JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JKAP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development; 2. Decentralization and Regional Autonomy; 3. Economic and Public Policy; 4. Public Management and Governance; 5. Any specifics issues of public policy and management.
Articles
337 Documents
<![CDATA[Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Wiji Harsono]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7518
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalah warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya.]]>
<![CDATA[Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut ]]>
<![CDATA[Nisa Agistiani Rahman]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7519
<![CDATA[Tulisan ini membahas pengukuran kinerja implementasi kebijakan publik. Penulis mengambil studi kasus implementasi kebi- jakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. PNPM Mandiri Pariwisata diimplementasikan di desa ini pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk mengukur kinerja im- plementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut, penulis menggunakan dua indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome, dan long-term outcome. Berdasarkan pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pari- wisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).]]>
<![CDATA[Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan ]]>
<![CDATA[Lalu Fadlurrahman]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7520
<![CDATA[Tulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.]]>
<![CDATA[Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang ]]>
<![CDATA[I Putu Yoga Bumi Pradana]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7521
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.]]>
<![CDATA[Resilient in a Feminine Face ]]>
<![CDATA[Bevaola Kusumasari]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7522
<![CDATA[Isu tentang kerentanan perempuan dalam bencana telah banyak dibahas dalam berbagai literatur mengenai kebencanaan. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa tingkat kerentanan perempuan akan meningkat pada periode sebelum, selama, dan setelah bencana. Memahami bagaimana perempuan menjalani kehidupan pascabencana memberikan kontribusi terhadap kajian kebencanaan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi bencana dan bertahan hidup, terlebih bagi perempuan yang memiliki warisan keterampilan. Diferensiasi latar belakang sosial ekonomi desa memberikan tampilan yang lebih lengkap baik dalam hal pola budaya yang terlihat maupun masalah yang lebih dalam mengenai cara perempuan untuk bertahan terhadap bencana. Perempuan dalam kajian ini me nyadari bahwa bencana telah memicu motivasi perempuan untuk membantu membiayai kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan, pendapatan mereka saat ini telah berkontribusi besar bagi keluarga. Pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup pascabencana sekaligus juga telah membangun kepercayaan dan harga diri perempuan serta memengaruhi relasi gender.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Kristian Widya Wicaksono]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7523
<![CDATA[Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Fajar Sidik]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7524
<![CDATA[Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. Belum efektif- nya program JPD dalam mencapai tujuannya menjadi latarbelakang kajian ini. Pentingnya penilaian untuk menjelaskan ala- san-alasan program JPD tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terhadap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik obser- vasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya dikare- nakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS secara langsung dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Febriyana Tri Achyani]]>;
<![CDATA[Frans Gana]]>;
<![CDATA[Petrus Kase]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7533
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku- kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan hasil daripada proses.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru ]]>
<![CDATA[Rina Setyati]]>;
<![CDATA[Warsito Utomo]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7534
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi ]]>
<![CDATA[Amir Syarifudin Kiwang]]>;
<![CDATA[David B. W. Pandie]]>;
<![CDATA[Frans Gana]]>
<![CDATA[ JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkap.7535
<![CDATA[Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.]]>
