cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN FEEDER WIRA-WIRI SEBAGAI TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI KOTA SURABAYA Putra, Ryco Tarnuwardhana; Zumroh, Alifatul Reniwati; Pramudiana, Ika Devy
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3520

Abstract

Kebijakan Feeder Wira-Wiri Suroboyo merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan keterjangkauan dan integrasi sistem transportasi publik, khususnya pada aspek first mile dan last mile menuju Suroboyo Bus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa regulasi, laporan kinerja Dinas Perhubungan, serta literatur ilmiah terkait kebijakan transportasi perkotaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan tujuan kebijakan dengan capaian implementasi menggunakan kerangka evaluasi Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Feeder Wira-Wiri telah cukup efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarmoda melalui pengoperasian 12 koridor dan 52 unit armada yang melayani sekitar 2.500 penumpang per hari. Dari aspek efisiensi, penggunaan armada berkapasitas kecil sesuai dengan karakteristik jalan lingkungan, meskipun frekuensi dan sinkronisasi jadwal masih perlu ditingkatkan. Aspek kecukupan dan pemerataan menunjukkan perluasan jangkauan layanan, namun distribusi armada antar koridor belum sepenuhnya seimbang. Responsivitas tercermin dari tingginya minat pengguna, sedangkan ketepatan kebijakan terlihat dari kemampuannya menjawab kebutuhan aksesibilitas kawasan permukiman menuju moda transportasi massal. Secara keseluruhan, kebijakan Feeder Wira-Wiri berkontribusi positif dalam mendukung sistem transportasi publik terintegrasi di Kota Surabaya, namun masih memerlukan penguatan integrasi operasional dan pemerataan layanan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.
MODEL SERVICE QUALITY DALAM MENGUKUR KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI MOBILE JKN PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA BENGKULU Supawanhar, Supawanhar; Hartono, Rudi; Sudriyanti, Sudriyanti; Ananda, Cindy Dwi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung penggunaannya. Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dan informasi administrasi secara digital dan untuk membantu kemudahan masyarakat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu, Kualitas pelayanan dipandang sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam memenuhi harapan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien BPJS dalam penggunaan aplikasi JKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan mengidentifikasi harapan dan kenyataan pasien. Metode penelitian dalam analisis kepuasan penggunaan aplikasi Mobile JKN pada pasien peserta BPJS dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan SERVICE QUALITY dengan lima dimensi yakni dimensi Tangibles, dimensi Daya Tanggap, dimensi Jaminan, dimensi Empati, dan Reliabilitas. Dengan bentuk Fisik kepada 10 informan untuk menganalisis kepuasan dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa puas terhadap penggunaan aplikasi Mobile JKN. Kepuasan tersebut muncul karena aplikasi ini dinilai memberikan kemudahan dalam proses administrasi, pencarian informasi, perubahan data pribadi, serta memiliki fitur yang mudah diakses dan bermanfaat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain gangguan jaringan (sinyal) yang menyebabkan aplikasi sulit diakses, serta kendala pada pasien lanjut usia yang tidak memiliki handphone atau kurang memahami cara penggunaan aplikasi. Adapun faktor pendukung dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN antara lain keamanan data pasien, fitur aplikasi yang lengkap dan bermanfaat, dukungan dari pemerintah, serta kemudahan dalam pengoperasian aplikasi.
EVALUASI TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU Puspitawati, Wahyu Ana; Adni, Dita Fisdian
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3596

Abstract

Tata Kelola Barang Milik Daerah adalah serangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan aset yang dibeli atau diperoleh dari (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Tujuannya agar pengelolaan aset daerah akuntabel, efisien, transparan, dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan target disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai menghapus aset sebelum pengajuan baru, menyebabkan kelebihan barang. Tantangan umum mencakup keterlambatan digitalisasi E-BMD, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan prioritas keuangan, sehingga diperlukan regulasi pusat lebih tegas serta pelatihan untuk meningkatkan efefktivitas. Penatausahaan yang efektif membutuhkan keterpaduan sistem informasi manajemen aset yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar unit pengelola barang yang baik.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PELAPORAN KEUANGAN KORPORASI Hidayatullah, Hidayatullah; Rahmat, Diding; Nadriana , Lenny Nadriana
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3587

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan korporasi sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas korporasi kepada pemegang saham, kreditur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dewa Komisaris atas Pelaporan Keuangan Korporasi serta apa saja implikasi hukum terhadap Dewa Komisaris apabila terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, serta prinsip-prinsip good corporate governance.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan, termasuk memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai standar yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris lalai menjalankan fungsi pengawasan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelaporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap korporasi. Hal juga di temukan belum adanya secara tegas dan spesifik pertauran yang membahasa tetang fungsi dan tangungjawab dewan komisaris.
EVALUASI PROGRAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS RIAU JOB FAIR) Aulia, Fitri; Juliana, Septa
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3597

Abstract

Tingginya angka pengangguran di Provinsi Riau menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis melalui kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah penyelenggaraan Riau Job Fair sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan, keterbatasan jumlah lowongan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Riau Job Fair serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak dinas, perusahaan peserta, serta pencari kerja. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang menekankan pada indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Riau Job Fair telah berjalan cukup baik dan mampu memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Dari aspek efektivitas dan responsivitas, program ini dinilai membantu memperluas akses informasi lowongan kerja. Namun, dari aspek ketepatan sasaran dan kecukupan, masih terdapat kendala dalam kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan kerja dan koordinasi yang lebih optimal agar program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di Provinsi Riau.
CHALLENGES AND PRACTICES IN FISCAL MANAGEMENT OF PUBLIC SCHOOLS TOWARDS A CAPACITY BUILDING PROGRA Quinto, Ronald; Gaor, Mark Jeno
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3197

Abstract

This study examined the fiscal management challenges and practices among public elementary school heads in the Schools Division Office (SDO) of Bataan, Philippines, during Fiscal Year 2024, to inform a capacity-building program. A convergent parallel mixed-methods design was applied, assigning equal weight to quantitative and qualitative data. A stratified sample of 106 school heads completed a survey measuring challenges across four domains: budgeting, accounting, procurement, and asset management. The overall composite mean of 2.21 (“Slightly Challenging”) indicated general competency, with notable issues including excessive documentary requirements and unforeseen expenditures. Analysis of variance revealed significant differences in budgeting challenges by school size (p < .05) and accounting challenges by district (p < .05). Qualitative data from semi-structured interviews with 12 school heads yielded six thematic practices aligned under the HEROES Framework—Holistic Stewardship, Empowered Decision-Making, Resource Optimization, Organizational Transparency, Engagement of Stakeholders, and Sustained Capacity Development. Integrated analysis revealed a misalignment between principals’ ethical commitment and technical proficiency due to systemic barriers. The study recommends implementing the HEROES Capacity Development Program to enhance fiscal literacy, ensure policy compliance, and improve governance at the school level.
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DAPUR KEDUNGSARI, MAGELANG UTARA Ardina febriyanti; Rulita Wulansari; Tsabita Zulfa Purnama; Fibria Khoirunisa
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Dapur SPPG Kedungsari, Magelang Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG telah berjalan cukup baik dengan adanya kolaborasi internal antara pemerintah dan pengelola dapur dalam pengawasan mutu makanan, penyusunan menu, serta evaluasi harian, namun kolaborasi eksternal dengan pemerintah daerah, orang tua, dan tenaga kesehatan masih belum optimal sehingga menimbulkan kesenjangan antara standar pelayanan dan pengalaman penerima manfaat, terutama terkait variasi rasa, porsi, dan kepuasan siswa. Simpulan penelitian ini adalah bahwa kualitas pelayanan publik pada program MBG di Dapur Kedungsari sudah cukup baik secara operasional, tetapi masih memerlukan penguatan sistem kolaborasi dan pengawasan partisipatif agar pelayanan lebih efektif, merata, dan sesuai prinsip good governance.  
MOBILISASI MASSA BERBASIS AGAMA DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS AKSI 212 DI INDONESIA Hidayat, Irgi Fahrezi Hidayat; Siregar, Apvira Azhari; Ahren Jasmine Azzahra; Joya Predista; Fathkuri, Fathkuri; Mukhamad Busro Asmuni
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mobilisasi massa berbasis agama dalam Aksi 212 di Indonesia dapat terbentuk, dijalankan, serta memengaruhi kebijakan publik dan dinamika politik nasional, khususnya dalam konteks hubungan antara agama, kekuasaan, dan demokrasi di era pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) melalui analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan, dan sumber dokumentasi terkait Aksi 212. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi 212 terbentuk melalui kombinasi ketidakpuasan sosial, isu keagamaan, serta peran aktor keagamaan dan jaringan media sosial yang secara sinergis membangun solidaritas kolektif berbasis identitas agama. Mobilisasi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum kasus yang melatarbelakanginya, tetapi juga memengaruhi sensitivitas kebijakan pemerintah, memperkuat politik identitas dalam kontestasi elektoral, serta melahirkan aktor-aktor politik baru berbasis jaringan keagamaan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi berbasis agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat sekaligus sebagai faktor yang mampu mengubah arah kebijakan publik dan memperkuat dinamika politik identitas, yang pada saat yang sama menimbulkan tantangan terhadap pluralisme, kohesi sosial, dan stabilitas demokrasi di Indonesia.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KELURAHAN KEMBANG HARUM Gustiarni, Nurrahma; Febrian, Ranggi Ade
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah berjalan cukup baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu, serta penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan yang belum optimal sehingga mempengaruhi efektivitas program. Simpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, partisipasi masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan agar upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.  
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU Athifa, Annisa; Juliana, Septa
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan sosial yang belum merata. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Sosial serta masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial diwujudkan melalui beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Program-program tersebut dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum terdata dalam sistem sehingga belum memperoleh bantuan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, transparansi, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan program agar tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Page 17 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Maret Vol. 3 No. 1 (2025): Desember Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): Maret Vol. 2 No. 1 (2024): Desember Vol. 1 No. 4 (2024): September Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): Maret Vol. 1 No. 1 (2023): Desember