Amicus Curiae
Amicus Curiae menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Amicus Curiae membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Amicus Curiae membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Amicus Curiae terbit online secara berkala 4 kali dalam satu tahun.
Articles
41 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae"
:
41 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH PT SANDAI MAKMUR SAWIT DI DESA MENSUBANG, KALIMANTAN BARAT MENURUT UUPA : Legal Review of the Illegal Land Acquisition by PT Sandai Makmur Sawit in Mensubang Village, West Kalimantan According to UUPA ]]>
<![CDATA[Agustiani, Cindy]]>;
<![CDATA[Mariane, Irene]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25578
<![CDATA[Tanah berperan penting baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kasus penguasaan tanah secara sepihak oleh PT Sandai Makmur Sawit di Desa Mensubang yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, musyawarah, maupun ganti rugi kepada pemilik tanah. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Proses penguasaan tanah oleh perusahaan sawit harus didasarkan pada pelepasan hak yang diikuti juga dengan penggantian kerugian yang telah disepakai bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif , dengan memanfaatkan data sekunder serta penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PRINSIP INVIOLABILITAS DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS JORGE GLAS) ]]>
<![CDATA[Hizbullah, Naufal]]>;
<![CDATA[Notoprayitno, Maya Indrasti]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25580
<![CDATA[Hubungan diplomatik dijamin oleh Konvensi Wina 1961 sebagai bagian penting dari sistem hukum internasional. Salah satu prinsip utamanya adalah inviolabilitas misi diplomatik, yakni tidak dapat diganggu gugat premises negara pengirim oleh negara penerima. Artikel ini mengkaji prinsip tersebut dalam kasus aparat Ekuador sebagai negara penerima yang memasuki Kedutaan Besar Meksiko di Quito untuk menangkap Jorge Glas, mantan Wakil Presiden Ekuador yang sedang mencari suaka politik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan dokumen internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan aparat Ekuador melanggar Pasal 22 Konvensi Wina 1961 karena tidak terdapat penyalahgunaan fungsi diplomatik oleh Meksiko. Sebagai bentuk pembalasan, Meksiko memutuskan hubungan diplomatik dan menggugat Ekuador di Mahkamah Internasional. Tindakan tersebut sah secara hukum internasional selama dilakukan secara damai dan proporsional. Implikasi hukumnya mencakup penghentian fungsi diplomatik, munculnya tanggung jawab internasional bagi Ekuador, dan potensi reparasi. Kasus ini menegaskan bahwa prinsip inviolabilitas adalah norma fundamental dalam hukum internasional, dan pelanggarannya tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga membawa konsekuensi hukum di forum internasional.]]>
<![CDATA[REDISTRIBUSI TANAH SEMPADAN SUNGAI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA: STRATEGI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI WILAYAH PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Regita Ramadhani, Marsha]]>;
<![CDATA[Probondaru, Ignatius Pradipa]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25581
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan redistribusi tanah pada kawasan bekas sempadan sungai dalam bingkai reforma agraria sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkotaan, dengan mengambil studi kasus di Kampung Lodan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data berasal sepenuhnya dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah eks sempadan sungai menjadi dimungkinkan secara hukum setelah dilakukan perubahan klasifikasi zonasi melalui pembaruan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menghilangkan status kawasan lindung atas wilayah tersebut. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kebijakan ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain kepastian hukum bagi warga, penguatan fungsi sosial tanah, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Sejumlah hambatan tetap diidentifikasi, seperti disharmonisasi kewenangan antara lembaga pemerintah, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual di lapangan, serta lemahnya koordinasi dalam tahap implementasi. Redistribusi tanah eks sempadan sungai mencerminkan respons negara terhadap ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan di kawasan perkotaan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PENILAIAN HAKIM ATAS TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PUTUSAN NO 7346 K/PID.SUS/2024 ]]>
<![CDATA[Salsabila, Almira]]>;
<![CDATA[Wangga, Maria Silvya E.]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25585
<![CDATA[Studi ini meneliti bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dalam vonis Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 terkait kasus kejahatan seksual pada anak. Fokus kajian meliputi posisi kesaksian testimonium de auditu sebagai instrumen pembuktian dalam KUHAP serta analisis hakim dalam mengevaluasi kesaksian dimaksud. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah regulasi hukum dan vonis peradilan. Temuan riset memperlihatkan bahwa kesaksian testimonium de auditu mendapat status istimewa dalam mekanisme pembuktian hukum pidana Indonesia pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan pertimbangan komprehensif terhadap kesaksian testimonium de auditu dengan mengutamakan asas prudensial dan kesetaraan hukum. ]]>
<![CDATA[PEMBATALAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Zafira, Syarifa]]>;
<![CDATA[Kartika Sari, Elsi]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25592
<![CDATA[Pembatalan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan persoalan hukum yang relevan dalam praktik perbankan dan jaminan kebendaan. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme pelelangan umum sering mengalami pembatalan pada tahap pra lelang, baik karena alasan administratif maupun karena adanya permohonan dari debitur atau putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan pra lelang eksekusi hak tanggungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 36 dan 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan pra lelang membuat lelang dinyatakan batal dan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi pembatalan pra lelang tidak menghapus hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, melainkan hanya menunda pelaksanaan eksekusi. Objek yang batal dilelang tetap menjadi jaminan utang dan kreditur tetap memiliki hak menagih berdasarkan perjanjian kredit. Namun, ketidaksesuaian antara norma administratif dan praktik pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan sinkronisasi antara otoritas lelang dan lembaga peradilan agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi secara adil dan proporsional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT BANK X DALAM PENYALURAN KUR TERHADAP DEBITUR YANG MELANGGAR PRINSIP ITIKAD BAIK MENURUT UU PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Yulaqawuna, Yulaqawuna]]>;
