cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2020)" : 15 Documents clear
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (Studi di BAPAS Purwokerto) Nabila Rana Widiya; Sanyoto Sanyoto; Setya Wahyudi
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.86

Abstract

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program Diversi untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan program diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang masing- masing bersumber atau diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di BAPAS Purwokerto.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab anak didik melakukan kejahatan terdiri dari faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi. Peranan Bapas dalam pembinaan anak didik melalui program diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di BAPAS Purwokerto yaitu mengupayakan agar hak- hak anak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan pada saat berlangsungnya proses diversi.Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Diversi, Perlindungan Anak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Usman Razak Putra Achsan; Eti Purwiyantiningsih; Suyadi Suyadi
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.93

Abstract

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat semakin kompleks hubungan sosial manusia yang termasuk pula hubungan jual-beli. Teknologi yang semakin canggih melahirkan cara baru untuk manusia dalam melakukan perikatan, melalui kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik menimbulkan beberapa permasalahan, yang salah satunya merupakan pencantuman klausula eksonerasi yang tentunya merugikan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur, yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dengan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam penelitian ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 karena telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak elektroniknya dimana hal ini dilarang dalam ketentuan Pasal 18 UUPK.Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Kontrak Elektronik
Hukuman Pidana Pokok dan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk) Desti Sri Utari; Sanyoto Sanyoto; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.98

Abstract

Hakim sebagai penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pembuktian. Segala yang terbukti dalam persidangan dan adanya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dapat diterima oleh pelaku dan korban serta bagaimana akibat hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dapat diterimanya penjatuhan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum oleh pelaku dan korban serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban. Akibat hukum dari penjatuhan hukuman tersebut yaitu Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk mempunyai daya eksekusi selama tidak dilakukan upaya hukum.Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak, Pidana Pokok dan Tambahan, Upaya Hukum
ANALISIS YURIDIS FREIES ERMESSEN SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG DEMOSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:088/G/2014/PTUN.SMG) Arista Jehan Sandy; Tedi Sudrajat; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.87

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Semarang Nomor: 088/G/2014/PTUN.SMG, yang akan menguraikan bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam menggunakan wewenang freies ermessen/diskresi dalam menentukan keputusan demosi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan keputusan demosi tersebut yang bertentangan dengan konsep freies ermessen/diskresi. Tergugat dalam perkara aquo adalah Bupati Magelang, dan objek gugatan perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan inventarisasi hukum normatif dan studi pustaka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut diolah dengan metode analisis data normatif kualitatif dan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran authentik. Berdasarkan penelitian ini, konsep freies ermessen dalam keputusan demosi tidak memenuhi UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan freies ermessen sebagai syarat keabsahan suatu KTUN yang menggunakan wewenang bebas, karena demosi secara rigid telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan surat keputusan tersebut karena tergugat melanggar kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, surat keputusan bertentangan dengan aturan penggunaan freies ermessen, dan tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dalam penerbitan keputusan.Kata Kunci : Freies Ermessen, Keputusan Demosi, Keabsahan KTUN
PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015) Tita Oktaviani; Rahadi Wasi Bintoro; Sanyoto Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.94

Abstract

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketetntuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan hakim bahwa pembuktian adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang membatalkan putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt.Pst adalah tepat karena pembuktian adanya utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana serta adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa di BANI sehingga pailit atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power harus dibatalkan dan harta yang telah di eksekusi harus dikembalikan dalam keadaan.Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Eksekusi

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue