cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2024)" : 5 Documents clear
Perbandingan Praktik Jaminan Gadai di Indonesia dan Australia: Perspektif Hukum Perdata Inayah, Asti; Pradana, Adhitia; Basworo, Handityo; Asyik, Noor
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16078

Abstract

Perkembangan praktik jaminan gadai telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi dan keuangan global. Di Indonesia, praktik jaminan gadai diatur berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata dan peraturan-peraturan turunannya, sementara di Australia, regulasi jaminan gadai terintegrasi dalam Personal Property Securities Act 2009 (PPSA) serta regulasi khusus di tingkat negara bagian. Perbandingan ini akan mengungkap persamaan dan perbedaan dalam penerapan praktik jaminan gadai antara kedua negara yang signifikan dalam regulasi, prosedur pendaftaran, prioritas klaim, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan gadai. Metode pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum perdata yang mengatur praktik jaminan gadai di kedua negara tersebut, menyoroti evolusi dan adaptasi kedua sistem hukum terhadap perubahan zaman, ekonomi, serta teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya jaminan gadai dalam mendukung perekonomian, baik sebagai sumber keuangan sehari-hari di negara berkembang maupun sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih kompleks di negara maju. Peran jaminan gadai tidak hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendorong pengembangan ekonomi di masing-masing konteks hukum. Pemahaman terhadap perbandingan praktik jaminan gadai antara Indonesia dan Australia tidak hanya memberikan wawasan tentang perbedaan sistem hukum perdata, tetapi juga implikasinya terhadap dinamika ekonomi global saat ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konteks akademik serta praktis, terutama bagi pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan lintas batas di kedua negara tersebut, serta pentingnya melakukan upaya perbaikan dan mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung keberlangsungan dan kemajuan ekonomi global serta.Kata Kunci: Perbandingan; Praktik Jaminan Gadai; Hukum Perdata.
Investasi pada Sektor Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Yasmin, Azmi
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16074

Abstract

Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang besar. Sulit dan dibutuhkannya tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.Kata Kunci: BMKT; Kelayakan; Efektifitas; Investasi.
Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita; Sanyoto, Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16080

Abstract

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum dan seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam tewujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, beluma danya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum; Pemeriksaan; Perkara Pidana. 
Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027 Lubis, Muhammad Ikhsan; Mardianto, Agus; Wakhid, Nur; Wahyoeningsih, Krisnhoe Kartika
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16077

Abstract

Aceh dikenal dengan kultur dan budayanya yang sangat kental berkaitan erat dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berkembang di Aceh sejak awal masuknya Islam di nusantara, yaitu dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai. Sejak saat itu Hukum Islam menjadi landasan norma dan aturan hukum yang berlaku di tanah rencong ini yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Adat dan budaya masyarakat Aceh mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan bagian etnis di setiap daerah yang ada di Aceh. Keaneragaman itu mencerminkan betapa kaya serta beragamnya etnis masyarakat Aceh tersebut. Hukum adat sejalan dengan pelaksanaan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh telah menjelma menjadi pemersatu serta perekat dalam susunan dan bagian dalam sendi kehidupan masyakat Aceh, yang akhirnya dapat sebagai modal dalam susunan pembangunan di Aceh. Karena itu, sendi dan nilai adat istiadat serta kebudayaan Aceh harus dijaga kelestariannya, diberdayakan dan dirawat di dalam bingkai persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027. Penelitian ini membahas mengenai pembahasan sudut pandang dan peran serta hukum adat di Aceh; pengertian adat dan hukum adat dalam tinjauan terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di dalam masyarakat Aceh, dasar dari penerapan Hukum Adat di Aceh, legalitas lembaga adat Aceh, lembaga adat pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan peran serta lembaga adat dalam penegakan syari’at Islam di Aceh menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027.Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh.
Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Tindakan Pelayanan Masyarakat (Analisis Pelaksanaan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt) Handayani, Pratiwi; Wahyudi, Setya
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16079

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan bagi anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan dan menjauhkan anak dari pidana penjara. Penerapan ketentuan ini telah dicontohkan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yang menyatakan, menjatuhkan pidana sanksi tindakan pelayanan masyarakat selama 1 bulan diawasi oleh Bapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto terhadap penjatuhan pidana putusan terkait. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Bapas dilakukan dengan pengawasan home visit/langsung sesuai dengan perintah dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan home visit/langsung dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana yang dilakukan 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana dalam kasus terkait. Dalam pelaksanaan sanksi pidana tindakan pelayanan masyarakat memiliki kendala dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan adanya upaya monitoring pengawasan tidak langsung by phone. Menurut hemat penulis upaya monitoring by phone tersebut tidak efektif karena Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan pidana tersebut. Artikel inu menyarakan agar Bapas dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana.Kata Kunci: Bapas; Efektivitas Hukum; Pidana Pelayanan Masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue