JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JKAP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development; 2. Decentralization and Regional Autonomy; 3. Economic and Public Policy; 4. Public Management and Governance; 5. Any specifics issues of public policy and management.
Articles
337 Documents
<![CDATA[Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial ]]>
<![CDATA[Retno Widayani]]>;
<![CDATA[Nisa Agistiani Rachman]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6855
<![CDATA[Naskah ini merupakan hasil penelitian tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab kemunculan modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana modal sosial dapat berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi telah memiliki semangat modal sosial yang cukup kuat dan telah ada secara alamiah sejak dulu dan telah turun temurun, sehingga sangat mudah untuk digerakkan. Kekuatan modal sosial di RW 13 lebih dipengaruhi oleh tingkat homogenitas masyakarat RW 13 yang masih kental. Selain itu, kepemimpinan juga berkorelasi positif terhadap kemunculan modal sisual di RW 13. Konsep keteladanan dalam eksistensi modal sosial hanya efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer di unit sosial yang kecil dan terbatas (primary social relation) seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membawa efek negatif, di mana kualitas modal sosial masyakarat menjadi tergantung pada kualitas pemimpin dalam aksi kolektifnya]]>
<![CDATA[Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ]]>
<![CDATA[Agung Firmansyah]]>;
<![CDATA[Kurnia Cahyaningrum Effendi]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6866
<![CDATA[Batas daerah menjadi isu yang sangat penting sejak era otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kewenangannya terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Konflik batas daerah mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah pada tingkatan yang sama dalam rangka perebutan batas daerah. Konflik batas daerah antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sudah berlangsung sejak tahun 1988. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik batas daerah ini berkaitan dengan ekonomi politik yang ada di tujuh titik batas yang masih disengketakan. Permasalahan yang diteliti adalah asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah dan perkembangan penyelesaian konflik batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian konflik antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor sumber daya khususnya aspek ekonomi di tujuh titik batas daerah yang disengketakan. Pada dasarnya asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran pembentukan kota/kabupaten, undang-undang pembentukan kota/kabupaten yang tidak mencantumkan batas-batas daerahnya, kebijakan pelurusan sungai, perbedaan peta dasar acuan, tidak ada koordinasi antardaerah, ketiadaan regenerasi kepemimpinan yang baik, dan pengaruh pembangunan DKI Jakarta. Konflik menjadi rumit karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepentingan, kebijakan, dan kelembagaan.]]>
<![CDATA[Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI ]]>
<![CDATA[Tatik Ekowati]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6867
<![CDATA[Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.]]>
<![CDATA[Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia ]]>
<![CDATA[Lies Afroniyati]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6870
<![CDATA[Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya M–UI tetap mempertahankan sertifikasi halal?Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.]]>
<![CDATA[Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[La Ode Wahiyuddin]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6871
<![CDATA[Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ]]>
<![CDATA[Lily Sri Ulina Peranginangin]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6877
<![CDATA[Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.]]>
<![CDATA[Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation ]]>
<![CDATA[Susi Ridhawati]]>;
<![CDATA[Indri Dwi Apriliyanti]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.6878
<![CDATA[Kegiatan pembangunan yang diwarnai oleh market driven akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu penataan ruang (spatial planning) menjadi aspek yang amat penting agar ruang yang terbatas dapat digunakan secara efisien dengan tetap memelihara kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup. Proses invasi dan urban sprawl sebagai akibat dari keterbatasan ruang perkotaan telah merembet ke sebagian daerah di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah Kecamatan Mlati. Perkembangan wilayah di daerah ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar di kemudian hari tidak menjadi unmanaged growth. Untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang bisa berakibat terhadap terganggunya sistem ekologi wilayah sekitar Kabupaten Sleman, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman melakukan pengendalian atas perubahan penggunaan tanah melalui sosialisasi atas kebijakan pertanahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman. BPPD memasang/membuat papan informasi/baliho pada tempat strategis, sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu baliho dipasang di kawasan pertanian di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sikap target grup terhadap zoning regulations dengan studi kasus di Jalan Sendari Gombang Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Penelitian juga ingin mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi dukungan target grup terhadap implementasi zoning regulations di Kecamatan Mlati, terutama di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik dengan metode studi kasus.]]>
<![CDATA[Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Dwi Ardianta Kurniawan]]>;
<![CDATA[Arif Wismadi]]>;
<![CDATA[Artidiatun Adji]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7383
<![CDATA[Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan ]]>
<![CDATA[Fajar Sidik]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7512
<![CDATA[Tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen tingnya penjelasan atas faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya intervensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.]]>
<![CDATA[Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik ]]>
<![CDATA[Bevaola Kusumasari]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7517
<![CDATA[Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja masa kini. Remaja pengguna media sosial sesungguhnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas di dunia nyata, kesadaran identitas dan rasa memiliki yang lebih baik, serta perkembangan keterampilan teknis yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat dunia digital. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa para remaja paham akan isu-isu sosial dan politik yang terbaru baik yang terjadi di level lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih tereksklusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempelajari suara remaja, sekaligus untuk mem- bangun legitimasi atas kebijakan yang dibuat.]]>
