Articles
323 Documents
<![CDATA[Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di PT. Cakra Guna Cipta Menurut Konsep Keadilan dalam Islam Ali Muhammad Ash-Shallabi ]]>
<![CDATA[Isti Puji Rahayu]]>;
<![CDATA[Iffaty Nasyi'ah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan bagaimana perusahaan dalam memenuhi hak terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap HRD PT. Cakra Guna Cipta Malang dan beberapa karyawan penyandang disabilitas, kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, PT. Cakra Guna Cipta belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, pemenuhan tersebut hanya sebatas pada penyamarataan kesempatan antara karyawan penyandang disabilitas dan karyawan non disabilitas, belum pada penyesuaian terhadap keberagaman disabilitas berupa fasilitas, serta belum terpenuhinya kesempatan yang luas dan transparan dalam proses rekruitmen. Kedua, pemenuhan hak yang dilakukan oleh PT. Cakra Guna Cipta terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan belum dapat dikatakan adil, karena menurut konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi bahwa keadilan tidak terbatas pada sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain dan memberikan haknya kepada setiap orang, melainkan mencakup sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh, yakni berupa keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan ketertiban bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional ]]>
<![CDATA[Ahmad Masbuhin Faqih]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2150
<![CDATA[Jual beli minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kabupaten Tuban. penjual minuman tradisional tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah, beberapa masyarakat menganggap tuak minuman yang halal dengan alasan dijadikan sebagai jamu. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kefektifan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 terhadap penjualan minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban dan tinjauan Islam terkait proses jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif dimana menitikberatkan pada analisis pandangan masyarakat terkait keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016, dan analisis hukum Islam dengan pandangan para tokoh agama. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 belum efektif, banyak penjual minuman tradisional yang tidak mengetahui peraturan daerah yang berlaku karena kurangnya sosialisasi kepada penjual, pemerintah terus melakukan mengizinkan peredaran minuman keras tuak tradisional, tetapi membatasi peredaran minuman keras jenis lain, seperti minuman keras arak dan melarang peredaran minuman keras. minum langsung di tempat penjual. Padahal dalam hukum Islam kegiatan jual beli ini termasuk kegiatan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena segala bentuk jual beli yang berhubungan dengan hamr adalah haram.]]>
<![CDATA[Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Penjaminan Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ]]>
<![CDATA[Siti Fatimatuz Zahro]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penjaminan resi gudang menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pasuruan. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH. Nurul Huda dan pihak pengurus dan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang. Hasil pembahasan menunjukkan dua kesimpulan, yaitu MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penimbunan bahan pokok dengan tujuan memonopoli harga pasar dalam kitab Bulughul Maram disebut dengan ikhtikar, sedangkan hal tersebut tidak mengintepretasikan praktek Sistem resi Gudang, sehingga MUI Kabupaten Pasuruan tidak mengeluarkan fatwa larangan untuk sistem resi gudang. tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang. Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ditahun 2010 sempat hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Hal tersebut dapat mengindikasikan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem Resi Gudang sekalipun telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah dan pihak pengelola gudang Sistem Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memeliki pemikiran sederhana, sehingga para petani dapat langsung menerima keuntungan secara langsung dengan mengesampingkan laba yang cenderung sedikit.]]>
<![CDATA[Halal Regulation: Halal Self-Declare in Halal Certification ]]>
<![CDATA[Maria Ulfa]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Article 4A Halal Product Assurance Cluster Law No. 11 of 2020 on Job Creation states "For micro and small enterprise the obligation to be certified halal is based on statements by micro and small enterprise" this regulation aims to provide ease of doing business, especially in halal certification for micro and small enterpraises. The study of the existance of this regulation is needed by many perspectives. Two of them are by halal product assurance and maslahah mursalah. This paper uses a normative legal research method and aims to examine the harmony between Article 4 of Law no. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and Article 4A of Halal Product Assurance Cluster Law no. 11 of 2020 on Job Creation and how to review the maslahah mursalah regarding halal self-declaring in the halal certification process. Based on the results of the study, it can be seen that, first, there is a harmonization between Article 4 of Law no. 33 of 2014 and Article 4A of the Halal Product Assurance Cluster Law no. 11 of 2020 on Job Creation. Conformity between the concept of maslahah mursalah and halal self declare. To create a climate of ease of doing business and assuranceing consumer rights, the synergy is needed between the government, businessman, and consumers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Driver Grab yang Beriktikad Baik atas Fake Gps (Global Positioning System) (Studi di PT. Grab Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Daniar Alifia Fairuza]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pihak PT. Grab pada driver beriktikad baik serta identifasi dan analisa terhadap kendala PT. Grab atas adanya akun tuyul atau fake GPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan conceptual approach. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada PT. Grab dan driver Grab yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum adanya perlindungan dari PT. Grab yang mengatur secara khusus tentang adanya tindakan kecurangan yang dilakukan bagi sebagian driver Grab yang menggunakan akun tuyul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bentuk perlindungan pada prinsipnya terdapat 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum preventif, kode etik merupakan aturan yang secara wajib harus di taati oleh setiap mitra (driver) yang terikat perjanjian kemitraan; perlindungan represif, yaitu pihak PT. Grab dapat meminta pertanggungjawaban pada driver Grab yang menggunakan akun tuyul atau fake GPS melalui gugatan ke pengadilan, yang mana fake GPS dalam hukum positif Indoensia dianalogikan sebagai tindak pidana penipuan, yaitu Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada driver yang beritikad baik adalah tidak ada mitra driver yang berani melaporkan kegiatan ilegal akun tuyul atau fake GPS dengan tuduhan pidana atas UU ITE kepada polisi karena (1) takut kehilangan pekerjaan atau di musuhi oleh paguyupan akun tuyul. (2) Kendala lainnya adalah meskipun PT Grab menyediakan program GRAB fairplay, mitra driver enggan untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut karena proses yang panjang dalam pembuktian yang membuat takut driver karena tidak dapat mencari nafkah selama proses pemeriksaan.(3) sarana dan prasarana IT yang dapat menunjang pengawasan terhadap driver yang menggunakan akun tuyul atau fake GPS.]]>
<![CDATA[Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Noer Yasin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagi umat Islam mengkonsumsi dan memakai barang halal menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan proses legistasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemudian menganalisisnya menggunakan teori maslahah dan eksistensi hukum Islam. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dari kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian sumber hukum sekunder adalah buku, artikel, penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan dasar penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah hukum Islam. Hal ini bertujuan agar undang-undang memiliki kekuatan berlaku baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Tujuan legislasi adalah penjagaan terhadap aspek agama dan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[The Legal Aspects of Importing Rice to Food Sovereignty in Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurul Nadia]]>;
<![CDATA[Akhmad Farroh Hasan]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The rice import policy that issued by the minister of trade with the consideration of the lack of rice supply became polemic because the policy was issued just before the harvest season arrived. This caused turmoil for the farmers who were disadvantaged by the rice import policy. This study aims to determine how rice imports should be carried out based on Law Number 18 of 2012 concerning Food and maslahah mursalah to the implementation of food sovereignty in Indonesia.This research was conducted using normative research methods using normative case studies in the form of legal behavior products. The study was conducted using a conceptual approach and the regulatory approach. The rice import policy that carried out by the government is deemed incompatible with the ideals of food sovereignty and the concept of maslahah mursalah. This happened because the policy makers do not look at the sustainability of farmers’ business and ignore their welfare. Rice imports cause losses for farmers and society in general. In addition, rice imports also have a negative impact on the country's economy.]]>
<![CDATA[Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Praktik Penambangan Batu Kapur Perspektif Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Safira Yanuaris Aisyafitri]]>;
<![CDATA[Suud Fuadi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan penambangan batu kapur dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan IUP adalah kesesuain lokasi penambangan batu kapur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Sumenep dalam mengatur RTRW berpedoman pada Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, sebab praktik penambangan berdampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur dan mengkaji praktik penambangan batu kapur dengan teori sistem hukum dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan penambangan ilegal karena tidak memiliki IUP dan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten. Faktor utama yang menjadi hambatan penerapan peraturan menurut teori sistem hukum disebabkan oleh tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perda yang tidak relevan lagi dan hambatan perizinan, penegak hukum yang belum melaksanakan tugas secara maksimal, serta perilaku dan respon masyarakat terhadap adanya peraturan terkait. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang perlu dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi lingkungan maupun masyarakat.]]>
<![CDATA[Konsep Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia) ]]>
<![CDATA[Muhamad Ilham Azizul Haq]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gadai emas yang dahulunya dilakukan antar personal di masa sekarang ini diwadahi oleh sebuah lembaga Pegadaian Syariah yang dilakukan individu atau kelompok dengan badan perniagaan. Hal ini menjadi sebuah titik penting di dalam islam yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan akad gadai yang mulanya bersifat tabarru’ diterapkan di dalam sebuah lembaga pegadaian. Dalam artikel ini dibahas mengenai konsep akad gadai emas di Pegadaian Syariah (Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk membandingkan kedua model akad yang digunakan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Indonesia menerapkan transaksi gadai emas Syariah dengan konsep ar-rahn dan ijarah; (2) Malaysia dalam perkembangannya memiliki dua model yang yang diterapkan, yakni MGIT dan Ar-rahnu; serta (3) implikasi hukum dalam konsep gadai syariah di Indonesia lemah sedangkan di Malaysia bersifat mengikat karena dinaungi oleh peraturan yang legal.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar ]]>
<![CDATA[Latifatul Khiyaroh]]>;
<![CDATA[Iffaty Nasyi'ah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus dalam bidang perternakan ayam. Pada kenyataannya di Kecamatan Wonodadi masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Peternakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pengawasan usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan pengawasan dari teori maslahah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya Dinas Peternakan dalam melakukan pengawasan usaha peternakan dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan berupa terbatasnya jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam penghentian kegiatan usaha, kurangnya koordinasi antar tim gabungan dalam melakukan penyidikan serta kurangnya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat terhadap pemilik ternak. Dilihat dari teori mashlahah, pengawasan usaha ternak sudah sesuai dengan mashlahah, karena pengawasan yang dilakukan dapat menanggulangi limbah kotoran.]]>
