cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 4   5   6   7   8 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prawedding di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Suci Ridayanti; Qadriani Arifuddin; Jalil B
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Prewedding pada saudara Muslim (Fotografer Prewedding), dan Bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah, pada kasus pemotretan saudara Muslim (Fotografer Preedding.) Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan saudara Muslim selaku Fotografer Prewedding. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar. Kesimpulan bahwa Trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin mendatangi saudara Muslim untuk di potret dalam bentuk Foto Prewedding. Dan Syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan Prewedding yang dilakukan oleh saudara Muslim, hal itu di sebabkan dalam pemotretannya selalu menggambarkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.
Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali Umar A; Kahar Kahar; Thahir Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.328

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan peneltiian yang bertitik tolak dari hukum positif tertulis dan perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). yang berbentuk putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merangkum, memilih, serta mengfokuskan hal-hal-hal yang penting, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah : (1) adanya temuan faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol, (2) Adanya Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Pengamatan dari faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 231/Pid.B/2021/PN.Pol antara lain : faktor pernana korban, faktor kelalaian korban. sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain : upaya preventif (pencegahan) dan represif (hukuman)
Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Musafir Musafir; Muhammad Fikri
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas landasan hukum sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi calon perseorangan dan dampak hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam konteks pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan penelitian berfokus pada aspek hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Implikasi hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah meliputi berbagai kesulitan, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif. Selain tantangan dalam memenuhi persyaratan calon, seperti mendapatkan dukungan dari sejumlah pemilih tertentu, terdapat pula ketentuan bahwa setiap dukungan harus melalui proses verifikasi, termasuk pertemuan langsung dengan pendukung calon. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pemilihan kepala daerah diatur dalam konteks siyasah dusturiyah yang mencakup kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal jika calon kepala daerah memenuhi persyaratan kualifikasi pemimpin yang telah ditetapkan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, kualifikasi pemimpin dalam fiqh siyasah dusturiyah didasarkan pada nash (Al-Quran dan Sunnah) serta prinsip jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid (mengambil manfaat dan menghindari kerusakan). Meskipun tidak terdapat penjelasan rinci dalam siyasah dusturiyah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, namun sebagian besar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal asalkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
KEDAULATAN PENEGAK HUKUM ATAS KEPENTINGAN HUKUM DAN NEGARA Thahir Thahir
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.331

Abstract

Secara normatif, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Sebagai negara hukum, segala Tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini di dalamnya tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam konteks ini, kedaulatan penegak hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Hasil penelitian atau pemikiran ini, pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga dipilih pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian atau pemikiran normative ini menunjukkan bahwa gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia telah berlangsung dalam tataran norma dan kaidah hukum. Namun harus disadari bahwa gagasan negara hukum yang ideal itu dalam penerapannya masih memerlukan peningkatan dan kesadaran hukum dari setiap komponen bangsa. Sebab, tanpa adanya kesadaran, ketaatan, dan pengetahuan tentang hukum, maka kita tidak akan bisa sampai pada hakikat atau tujuan hukum. Yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju Yusuf T; Thahir Thahir; Jalil B
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.332

Abstract

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota mamuju.? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka maka tempat penelitian dilaksanakan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpuatakaan daerah, perputakaan kampus dan media-media online. Jika dalam penelitian ini memerlukan data tambahan yang mengacu pada kuesioner penelitian yang digunakan maka penelitian dilaksanakan di kantor wilayah kesatuan kepolisian resort mamuju. Hasil penlitian menunjukan Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik, dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini dan etika dalam berlalu lintas. Faktor yang menjadi kendala adalah internal dimana factor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor eksternal seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Passambo Siri’ Dalam Budaya Mandar Aco Muhrisal; Qadriani Arifuddin; Abdul Latif
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan buat mengenali tata metode penerapan perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, buat mengenali pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, serta buat mengenali pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Riset ini ialah riset deskriptif dalam wujud riset permasalahan lewat pendekatan kualitatif memakai tata cara pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif. Informan utama selaku sumber informasi dalam riset ini merupakan Tokoh Agama di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan observasi, wawancara( interview), serta dokumentasi. Metode analisis informasi yang digunakan merupakan analisis kualitatif memakai tata cara induktif. Hasil riset menampilkan kalau:( 1) Tata metode penerapan perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:( a) Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam buat menikahkan anaknya,( b) Pengecekan ketentuan,( c) Persetujuan dari pihak pria buat jadi Passambo, serta( d) Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi Passambo Siri’.( 2) Pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan Passambo Siri’ dicoba sebab warga setempat banyak memikirkan hal- hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan daripada kemudaratan yang hendak terjalin.( 3) Pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru, para ahli hukum Islam/ pakar hukum fikih berbeda komentar. Imam Syafi’ i, Hanafi, Maliki serta Imam Hambali membolehkan, asalkan yang menikahinya itu merupakan pria yang menghamilinya. Abu Yusuf serta suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah berkomentar, tidak boleh mengawini wanita yang berzina yang berbadan dua, saat sebelum dia melahirkan, supaya nutfah suami tidak bercampur dengan tumbuhan yang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berkomentar, kalau pernikahan dengan wanita berzina yang berbadan dua, legal, namun tidak boleh melaksanakan coitus/ ikatan tubuh saat sebelum anaknya lahir.
Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Kritis Perspektif Hukum Islam) Jamaluddin Jamaluddin; salma S
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.334

Abstract

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan diusia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini dalam konteks hukum Islam.
Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Hajrawati Hajrawati; Muhammad Adam HR; Jamaluddin Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.335

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Hasil pengamatan dari praktik pencatatan perkawinan pada masyarakat Aralle bahwa praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut disebabkan instansi terkait yang bersifat pasif terhadap perkawinannya tidak dicatat. Terdapat sedikitnya 134 5 peristiwa perkawinannya telah dicatatkan sehingga setidaknya terdapat 37 % perkawinan atau 785 perkawinan yang belum dicatat dari jumlah keseluruhan perkawinan yang ada sampai Agustus 2022. Dan terdapat beberapa faktor penghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.
Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Riswan Riswan
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.336

Abstract

Tulisan ini membahas tentang efektifitas penerapan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Polewali Mandar. Setidak ada tiga permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu, pertama, problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Kedua, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Ketiga, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber pada data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan perkara pengajuan dispensasi kawin pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensai nikah hakim lebih dominan karena menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.Selain itu, dalam Islam juga menganjurkan untuk tidak menyulitkan seseorang untuk menikah.Ketiga, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin masih kurang efektiv berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.
Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak Priangga Priangga; Thahir Thahir; Abdul Latif
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.337

Abstract

Dalam penulis hukum ini, agar tidak terjadi kecurangan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di jadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut (1).Bagaimana proses penyelesaian tindak pidanan pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL (2).Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer,Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik

Page 6 of 10 | Total Record : 97

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 1 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH) More Issue