cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 22   23   24   25   26 
Pengalihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Achmad Wahid Wibisono; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v6i4.1900

Abstract

Cessie merupakan suatu pengalihan piutang terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru. Pada kasus putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm Hendra Gunawan (penggugat) beralasan bahwa telah terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) kepada Tuiran (tergugat II) secara cessie tanpa adanya pemberitahuan secara melawan hukum, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Tetapi pada perjanjian accessoirnya penggugat telah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang murabahah (cessie). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gugatan yaWng diajukan terkait pengalihan piutang secara cessie pada putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Hasil dari penelitian menunjukkan berdasarkan analisis hukum positif perbuatan tergugat yang melakukan pengalihan piutang secara cessie, tidak tergolong perbuatan melawan hukum karena pihak tergugat telah melakukan pemberitahuan cessie kepada penggugat. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah perbuatan tergugat tergolong perbuatan melawan hukum, karena pihak tergugat mengalihkan piutangnya kepada pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah Ratna Indah Febriyaningsih; Dwi Fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia sebagai harta warisan dilakukan musyawarah untuk menghindari konflik keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode editing, klasifikasi, analisis data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima porsi haji. Pelaksanaan musyawarah mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris sesuai prinsip musyawarah dalam Al-Qur’an. Pada tinjauan Maqashid Syariah, musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi menjadi alternatif menjaga jiwa untuk tidak saling melukai. Musyawarah tersebut juga menjaga harta agar tidak dikuasai oleh salah satu ahli waris saja. Hal ini sesuai dengan unsur hifdz al-nafs dan hifdz al-mal.
Sale and Purchase Twitter Username According to Consumer Protection Law and Sharia Contract Law Diana Ali Miftah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The advancement of technology and information encourages the emergence of various kinds of social media platforms that can be means of transactions between humans in various ways. One of which is sale and purchase usernames twitter. The type of research used is normative juridical research In the legal aspect of the sharia contract law and consumer protection law, the username also does not fulfill several elements including the object being traded must be clear and can be handed over, while username is an object that does not have a physical form to be handed over so that transactions like this are considered invalid and contain elements of gharar that can lead to problems in the future.
Perlindungan Hukum Pengguna Platform Donasi Berbasis Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparatif Permensos No. 8 Tahun 2021 Dan UU No. 9 Tahun 1961) Khoirun Nasikah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mengatasi penyimpangan penyaluran donasi pada platform crowdfunding, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), yang berinduk pada Undang-Undang No 9 Tahun 1961. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah memberikan perlindungan preventif dan represif kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana, berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana.. Selanjutnya, pada Permensos No. 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwasannya pengumpulan dana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui aplikasi digital, sebagaimana yang kita kenal saat ini yaitu disebut dengan platform crowdfunding. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah melalui UUPUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 dalam melindungi pengguna atau donatur pada donasi berbasis crowdfunding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya, dikarenakan UUPUB hanya mengatur tentang sistem pengumpulan dana secara umum, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum secara lebih kompleks yang mengikuti perkembangan teknologi pengumpulan dana berbasis crowdfunding, dengan mengeluarkan peraturan pelaksana yang dirumuskan dalam Permensos No. 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Madzhab Maliki dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Mochammad Hasbi Ashshidiqqi
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kontrak pengadaan UPS dan Rackmount antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan Kominfo Kabupaten Lamongan berdasar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.. Dalam penelitian ini perkara yang ada dalam kontrak pengadaan UPS dan Rackmount akan ditinjau dari Akad Salam perspektif Madzhab Maliki terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan dengan melihat peraturan dalam perundang-undangan. Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PT Ciptatek dengan Kominfo Kabupaten Lamongan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan guna mendapat tinjauan secara yuridis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan analisis perundang-undangan terakait. Hasil dari penelitian Dalam kontrak tersebut, terdapat wanprestasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian PT Ciptatek. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diberikan sanksi, namun pada prakteknya sanksi keterlambatan tidak mendapat sanksi. Dalam tinjauan Akad Salan perspektif Madzhab Maliki akad ini tidak memenuhi syarat barang pesanan karena penyerahan tidak sesuai waktu dengan kontrak berlaku.
Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah Puspita Dewi Anggraini
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu member di Riskiyah Group yaitu Elite Director Distributor Tupperware Malang menjadi upaya pemasaran untuk merangkul lebih banyak konsumen. Kartu member ini sifatnya berbayar dengan keuntungan potongan harga atau hadiah lain. Namun penggunaan kartu member dalam transaksi jual beli tidak selamanya dipandang boleh menurut hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan Undang-Undang Perlindungan konsumen terkait pemakaian kartu member nutuk berbelanja. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis sosiologis. Pengambilan data berasal dari data lapangan berupa wawancara, dokumentasi, dan beberapa literatur seperti buku, jurnal atau karya tulis lainnya. Hasil penelitian menyebutkan kartu member berbayar di Riskiyah Group diperbolehkaan, karena biaya yang dikeluarkan nilainya sama dengan starter kit yang didapatkan. Penggunaan member card biasa dan yang berjenjang karir disebut telah memenuhi prinsip fikih muamalah mengenai pemenuhan rukun dan syarat jual beli, ‘ariyah, maupun ju’alah. Terjadinya penggabungan akad jual beli dengan ju’alah juga telah sesuai dengan prinsip syariah, namun pelaksanaan akad jual beli dengan ‘ariyah terdapat dalil yang mengharamkan penggabungannya. Pemberlakuan kartu member menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memenuhi hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan sebagian kegiatan yang dilarang pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 4 tentang hak konsumen dan pasal 9 tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha.
Pelanggaran Terhadap Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Mardiatul Hayati; Dwi Fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelanggaran terhadap karya sinematografi pada aplikasi telegram berdasarkan UUHC dan Fatwa MUI serta upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak telegram untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya sinematografi pada aplikasi telegram. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (yuridis empiris), metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara. Data penelitian lapangan kemudian dianalisis menggunakan UUHC dan Fatwa MUI. Hasil dari penelitian adalah (1)Beberapa channel pada aplikasi Telegram melakukan sharing film/series. Pihak dari Telegram sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan take down terhadap film/series yang mengandung Hak Cipta. Akan tetapi sampai sekarang belum ada efek jera dari setiap pengguna aplikasi telegram. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif UUHC praktik sharing film/series merupakan suatu pelanggaran. (2) Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI. Dimana dalam fatwa MUI, HKI termasuk dalam kategori huquq maaliyah yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan pada umumnya.
Keabsahan Perjanjian Hak Pakai Yang Tidak Terdaftar Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam (Studi di Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep) Sulthonul Ghuyub
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ketentuan Perundang-undang bahwa hak pakai wajib di daftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Ketidak sesuaian terjadi, Undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Fokus bahasan penelitian ini pada Legalitas Hak Pakai Yang Tidak Terdaftar Atas Tanah Negara Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep), Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang secara keseluruhan merupakan jenis penelitian yang sah secara sosiologis yang secara khusus menganalisis pengaturan-pengaturan yang sah dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di mata masyarakat Sumber data utama (primer) yaitu wawancara, sedangkan data sekunder penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Pembahasan penelitian ini tertuju pada hasil Perjanjian Hak Pakai didesa Sepanjang merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan. Tanah yang menjadi objek akan kembali kepada desa selaku pemberi hak. Menurut hukum Islam, perjanjian muzara’ah atau hak pakai di desa sepanjang rukun dan syaratnya telah terpenuhi artinya sah.
Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil Cashback dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Naila Salsabila Bahiyati; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jasa dalam Aplikasi Shopback, menganalisis fenomena hilangnya Cashback menurut UU ITE dan KHES. Jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, tersier yang sesuai, metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah untuk pengambilan kesimpulan. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa transaksi jasa pada aplikasi Shopback sesuai dengan UU ITE dan KHES terpenuhinya syarat sah dalam transaksinya, hukum dari transaksi ini sah, tetapi bisa menjadi fasad bila pihak pengguna aplikasi belum cakap hukum. 56,5% responden telah melakukan S&K tetapi tetap mengalami Cashback hilang, Penerimaan Cashback memerlukan validasi yang lama dan tidak diberitahukan alasan pasti hanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan pengguna, sehingga menyulitkan pengguna untuk membuktikan dan melaporkan hilangnya Cashback. Disebabkan tidak dapat terpenuhinya asas itikad baik yaitu kejujuran dalam membuat kontrak, adanya faktor yang kurang sesuai yaitu pihak Shopback tidak menjelaskan bagaimana dan apa yang menjadikan sebuah transaksi ditolak.
Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit Husaini Husaini
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reksa dana online merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarkat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dilakukan secara online, dalam reksadana online transaksi dilakukan dengan bantuan koneksi internet Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat bangkalan dalam investasi reksadana online di aplikasi bibit . Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.

Page 24 of 33 | Total Record : 323

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue