Articles
323 Documents
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah Bagi Pekerja di CV. Baurexsa Garda Persada Jabon Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Ainin Rizky Illahi]]>;
<![CDATA[Noer Yasin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya kewajiban pengusaha dalam memberikan hak untuk melaksanakan ibadah bagi para pekerjanya sangat perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya dan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya belum terpenuhi dengan baik, sebab pemenuhan hak melaksanakan ibadah tersebut hanya dijalankan kepada para pekerja yang beragama mayoritas (Islam) saja yang diberikan sedangkan untuk pekerja yang menganut agama minoritas (Kristen) di perusahaan tersebut ini belum diberikan untuk mereka. Persoalan-persoalan yang dihadapi CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya yang sering terjadi terkait memberikan hak melaksanakan ibadah seperti pekerja yang menganut agama minoritas di perusahan tersebut tidak bisanya menjalankan ibadah rutin ke tempat ibadahnya pada saat hari Minggu, dikarenakan pada hari itu ada shift panjang diperusahaan dan tidak bisa diganti sebab semua pekerja juga sama-sama bekerja pada jam itu. Oleh karena itu, pekerja yang beragama minoritas ini belum terpenuhi hak melaksanakan ibadahnya sebagai pekerja.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES ]]>
<![CDATA[Lailatul Hasanah]]>;
<![CDATA[Noer Yasin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[lam transaksi jual beli, kondisi barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas dari kecacatan. Namun, jika objek transaksi tersebut memiliki cacat, maka diharuskan memberi jaminan. Dalam hukum positif, hak jaminan atas barang disebut dengan garansi. Konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep khiyar dalam hukum Islam, dimana seseorang mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya kerusakan. Namun demikian, kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar. Oleh karena terdapat persamaan dan perbedaan konsep hukum tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian garansi dalam akad jual beli elektronik bekas dalam KUHPerdata dan KHES. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya memberikan hak klaim garansi dan khiyar berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa nota pembelian dan barang cacat yang menjadi objek khiyar di cek terlebih dahulu oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi maka pihak penjual tidak akan memberikan hak khiyar terhadap konsumen.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Outlet Dalam KUHPerdata dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Noer Azizah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang Perjanjian kerja antara pihak pengelola dengan penyewa diperuntukkan guna terciptanya hubungan kerja yang menguntungkan. Namun dalam pelaksanaanya pihak penyewa ada yang melakukan tindakan wanprestasi. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa pihak penyewa melakukan tindakan wanprestasi, serta upaya apakah yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam menyelesaikan wanprestasi ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosio legal research. Metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan ditambahkan dengan dokumentasi yang terkait dengan data yang diambil. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa outlet di minimarket Tazkia IIBS Malang berbentuk kesepakatan tertulis antara keduanya sah secara hukum KUHPerdata, Sedangkan jika ditinjau menurut Hukum Islam yaitu KHES Pasal 295, Pasal 296, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 308, dan Pasal 318, mengenai rukun dan syarat ijarah salah satunya yaitu akad dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis, sehingga praktik sewa outlet ini tidak diragukan lagi keabsahannya. Upaya yang dilakukan pihak pengelola apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi yaitu denga cara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak berhasil, maka pihak pengelola terpaksa akan melakukan pemutusan sewa dengan mengenyesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam Dan UU No.37 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Afifatul Masitho]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayarkan utangnya akibat berkurangnya pendapatan perusahaan secara signifikan. Kasus serupa dialami PT Cemerlang yang diputus pailit oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UUK-PKPU, asas-asas yang terkandung didalamnya, dan sebab-sebab lain yang dialami oleh PT Cemerlang selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19/overmacht. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan No.16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, sedangkan datanya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan diolah melalui tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pailitnya PT Cemerlang telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia yakni terpenuhinya semua unsur-unsur yang berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, sedangkan perkara pailitnya PT Cemerlang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka tidak sesuai karena belum memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Taflis).]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Pada Pekerja Rumahan Perspektif Undang-Undang Cipta kerja ]]>
<![CDATA[Nur Lailatul Fauziyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan industrialisasi memperketat persaingan kompetisi antar perusahaan, sehingga memicu pengusaha untuk mempekerjakan pekerja rumahan dengan model putiing out system. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja rumahan tidak termasuk dalam kategori hubungan kerja, sehingga berstatus tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini menyebabkan praktik pekerja rumahan belum memenuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku. Undang-Undang Cipta kerja telah mengatur jenis pekerjaan fleksibel, termasuk pekerja rumahan. Dengan berbagai sistem yang ada, hubungan kerja selalu didasari oleh adanya perjanjian kerja. Sehingga penelitian ini akan menganalisis perjanjian kerja yang diterapkan untuk mempekerjakan pekerja rumahan di CV berkat Anugrah Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kerja untuk mempekerjakan pekerja rumahan adalah PKWT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan status perjanjian kerja berubah menjadi PKWTT. Sehingga pekerja rumahan berstatus sebagai pekerja tetap. Akan tetapi CV Berkat Anugrah tidak menerbitkan surat pengangkatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Hukum Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki ]]>
<![CDATA[Ifan Naufali]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu membandingkan pendapat hukum ‘asb al-fahl menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki. Data penelitian di kelompokkan menjadi dua yakni: data primer dan data skunder. Kedua data tersebut diperoleh dari sumber kajian kitab ulama fiqh bermadhab syafi’iyah dan malikiyah dan juga kitab fiqh ulama kontemporer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli ‘asb al-fahl dilarang dalam pandangan mazhab Syafi’i dan ditegaskan juga Dalam kitab al-fiqhus syafi’i al-muyassar karangan Wahbah Zuhaili dengan tegas mengharamkannya karena alasan asal hukum larangan adalah haram serta dalam pandangan madzhab maliki terdapat unsur membolehkannya jual beli sperma hewan dengan suatu alasan tertentu. Adapun untuk saran dalam penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan dan dijadikan sumber dalam penelitian jual beli sperma hewan karena suatu saat perkembangan dalam ilmu fiqh tentang masalah ini bisa saja berubah dan pengambilan hukumnya dengan cara berbeda.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Konsensualisme Dan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Yulia Putri Dwiyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri dilakukan untuk pembangunan gedung Rektorat International Batam (UIB). Bentuk surat perjanjian yang digunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal. Hasil penelitian dijabarkan dengan cara deskriptif analisis, yaitu penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian dalam hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco melakukan melakukan cara negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah pihak yang dirugikan harus bertanggungjawab atas tindakan wanprestasinya dengan membayar denda ganti rugi. Penerapan asas konsensualisme terwujud pada kesepakatan secara lisan. Sedangkan penerapan asas al-kitabah pada perjanjian tidak diterapkan.]]>
<![CDATA[Practice of Cash on Delivery (COD) Payment Rounding In ‘Urf Perspective (Case Study on Students of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang) ]]>
<![CDATA[Sari Rahma Putri]]>;
<![CDATA[Mahbub Ainur Rofiq]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Cash on Delivery is payment system made in cash when the product has arrived to the buyer's place. In practice,there’s a custom where couriers rounding COD payments with large enough nominal without prior confirmation to the buyer. This research aims to analyze the practice of rounding COD payments based on ‘urf perspective and provide alternative solutions to avoid disputes because rounding done by couriers. This research includes empirical legal research using legal and conceptual approach. The research subjects are active students of HES UIN Malang 2018. Then data collection method using questionnaires, interviews, and documentation. The results show that there are two typologies of couriers in rounding COD payments. The first is courier who confirms the buyer to complete payment, this custom includes ‘urf ṣahih because it’s in accordance with Islamic law and Minister of Trade Regulation No.35/2013 article 6 (3&4). Then,the second typology is courier who rounds up unilaterally without confirming it first,this custom includes ‘urf fasid because there’s no element of willingness from both parties as described in QS.an-Nisa 5:29. Therefore,to avoid disputes between courier and buyer, it’s hoped that there will be good faith from both parties in order to achieve the willingness/mutual pleasure of both parties.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERDA No.04 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Auliani Rokhman Istigfari]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pajak daerah merupakan salah satu hasil pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk menjalankan roda perekonomian di daerahnya. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak daerah yang banyak mengalami keterlambatan mengenai pembayaran pajak reklame di masa pandemi covid-19. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan media periklanan agar mencapai tujuan komersial perusahaan. Namun semenjak pandemi covid-19 masuk di Indonesia, pendapatan daerah tidak lagi mencapai angka kestabilan dikarenakan wajib pajak tidak dapat melunasi atau menunggak sewa yang diselenggaranya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid-19 Perspektif Perda No.4 Tahun 2006 dan Hukum Islam. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan analisis pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian Penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame akan dilakukan tindakan berupa pembongkaran terhadap media reklame yang melanggar dan diberikan sanksi denda yang terlambat membayar pajak reklame dan tidak memiliki izin. Namun pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna memberikan kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Hal ini selaras dengan hukum Islam kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan hal yang tidak melanggar aturan-aturan syar’i. Karena tujuannya untuk terpeliharanya maslahah dan peningkatan pendapatan negara.]]>
<![CDATA[Implementation Of DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines For Organizing Tourism Based On Sharia Principles In The Hotel Business In East Lombok ]]>
<![CDATA[Atala Septiana Auliya]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hotels in East Lombok have carried the sharia concept in their operations, but the number of sharia hotels is still very small, this is because there is still a stigma of sharia branding that can cause the hotel business to be quiet and there is a low understanding of the sharia concept. This study aims to explain the management of Sharia hotels in East Lombok and to analyze the application of sharia branding in the perspective Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 regarding Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles. This study uses an empirical legal research type with interviews and documentation analyzed qualitatively with a sociological juridical approach. The results of the study are Syariah Lombok Hotel and the Green Hayaq Syariah Hotel have carried the concept of sharia in hotel management but do not yet have a Sharia Supervisory Board that specifically oversees the hotel's operations and regarding the application of the Fatwa DSN-MUI has not yet fully implemented.]]>
