cover
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Articles 164 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN FEEDER WIRA-WIRI SEBAGAI TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI KOTA SURABAYA Putra, Ryco Tarnuwardhana; Zumroh, Alifatul Reniwati; Pramudiana, Ika Devy
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3520

Abstract

Kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan keterjangkauan dan integrasi sistem transportasi publik, khususnya pada aspek first mile dan last mile menuju Suroboyo Bus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa regulasi, laporan kinerja Dinas Perhubungan, serta literatur ilmiah terkait kebijakan transportasi perkotaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan tujuan kebijakan dengan capaian implementasi menggunakan kerangka evaluasi Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Feeder Wira-Wiri telah cukup efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarmoda melalui pengoperasian 12 koridor dan 52 unit armada yang melayani sekitar 2.500 penumpang per hari. Dari aspek efisiensi, penggunaan armada berkapasitas kecil sesuai dengan karakteristik jalan lingkungan, meskipun frekuensi dan sinkronisasi jadwal masih perlu ditingkatkan. Aspek kecukupan dan pemerataan menunjukkan perluasan jangkauan layanan, namun distribusi armada antar koridor belum sepenuhnya seimbang. Responsivitas tercermin dari tingginya minat pengguna, sedangkan ketepatan kebijakan terlihat dari kemampuannya menjawab kebutuhan aksesibilitas kawasan permukiman menuju moda transportasi massal. Secara keseluruhan, kebijakan Feeder Wira-Wiri berkontribusi positif dalam mendukung sistem transportasi publik terintegrasi di Kota Surabaya, namun masih memerlukan penguatan integrasi operasional dan pemerataan layanan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.
MODEL SERVICE QUALITY DALAM MENGUKUR KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI MOBILE JKN PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA BENGKULU Supawanhar, Supawanhar; Hartono, Rudi; Sudriyanti, Sudriyanti; Ananda, Cindy Dwi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung penggunaannya. Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dan informasi administrasi secara digital dan untuk membantu kemudahan masyarakat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu, Kualitas pelayanan dipandang sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam memenuhi harapan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien BPJS dalam penggunaan aplikasi JKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan mengidentifikasi harapan dan kenyataan pasien. Metode penelitian dalam analisis kepuasan penggunaan aplikasi Mobile JKN pada pasien peserta BPJS dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan SERVICE QUALITY dengan lima dimensi yakni dimensi Tangibles, dimensi Daya Tanggap, dimensi Jaminan, dimensi Empati, dan Reliabilitas. Dengan bentuk Fisik kepada 10 informan untuk menganalisis kepuasan dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa puas terhadap penggunaan aplikasi Mobile JKN. Kepuasan tersebut muncul karena aplikasi ini dinilai memberikan kemudahan dalam proses administrasi, pencarian informasi, perubahan data pribadi, serta memiliki fitur yang mudah diakses dan bermanfaat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain gangguan jaringan (sinyal) yang menyebabkan aplikasi sulit diakses, serta kendala pada pasien lanjut usia yang tidak memiliki handphone atau kurang memahami cara penggunaan aplikasi. Adapun faktor pendukung dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN antara lain keamanan data pasien, fitur aplikasi yang lengkap dan bermanfaat, dukungan dari pemerintah, serta kemudahan dalam pengoperasian aplikasi.
EVALUASI TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU Puspitawati, Wahyu Ana; Adni, Dita Fisdian
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata Kelola Barang Milik Daerah adalah serangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan aset yang dibeli atau diperoleh dari (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Tujuannya agar pengelolaan aset daerah akuntabel, efisien, transparan, dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan target disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai menghapus aset sebelum pengajuan baru, menyebabkan kelebihan barang. Tantangan umum mencakup keterlambatan digitalisasi E-BMD, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan prioritas keuangan, sehingga diperlukan regulasi pusat lebih tegas serta pelatihan untuk meningkatkan efefktivitas. Penatausahaan yang efektif membutuhkan keterpaduan sistem informasi manajemen aset yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar unit pengelola barang yang baik.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PELAPORAN KEUANGAN KORPORASI Hidayatullah, Hidayatullah; Rahmat, Diding; Nadriana , Lenny Nadriana
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan korporasi sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas korporasi kepada pemegang saham, kreditur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dewa Komisaris atas Pelaporan Keuangan Korporasi serta apa saja implikasi hukum terhadap Dewa Komisaris apabila terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, serta prinsip-prinsip good corporate governance.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan, termasuk memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai standar yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris lalai menjalankan fungsi pengawasan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelaporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap korporasi. Hal juga di temukan belum adanya secara tegas dan spesifik pertauran yang membahasa tetang fungsi dan tangungjawab dewan komisaris.