cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Katon Abdul Fatah
Contact Email
katonfath@gmail.com
Phone
+628975841020
Journal Mail Official
jpmi@jurnalistiqomah.org
Editorial Address
Address: Metuk No.8 RT.2 RW. 1, Kec, Mojosongo Kab, Boyolali, 57322
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Published by Publikasi Inspirasi Indonesia
ISSN : 3026717X     EISSN : 30264855     DOI : https://doi.org/10.62017/jpmi.v1i4
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal ini memuat hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu antara lain pendidikan, ekonomi, teknik, pertanian, sosial, humaniora, dan komputer. JPMI terbit dua bulan sekali, yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember di terbitkan oleh Publikasi Inspirasi Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) menerima makalah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 384 Documents
 32   33   34   35   36 
Penelitian Kepada Masyarakat Terhadap Peningkatan Kapasitas PPAT Dalam Pembuatan Akta Tanah Sah dan Trasparan Sanjani; Sayida Khoiratun Nisak; Kurniawan; Siti Fatimah; Al Munif; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta tanah yang sah dan transparan, yang menjadi isu krusial dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam praktiknya, PPAT menghadapi tantangan terkait profesionalisme, pemahaman hukum, dan transparansi, yang dapat menimbulkan sengketa hukum dan menghambat perkembangan sektor pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dari PPAT di Kelurahan Talang Babat. Program pelatihan berbasis teknologi informasi dan sistem manajemen transparansi dirancang untuk meningkatkan pemahaman PPAT tentang prosedur legal dan penggunaan teknologi dalam pembuatan akta tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPAT secara signifikan, dengan perubahan positif dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lapangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pemberdayaan PPAT yang efektif, yang dapat diadopsi untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi instansi terkait dalam merancang program pelatihan yang lebih aplikatif dan berbasis pada kebutuhan praktis PPAT di seluruh Indonesia.
Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Oleh Notaris Fitria Sahwa; Sarwono; Ria Astuti Safitri; Siti Fatimah; Kurniawan; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6049

Abstract

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan pentingnya pembuatan akta jual beli tanah secara sah melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan yang dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Hj. R. Widya Larasati, S.H., M.Kn. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, simulasi dokumen, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan skor rata-rata meningkat dari 54,75 menjadi 82,25. Selain itu, peserta memperoleh pengalaman langsung melihat proses pembuatan akta dan mengenal peran notaris secara lebih konkret. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis praktik profesional dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya hukum yang sadar dan tertib di tingkat masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala dengan cakupan sasaran yang lebih luas
Penerapan Keterampilan Desain dan Layanan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Riski Mulia; Hasna Dewi; Ria Astuti Safitri; Siti Fatimah; Ahmad Edi Saputra; Arif Mustofa; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6050

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam sektor ritel di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim, khususnya terkait integrasi keterampilan desain toko dan kualitas layanan konsumen yang belum optimal meskipun kesadaran terhadap praktik bisnis syariah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis penerapan keterampilan desain dan layanan konsumen yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah di sektor ritel Kelurahan Talang Babat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian tindakan pengabdian masyarakat yang melibatkan 20 pelaku usaha ritel dan 50 konsumen sebagai responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan transparansi transaksi dan kejelasan akad meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan maysir, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen melalui perbaikan estetika toko dan kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah pada konteks ritel serta kontribusi praktis berupa model penerapan prinsip syariah yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha di wilayah lain untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Reforma Agraria Untuk Keaamanan Bermukim Yang Adil Di Kampung Dukuh Kupang Barat Kota Surabaya Annisa Aufani Azzahra; Nadhir Salahuddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6051

Abstract

Dukuh Kupang Barat adalah pemukiman padat penduduk di kota Surabaya yang menghadapi tantangan besar, terutama status hukum tanah yang tidak jelas dan kerentanan masyarakat terhadap penggusuran. Reforma agraria diadopsi sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempromosikan keadilan dan menjamin keamanan perumahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman warga tentang reforma agraria, memperkuat kelembagaan lokal, dan membangun solidaritas sosial di masyarakat. Penelitian menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang diimplementasikan melalui sosialisasi, pemetaan partisipatif, diskusi kelompok terfokus, dan pendampingan advokasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa warga memperoleh pengetahuan baru tentang hak atas tanah, membentuk kelompok reforma agraria lokal, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya legalitas tanah. Selanjutnya, terjadi pergeseran sikap sosial, dari saling curiga awal menjadi saling percaya yang lebih kuat. Program ini telah berkontribusi untuk meningkatkan rasa aman perumahan penduduk dan telah memperkuat daya tawar mereka dalam perjuangan hak atas tanah.
Membangun Mekanisme Damai di Tingkat Desa Implementasi Pelatihan Restorative Justice di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Niko Febriansyah; Reza Okva Marwendi; Kurniawan; Nilfatri; Alisya Pitri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6055

