Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Pasca Pandemi Covid-19 Arif Rahman Hakim
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 3 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i4.2341

Abstract

Komunitas adat terpencil merupakan salah satu isu di Indonesia. Komunitas adat terpencil banyak tertinggal dalam bidang pendidikan dan hidup dibawah garis kemiskinan, penting adanya peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil pasca Covid-19. Penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Widjaja dengan indikator pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial dan perlindungan sosial dan advokasi serta melakukan analisis SWOT.  Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis dari kata-kata tertulis dan perilaku objek yang diamati. Dalam penelitian ini, penentuan informan ditetapkan secara sengaja. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu, observasi, wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial dan pemberdayaan sosial dan advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial belum cukup sepenuhnya mampu memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan dengan membantu dari segi perekonomian, kesehatan dan pendidikan 2) belum terciptanya fasilitas dan bimbingan sosial yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat komunitas adat terpencil 3) bantuan pembangunan yang belum sesuai dengan kriteria kehidupan komunitas adat terpencil.
Sistem Kontrol Manajemen Kepolisian Terhadap Kejahatan Transnasional Di Polres Bengkalis (Studi Pada Kejahatan Penyelundupan Manusia Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Bengkalis) M. Zulhermawan; R Arif Rahman Hakim
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 3 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i4.2344

Abstract

Sitem kontrol menejemen kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah polres Bengkalis masih menjadi sebuah problematika yang cukup berat karena sistem menejen belum berkembang dan sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi untuk penjagaagn sempedan perbatasan wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode menerapkan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif. Teknik wawancara dengan pelaku penyelundupan manusia menggunakan metode bola salju. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kaajian mendapati banyak hal terutam berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan, bahwa menejemen yang di laksanakan belum bisa secara optimal dikarena sarana dan prsarana masih kurang memadai untuk penjagawan wilayah perbatasan negara dan masih banyak pihak-pihak penguat kuasa yaitu kepolian, imigrasi, TNI dan pejabat pemerintahan banyak yang tidak profesional serta berintegritas tinggi dalam menjalan tugas-tugasnya dalam upaya pencegahan kejahtan penyelundupan manusia di wilayah Bengkalis.
Penguatan Sinergitas Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberantasan Narkoba Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Arif Rahman Hakim; Rio Tutrianto; M. Zulherawan
JUPNA: Jurnal Pengabdian Astina Vol 1 No 2 (2023): JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Astina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.395 KB) | DOI: 10.55903/jipm.v1i2.55

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendudukan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya, meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri, meningkatkan kapasitas lembaga pemberdayaan dalam pengelolaan anggaran dan memberikan petunjuk teknis sinergitas pemberantasan narkoba dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Program ini juga diharapkan mampu memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang sinergitas lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya) dengan BNN Kabupaten Pelalawan serta memberikan wawasan tentang bagaimana upaya penguatan sinergitas Lembaga Kemasyarakatan dengan BNN Kabupaten Pelalawan untuk membantu pemberantasan narkoba.
Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Narkoba di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Zulherawan, M.; Hakim, Arif Rahman; Tutrianto, Rio; Joesyiana, Kiki
Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2023): Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/dinamika.v1i1.359

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait pencegahan kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkoba, yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Tim PKM melakukan serangkaian kegiatan, termasuk observasi, rapat perencanaan, sosialisasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Hasil pengabdian ini mencakup beberapa aspek, yaitu peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dorongan motivasi, dan pemberian dukungan kepada mitra. Melalui penyuluhan dan sosialisasi, anak dan remaja diberikan pengetahuan yang lebih baik tentang strategi pencegahan kejahatan, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Mereka juga didorong untuk mengembangkan sikap positif dan bertanggung jawab dalam menjaga diri sendiri serta mencegah kejahatan. Selain itu, kegiatan ini mendorong motivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif dan menjauhi narkoba. Selain itu, tim PKM memberikan dukungan kepada Mitra Pengabdian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dalam mengintegrasikan pengetahuan lapangan dengan teori pencegahan kejahatan. Dukungan ini diharapkan dapat membantu Mitra dalam memperbaiki dan mengembangkan program-program pencegahan kejahatan yang sudah ada. Sebagai luaran, tim PKM menargetkan publikasi pada media cetak lokal untuk memperluas penyebaran hasil pengabdian dan solusi yang ditawarkan. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkoba, dapat meningkat di masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Optimalisasi Peran Pendamping Desa Lokal Dalam Pelaksanaan Program Bermasa Di Kabupaten Bengkalis Hakim, Arif Rahman; Rianto, Rio Tut
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.490-492

