Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pemuliaan Pendidikan Wanita Menuju Masyarakat Modern (study kasus ”PMII” Pramian, Sreseh, Sampang Madura) Choirul Rozi; Akhmad Farroh Hasan
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol 26 No 2 (2020): PARADIGMA: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v26i2.968

Abstract

Polemik yang dihadapi kaum wanita terjadi akibat adanya kesenjangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Sampai saat ini masih menjadi polemik yang sangat urgen. Intensi agar wanita berenergi dibutuhkan banyak pihak untuk memikirkan, interpolasi pandangan butuh direalisasikan agar para wanita berenergi. Sehingga mereka mempunyai kedudukan tawar (bargaining position) yang baik dalam semua aspek kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang sudah membuat wanita terjerat dalam stereotipe, subordinasi, marjinalisasi, dan destruktif dan akan jauh dari pemerasan yang selama ini sering terjadi. PMII tidak bisa lepas tangan memandang berbagai polemik yang dihadapi wanita bangsanya. Banyaknya anggota (kader) wanita, merupakan modal besar bagi PMII dalam berkiprah dari atas ke bawah melewati beberapa koordinasi menghadapi konteks (perubahan) zamannya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dalam pengumpulan data memakai wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data primernya diperoleh dari wawancara dan data atau dokumen di PMII Pramian, Sreseh, Sampang Madura, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pertama, paradigma yang kembangkan oleh PMII Pramian, Sreseh, Sampang Madura ialah paradigma keadilan dan pengembangan potensi dengan tetap mempertahankan identitas wanitanya. Kedua,usaha yang direalisasikan PMII Pramian, Sreseh, Sampang Madura ialah: dengan merealisasikan aktivitas edukasi, pendampingan masyarakat, kontrol atas kebijakan pendidikan. Adapun Polemik yang dihadapi PMII Pramian, Sreseh, Sampang Madura dalam usaha intensitas pendidikan wanita terbagi menjadi 2 yakni polemik internal dan eksternal PMII Pramian, Sreseh, Sampang Madura.
Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama Akhmad Farroh Hasan
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 10, No 2: Oktober 2022
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v10i2.64944

Abstract

According to Islamic law, divorce can occur on one side, namely the husband saying Thalaq. but in the KHI article 115 and the Marriage Law Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law that "Divorce can only be carried out before a court session after the court in question tries and fails to reconcile the two parties (husband and wife). Obedience to Allah's law is an absolute obligation for Muslims and as the people of Indonesia, we are also obedient to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. The research is a normative legal research with a statutory approachand a conceptual approach, with the aim of providing a philosophical, sociological and juridical basis on the positivization of divorce in religious courts. The research produced findings including: First, philosophically, KHI and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to provide the benefit of mankind in accordance with the purpose of the law was made. Second, sociologically, with the principle of making it difficult for divorce to occur, it will inhibit the increase in divorce in society. Third, Juridical provides legal certainty and legal protection as a result of divorce.
Optimalisasi Baznaz Kota Malang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mustahiq Akhmad Farroh Hasan
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program kemandirian ekonomi Keluarga miskin yang direalisasikan oleh BAZNAS Kota Malang diantara upaya atau langkah yang baik mengindoktrinasi dengan penguasa tujuannya membenahi keadaan sosial ekonomi dan budaya komunitas. Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, dan mengokomodir dalam mengumpulkan, pengiriman dan penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data primernya diperoleh dari wawancara dan data atau dokumen di Basnaz Kota Malang, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq dengan mengumpulkan zakat dari Muzakki yang diperuntukkan ke delapan Ashnaf. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan ekonominya mengunkan pola pendampingan, pemanfaatan dana yang dikelola secara produktif, dan pengembangan pemanfaatan dana zakat berbasis komunitas
The Legal Aspects of Importing Rice to Food Sovereignty in Indonesia Nurul Nadia; Akhmad Farroh Hasan
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rice import policy that issued by the minister of trade with the consideration of the lack of rice supply became polemic because the policy was issued just before the harvest season arrived. This caused turmoil for the farmers who were disadvantaged by the rice import policy. This study aims to determine how rice imports should be carried out based on Law Number 18 of 2012 concerning Food and maslahah mursalah to the implementation of food sovereignty in Indonesia.This research was conducted using normative research methods using normative case studies in the form of legal behavior products. The study was conducted using a conceptual approach and the regulatory approach. The rice import policy that carried out by the government is deemed incompatible with the ideals of food sovereignty and the concept of maslahah mursalah. This happened because the policy makers do not look at the sustainability of farmers’ business and ignore their welfare. Rice imports cause losses for farmers and society in general. In addition, rice imports also have a negative impact on the country's economy.
Penanaman Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Menanggulangi Radikalisme Di Pondok Pesantren. Salafiyah Shirothul Fuqoha’ Gondanglegi Malang Prasetyo, Oky Bagas; Ahyani, Shidqi; Hasan, Akhmad Farroh
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16673

Abstract

Background: Moderasi beragama di Indonesia ini sebenarnya sudah mapan dengan adanya Islam Wasaṭiyah. Konsep wasaṭiyah ini sudah relatif mapan di terapkan oleh ormas-ormas Islam terutama NU dan Muhammadiyah. NU dengan Islam Nusantara yang diusungnya sejalan dengan Islam Wasaṭiyah dan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya memiliki konsep sama dengan Islam Wasaṭiyah. Oleh karenannya, pengarusutamaan moderasi beragama perlu ditanamkan dalam lembaga pendidikan atau di sekolah dengan bentuk pengabdian di lembaga pendidikan Pondok pesantren, yakni PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha'Gondanglegi Malang sebagai pesantren yang berafiliasi NU dengan watak moderat. Metode: Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan pendekatan penelitia kualitatif dengan model Community Based Research (CBR). Hasil: Terdapat peningkatan pemahaman secara teoritis (terlihat dari hasil pre-test dan post-test). Kesimpulan: Kegiatan ini mendapat respon positif dari para santri.
Improving the Skills of Implementing Inclusive Education at PAUD RA Khadijah Tabanan Bali Sulistiyaningsih, Retno; Mubarok, Ali Syahidin; Dwiastuti, Ike; Hidajat, Helga Graciani; Fatmawiyati, Jati; Windraguri, Hajarotul Annisa; Hardinata, Jesicha Ramadhani Puteri; Rozi, Choirul; Prasetyo, Oky Bagas; Hasan, Akhmad Farroh
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 6, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v6i1.9758

Abstract

Being a basic level educational institution appointed as the organizer of inclusion education in Tabanan Regency, RA Khadijah seeks to provide the best service to parents of students who have children with special needs. This appointment occurs because of students with special needs received to study at RA Khadijah, supported by the desire of teachers to learn about the implementation of inclusion education, especially knowledge about handling children with special needs. This community services uses the Asset Based Community Development (ABCD) approach to maximize the resources owned by RA Khadijah. ABCD implemented using discovery, dream, design, define and destiny. Data collection using a questionaries to know the differences before and after community service established. This approach was chosen because the assets owned by RA Khadijah are complete, so it is necessary to empower appropriate so that the implementation of inclusion education can be carried out optimally. The result of this service is that RA Khadijah is able to inventory the strengths possessed for the implementation of inclusion education including the conditions and location of the school, the school environment and most importantly the teachers who conduct the initiative of self-development related to the knowledge and handling of children with needs by participating in activities such as webinars, following the groups on social media and present experts related to children with special needs. The teachers in RA Khadijah no one has an extraordinary educational background or psychology. This community service also concluded that the ownership of qualified human resources became one of the important assets in the development of services to the community, in this case the handling of children with special needs with the background of non -extraordinary non -educational educators. The limitations of this community service lie in the lack of support for teachers to be able to develop better teachers regarding inclusive education. The results of this community service aim to show the importance of maximum support from various parties to provide proper education, especially in the theme of inclusive education.
PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) PERSPEKTIF USHUL FIKIH MUʿTAZILAH: TELAAH KITAB AL-MUʿTAMĀD FI UṢŪL AL-FIQH Lutfi, Chairul; Abdurahman, Abdurahman; Ariny, Bintan Dzumirroh; Hasan, Akhmad Farroh
Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol 21, No 2 (2025): Hikmah Journal of Islamic Studies
Publisher : STAI ALHIKMAH Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47466/hikmah.v21i2.346

Abstract

AbstractThis study aims to examine how the concepts within Muʿtazilite uṣūl al-fiqh, particularly as formulated in Kitāb al-Muʿtamad fī Uṣūl al-Fiqh by Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, can offer a theoretical response to contemporary issues concerning LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) behavior. The study employs a qualitative method based on library research, using a thematic analysis approach to explore normative ideas in the aforementioned text. The primary focus is directed toward the exploration of two foundational uṣūl principles in Muʿtazilite thought: the classification of human acts (al-Afʿāl) and the method of legal analogy (al-Qiyās al-Sharʿī), both of which are grounded in the principles of rationality and justice. The findings suggest that LGBT behavior, within the framework of al-Muʿtamad, can be categorized under the spectrum of qabīḥ (morally reprehensible) actions. Nevertheless, the rationalist nature of the Muʿtazilite approach opens up possibilities for a contextual re-evaluation of this legal classification, taking into account modern developments in social norms and human rights discourse. This study does not intend to render a rigid legal verdict but rather proposes a reflective space for developing a more inclusive and adaptive fiqh. Accordingly, the main contribution of this research lies in strengthening the discourse of uṣūl al-fiqh based on reason and universal values, thereby creating a bridge between classical texts and contemporary socio-religious challenges. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep-konsep dalam ushul fikih Muʿtazilah, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Kitab al-Muʿtamad fī Uṣūl al-Fiqh karya Abu al-Husain al-Bashri, dapat memberikan respons teoretis terhadap problematika kontemporer mengenai perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis tematik terhadap gagasan normatif dalam kitab tersebut. Fokus utama diarahkan pada eksplorasi dua perangkat ushul utama dalam pemikiran Muʿtazilah, yaitu klasifikasi tindakan (al-Af‘āl) dan metode analogi hukum (al-Qiyās al-Syarʿī), yang keduanya dibangun di atas asas rasionalitas dan keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku LGBT dalam kerangka al-Muʿtamad dapat dikategorikan ke dalam spektrum perbuatan qabīḥ (tercela). Namun demikian, sifat rasionalistik dari pendekatan Muʿtazilah membuka peluang untuk mempertimbangkan ulang kategori hukum tersebut secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan perkembangan sosial dan wacana hak asasi manusia masa kini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan vonis hukum yang kaku, melainkan mengusulkan ruang reflektif bagi pengembangan fikih yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, kontribusi utama studi ini terletak pada penguatan diskursus ushul fikih berbasis nalar dan nilai-nilai universal, yang dapat menjembatani teks klasik dengan tantangan sosial keagamaan modern.
Analisis implementasi UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri Hanisah, Filzah; Hasan, Akhmad Farroh
Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Volume 4 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JKEK.vol4.iss1.art7

Abstract

Objectives – This study aims to analyze the implementation of Law Number 7 of 2014 on Trade in enhancing the competitiveness of domestic products in Indonesia.Methods – A qualitative approach is employed through library research, utilizing secondary data analyzed using content analysis. The primary data sources include the text of Law Number 7 of 2014, along with relevant academic journals, economic literature, and prior studies related to domestic product competitiveness and national trade policy.Findings – The analysis reveals that the law provides a comprehensive legal and policy framework to boost the competitiveness of domestic products. However, its implementation faces several structural challenges, including inadequate logistics infrastructure, regional development disparities, and weak inter-agency coordination.Implications – The study recommends strengthening monitoring and evaluation mechanisms, improving market access for small and medium-sized enterprises (SMEs), and enhancing coordination between central and regional governments to expedite the achievement of the law’s strategic objectives.Originality – This research contributes to the literature by offering a focused analysis of the implementation of Law Number 7 of 2014 using a qualitative, library-based methodology to assess its impact on domestic product competitiveness in Indonesia. AbstrakTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri di Indonesia.Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dengan data sekunder yang digunakan dianalisis melalui pendekatan konten (content analysis). Sumber data utama berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta literatur yang relevan seperti jurnal akademik, buku-buku ekonomi, dan hasil riset terdahulu terkait daya saing produk dalam negeri dan kebijakan perdagangan nasional.Temuan – Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi UU ini telah memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif bagi peningkatan daya saing produk dalam negeri, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti infrastruktur logistik, ketimpangan wilayah, serta permasalahan koordinasi antar lembaga.Implikasi – Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha kecil, serta sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis UU tersebut.Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi terhadap analisis implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri di Indonesia menggunakan metode studi kepustakaan (library research).
Normative Juridical Review of Corporate Zakat Obligations as Legal Subjects in the National Zakat Legal System Ramadhan, Ardiansyah; Akhmad Farroh Hasan
Jurnal I-Philanthropy Vol 5 No 2 (2025): I-PHILANTHROPY:A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf
Publisher : Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/iphi.v5i2.29670

Abstract

Previous studies on corporate zakat have primarily focused on the different fiqh perspectives regarding whether a company can be classified as a muzakki (zakat payer) and how this relates to Indonesia's zakat regulations. These studies generally divide scholarly opinions into two camps: one that rejects corporate zakat due to the absence of explicit texts in hadith and the view that zakat is only obligatory for individual,mukallaf Muslims; and another that accepts the company as a shakhṣiyyah iʿtibāriyyah (legal entity) equivalent to a juridical person obligated to pay zakat. Although both perspectives reference Article 1 point 5 of Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, their analysis remains descriptive and limited to comparative opinions. A systematic juridical reading of the company's legal status as a zakat subject within the national zakat system is still lacking. This article addresses that gap by applying a normative legal approach to explore the company's position as a legal subject under Islamic law and national legislation. It emphasizes the need for legal reform to explicitly integrate corporate zakat into Indonesia's zakat regulatory framework. The novelty lies in its systematic normative approach to establishing corporate zakat as a juridical obligation, contributing to the development of Islamic law and zakat governance in the modern state context.