cover
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Articles 194 Documents
EVALUASI PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU Azzahra Cahya Fatihah Fatihah; Dita Fisdian Adni
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 4 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i4.4210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas Kepala Bidang Pengelolaan BMD, dua Pengelola BMD, dan dua Staf Verifikasi BPKAD Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD belum sepenuhnya optimal. Indikator efektivitas dan efisiensi belum tercapai secara maksimal karena terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi fisik barang, keterbatasan sumber daya manusia, serta tahapan penghapusan yang panjang dan masih melibatkan pihak ketiga. Indikator kecukupan telah didukung oleh dasar hukum dan prosedur yang jelas, sedangkan perataan telah terlaksana dengan baik melalui perlakuan yang sama terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Responsivitas juga berjalan cukup baik melalui pencatatan dan tindak lanjut terhadap setiap usulan penghapusan. Sementara itu, indikator ketepatan telah sesuai dari aspek prosedur dan dasar hukum, tetapi belum optimal dari aspek ketepatan waktu karena proses administrasi yang panjang dan berbelit. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD di Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sinkronisasi data administratif dengan kondisi fisik aset, serta penyederhanaan dan digitalisasi proses penghapusan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.  
PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU Deby Pratiwi Lubis; Arif Rahman Hakim
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 4 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i4.4223

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian evaluatif. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri atas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tiga petugas atau pendamping sosial, dan dua lanjut usia sebagai penerima pelayanan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar melalui pendataan, pemberian bantuan sosial, fasilitasi pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal. Pada aspek norma, penerapan standar pelayanan belum konsisten; pada aspek perilaku individu, keterbatasan tenaga pendamping menyebabkan pendataan, pendampingan, dan monitoring belum dilakukan secara menyeluruh; sedangkan pada aspek struktur, koordinasi lintas sektor belum menghasilkan sistem pelayanan yang terintegrasi. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan anggaran, ketidakakuratan data, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar telah berjalan, tetapi belum efektif secara optimal sehingga diperlukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, sistem pendataan, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
EFEKTIVITAS PROGRAM ON THE SPOT OLEH BIDANG PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN RIAU Yohanes Wahyudiarto; Septa Juliana
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 4 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i4.4289

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program OTS serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kepala Perwakilan, Kepala Keasistenan dan Asisten PVL, petugas pelaksana, serta masyarakat pengguna layanan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Berdasarkan lima indikator efektivitas program Campbell, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program dan pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator yang paling dominan, tercermin dari respons masyarakat yang sangat positif, peningkatan jumlah laporan dari 79 menjadi 117 dalam setahun, serta dampak edukatif berupa meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi Ombudsman meski awalnya hanya datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Sebaliknya, indikator keberhasilan sasaran menjadi yang paling lemah, karena distribusi kegiatan masih timpang dan terkonsentrasi di Kota Pekanbaru akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan teori efektivitas Campbell pada konteks lembaga pengawas pelayanan publik yang menjangkau masyarakat secara proaktif, sebuah ranah yang belum banyak disentuh oleh kajian efektivitas layanan jemput bola sebelumnya yang umumnya berfokus pada sektor perpajakan atau administrasi kependudukan. Secara praktis, penelitian ini memberikan model evaluatif bagi perwakilan Ombudsman di daerah lain dalam merancang strategi pelayanan berbasis interaksi langsung, sekaligus menjadi dasar rekomendasi penguatan sosialisasi multikanal, penambahan sumber daya pelaksana, dan perluasan jangkauan wilayah agar efektivitas dan pemerataan Program On The Spot dapat ditingkatkan secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURUSAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKANBARU KOTA Dea Trisya Muti; Sri Maulidiah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 4 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i4.4373

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi kebijakan pelayanan publik dalam mewujudkan pelayanan pengurusan pernikahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai pelaksana kebijakan pencatatan pernikahan menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya sosialisasi prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, serta indikasi praktik pungutan liar yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengurusan pernikahan di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari unsur internal KUA sebanyak 3 orang (1 Kepala KUA, 1 pegawai pencatatan nikah, dan 1 penghulu) serta unsur masyarakat sebanyak 10 orang sebagai pengguna layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurusan pernikahan di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 478 Tahun 2025. Hambatan implementasi ditemukan pada seluruh dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, rendahnya integritas aparatur, serta lemahnya struktur birokrasi dan pengawasan internal. Secara lebih terstruktur, temuan penelitian diringkas dalam indikator kualitatif sebagai berikut: (1) komunikasi: kejelasan sosialisasi prosedur dan transparansi informasi tarif masih rendah; (2) sumber daya: keterbatasan jumlah pegawai, kompetensi teknis, serta minimnya sarana informasi publik; (3) disposisi: rendahnya integritas, komitmen, dan ketegasan aparatur dalam menolak praktik pungutan liar; (4) struktur birokrasi: belum optimalnya kesesuaian alur pelayanan dengan SOP, lemahnya pengawasan internal, serta belum efektifnya mekanisme pengaduan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan, kurangnya transparansi informasi, serta munculnya praktik pungutan liar yang menghambat terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.