Abstract

Pendampingan terhadap desa dan kelurahan bukan hanya mendampingi dan mengawasi penggunaan dana saja tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa dan kelurahan. Pendampingan program pemerintah daerah juga menjadi salah satu tujuan dihadirkannya pendamping desa lokal. Pendamping desa Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis. Pendampingan pemerintah desa ini dilaksanakan agar pemerataan dan percepatan pembangunan akan meningkat secara signifikan. Peningkatan fasilitas desa, pembangunan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan perlu dilakukan secara masif untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pengunaan dana desa dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Rido; Arif Rahman Hakim; Aviva Nadia
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 1 (2025): JIMNU - MARET
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i1.529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Oligarchy In The Discourse On Poverty In The State Of Terengganu Darul Iman Malaysia Syafhendry, Syafhendry; Setiawan, Rizky; Hakim, Arif Rahman; Salman, Ali; Lestari, Marianan Tri; Josinta, Josinta
Pasundan Community Service Development Vol. 3 No. 1 (2025): Pasundan Community Service Development
Publisher : Doctoral Program of Social Science, Pasundan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/pascomsidev.v3i1.204

Abstract

Oligarchy of power in government systems in the world has become a discourse and discussion among academics, researchers, practitioners and the public. Variants of oligarchy always mutate in each era of leadership, providing a strong influence on the running of government. Along with the increasing complexity of problems in administering government in the current era of global disruption, this has led to a shift in power orientation. The concept of a state of the people by the people and for the people, which is a reflection of democracy, is currently undergoing a shift. Investors collaborate with very dominant political elites in controlling the government. Groups that have political and economic power unite in circles of power or better known as oligarchy. The aim of this community service is to describe explicitly and comprehensively the concept of Michel Foucault's thought from a philosophical perspective. This goal is achieved by explaining the background and several main points of Michel Foucault's work on discourse, especially in his work including the main ideas, views and reasoning of his empiricalism through existing ideas of discourse by looking at the phenomena of oligarchy and poverty. Alleviating poverty in Malaysia is a government priority. One of the poverty alleviation policies is the implementation of e-government in alleviating poverty through the e-Kasih system. Extreme poverty in Malaysia as of March 15 2023 reached 123,243 heads of families. Efforts that have been made to resolve this problem include the People's Income Initiative (IPR) and Rahmah Cash Donations (STR) to 400 thousand people who are included in vulnerable groups. The locus of international service activities that will be carried out in the state of Malaysia is Terengganu. Terengganu, or in full Terengganu Darul Iman, is one of the states of Malaysia. It is hoped that by implementing this discourse concept, it can provide solutions or solutions to efforts to eradicate poverty in the oligarchic political system, especially in the State of Terengganu Darul Iman, Malaysia. The aim of implementing this PKM activity is to provide outreach and education regarding the concept of discourse in efforts to eradicate poverty in the State of Terengganu Darul Iman, Malaysia, in line with the National Research Master Plan 2017 - 2045 in the social sector and the Master Plan for Research and Community Service at Riau Islamic University 2021-2025 in the social sector with the alleviation of poverty.
Strengthening Synergy Of Mangrove Ecosystem Management Based On Blue Carbon Ecosystem In Setiu Wetland Terengganu Darul Iman Malaysia Hakim, Arif Rahman; Sulaiman, Sabri Bin; Zulherawan, M.; Fadillah, M. Arsya; Azmi, M. Alga Viqky
Pasundan Community Service Development Vol. 3 No. 1 (2025): Pasundan Community Service Development
Publisher : Doctoral Program of Social Science, Pasundan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/pascomsidev.v3i1.207