<![CDATA[Setyaningsih, Setyaningsih]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25593
<![CDATA[Bentuk peranan bank diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR oleh bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk penerapan prinsip 5C untuk menilai kelayakan debitur. Namun, temuan di lapangan pada PT Bank X cabang Ketapang menunjukkan adanya penyalahgunaan dana KUR oleh debitur untuk keperluan konsumtif, menyebabkan terjadinya kredit macet. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi PT Bank X dalam menghadapi debitur yang melanggar prinsip itikad baik menurut UU Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bank dalam penyaluran KUR, khususnya plafon di bawah Rp100 juta bersifat administratif, yaitu melalui pencantuman debitur bermasalah ke dalam daftar hitam (blacklist) serta perlindungan finansial melalui klaim asuransi penjamin setelah prosedur penagihan dipenuhi. Perlindungan hukum bagi bank telah diatur secara memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan berkelanjutan. Disarankan agar PT Bank X meningkatkan pengawasan terhadap debitur, serta memastikan seluruh prosedur penagihan dan administrasi telah dijalankan secara optimal untuk meminimalisir risiko kredit macet di masa mendatang.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF LEMBAGA PRAPERADILAN ]]>
<![CDATA[Wati, Rahayu Saras]]>;
<![CDATA[Setiyono, Setiyono]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25600
<![CDATA[kompetensi relatif dalam lembaga praperadilan tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP terkait pengadilan mana yang berwenang berdasarkan yurisdiksi wilayah. Pada praktiknya, hakim seringkali menggunakan pendekatan acara perdata dikarenakan permohonan praperadilan memiliki kuasi perdata serta fokus pada pengujian prosedural. Hal ini menjadi problematika sebagaimana yang terjadi dalam perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2023/PN.NAB di Pengadilan Negeri Nabire yang menguji tentang permohonan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan. pokok permasalahan tulisan ini adalah berfokus pada tolok ukur yang digunakan dalam penentu kompetensi relatif lembaga praperadilan serta meninjau sejauh mana pertimbangan hakim tunggal menjadi dasar penentuan terkait kompetensi relatif lembaga praperadilan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan konseptual melalui azas-azas dan doktrin hukum. hasil penelitian meninjukan meskipun hakim dalam memutus perkara ini lebih menekankan pada kepentingan pemohon dan menimbulkan perdebatan secara yuridis formal karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan domisili termohon dan Pengadilan Negeri Surbaya berdasarkan lokasi penyitaan secara fisik. Hal ini mengindikasi perlunya pedoman normatif lebih jelas terhadap penentuan terkait kompetensi relatif lembaga praperadilan guna menjamin tegaknya keadilan bagi para pihak secara konsisten selaras dengan asas due process of law sesuai dengan fungsi lembaga praperadilan.]]>
<![CDATA[PENGUJIAN PUTUSAN PRAPERADILAN GUGUR YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Salma, Melza Ayu]]>;
<![CDATA[Setiyono, Setiyono]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25603
<![CDATA[Permohonan praperadilan gugur dapat dijatuhkan apabila perkara pokok telah lebih dahulu dimulai sidang pertamanya, sedangkan pemeriksaan atas permohonan praperadilan belum selesai. Landasan pertimbangan ini merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang makna dan cakupannya diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor 102/PUU-XIII/2015. Meski demikian, dalam putusan praperadilan teregister dengan nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Mar, Pengadilan Negeri Marisa menyatakan permohonan praperadilan gugur, meskipun sidang perdana pokok belum secara resmi dimulai dan implementasi teknis atas batasan-batasan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi belum seluruhnya dijalankan secara faktual. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara landasan pertimbangan hukum serta amar putusan dalam perkara tersebut dengan ketentuan dalam KUHAP dan tafsir konstitusional yang telah memiliki daya ikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan penerapannya melalui putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 karena dikeluarkan sebelum sidang perkara utama secara resmi dimulai yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan hukum acara oleh hakim yang memeriksa permohonan praperadilan. ]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA DENGAN UNI EROPA ]]>
<![CDATA[Thanadi, Kenny]]>;
<![CDATA[Nurbaiti, Siti]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25615
<![CDATA[Perkembangan pembayaran digital sebagai infrastruktur strategis dalam ekonomi digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan akibat karakteristik pasar yang terkonsentrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Indonesia dengan Uni Eropa, serta bagaimana penerapan penyelesaian kasus penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki persamaan dalam pengaturan penyalahgunaan posisi dominan,tetapi terdapat perbedaan dalam struktur pengaturan dan penerapannya karena Indonesia belum memiliki regulasi yang terintegrasi secara khusus untuk mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital. Sedangkan Uni Eropa telah memiliki regulasi secara khusus melalui Payment Services Directive 2. Dengan demikian, pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Uni Eropa telah lebih terstruktur. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA P.T. ASURANSI JIWA KRESNA LIFE ]]>
<![CDATA[Azzumi, Fasya Riana]]>;
<![CDATA[Halim, Suci Lestari]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25623
<![CDATA[Meskipun OJK telah menerapkan sanksi administratif secara berjenjang, termasuk peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha oleh OJK pada 23 Juni 2023 dinilai masih menyisakan persoalan prosedural serta perlindungan hukum. Permasalahan apakah tindakan OJK mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang bersifat deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan OJK dalam mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Life tidak sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor IKNB. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.]]>
