cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arifatul Uyun
Contact Email
uyunarifatul@gmail.com
Phone
+6282338483950
Journal Mail Official
jurnalalqadlaya@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/EditorialTeam
Location
Kab. lumajang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
ISSN : 28096681     EISSN : 28095936     DOI : https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i1.1554
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang sejak tahun 2021. Artikel disni mencakup studi tekstual dan studi lapangan dengan berbagai perspektif Islam. Hukum Keluarga, Wacana Islam dan Gender, dan Penyusunan Hukum Perdata Islam. Pada awalnya jurnal hanya berfungsi sebagai wadah ilmiah bagi dosen, profesor, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang. Namun, karena perkembangan selanjutnya, jurnal tersebut berinisiatif mengundang para sarjana dan peneliti di luar Institut untuk berkontribusi. Hingga saat ini, dengan prosedur double peer-review yang adil, Al-Qadlaya terus mempublikasikan penelitian dan kajian terkait Hukum Keluarga Islam, Wacana Gender, dan Legal Drafting KUHPerdata Islam dengan berbagai dimensi dan pendekatan. Al-Qadlaya, terbit dua kali setahun, selalu menempatkan Hukum Keluarga Islam, Wacana Gender, dan Hukum Perdata Islam dalam fokus utama penyelidikan akademis dan mengajak setiap pengamatan komprehensif Hukum Keluarga Islam sebagai Islam normatif dan sistem masyarakat Muslim sebagai mereka yang menjalankan agama dengan banyak segi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya" : 7 Documents clear
Larangan Pernikahan Adat Salep Tarjhe Persepektif ‘Al-Adatu Muhakkamah: (Studi Kasus: Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang) Fathul Ulum; Sholeh, Khoirus
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2095

Abstract

kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya, baik ipar dan saudara kandungnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang secara adat di Desa Tegalrandu, Kecamatan klakah, Kabupaten Lumajang, sebagai lokasi khusus penelitian. Al-‘adah muhakkamah termasuk antara lima kaedah fiqh yang disebut sebagai al-qawaid al-kubra, kaedah ini bermaksud adat diterima sebagai hukum. Adapun adat atau yang juga disebut ‘urf adalah suatu perkara yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Teori ini banyak digunakan dalam masalah muamalat dan kehakiman. Penelitian ini menjadi menarik, karena dengan kayanya adat istiadat yang terdapat di Tengah-tengah masyarakat Jawa, khususnya daerah pendalungan (suku Madura) yang hingga dewasa ini masih sangat mempercayai adat istiadat leluhurnya.
INTEGRASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA: MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM KASUS HUKUM KELUARGA Beni Ashari
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2096

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi prinsip maqashid syariah dalam putusan peradilan agama, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, untuk mencapai keadilan sosial bagi para pihak yang terlibat. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan, serta sejauh mana penerapan prinsip ini mendukung tercapainya keadilan yang holistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam, putusan-putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan hakim peradilan agama dan pakar hukum keluarga. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip maqashid syariah sudah mulai diterapkan dalam beberapa putusan, namun implementasinya masih terbatas dan belum optimal. Penerapan maqashid syariah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan maqashid syariah dalam peradilan agama demi tercapainya keadilan substansial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.
Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia Imam Bayhaki
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2121

Abstract

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran strategis dalam memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam di Indonesia. Walaupun fatwa bukan merupakan produk hukum yang bersifat mengikat secara langsung, keberadaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan hukum nasional, terutama dalam konteks penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa, MUI turut berperan dalam membimbing masyarakat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mempengaruhi regulasi dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara fatwa MUI dengan sistem hukum nasional Indonesia dan bagaimana fatwa tersebut berperan dalam membentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran dan pengaruh fatwa MUI dalam konteks hukum nasional. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta wawancara dengan ahli hukum, tokoh agama, dan praktisi hukum. Analisis dilakukan dengan menggali bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterima dan diterapkan dalam kebijakan hukum nasional, serta dampaknya terhadap implementasi hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam interaksi antara fatwa agama dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI, meskipun tidak mengikat secara langsung dalam kerangka hukum positif Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi pemerintah, terutama dalam bidang-bidang yang menyentuh masalah moral, sosial, dan ekonomi umat Islam. Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam menjembatani kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, pengaruh fatwa terhadap keputusan hukum dan kebijakan publik tetap signifikan, yang mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum agama dan hukum negara di Indonesia
Kontroversi Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nabila Nailil Amalia; Bilqist Adna Salsabila; Asbarin
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2122

Abstract

Penelitian ini berdasarkan dari maraknya kasus perceraian yang terjadi di Jawa Timur, sedangkan salah satu faktor tebesar melonjaknya angka perceraian itu adalah banyaknya pernikahan anak di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontroversi pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dari dalam penelitian ini, yaitu: data primerenya adalah teks-teks hadist, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, artikel serta jurnal yang relevan dengan pembahasannya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik, simak baca dan catat. Sedangkan dalam analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menujukkan bahwa Menurut pandangan Hukum Islam, pernikahan yang terjadi pada Rasulullah dengan Aisyah merupakan pernikahan yang didasari atas tujuan agama, dan dilihat dari kematangan psikis maupun pemikiran, seseorang yang telah memasuki umur 9 tahun sudah dapat berpikir dewasa, jadi tidak diherankan apabila banyak sekali pada zaman dahulu, orang-orang menikahkan putrinya di usia yang sangat belia. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sudah ada peraturan dan UUD perkawinan dijelaskan bahwa batasan untuk seseorang dapat menikah Ketika sang pihak pria sudah memasuki umur 18 tahun, sedangkan pihak putri telah mencapai umur 15 tahun. Meskipun dalam adat dan budaya suatu daerah tertentu, mengharuskan menikahkan anak-anaknya pada usia yang sangat belia, para orang tua harus tetap mematuhi UUD dan peraturan yang telah ditetapkan sebagai asas negara tentang batasan umur seseorang dapat melakukan pernikahan untuk menghindari dampak buruk pernikahan dini.
Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice Misnanto; Sholehuddin
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2387

Abstract

Penelitian pada jurnal ini berfokus pada bagaimana Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice Di Desa Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa Kepala Desa Meninjo berperan penting sebagai mediator berfungsi sebagai tempat pengaduan pertama, fasilitator dialog kekeluargaan, pemberi nasihat moral, serta penyusun kesepakatan tertulis. Peran ini tidak hanya berlandaskan kewenangan hukum formal, tetapi juga pada legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan warga. Pendekatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa aman bagi korban, sekaligus menumbuhkan kesadaran pada pelaku. Akan tetapi kepala desa Ketika turun lapangan Terdapat faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu (faktor pendukung: legitimasi dan wewenang formal kepala desa, kedekatan sosial dengan masyarakat, budaya musyawarah mufakat, dukungan tokoh masyarakat dan aparat desa, adanya mekanisme mediasi dan surat pernyataan). faktor penghambat antara lain yaitu (keterbatasan pengetahuan hukum kepala desa, budaya patriarki dan tekanan sosial, keterbatasan sarana dan tenaga profesional, ketidakpatuhan pelaku terhadap kesepakatan, kurangnya koordinasi dengan aparat hukum).
Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tingginya Pendidikan Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga jurnal, alqadlaya; Shofi, Muhammad Aminuddin
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v4i01.2396

Abstract

Gender issues seem to have no end. Many emerging topics revolve around gender equality between men and women, particularly in the field of education. In communities that still adhere to patriarchal culture—especially in Prajjan Village, Campolong, Sampang—it is commonly believed that no matter how high a woman’s education is, she will still end up taking care of the kitchen, children, and other domestic matters. This assumption raises an important question for the researcher: how do community leaders view the phenomenon of wives having higher educational attainment than their husbands, and what are the implications for family harmony? This study is an empirical juridical research, aiming to reveal the legal facts concerning the perspectives of community leaders who still embrace patriarchal culture regarding the phenomenon of wives being more highly educated than their husbands and its implications for family harmony. The facts surrounding this phenomenon are analyzed through a gender analysis framework in order to answer the research questions. The findings show that community leaders in Prajjan Village generally do not consider it a problem if a wife has a higher level of education than her husband. However, one informant expressed a different opinion. Furthermore, the study found that educational differences do not affect marital harmony, but issues tend to arise when the wife’s income is higher than the husband’s.
Efektivitas Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Khoiruddin, Muhammad; Hidayat, Ahmat Taufik
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender issues seem to have no end. Many emerging topics revolve around gender equality between men and women, particularly in the field of education. In communities that still adhere to patriarchal culture—especially in Prajjan Village, Campolong, Sampang—it is commonly believed that no matter how high a woman’s education is, she will still end up taking care of the kitchen, children, and other domestic matters. This assumption raises an important question for the researcher: how do community leaders view the phenomenon of wives having higher educational attainment than their husbands, and what are the implications for family harmony? This study is an empirical juridical research, aiming to reveal the legal facts concerning the perspectives of community leaders who still embrace patriarchal culture regarding the phenomenon of wives being more highly educated than their husbands and its implications for family harmony. The facts surrounding this phenomenon are analyzed through a gender analysis framework in order to answer the research questions. The findings show that community leaders in Prajjan Village generally do not consider it a problem if a wife has a higher level of education than her husband. However, one informant expressed a different opinion. Furthermore, the study found that educational differences do not affect marital harmony, but issues tend to arise when the wife’s income is higher than the husband’s.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025): Al-Qadlaya Vol. 4 No. 02 (2025): Al-Qadlaya Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya Vol. 3 No. 02 (2024): Al-Qadlaya Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Qadlaya Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Qadlaya Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Qadlaya Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Qadlaya Desember