cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 189 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN SIDOARJO Natasyah Elsistyana Putri; Susi Ratnawati
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengana lisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan desa mandiri periode 2022–2026. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan berbagai aktor birokrasi dan sosial terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup efektif dengan adanya tren peningkatan jumlah desa mandiri yang signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan kelembagaan desa, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan aspek keterbukaan informasi, serta akselerasi program digitalisasi desa melalui penerapan konsep Smart Village. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor determinan utama dalam capaian tersebut. Meski demikian, proses implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan substantif, seperti variasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam beradaptasi dengan sistem digital, tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana pemerintah (DD dan ADD), serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Sebagai langkah keberlanjutan pada tahun 2026, fokus kebijakan diarahkan pada revitalisasi BUMDes secara otonom, penguatan inovasi berbasis potensi lokal, serta perwujudan ketahanan ekologi guna memitigasi dampak pertumbuhan industri di kawasan perdesaa
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ATAS RENDAHNYA UPAH MINIMUM DAERAH ISTIMEWA Talitha Najla Khaerunnisa; Alya Nafisa Zalianty; Felly Sigiro; Amelia Rizka Salsabila; Alya Zahra Sabrina
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3923

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, namun memiliki upah minimum yang menimbulkan persoalan terkait pemenuhan kesejahteraan pekerja. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diterapkan tetap berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penetapan upah minimum, fasilitasi dialog tripartit, pengawasan, dan penegakan ketentuan pengupahan. Namun, efektivitas kebijakan upah minimum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, perubahan regulasi yang dinamis, serta ketidaksesuaian antara tingkat upah dan kebutuhan hidup pekerja. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah daerah, penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum guna mewujudkan kesejahteraan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
INNOVATIONS IN THE ICIREBON APP SERVICE AT THE CIREBON CITY LIBRARY AND ARCHIVES DEPARTMENT Dea Liniawati; Iskandar Zulkarnaen
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3936

Abstract

Rapid technological advancements demand that public services become increasingly effective and efficient. One of the government’s efforts to leverage technology is through the implementation of e-government, which has spurred the emergence of public service innovations. In this context, the Cirebon City Library and Archives Office (Dispusip) developed the iCirebon application, driven by the commitment of the Cirebon City Government and Dispusip to enhance efficient public services and improve human resources through literacy. The objective of this study is to analyze the implementation of the iCirebon application service innovation at the Cirebon City Library and Archives Office using the theory of innovation success factors in the public sector, with indicators including governance and innovation, sources of ideas for innovation, innovation culture, capabilities and tools, objectives, outcomes, drivers, and barriers, as well as to collect data on the innovation itself. The research method used is qualitative, with data collection techniques including documentation, literature review, and in-depth interviews with key informants. The results of the discussion indicate that the iCirebon application innovation has been supported by regulations regading SPBE, Smart City policies and cooperation with third parties. Additionally, the innovation culture has been driven by visionary leadership. However, the actual innovation outcomes have not aligned with the initial objectives, as evidenced by the significantly low number of active application users. This stagnation is fundamentally caused by severe budget constraints, which have hindered system updates and rendered socialization efforts suboptimal.
PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN BERDASARKAN SERVQUAL TERHADAP KEPUASAN SISWA KELAS XI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SMAN 2 DEPOK Bintang Aura Mayesa Putri; Tiara Julianti Haryanto; Reivania Calista Rizanul; Malina Najla Khairunnisa; Ismoyo Sekar Prastin; Faris Widiyatmoko
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3968

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Keberhasilan implementasi program tidak semata ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diterima siswa sebagai penerima manfaat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan berdasarkan model SERVQUAL yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan siswa kelas XI pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 2 Depok. Penelitian dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang melibatkan 145 responden siswa kelas XI. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh dimensi SERVQUAL berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa dengan nilai F sebesar 96,523 dan signifikansi < 0,001. Secara parsial, dimensi tangibles, assurance, dan empathy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa, sedangkan reliability dan responsiveness tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dimensi assurance menjadi faktor paling dominan dalam membentuk kepuasan siswa dengan koefisien regresi sebesar 0,755. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,776 menunjukkan bahwa 77,6% variasi kepuasan siswa dapat dijelaskan oleh kelima dimensi kualitas pelayanan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek assurance, tangibles, dan empathy, guna mendukung efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah.
PENERAPAN AGILE GOVERNANCE OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Vivi Tria Utami; Dita Fisdian Adni
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3819

Abstract

Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang berlandaskan pada fleksibelitas, kolaboratif, responsivitas, dan juga kemampuan beradaptasi pada perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip agile ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agile governance seperti adaptif, responsif, kolaboratif dan juga fleksibel sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal dan masih terdapat kendala dalam penerapannya. Hambatan utama dalam penerapan penelitian ini yaitu prosedur yang bersifat kaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan juga keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau sudah berupaya meningkatkan prinsip agile ini dengan adanya Respon Cepat Ombudsman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau saat laporan dalam keadaan darurat.
PERAN GRUP WHATSAPP DALAM MENGHIDUPKAN EKOSISTEM JASA UMKM DRIYOREJO ERA SOCIETY 5.0 Daniel Pedro Santoso; Susi Ratnawati
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3906

