuat, studi ini mengamati lima video TikTok bertagar #PrayForSumatra yang dibuat anak muda berumur 17 sampai 25 tahun. Hasilnya, video-video itu bukan hanya berisi doa dan kesedihan, tetapi juga punya kritik sosial dalam enam pola narasi yang muncul berulang. Temuan ini menunjukkan Generasi Z bukan cuma orang yang diam dan ikut merasakan, tapi juga orang yang aktif bicara pakai internet untuk mengubah pandangan orang tentang bencana, dari sekadar "kejadian alam" jadi "kebijakan yang gagal dan pemerintah harus bertanggung jawab". Studi ini akhirnya menekankan pentingnya Generasi Z bisa berpikir kritis dan aktif di internet saat ada bencana, dengan TikTok menjadi cara untuk melawan cerita resmi dari pemerintah. Kata kunci: Generasi Z, TikTok, Analisis Narasi, Komunikasi Bencana, Krisis kepemimpinan.
Peran Pajak Sebagai Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masyarakat Bayu Krisna Mukti Kadang; Mohammad Evan Putra Jayu; Andi Naufal Patiroi; Anandya Naufal; Muhammad Irsyaduddin Kamaruddin
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.771

Abstract

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), tetapi juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang sosial ekonomi. Artikel ini membahas peran pajak sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan yang dikenal dengan konsep green tax atau pajak lingkungan. Penerapan pajak lingkungan bertujuan untuk memaksa subjek pajak, khususnya di sektor industri yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, untuk memperhitungkan kembali dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Implementasi kebijakan ini di Indonesia tercermin melalui pengenaan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dalam UU Perseroan Terbatas, serta pengaturan insentif dan disinsentif ekonomi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui instrumen-instrumen regulasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat menekan tingkat emisi, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan beralih pada pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan Sovereign Bali Hotel) Amanda Cherlly Agustin; Ida Bagus Ketut Surya
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.773

Abstract

Industri perhotelan yang kompetitif menuntut karyawan untuk tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menunjukkan perilaku ekstra-peran atau Organizational Citizenship Behavior (OCB) guna meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Salah satu faktor yang dapat mendorong munculnya perilaku tersebut adalah Perceived Organizational Support (POS), yaitu persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara POS dan OCB, sehingga diperlukan variabel yang dapat menjelaskan mekanisme hubungan tersebut, yaitu komitmen organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi pada karyawan Sovereign Bali Hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode nonprobability sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan tetap yang berjumlah 56 orang karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Perceived organizational support juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Selain itu, komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Komitmen organisasional terbukti mampu memediasi pengaruh perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior. Karyawan akan menunjukkan perilaku organizational citizenship behavior dengan kecenderungan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya komitmen organisasional. Kata Kunci: perceived organizational support, komitmen organisasional, organizational citizenship behavior
Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed Agnes Olivia Sitompul; Devina Joy Septina Pakpahan; Eva Nurul Huda; Gloria Tampubolon; Kristin Manalu; Meya Amelia; Natassya Handayani; Rista Novita Sari Perangin-Angin; Sri Hadiningrum
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.745

Abstract

Praktik utang piutang sering terjadi di kalangan mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, namun tidak jarang menimbulkan wanprestasi yang berdampak pada hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, dan tinjauannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, tidak adanya kepastian pelunasan, dan penghindaran komunikasi saat dilakukan penagihan. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh layanan paylater dan pinjaman online. Berdasarkan hukum perdata, perjanjian utang piutang secara lisan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dan mengganggu hubungan pertemanan antarmahasiswa. Kata Kunci: Wanprestasi, Utang Piutang, Mahasiswa, Hukum Perdata.
Transformasi Tata Kelola Pasca-Banjir di Bima: Inovasi Administratif dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan Nurlaila; Nurhasanah; Kasman; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.748

Abstract

Banjir berulang yang terjadi di Kota Bima selama periode 2016–2025 telah menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sekaligus mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola administratif pasca-banjir melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif inovatif dalam mendukung rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Bima, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarlembaga, kapasitas adaptif pemerintah daerah, serta faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pasca-banjir sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengambilan keputusan partisipatif. Selain itu, adaptivitas tata kelola tercermin dalam inovasi kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan fungsi ekologis wilayah, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, meningkatkan kapasitas adaptif kelembagaan, serta mendukung pembangunan daerah yang resilien dan berkelanjutan. Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif; Rehabilitasi Ekosistem; Collaborative Governance; Pascabanjir; Pembangunan Berkelanjutan.
Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Investasi dan Infrastruktur Lingkungan serta Partisipasi Publik terhadap Kualitas Hidup Pelaku UMKM dan Kinerja Lingkungan Peran Moderasi Gaya Hidup Hijau dalam Perspektif Green Accounting di Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Megasuciati Wardani; Ikbal Ramzani P; Hermansyah; Dwi Tesna Andini
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.750