Abstract

Penelitian ini bertujuan membangun mekanisme damai internal di Desa Desa Rantau Karya melalui implementasi pelatihan keadilan restoratif. Menggunakan metode penelitian tindakan partisipatif (PAR), program ini melibatkan 15 tokoh masyarakat dalam siklus perancangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan adanya transformasi fundamental persepsi peserta dari retributif ke restoratif, peningkatan kapasitas mediasi, serta keberhasilan adaptasi model dengan kearifan lokal. Program ini efektif membentuk tim mediator komunitas yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa, menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.
Implementasi PERDA No. 9 Tahun 2017 tentang Fungsi Satpol-PP pada Pedagang Kaki Lima di Tanjung Jabung Timur Feby Rizki Pratiwi; Khusnul Yatima; Kurniawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6056

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap isi dan implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Dawan dengan melibatkan lima PKL dan satu perwakilan kelurahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif antara peserta dan tim pengabdi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berskala kecil efektif dalam membangun pemahaman hukum yang lebih baik dan mendorong terciptanya dialog antara masyarakat dan pemerintah lokal. Para peserta memahami peran Satpol-PP tidak hanya sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi penting terkait pendekatan persuasif dalam penertiban dan kebutuhan akan panduan hukum praktis bagi PKL. Pengabdian ini membuktikan bahwa intervensi edukatif yang bersifat dialogis mampu memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan daerah.
Membangun Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Geragai Friski Fahrul Yadin; Khusnul Yatima; Kurniawan; Nilfatri; Alisya Pitri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6057

Abstract

Keluarga sakinah merupakan pilar ketahanan sosial yang menghadapi tantangan berupa tingginya angka perceraian dan lemahnya persiapan perkawinan, sebagaimana tercermin dari data Kementerian Agama RI tahun 2023 yang menunjukkan masih tingginya angka perceraian di Indonesia akibat kurangnya persiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Permasalahan ini diperparah oleh implementasi program bimbingan perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum optimal, dengan durasi bimbingan jauh di bawah standar dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan yang terstruktur, aplikatif, dan berkesinambungan di Kecamatan Geragai. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan KUA sebagai mitra utama, dilaksanakan selama satu bulan pada September 2025, dengan sasaran pasangan calon pengantin, pasangan usia muda, dan penyuluh agama, melalui tahapan persiapan, pelaksanaan bimbingan, pendampingan, pemanfaatan media digital, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada durasi dan kualitas materi bimbingan yang kini sesuai standar Kementerian Agama, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif, serta peningkatan kapasitas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan yang lebih profesional dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya literatur inovasi layanan lembaga keagamaan dan secara praktis menawarkan model pembinaan berbasis kebutuhan lokal yang dapat diadaptasi untuk memperkuat ketahanan keluarga di era modern.
Penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah yang Sah dan Manfaatnya bagi Masyarakat pada Kelurahan Parit Culum 1 Cania; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6058

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, namun masih banyak bidang tanah di Kelurahan Parit Culum 1 yang belum terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang sah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tindakan partisipatif, mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan perangkat kelurahan dan warga, serta evaluasi pre-test dan post-test yang melibatkan peserta penyuluhan di Kelurahan Parit Culum 1. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, dengan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah meningkat dari 40 persen menjadi 85 persen, kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen, dan pemahaman tentang manfaat legalitas tanah meningkat dari 50 persen menjadi 87 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah, meskipun hambatan administratif berupa keterbatasan akses ke kantor pertanahan dan kompleksitas prosedur masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat.
Pelatihan Manajemen Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Zakaria; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa; Al Munif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen media sosial terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan interaksi publik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelatihan tentang pengelolaan media sosial dapat meningkatkan kemampuan staf DPRD dalam mengelola komunikasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan post-test. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran perubahan pengetahuan serta keterampilan staf sebelum dan setelah pelatihan. Responden penelitian adalah 30 staf DPRD yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 35%. Selain itu, interaksi masyarakat di media sosial DPRD juga meningkat, yang mencerminkan peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pelatihan media sosial bagi lembaga legislatif daerah, serta kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep digital governance dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan media sosial yang lebih efektif.
Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan    Dini di Kecamatan Geragai Faradi; Triyana Wulandari; Wandi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6060

Abstract

Penelitian Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Meskipun upaya pencegahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah dilaksanakan, efektivitas program tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pencegahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap 10 staf KUA dan 20 masyarakat yang terlibat langsung dalam program pencegahan. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik untuk menggali makna dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA telah mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan, rendahnya pemahaman hukum tentang batas usia perkawinan dan pengaruh budaya lokal masih menjadi hambatan utama dalam pencegahan pernikahan dini. Program-program yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan kebijakan publik, serta rekomendasi praktis bagi KUA dan pemerintah daerah dalam merancang strategi pencegahan pernikahan dini yang lebih tepat guna dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.

Page 34 of 39 | Total Record : 384

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): Februari Vol. 3 No. 2 (2025): Desember Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober Vol. 2 No. 6 (2025): Agustus Vol. 2 No. 5 (2025): Juni Vol. 2 No. 4 (2025): April Vol. 2 No. 3 (2025): Februari Vol. 2 No. 2 (2024): Desember Vol. 2 No. 1 (2024): Oktober Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus Vol. 1 No. 5 (2024): Juni Vol. 1 No. 4 (2024): April Vol. 1 No. 3 (2024): Februari Vol. 1 No. 2 (2023): Desember Vol. 1 No. 1 (2023): Oktober More Issue