Abstract

Dunia saat ini berada pada ambang transformasi Society 5.0 yang mengintegrasikan ruang siber dan fisik, di mana teknologi berpusat pada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah peran krusial grup WhatsApp sebagai infrastruktur digital rakyat dalam menghidupkan ekosistem jasa UMKM di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data via wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma ekonomi dari model konvensional menuju "DigitalLokal" secara organik, di mana WhatsApp mendominasi pemasaran digital hingga 80% di kalangan pelaku UMKM jasa. WhatsApp dipilih karena faktor kepercayaan, komunalitas, rendahnya hambatan masuk, serta kemudahan fitur seperti grup, status, dan katalog sebagai "etalase hidup". Fenomena ini menciptakan "efek domino ekonomi" di mana satu pesanan jasa memicu 3-5 transaksi turunan di tingkat lokal, sehingga memperkuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mikro. Meskipun terdapat kesenjangan literasi digital antar generasi, muncul fenomena reverse mentoring dalam keluarga untuk menutupi celah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa grup WhatsApp bukan sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi kemandirian ekonomi yang resilien bagi masyarakat Driyorejo menghadapi masa depan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah untuk memadukan basis data komunitas digital setempat ke dalam kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis komunitas.
TUMPANG TINDIH WEWENANG DALAM STRUKTUR HOLDING-SUBHOLDINGPT PERTAMINA (PERSERO) Susilowati Susilowati; Latifa Irma Agustin; Elsa Ayu Cahyaningrum; Muh Jefri Tri Laksono Putro; Dinda Shabrina Aini
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.4008

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tumpang tindih wewenang dalam struktur holding–subholding PT Pertamina (Persero), faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang diperkaya melalui analisis kasus berdasarkan jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi PT Pertamina (Persero), dan publikasi dari institusi kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih wewenang terjadi pada pengambilan keputusan investasi, fungsi pengawasan dan pengendalian, penyusunan strategi bisnis, serta pengelolaan proyek terintegrasi yang melibatkan beberapa subholding. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas struktur organisasi, proses restrukturisasi, belum optimalnya pemisahan kewenangan strategis dan operasional, koordinasi yang belum efektif, serta perbedaan kepentingan bisnis antar subholding. Dampaknya terlihat pada menurunnya efisiensi pengambilan keputusan, munculnya duplikasi fungsi pengawasan, ketidakjelasan akuntabilitas, serta berkurangnya efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance. Berdasarkan analisis teori struktur organisasi, teori wewenang, teori sistem terbuka, dan teori koordinasi organisasi, penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi struktur holding–subholding tidak hanya bergantung pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada kejelasan pembagian wewenang, penguatan koordinasi, dan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA BAPENDA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024 Lavina Ramadhani Ramadhani; Panca Setyo Prihatin
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.4100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Evaluasi kebijakan mengacu pada enam indikator William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan keenam indikator tersebut. Kebijakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemberian keringanan denda serta didukung oleh inovasi layanan perpajakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, dan permasalahan administrasi kendaraan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model Evaluasi Kebijakan William N. Dunn secara komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tingkat Unit Pelaksana Teknis, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi kebijakan beserta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di masa mendatang.  
POLICY LEARNING DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN MID DAY MEALS SCHEME INDIA Karmilla Susilawati
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3983

Abstract

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya, Indonesia mengimplementasikan poin zero hunger dalam sustainable development goals yang menjadi agenda global. Makan bergizi gratis merupakan keseriusan Indonesia dalam melakukan intervensi gizi terhadap masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan melakukan studi komparatif dengan program Mid Day Meals Scheme milik India yang lebih awal menjalankan intervensi gizi kepada masyrakatnya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan pada pendekatan studi komparatif dan data yang diperoleh berasal dari studi literatur yang kemudian dianalisa menggunakan konsep policy learning untuk dapat mengidentifikasi bentuk implementasi dan tantangan mid day meals India yang ternyata menunjukan kesamaan tantangan dalam hal distribusi makanan, higenitas dalam pengolahan makanan sampai terjadi keracunan dan pola koordinasi yang sama dengan banyak lembaga hingga mengarah kepada politisasi program karena beberapa kelompok memandang program ini sebagai ladang keuntungan material semata tanpa mempedulikan kualitas implementasi nya sejalan dengan tujuan awal. Penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia berdasarkan policy learning dari kebijakan Mid day Meals India.  

Page 19 of 19 | Total Record : 189

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): Juni Vol. 3 No. 2 (2026): Maret Vol. 3 No. 1 (2025): Desember Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): Maret Vol. 2 No. 1 (2024): Desember Vol. 1 No. 4 (2024): September Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): Maret Vol. 1 No. 1 (2023): Desember More Issue