cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 189 Documents
 15   16   17   18   19 
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU Annisa Athifa; Septa Juliana
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan sosial yang belum merata. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Sosial serta masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial diwujudkan melalui beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Program-program tersebut dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum terdata dalam sistem sehingga belum memperoleh bantuan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, transparansi, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan program agar tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL KOLABORASI DALAM PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN Puja Lestari; Dhiya Safriza Fahrina; Afrijal
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3694

Abstract

Permasalahan sampah perkotaan berkembang menjadi isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola publik. Kompleksitas persoalan sampah mendorong perlunya pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan collaborative governance, mendeskripsikan hubungan dan peran antaraktor, serta menganalisis tantangan implementasi collaborative governance berdasarkan kajian literatur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal, prosiding konferensi, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian pada periode 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada berbagai database ilmiah, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan sampah perkotaan karena mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, dan partisipasi antaraktor. Keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, komunikasi yang efektif, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi collaborative governance masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kepentingan antaraktor. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model collaborative governance pada penanganan sampah perkotaan secara berkelanjutan. Kata kunci: collaborative governance, pengelolaan sampah, sampah perkotaan, tata kelola kolaboratif, partisipasi masyarakat
PENTA HELIX: MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN Zikra Ul Khaira; Siti Attahira; Afrijal
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3702

Abstract

Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan menuju model kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model penta helix dalam pemberdayaan UMKM serta mengkaji kontribusinya terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari artikel ilmiah dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menjelaskan setiap unsur dalam model penta helix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kapasitas UMKM, memperluas akses pasar, mendorong produk inovasi, serta memperkuat transformasi digital. Sinergi antar aktor tersebut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pariwisata berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan identitas lokal, serta peningkatan nilai ekonomi daerah. Kendala masih ditemukan pada aspek koordinasi antar aktor, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kolaborasi dalam model penta helix menjadi kunci dalam memperkuat pemberdayaan UMKM dan mendukung pariwisata berkelanjutan.
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Fini Widya Agustin; Utomo Setyo
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3741

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Unit Pelaksana Teknis Perlindugan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan faktor penghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Strategi Kotten terdapat 4 indikator yaitu Strategi Organisasi (Corporate Strategy), Strategi Program (program strategy), Strategi pendukung sumber daya (Recourse Support Strategy), Strategi Kelembagaan (Institusional strategy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini bahwa di UPT PPA Provinsi Riau masih kurangnya sumber daya manusia untuk penanganan kekerasan, dan juga ketersedian sarana dan prasarananya yang juga masih kurang (seperti Gedung, komputer, kendaraan operasional), Belum adanya forum koordinasi lintas instansi, masih banyak korban kekerasan yang tidak melapor, dan masih kurang atau terbatas pembiayaan dari segi finansial di UPT PPA Provinsi Riau.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GREEN POLICING OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU Bima Prasetia Andita; Ranggi Ade Febrian
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3780

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan lingkungan yang ada di provinsi Riau, seperti permasalahan Karhutla, Defortasi, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam program Green Policing oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Program Green Policing merupakan inisiatif strategis untuk mengintegrasikan tugas kepolisian dengan pelestarian lingkungan guna mengatasi isu deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kejahatan lingkungan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kabid Humas Polda Riau, Kabag Dalpres, serta perwakilan stakeholder dari LSM Persatuan Hijau Riau, Duta Green Policing, dan komunitas Green Policing Runners. Analisis data menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat indikator utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan melalui model pentahelix yang inklusif dan kepemimpinan yang fasilitatif. Namun, terdapat hambatan signifikan pada desain kelembagaan, khususnya belum adanya standardisasi Nota Kesepahaman (MoU) yang menyeluruh dengan seluruh stakeholder. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, ego sektoral, serta ketidakselarasan regulasi antara tingkat daerah dan nasional. Penelitian ini menyarankan penguatan aspek legal formal kerjasama dan transformasi budaya kerja dari pola top-down menuju kemitraan strategis yang lebih partisipatif.
ANALISIS PERMASALAHAN DESIL PESERTA BPJS DALAM IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA) Tiara Humaira; Fidhia Aruni; Romy Irawan; Ferdian Rinaldi; Nurul Kamaly
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3815