Abstract

Blue carbon ecosystems (Mangroves, Seagrass and Brackish Swamps) have a relatively small area compared to the ocean and other ecosystems. Coastal areas that are transitional between land and sea ecosystems are areas that are vulnerable to various types of changes, both on land and at sea. The mangrove ecosystem is one of the ecosystems in coastal areas that plays an important role in the sustainability of life for biota that live in coastal areas. The mangrove ecosystem has various very complex functions both ecologically and economically and socially. Management of the mangrove ecosystem in Setiu Wetland Terengganu Malaysia with an area of ??1,574 ha which is currently known as the Setiu Wetland State Park is managed by a group of local volunteers. Management also collaborates with government agencies, non-governmental organizations and higher education institutions that have transformed the Setiu wetland area over the past two decades. The existence of mangroves is encouraged to become a conservation area along the coastline filled with fishing villages along the coastline. Improved management continues to be pursued to preserve the park's biodiversity and highlight its tourism attractions according to the Setiu District Regional Plan 2035.
Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Imel Kessumawati; Arif Rahman Hakim
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.295

Abstract

The Child Identity Card (KIA) policy is one of the policies that has been issued by the government in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. The policy regarding child identity cards (KIA) started in 2016 in each Regency/City, while the implementation of this policy is implemented in Karimun Regency itself started in May 2018. In its implementation there were several problems that emerged where there were still many children under the age of 17 who still did not have a child identity card (KIA), of course this was not in line with the number of children in Karimun Regency which each year is increasing. The aim of this research is to determine the implementation of the child identity card (KIA) policy and to find out what are the inhibiting factors. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research uses the main theory of Edward III, seen from 4 variable indicators that can influence the implementation of a policy. The results of the research show that the implementation of the child identity card (KIA) policy by the Population and Civil Registration Service of Karimun Regency, when viewed from the communication aspect, has run optimally. Judging from the aspect of resources, it is quite competent, and in terms of quality it is adequate. Judging from the disposition aspect, the officers/employees uphold high enthusiasm in implementing policies and carrying out their assigned tasks. Then, if we look at the bureaucratic structure aspect, officers/employees can always manage well in collaborating with each other. The inhibiting factor in this research is that the availability of budget to finance blanks is still relatively lacking, many applicants for child identity cards (KIA) have not yet completed the requirements, so this makes it difficult for officers/employees to process them.
Upaya Preventif Pengembangan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pendidikan Guru SMA/SMK Kabupaten Pelalawan Zulherawan, M; Mustaqim, M Rifqi; Hakim, Arif Rahman
Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 5 No. 2 Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/ak.v5i2.4958

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda, terutama di lingkungan pendidikan. Guru memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika di sekolah. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru SMA/SMK di Kabupaten Pelalawan dalam memahami dan mengimplementasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan penyuluhan, pelatihan interaktif, serta pendampingan bagi tenaga pendidik dengan dukungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan dan pemangku kepentingan lainnya. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan, pelatihan berbasis studi kasus, penyusunan modul edukatif, serta evaluasi efektivitas program melalui survei pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan guru dalam menyampaikan edukasi anti-narkoba kepada siswa. Selain itu, partisipasi aktif guru dalam diskusi dan implementasi program di sekolah menjadi indikator keberhasilan intervensi ini. Diharapkan, program ini dapat menjadi model berkelanjutan dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan dengan melibatkan sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran dan kesiapan tenaga pendidik dalam menangani isu ini menjadi langkah preventif yang krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas narkoba.