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, dan partisipasi publik terhadap kualitas hidup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kinerja lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan gaya hidup hijau sebagai variabel moderasi dalam perspektif green accounting. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya kinerja lingkungan serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode causal explanatory. Sampel penelitian terdiri atas pelaku UMKM di NTB yang ditentukan melalui teknik probability sampling menggunakan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Model penelitian mencakup empat variabel independen, yaitu kinerja pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, dan partisipasi publik; dua variabel dependen, yaitu kualitas hidup dan kinerja lingkungan; serta satu variabel moderasi, yaitu gaya hidup hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hidup pelaku UMKM maupun kinerja lingkungan. Selain itu, kualitas hidup terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Gaya hidup hijau juga terbukti memperkuat pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan penelitian menegaskan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah, dukungan investasi lingkungan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan keberlanjutan ekologis. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif green accounting dengan gaya hidup hijau sebagai variabel moderasi yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Kata kunci: kebijakan pemerintah, investasi lingkungan, infrastruktur lingkungan, partisipasi publik, kualitas hidup, kinerja lingkungan, gaya hidup hijau, green accounting, UMKM.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Hutan sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup di Indonesia Cantika Putri Ayu; Muhammad Ayub Anwar; S.F. Nur Amelyya Rizqi; Suhandriani Wulandari
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.751

Abstract

Perusakan hutan adalah salah satu jenis tindakan merusak lingkungan yang menyebabkan dampak buruk terhadap pertahanan ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindakan merusak hutan serta sanksi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Orang yang merusak hutan, baik yang sendirian maupun perusahaan, bisa diproses secara hukum jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan pada hutan. Sanksi yang bisa diberikan adalah berupa hukuman penjara, hukuman denda, dan kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Sehingga, diperlukan hukum yang diterapkan dengan baik agar bisa mencegah dan mengatasi perusakan hutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia tetap terjaga. Kata kunci: perusakan hutan, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, kehutanan.
Literasi Digital Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance di Sulawesi Utara Al Putri Abral; Susvia Delta Kusdiane; Cloudya Cartika Wowor
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.759

Abstract

Abstract The rapid development of technology today is crucial for the bureaucracy to improve public services. However, enhancing technological infrastructure alone is not sufficient; it must be accompanied by the development of human resources to increase the capacity of bureaucratic actors. The qualitative research uses a literature review method and analyses how digital literacy, which consists of four pillars, can serve as an instrument to achieve good governance in North Sulawesi. The results show that digital literacy can support the implementation of effectiveness, efficiency, and responsiveness; digital culture can foster participation, consensus, and equality; digital ethics can promote transparency and accountability; and digital safety can realize the rule of law to protect citizens' personal data. This study concludes that it is necessary to improve digital literacy among human resources, not just focus on developing advanced technology. Keywords: Digital Literacy, Good Governance, Bureaucracy
Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Inklusif: Analisis Peran dan Kolaborasi ITDP Indonesia di Jakarta Najwa Annisa Balqis; Aisyah Chairani; Edrea Rahma Nabilah; Aniqotul Ummah
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITDP sebagai aktor non-negara dalam tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan Jakarta, serta mengkaji seluruh intervensi kebijakan transportasi terhadap tata kelola struktur perkotaan dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan pihak ITDP Indonesia serta studi dokumentasi dari laporan resmi, kebijakan, buku serta artikel ilmiah yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITDP Indonesia berperan strategis dalam mendukung tata kelola transportasi dan pembangunan perkotaan melalui advokasi kebijakan, penyusunan kajian berbasis data, serta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. kontribusi tersebut tercermin dalam pengembangan Bus Transit Rapid (BRT), konsep Transit Oriented Development (TOD), dan dukungan terhadap kebijakan transportasi berkelanjutan. Dalam perspektif Urban Morphology, pengembangan transportasi publik berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan, meningkatkan konektivitas kawasan, dan mendorong terbentuknya struktur kota yang lebih kompak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ITDP Indonesia berperan penting dalam mewujudkan tata kelola transportasi dan perkotaan Jakarta yang lebih inklusif. Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan aktor non-negara seperti ITDP dalam menciptakan sistem transportasi yang meningkatkan kualitas masyarakat dan mendukung transformasi tata ruang kota.
Kesiapan Digital Command Center dalam Produksi Kebijakan Adaptif: Diagnostik Smart Governance Pemerintah Kota Bima Kamaluddin; Rahmi; Ahmad Usman; Salahuddin; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.762

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya evaluasi komprehensif mengenai tingkat kesiapan digital Command Center (C2) Pemerintah Kota Bima sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi smart governance, di tengah berbagai tantangan berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, interoperabilitas data antarorganisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan digital Command Center Kota Bima dalam mendukung produksi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan kerangka United Nations E-Government Development Index (EGDI) yang mencakup dimensi layanan daring, infrastruktur telekomunikasi, dan modal manusia bidang teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Command Center Kota Bima telah memiliki fondasi digital yang relatif memadai melalui ketersediaan infrastruktur jaringan, sistem informasi pemerintahan, pusat pemantauan digital, serta dukungan regulasi yang memungkinkan penguatan tata kelola berbasis data. Namun demikian, tingkat kematangan digital masih berada pada fase transisional karena integrasi lintas sistem, pemanfaatan teknologi analitik cerdas, dan kapasitas SDM belum berkembang secara optimal. Meski demikian, keberadaan Command Center terbukti mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan publik, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan data dan informasi digital secara real-time. Kata Kunci: Command Center; Kesiapan Digital; Smart Governance; Tata Kelola Berbasis Data; Kebijakan Adaptif.

Page 12 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, Issue 2, 2026 Volume 5 Issue 1, 2026 Volume 4 Issue 2, 2025 Volume 4 Issue 1, 2025 Volume 3 Issue 2, 2024 Volume 3 Issue 1, 2024 Volume 2 Issue 2, 2023 Volume 2 Issue 1, 2023 Volume 1 Issue 2, 2022 Volume 1 Issue 1, 2022