Abstract

Permasalahan desil peserta BPJS dalam implementasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi isu penting di Aceh karena memengaruhi akses pelayanan kesehatan masyarakat. Penggunaan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan iuran kesehatan menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat miskin, rentan, penyandang disabilitas, hingga pekerja sektor informal justru masuk kategori desil tinggi sehingga tidak lagi memperoleh bantuan kesehatan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem desil dalam kepesertaan BPJS PBI, dampak Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, serta pengaruh perubahan status desil terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat Aceh. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan artikel berita daring yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem desil masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaksesuaian data kesejahteraan, perubahan status kepesertaan BPJS secara mendadak, serta menurunnya akses pelayanan kesehatan masyarakat rentan. Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 juga memunculkan penolakan masyarakat dan demonstrasi mahasiswa karena dianggap membatasi hak kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki validi
PERAN PELAYANAN PUBLIK PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAKU UMKM: STUDI PADA LAPAK BUAH A3 PUTRA DI KOTA GORONTALO Raihan A. Hanasi; Nur Annisa Ismail; Nur Alyanti Ibrahim; Fatriani I Sue; Andini A. Rauf
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pelayanan publik perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada lapak Usaha Buah A3 Putra di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan temuan studi kasus lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran dasar mengenai administrasi legal, dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak teridentifikasi pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem DJP Online. Namun, tingkat kepatuhan berkelanjutan masih rendah karena pemanfaatan sistem tersebut tidak dilakukan secara rutin akibat hambatan teknis dan kurangnya pelayanan pendampingan yang memadai. Pelaku usaha saat ini lebih banyak mengandalkan informasi dari sumber informal seperti teman dan media sosial dibandingkan sosialisasi resmi dari instansi terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan literasi teknis UMKM. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sangat bergantung pada kehadiran pelayanan publik yang proaktif, meliputi penyederhanaan penyampaian regulasi, sosialisasi langsung di lapangan, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi digital yang berkelanjutan.
STRATEGI TIONGKOK UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DIGITAL SUBMARINE CABLE DI KAWASAN INDO-PASIFIK DI MASA KEPEMIMPINAN XI JINPING Dhea Afifa Triandani
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3831

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi dunia maya Tiongkok untuk mengembangkan infrastruktur digital melalui kabel bawah laut di Indo-Pasifik di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka teoretis realisme siber, yang mengacu pada gagasan keamanan siber dan kebijakan, untuk menganalisis makalah kebijakan, laporan resmi, dan literatur akademis, dengan tujuan untuk menjelaskan tujuan strategis Tiongkok dalam mengimplementasikan Digital Silk Road (DSR). Temuan menunjukkan bahwa Tiongkok sedang membangun jaringan kabel bawah laut untuk meningkatkan koneksi ekonomi, sekaligus melindungi titik-titik rawan data dan mengekspor prinsip-prinsip kedaulatan siber ke negara-negara sekutu. Menanggapi berbagai tuduhan ancaman siber terkait investasi kabel bawah lautnya, Tiongkok berupaya membantah klaim tersebut dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan kolaborasi untuk inisiatif kabel bawah laut. Penelitian ini menganjurkan agar negara-negara regional meningkatkan kerangka peraturan mereka dan mendorong kerja sama dalam keamanan kabel bawah laut untuk mengurangi dominasi digital Tiongkok.
DIGITALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG Ocha Oktavia Ramadhani; Nabila Putri; Nur Aini Apri Nastiti; Deladika Putri Anestya
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3846

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan digitalisasi pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang dan pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETPD, SIREDA, dan QRIS meningkatkan realisasi retribusi dari 93,63% (2023) menjadi 98,45% (2025), dengan pertumbuhan nominal sebesar 15,8% dari Rp129,21 miliar menjadi Rp149,65 miliar. Digitalisasi juga terbukti mengurangi kebocoran pendapatan dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran melalui rekam transaksi digital secara real-time. Keberhasilan implementasi ditopang oleh dukungan regulasi (Perda No. 10 Tahun 2023), kesiapan infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi. Meski demikian, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan jaringan, dan resistensi pedagang terhadap transaksi nontunai masih menjadi hambatan utama. Penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan digitalisasi retribusi dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.
PENGEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA WEBSITE SP4N LAPOR DALAM MEMPERMUDAH PENGADUAN Muhammad Hafidhul Anwar; Susi Ratnawati; Diana Rahmawati
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3907

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan teknologi AI dalam implementasi kebijakan publik, dengan mengambil studi kasus integrasi platform Traffy Fondue oleh Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Analisis dilakukan melalui lensa teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dan Merilee S. Grindle. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis AI secara drastis mampu mengoptimalkan variabel komunikasi dan efisiensi sumber daya, serta memperkuat lingkungan implementasi melalui peningkatan responsivitas dan transparansi birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan pemangkasan waktu penyelesaian masalah secara masif, tingginya tingkat kepuasan warga, dan penghematan anggaran sektor publik yang signifikan. Namun demikian, kajian ini juga menegaskan batasan fundamental dari adopsi teknologi tersebut. Sehebat apa pun efektivitasnya, AI beroperasi secara mutlak sebagai instrumen teknis dan operasional untuk mendorong kinerja pemerintah, bukan sebagai entitas pengambil keputusan yang memiliki wewenang atau otoritas hukum setingkat menteri. Tanggung jawab etis, alokasi strategis, dan akuntabilitas konstitusional tetap sepenuhnya bertumpu pada kepemimpinan eksekutif manusia.

Page 18 of 19 | Total Record : 189

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): Juni Vol. 3 No. 2 (2026): Maret Vol. 3 No. 1 (2025): Desember Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): Maret Vol. 2 No. 1 (2024): Desember Vol. 1 No. 4 (2024): September Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): Maret Vol. 1 No. 1 (2023): Desember More Issue