cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2021)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015) Zahra Aulia Rahmani; Aryuni Yuliatiningsih; Noer Indriati
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.169

Abstract

Praktik modern slavery dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya terjadi dalam sektor pekerjaan industri perikanan. Pada tahun 2015, sebuah laporan mengungkap kasus kematian Supriyanto di atas kapal perikanan Fu Tzu Chun berbendera Taiwan. Laporan investigasi menjelaskan bahwa ABK bernama Supriyanto mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh kepala teknisi, kapten kapal dan ABK lainnya. Tentu hal ini memberikan fakta bahwa masih terjadi praktik modern slavery yang berujung pada pelanggaran HAM dalam sektor industri perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum internasional, serta untuk mengetahui penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Supriyanto, seorang ABK di Kapal Fu Tzu Chun pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasar pada inventarisasi studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan hukum anak buah kapal secara mendasar terkandung dalam ketentuan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Secara khusus, pengaturan internasional terhadap anak buah kapal terdapat dalam ILO Convention 188 (C-188) Work in Fishing Convention Tahun 2007. Penegakan hukum atas kasus ABK Supriyanto dapat diterapkan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial dimana Kapal Fu Tzu Chun berbendera Taiwan wajib bertanggung jawab. Pada tahun 2017, penegakan hukum atas kasus ini dibuka dan Kejaksaan Pingtung di Taiwan melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun pada tahun 2019 terjadi pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya semua rangkaian legal process sehingga penegakan hukum atas perkara ini masih belum selesaiKata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Penegakan Hukum, Hukum Internasional
INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT) Farizadi Ilham Wirachmanto; Antonius Sidik Maryono; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.155

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara mengenai unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya dengan karakter atau ciri : menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu bentuk tindakan melampaui kewenangan dengan alasan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini didasari oleh UU AP Pasal 18 Ayat 1 huruf c.Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Dasar Pembatalan , Keputusan Tata Usaha Negara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PENGOBATAN BERBASIS SISTEM GODOG PANTI REHABILITASI NARKOBA NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lili Setiani; Suyadi Suyadi; Wiwik Yuni Hastuti
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.164

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan barang dan/atau jasa. Metode pengobatan terhadap ketergantungan narkoba menjadi tanggungjawab bersama untuk menghentikan ketergantungan bagi para pecandu narkotika. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang didapat melalui inventarisasi data-data tersebut dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah difasilitasi oleh penyedia jasa pengobatan rehabilitasi narkoba dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan mengenai pemenuhan hak-hak konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga telah berupaya melindungi hak-hak konsumen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.
PERALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) (Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) Yudhy Setyo Haryono; Siti Kunarti; Tedi Sudrajat
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.152

Abstract

Penelitian dengan judul Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai perusahaan umum (Perum) serta implikasi hukum terhadap peralihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Data bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG dan Pegawai Negeri Sipil yang memilih untuk menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang semula diatur dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kepegawaian saat menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Non Departemen (LPND) Bulog berubah dengan mengikuti peraturan yang diatur dalam aturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan penulis menyarankan agar peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan (overgang bepalingen) dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Kepegawaian, Ketenagakerjaan.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA ERA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) Rian Sulistio; Kadar Pamuji; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.156

Abstract

BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayah Kecamatan Karangreja yang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah Pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran BUM Desa pada era pandemi COVID-19. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 diketahui melalui tiga pola hubungan yaitu: 1) Hubungan Susunan Organisasi; 2) Hubungan Kewenangan; 3) Hubungan Keuangan. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi: a) Dinamika kesadaran Pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat desa terhadap usaha yang dijalankan BUM Desa; b) Pengaruh kebijakan supra struktur Pemerintah Desa; c) Akses permodalan dan kecenderungan egosentris kebijakan; d) kapasitas kemampuan sumber daya pengelola BUM Desa; e) Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BUM Desa.Kata Kunci : Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pandemi COVID-19

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue