cover
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): Desember" : 16 Documents clear
THE PRACTICAL ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STRENGTHENING DIGITAL GOVERNANCE AND NETWORK SECURITY IN POST-CONFLICT AFGHANISTAN Sadat, Mir Mohammad Naim; Esmati, Shahabuddin; Tokhi, Mustafa; Azizi, Muhammad Ajmal
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3095

Abstract

This study examines the practical role of artificial intelligence (AI) in strengthening digital governance and network security in post-conflict Afghanistan. Drawing on a qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with 20 key informants, including government officials, ICT and cybersecurity experts, academics, and representatives from international organizations, complemented by document analysis of policy reports and strategic frameworks. The findings reveal that AI is perceived as a critical enabler of governance reform, with the potential to enhance transparency, reduce corruption, and improve efficiency in service delivery, contributing to institutional legitimacy. At the same time, participants emphasized the importance of AI-driven cybersecurity tools, such as predictive analytics and anomaly detection, in mitigating rising digital threats from both state and non-state actors. However, the study also highlights significant barriers, including weak infrastructure, limited technical capacity, and reliance on external actors, which constrain effective adoption. These dual dynamics underscore that while AI offers opportunities for resilience and modernization, its success in fragile context depends on context-sensitive, ethically grounded, and inclusive deployment. The research contributes to ongoing debates on technology-enabled governance in fragile states and provides practical insights for policymakers, practitioners, and international partners engaged in Afghanistan's digital transformation
DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KUALITAS UDARA DI PERKOTAAN: EFEKTIFITAS KEBIJAKAN, HAMBATAN DAN TUNTUTAN Mansa, Nurain; Djafar, Aprilyawati; Dako, Siti Nurul Fadilah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2732

Abstract

Air quality in urban areas continues to decline due to rapid urbanization, the surge in motor vehicle use, and uncontrolled industrial activities. In response, governments have introduced various environmental policies, including emission regulations, the development of environmentally friendly transportation, and the expansion of green open spaces. However, the effectiveness of these policies remains in question, largely due to structural and social implementation barriers. This study aims to comprehensively examine the impact of environmental policy implementation on air quality in major Indonesian cities, focusing on two key aspects: the barriers to implementation and the emerging demands for policy reform and improvement.
EFEKTIVITAS AKSI KONVERGENSI DALAM PROGRAM PENGENDALIAN STUNTING DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT, KABUPATEN GORONTALO Ikram Andi Taufan Hurudji; Udin Hamim; Lisda Van Gobel; Ellys Rachman; Sumanti Maku
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2793

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, angka stunting masih tinggi meskipun telah diterapkan program nasional pengendalian stunting melalui aksi konvergensi lintas sektor. Upaya ini melibatkan berbagai aktor seperti Puskesmas, pemerintah desa, TP-PKK, kader posyandu, dan masyarakat. Program ini menunjukkan hasil positif dengan penurunan kasus stunting pada anak usia 0–23 bulan dari 26 kasus di bulan Januari menjadi 12 kasus di bulan Juni. Keberhasilan ini didukung pendekatan kolaboratif berbasis data melalui rembuk stunting, P2K2, edukasi gizi, pemanfaatan lahan pekarangan, serta intervensi ekonomi desa. Sekretariat Kecamatan berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjaga sinergi antar OPD. Di tingkat desa, kepala desa memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran, dibantu TP-PKK dan kader posyandu, yang berperan penting dalam pencegahan stunting. Pendekatan proses yang sistematis dan integratif mencakup identifikasi masalah, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi. Sasaran intervensi juga mempertimbangkan faktor keluarga seperti kesadaran ibu, keterlibatan ayah, dan kondisi sosial ekonomi. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi komunikasi lintas sektor yang kuat, semangat kerja pelaksana, dan partisipasi aktif masyarakat. Meski demikian, hambatan masih ada, seperti birokrasi yang lamban dan prosedur pencairan dana yang rumit, yang menghambat efektivitas program secara maksimal.
PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM OLAHAN SAGU OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU Muliasih, Ariyati agnetha; Adni, Dita fisdian
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2844

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM olahan sagu oleh dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti, daerah ini dikenal sebagai penghasil sagu paling besar di Indonesia, sehingga potensi pengembangan UMKM olahan sagu sangat strategis dalam meningkatkan kesejahtraan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dikecamatan tebing tinggi barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan menggunakan empat indikator: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Meskipun telah terdapat program pelatihan, pembinaan usaha, serta fasilitasi kelembagaan, masih terdapat ketimpangan dalam pelatihan, distribusi bantuan, dan pendampingan kelembaggaan
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Rahmah, Mutia; Adni, Dita Fisdian
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan electronic government dalam pelayanan publik di Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Benteng Utara telah memiliki aplikasi layanan online yang menawarkan 26 jenis layanan administrasi, implementasinya belum optimal. Aplikasi belum digunakan oleh masyarakat secara aktif karena kurangnya sosialisasi, lemahnya infrastruktur jaringan, rendahnya literasi digital, serta belum adanya petugas khusus yang mengelola sistem secara berkelanjutan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan struktural, kapasitas SDM, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.   Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Desa Digital, Kapasitas, Partisipasi Masyarakat
PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KULINER DI KAWASAN TARUNA REMAJA OLEH DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO Paneo, Indrawati; Lisda Van Gobel; Yahya Antu
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Gorontalo dalam penataan pedagang kuliner di kawasan Taruna Remaja sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif, melibatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan terkait di Dinas Pariwisata dan pedagang kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pariwisata berperan aktif dalam menetapkan kebijakan, mensosialisasikan aturan, serta menyediakan fasilitas yang mendukung tertatanya kawasan kuliner Taruna Remaja menjadi lebih representatif dan nyaman. Namun, transformasi ini juga menghadapi tantangan terkait adaptasi pedagang dan pengunjung terhadap perubahan yang terjadi. Simpulan penelitian menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator sangat penting dalam mendukung pengembangan kawasan kuliner sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.   Kata Kunci: Peran Pemerintah, Dinas Pariwisata, Pedagang Kuliner, Penataan Ruang, Taruna Remaja
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN Afriyoga, Nanda; Syaprianto, Syaprianto
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.2909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi norma, penertiban telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih tidak konsisten. Dalam dimensi struktur sosial, koordinasi antaraktor belum berjalan optimal dan pelibatan masyarakat masih minim. Sementara pada dimensi individu, respons petugas dan pedagang terhadap kebijakan penertiban dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi dan sarana pendukung. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Satpol PP belum efektif sepenuhnya dan masih memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, partisipatif, serta berbasis solusi agar kebijakan penertiban dapat dijalankan secara berkelanjutan.   Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Struktur Sosial, Kebijakan Publik
THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING VILLAGE MARKETS (CASE STUDY OF KUALA SEMUNDAM MARKET, KUALA SEMUNDAM VILLAGE, BANDAR PETALANGAN DISTRICT, PELALAWAN REGENCY Saputra, Andre; Hakim, Arif Rahman
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3017

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in the management of Kuala Semundam Market. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The data were analyzed inductively using source and technique triangulation. The results indicate that the village government's role as a pioneer, innovator, and stabilizer in market management is not yet optimal, particularly in the poorly organized arrangement of vendors' trading areas and the inadequate market support facilities. The study concludes that village market management needs to be improved by better organizing vendors and developing more adequate market facilities to support community economic activities.   Keywords: Village Government, Market Management, Traditional Market, Village Role
POLA PIKIR KEUANGAN MAHASISWA BARU DAN STRATEGI CERDAS MENGATUR KEUANGAN DI TAHUN PERTAMA PERKULIAHAN Dinda Adiya Kirani; Muhammad Davieq Al Faiyad; Nabyla Tri Cahyani; Elsa Ayu Cahyaningrum; Joko Tri Nugraha
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3246

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pola pikir finansial dan sikap mahasiswa baru dalam mengelola keuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan kuesioner untuk 50 responden dan analisis data menggunakan SPSS. Temuan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa baru belum konsisten dalam menyusun anggaran, mendata pemasukan dan pengeluaran, serta mengatur pengeluaran yang tidak penting. Namun, kesadaran akan pentingnya menabung dan tanggung jawab keuangan cukup tinggi. Mahasiswa mencatat adanya dampak lingkungan sosial dan pola hidup terhadap perilaku finansial mereka, meskipun sebagian besar tetap waspada dalam pengeluaran. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan dan pengendalian diri agar mahasiswa dapat mengelola keuangan dengan lebih baik sejak awal studi.    
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA CILEUNYI Yasmin Putri Ananda; Abdal
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3276

Abstract

Perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi isu administratif dan sosial yang berdampak pada kepastian hukum bagi pasangan, sehingga memerlukan penanganan melalui pelayanan publik yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelayanan publik berjalan dalam pendaftaran perkawinan di KUA Cileunyi, mengidentifikasi alasan di balik terjadinya pernikahan yang tidak terdaftar, dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh KUA serta pemangku kepentingan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala KUA dan Penyuluh sebagai narasumber utama yang terlibat dalam pelayanan pencatatan nikah serta penanganan kasus pernikahan yang tidak terdaftar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di KUA Cileunyi telah tercermin melalui lima dimensi utama, yakni penyediaan sarana fisik dan informasi yang memadai, pemanfaatan SIMKAH sebagai sistem digital, kesiapsiagaan pegawai dalam mendampingi masyarakat, konsistensi penerapan SOP, serta kemampuan aparatur memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, penanganan kasus perkawinan yang tidak tercatat dilakukan melalui program GAS (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah), kebijakan KEMENAG yang berfokus pada pendataan langsung ke masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, serta pemeriksaan dokumen keluarga untuk mengidentifikasi pasangan yang belum tercatat secara resmi. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan publik di KUA Cileunyi tidak hanya memfasilitasi pencatatan perkawinan dengan lancar, tetapi juga berhasil mengurangi jumlah pernikahan yang tidak terdaftar melalui pendekatan yang fleksibel, manusiawi, dan kerjasama.  

Page 1 of 2 | Total Record : 16